Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Panel Ahli KY Dibatalkan oleh MK

OPINI | 13 February 2014 | 18:27 Dibaca: 82   Komentar: 0   0

Hari ini, Kamis, 13 Februari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang terkait dengan UU No. 4/2014 tentang Penetapan Perpu No. 1/2013 sebagai UU (Putusan No. 1-2/PUU-XII/2014). Sebagaimana diketahui, Perpu No. 1/2013 mengubah UU No. 24/2003 jo UU No. 8/2011, yang ditetapkan oleh Presiden Yudhoyono sebagai respon atas tertangkapnya Ketua MK oleh KPK pada awal Oktober 2013 yang lalu. Ketentuan UU 4/2014 mengatur tentang ”syarat hakim konstitusi”, sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i ditambah, “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.” Di samping itu, UU 4/2014 mengatur tentang mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi sehingga, sebelum ditetapkan oleh Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi  oleh MA, DPR dan/atau Presiden, terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial (KY). Ketentuan UU No. 4/2014 juga mengatur sistem pengawasan yang dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen, yang dibentuk bersama oleKY dan MK.

Para pemohon berpendapat bahwa UU 4/2014 telah memperbesar kewenangan KY dengan turut menyeleksi calon-calon hakim konstitusi dengan serta merta mengurangi kewenangan Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden terkait pengajuan calon hakim konstitusi dari lembaga-lembaga negara tanpa mengubah Undang-Undang yang mengatur KY. Ketentuan UU No. 4/2014 juga telah memperbesar kewenangan KY dengan turut, melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim konstitusi tanpa sedikitpun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang yang mengatur KY, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Jika dicermati, UUD 1945 menentukan perekrutan sembilan hakim MK melalui model split and quota yaitu memberi “jatah Presiden, DPR dan MA untuk memajukantiga hakim konstitusi. Tiga lembaga berkuasa memajukan Hakim MK. Sejak tahun 2003 perekrutan Hakim MK mengalami politisasi dalam bentuk kooptasi yudikatif oleh koalisi dan distribusi kepentingan sesuai konfigurasi politik (“koalisi pemerintahan presidensial”) di Komisi III DPR. Sejak awal DPR merekrut secara terbuka. Berarti kewenangan memajukan hakim konstitusi bukanlah prerogatif DPR, MA maupun Presiden. Syarat transparansi dan akuntabilitas perekrutan dalam UU MK 2003/2011 juga menegaskan bahwa pengajuan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga itu bukanlah prerogatif. Tetapi: MA tak pernah transparan; Presiden mengumumkan pencalonan tanpa transparansi hasil seleksinya pada tahun 2008 dan tanpa transparansi pada perekrutan tahun 2010 dan 2013; keterbukaan perekrutan oleh DPR hanya untuk melegitimasi penjatahan Hakim Konstitusi bagi sejumlah anggota Komisi III (2003, 2008, 2009, 2013). Hasil akhirnya adalah dominasi  “koalisi pendukung Presiden di tubuh MK. Standar internasional perekrutan hakim, misalnya Basic Principles on the Independent of the Judiciary (Resolusi PBB 1985 Nomor 40/32 dan Nomor 40/146) dan Beijing Statemenof Principles on the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region (1997), menuntut bahwa jika proses perekrutan melibatkan eksekutif dan atau legislatif maka politisasi harus dikurangi. Seleksi oleh suatu komisi yudisial merupakan metode yang dapat diterima.

Substansi UU No. 4/2014 mengatur pembentukan Panel Ahli (PA) oleh KY namun tidak menentukan bahwa KY mendominasi PA. Jadi, PA bukan instrumen KY karena PA independen terhadap KY. PA menyampaikan hasil seleksi kandidat Hakim Konstitusi kepada Presiden, DPR atau MA sesuai dengan “jatah hakim yang lowong di MK. Suatu model proses perekrutan yudikatif (model of judicial recruitment process) secara teoritis memang dapat ditentukan dalam Undang-Undang bahwa Presiden, DPR atau MA memerankan PA sebagai suatu panitia seleksi (Pansel) untuk menyeleksi kandidat yang direkrut sendiri oleh ketiga lembaga, kemudian Pansel menghasilkan short-listed candidates dan akhirnya lembaga (Presiden, DPR atau MA) itulah yang menentukan calon Hakim MK. Model proses perekrutan yudikatif tersebut bukan melanggar konstitusi. Apabila difahami dari UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011, yang hanya menentukan bahwa pencalonan Hakim MK dilakukan secara transparan dan partisipatif serta pemilihannya dilakukan secara akuntabel, namun pengaturannya diserahkan kepada masing-masing lembaga, maka sesungguhnya UU No. 4/2014 melanjutkan pengaturan untuk merekrut secara transparan dan akuntabel karena Hakim MK dihasilkan bukan dari penunjukan langsung oleh Presiden, DPR atau MA.

Sepanjang pemeriksaan perkara masih berlangsung ada harapan agar MK menolak untuk memeriksa permohonan tersebut, karena UU tersebut menyangkut diri MK sendiri. Permohonan ini memang beralasan akan tetapi di dalam praktik MK telah mengesampingkan hal itu dalam putusan pengujian UU No. 8/2011 (UU yang mengubah ketentuan UU MK 2003) yaitu dalam Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011. Dalam perkara itu, MK antara lain mengatakan “Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tigalasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang- undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolamengadili permohonan  yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.”

Dalam putusan pengujian UU No. 4/2014, terkait rekrutmen hakim, MK berpandangan bahwa “,  kat diajukan”  ata mengajukan”   dalam beberapa pasal UUD 1945 tersebut mempunyai makna yang sama karena kata tersebut dipakai oleh UUD 1945 sebagai norma hukum yang tertinggi. Pengajuan yang dilakukaoleh sebuah lembaga negara, apakaPresiden,  Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, adalah merupakan kewenangan atributif yang bersifat mutlak bagi masing-masing lembaga secara penuh yang tidak dapat diberi syarat-syarat tertentu oleh Undang-Undang dengan melibatkan lembaga negara lain yang tidak diberikan kewenangan oleh UUD 1945. Oleh sebab itu, menurut MK, pembentukan Panel Ahli telah nyata-nyata mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden.

Selanjutnya, MK menolak jika pengisian jabatan hakim konstitusi melalui sistem penjatahan. Hakim Konstitusi dipilih oleh lembaga negara yan berbed tida hany sekeda bagi-bagporsi  kewenanganamun mempunyai substansi tujuan yang lebih mendasar, yaitu adanya tiga kelompok Hakim Konstitusi yang masing-masing  memiliki latar belakang yang berbeda karena berasal dari pilihan tiga cabang kekuasaan negara. Oleh sebab itu, menurut MK, adanya satu Panel Ahli yang dibentuk oleh KY menjadi sangat menentukan dalam penyeleksian calon hakim konstitusi, sehingga hal demikian jelas mereduksi, bahkan mengambil alih kewenangan Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Oleh karena itu, adanya satu Panel Ahli untuk memilih Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 4/2014 di samping bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 juga bertentangan dengan filosofi yang mendasari perlunya Hakim Konstitusi dipilih oleh lembaga negara yang berbeda. Pasa24C UUD 194memberikan kewenangan atributif yang bersifat mutlak kepada masing-masing lembaga negara.

Dalam putusan ini, MK juga menolak keterlibatan KY dalam rangka pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Untuk ini, MK ngotot berpegang pada Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. KY bukanlah lembaga pengawas dari Mahkamah Konstitusi apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau tidak benarnya putusan Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan. Dalam praktik negara hukum, tidak pernah terjadi di manapun putusan pengadilan dapat dinilai benar atau tidak benarnya oleh lembaga negara yang lain.

Bahkan MK menilai pelibatan KY tidak lain sekedar bentuk penyelundupan hukum karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006, yang menegaskan secara konstitusional bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Terhadap tindakan penyelundupan hukum yang demikian maupun tindakan yang inkonstitusional lainnya harus dikoreksi oleh Mahkamah melalui upaya judicial review ini demi menjaga tegaknya konstitusi.

Selanjutnya, terhadap ketentuan UU No. 4/2014 yang menyatakan, Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.” Menurut MK, pasal ini adalah upaya penghukuman atau stigmatisasi terhadap calon hakim konstitusi yang berasal dari partai politik. Menurut MK, Stigmatisasi seperti ini mencidera hak-ha konstitusional   seoran warg negara  yan terkena stigmatisasi tersebut padahal haknya dijamin oleh UUD 1945. Hak untuk menjadi Hakim Konstitusi bagi setiap orang adalah hak dasar untuk ikut dalam pemerintahan. Di samping melanggar UUD 1945, menurut MK, persyaratan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 tersebut sangatlah rentan untuk diselundupi. Keanggotaan partai politik tidak dapat didasarkan atas dugaan semata.

Apa yang dipertimbangkan oleh MK di atas sudah merupakan jantung atau substansi UU No. 4/2014. Maka dengan sendirinya, UU No. 4/2014 secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam UU No. 24/2003 jo UU No. 8/2011.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kiprah Ibu-ibu Masyarakat Biasa di Tangerang …

Ngesti Setyo Moerni | | 27 November 2014 | 07:38

Jakarta Street Food Festival: Ketika Kuliner …

Sutiono | | 27 November 2014 | 11:06

Tulis Ceritamu Membangun Percaya Diri Lewat …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 14:07

Peningkatan Ketahanan Air Minum di DKI …

Humas Pam Jaya | | 27 November 2014 | 10:30

Tulis Aspirasi dan Inspirasi Aktif Bergerak …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Petisi Pembubaran DPR Ditandatangani 6646 …

Daniel Ferdinand | 5 jam lalu

Senyum dan Air Mata Airin Wajah Masa Depan …

Sang Pujangga | 6 jam lalu

Timnas Lagi-lagi Terkapar, Siapa yang Jadi …

Adjat R. Sudradjat | 7 jam lalu

Presiden Kita Bonek dan Backpacker …

Alan Budiman | 7 jam lalu

Prabowo Seharusnya Menegur Kader Gerindra …

Palti Hutabarat | 8 jam lalu


HIGHLIGHT

Dipertanyakan Molornya Pembangunan Dermaga …

Mahaji Noesa | 8 jam lalu

Malunya Tuh Disini (Tepok Jidat) …

Atin Inayatin | 8 jam lalu

Abdi Negara dan Gaya Hidup Sederhana …

Dhita Mona | 8 jam lalu

Kau, Aku, Angin …

Wahyu Saptorini Ber... | 8 jam lalu

Wisata Alam Sejarah Klasik Goa Selomangleng …

Siwi Sang | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: