Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Ira Oemar

Live your life in such a way so that you will never been afraid of selengkapnya

Kejanggalan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten Jelang Pilgub 2011

OPINI | 14 October 2013 | 15:12 Dibaca: 1705   Komentar: 42   16


1381737290843509053

foto : www.tribunnews.com

Seorang pejabat kepala daerah petahana (incumbent) yang mencalonkan diri kembali dalam ajang pemilihan periode berikutnya, atau mencalonkan keluarga/kerabat dekatnya, sulit untuk dipercaya sang petahana akan berkompetisi secara jujur dan “tangan kosong”, artinya tidak memanfaatkan fasilitas yang melekat dalam jabatannya dan tidak menyalahgunakan dana APBD daerahnya untuk kepentingan kampanye. Sudah bukan hal aneh bahwa pilkada di Indonesia menelan biaya yang sangat besar bagi seorang calon, meski dengan resiko belum tentu menang. Seorang teman penulis yang menjadi staf KPUD di salah satu kabupaten, pernah mengatakan biaya untuk kampanye seorang calon bupati setidaknya mencapai Rp. 10 milyar. Itu baru kabupaten kecil yang tak terlalu strategis posisinya dan bukan daerah incaran investor. Acara Mata Najwa beberapa bulan lalu pernah membahasnya, nilainya bukan hanya puluhan tapi bahkan ratusan milyar.

Bagaimana pula dengan pilkada level propinsi alias pilgub? Wow! Kalau tak bisa menyiapkan dana ratusan milyar, jangan mimpi bisa meraih kursi gubernur, kecuali popularitas dan elektabilitas sang calon memang sudah sangat tinggi. Disinilah “keuntungan” bagi calon petahana, karena bisa mengakali mencari tambahan dana kampanye melalui otak-atik APBD. Metro TV pernah mengupas tuntas –kalau tak salah dalam acara Metro Realitas – soal melonjaknya alokasi dana hibah dan bansos di APBD DKI pada tahun pilkada, 2012. Lonjakan itu sangat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain nilainya yang meningkat, setelah ditelusuri ada banyak kejanggalan dalam realisasi distribusi dana hibah dan bansos tersebut.

Ternyata, apa yang terjadi di DKI itu sudah lebih dulu dipraktekkan di Propinsi Banten pada tahun 2011, tahun dimana Banten menggelar Pilgub pada bulan Oktober. Praktek yang diduga sarat penyelewengan itu sudah pernah dilaporkan oleh ICW (Indonesia Corruption Watch) ke KPK pada tahun 2011. Pelaporan itu karena ada banyak kejanggalan yang mengarah pada dugaan korupsi, sebab bukan saja angkanya yang naik fantastis, tapi juga proses penyalurannya.

138173757859053924

Mahasiswi yang berdemo menyambut kedatangan Atut di KPK, mengenakan topeng wajah Atut dan Andhiara, putri Atut sambil membawa tikus (foto : www.tribunnews.com)

Jika pada tahun 2009 Provinsi Banten mengeluarkan dana hibah sebesar Rp. 74 milyar (Rp. 14 milyar dan hibah dan Rp. 60 miliar dana bansos), lalu setahun sebelum Pilgub, 2010, naik hampir 4x lipat menjadi Rp. 290,6 milyar (Rp. 239,2 milyar dana hibah dan Rp.51,4 milyar dana bansos), maka pada tahun Pilgub, 2011, naik lagi sampai hampir mencapai 400 milyar! Persisnya Rp. 391,463 (Rp. 340,4 milyar dana hibah dan Rp. 51 miliar dana bansos). Apasaja pelanggaran dan kejanggalan yang ditemukan ICW dari hasil investigasi mereka sejak proses perencanaan, penetapan penerima, penyaluran dan penggunaan hibah dan bansos Provinsi Banten tahun 2011? Simak berikut ini :

1. PENERIMA HIBAH FIKTIF

Pengujian secara sampling oleh ICW terhadap 30% dari 151 lembaga penerima hibah dengan mengecek langsung ke alamat ternyata banyak yang fiktif. Salah satu contoh FPES dan SDA (Forum Pengembangan Ekonomi Syari’ah dan SDA) yang beralamat di jalan xxx, Kota Tangerang, setelah di cek ke alamat tersebut, pemilik rumah mengaku rumahnya hanya tempat tinggal dan tidak tahu soal FPES dan SDA. Bahkan Ketua RT dan Ketua RW-nya menyatakan tak pernah mendengar nama lembaga tersebut. Begitu pula LKPOD (Lembaga Kajian Publik dan Otonomi Daerah) yang disebut penerima hibah sebesar Rp. 350 juta. Namun setelah di cek alamatnya di kampun xxx, Cikupa, Tangerang, ICW tidak menemukan keberadaan lembaga tersebut. Bahkan tidak ada arsip di kantor Kepala Desa terkait yang menerangkan keberadaan lembaga itu. Seluruh staf desa yang ditanyai pun mengaku tak tahu keberadaan LKPOD.

Dari 30% sampling yang dilakukan ICW, setidaknya ada 10 (sepuluh) lembaga penerima dana hibah yang diduga fiktif dan tersebar di beberapa daerah di Banten dengan total anggaran yang dialokasikan Rp. 4,5 milyar. Hmm…, kalau benar-benar dicek satu persatu, kira-kira ada berapa puluh lembaga fiktif dan ada berapa belas milyar yang tak jelas rimbanya ya?

2. ALAMAT PENERIMA SAMA (Gedung Pendopo dan Kantor Pemprov Banten)

Selain nama lembaga yang fiktif dan tak diketahui keberadaannya setelah ditelusuri pada alamat yang tercantum, ada pula modus lain, yaitu ada beberapa lembaga penerima hibah yang alamatnya sama. Setidaknya ada 8 penerima hibah yang memiliki beralamat di Jl. Brigjen KH Syam’un No.5 Kota Serang dan 4 lembaga lain yang beralamat sama di Jl. Syekh Nawawi Albantani Palima Serang. Total alokasi anggaran untuk 12 lembaga yang alamatnya sama itu mencapai Rp.28,9 milyar! Yaitu untuk 8 lembaga yang beralamat di Jl. Brigjen KH Syam’un No.5 Kota Serang senilai Rp. 22,55 milyar dan untuk 4 lembaga yang beralamat di Jl. Syekh Nawawi Albantani Palima Serang senilai Rp. 6,4 milyar.

Dan…, tahukah anda dimana kedua alamat tersebut? Vivanews.com melakukan penelusuran, ternyata…, Jalan Brigjen KH Syam’un No.5 Kota Serang adalah Gedung Pendopo Gubernur Banten dan Jalan Syekh Nawawi Albantani Palima Serang adalah kawasan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Nah lho! Jadi tahu kan kemana dana hibah sebanyak itu digelontorkan?!

13817380041936298943

dari kanan ke kiri : Ratu Atut, Ratu Tatu (adik) dan Adde Rossi (menantu) . Foto : nasional.news.viva.co.id

3. LEMBAGA PENERIMA DIKETUAI OLEH KELUARGA RATU ATUT

Modus lain adalah menyalurkan dana hibah ke lembaga yang dipimpin keluarga Ratu Atut Chosiyah. Setidaknya, dari 14 lembaga penerima hibah, rinciannya antara lain :

NAMA PEMIMPIN DAN HUBUNGAN KELG.

JABATAN POLITIK

JUMLAH LEMBAGA

NILAI DANA HIBAH YANG DITERIMAKAN

Andhika Hazrumy, anak kandung Atut

anggota DPD asal Banten dan sedang mencalonkan diri jadi anggota DPR R

3

Rp. 3,8 milyar

Adde Rossi K., menantu Atut/istri Andhika

sekarang anggota DPRD Serang dan sedang mencalonkan diri jadi anggota DPR RI

2

Rp. 5 milyar

Ratu Tatu Chasanah, adik kandung Atut

sekarang Wakil Bupari Serang

5

Rp. 2,5 milyar

Hikmat Tomet, suami Atut

sekarang anggota DPR RI Komisi V dan sedang mencalonkan diri kembali pada Pileg 2014

1

Rp. 750 juta

Tb. Khaerul Jaman, adik tiri Atut

sekarang Walikota Serang

1

Rp. 200 juta

Tanto, menantu Atut/ suami Andhiara Aprilia

Andhiara saat ini sedang mencalonkan diri jadi anggota DPD asal Banten

1

Rp. 400 juta

Aden Abdul Khalik, adik ipar tiri Atut

1

Rp. 1,85 milyar

Dari 14 lembaga itu saja sudah terkumpul Rp. 14,5 milyar. Menurut ICW, total dana yang didistribusi ke lembaga dibawah pimpinan anggota keluarga mencapai Rp. 29,5 miliar.

4. JUMLAH HIBAH YANG DITERIMA TAK SESUAI PAGU

Kalau nama lembaga sudah benar, alamatnya jelas dan benar, ketuanya juga bukan sanak saudara Atut, namun ironisnya justru realisasi yang diterimakan yang dipangkas sangat banyak! Lembaja Kajian Sosial dan Politik Kabupaten Pandeglang, seharusnya menerima Rp. 500 juta, realisasinya hanya Rp. 35 juta. Lembaga Kajian Ekonomi Banten, dari pagu seharusnya menerima sebesar Rp. 500 juta, tetapi hanya menerima Rp. 35 juta. Wow! Hanya sekitar 7% saja yang diterimakan, padahal lembaganya jelas dan tidak fiktif. Kemana yang 93% direalisasikan?!

5. PENERIMA TIDAK JELAS

Jika 4 modus di atas dilakukan pada dana hibah, bagaimana dengan dana Bansos? Anggaran bantuan sosial tahun 2011 sebesar Rp. 51 miliar yang katanya disalurkan kepada 160 lembaga. Tetapi yang dicantumkan namanya hanya 30 nama lembaga atau kepanitiaan itupun tak didukung alamat yang jelas. Sisanya, 130 penerima (81,3% dari total penerima bansos) hanya ditulis “bantuan sosial daftar terlampir” tetapi tak ada.

===========================================

13817381521152525561

foto : news.liputan6.com

SUDAH ADA LAPORAN BPK TENTANG INDIKASI PENYIMPANGAN DANA HIBAH DAN BANSOS PEMPROV BANTEN TAHUN 2010 DAN 2011

Beberapa lembaga anti korupsi sepeti ICW, Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) serta Masyarakat Transparansi (MATA) Banten, dipimpin oleh Suhada S Sos, telah melaporkan dugaan penyelewengan dana hibah dan bansos Provinsi Banten pada tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011 dan mendesak KPK agar memeriksa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah selaku penanggungjawab pemberi dana bansos dan hibah tersebut. Laporan itu dilayangkan pada 21 Juni 2012 lalu, sebagaimana diberitakan oleh situs Hukum Online dan Suara Pembaruan.

Laporan tersebut dikarenakan sudah ada temuan BPK RI bahwa para penerima dana hibah dan bansos terindikasi fiktif. Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan APBD Banten tahun 2011, ada 92 lembaga yang belum mempertanggungjawabkan pengunaan dana hibah senilai Rp.68,3 miliar. Ditambah lagi pada tahun 2010 terdapat 229 penerima dana bansos senilai Rp. 3,87 miliar dan 197 penerima dana bansos tahun 2011 senilai Rp. 3,65 miliar yang tidak mengkonfirmasi bahwa telah menerima bansos dari Provinsi Banten. Menurut Pemeliti ICW, Tama Satya Langkun : “Sehingga kuat dugaan terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Banten”.

===========================================

MAHASISWA BANTEN DESAK KPK SEGERA TURUN KE BANTEN

Pada 29 Nopember 2012, Mahasiswa Banten yang tergabung dalam Komunitas Soedirman (KMS) 30, menuding KPK tak serius mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial yang berasal dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2010-2011. Mahasiswa mendesak agar KPK segera turun ke Banten untuk menyelidiki kasus tersebut. Selain penyalurannya ke sejumlah lembaga yang sebagian besar diduga fiktif itu, ada pula sejumlah lembaga yang menerima dana hibah tidak dalam jumlah yang utuh karena telah dipotong oleh oknum di Pemprov Banten untuk kepentingan kekuasaan.

Tuntutan dan desakan tersebut disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di Kota Serang. Selain melakukan orasi dan membentangkan sejumlah bendera dan spanduk, mahasiswa juga menyebarkan sejumlah data yang berisikan rincian penggunaan dana hibah Provinsi Banten, yang diduga digunakan Ratu Atut politik menjelang pilgub tahun 2011 lalu. Mereka mendesak KPK segera turun ke Provinsi Banten untuk menindaklanjuti laporan sejumlah lembaga anti korupsi.

Sementara itu, Ade Irawan, Badan Pekerja ICW, menyampaikan bahwa kasus tersebut masih ditangani KPK dan informasi terakhir yang diterima ICW bahwa KPK sedang mengajukan audit investigasi terkait dana hibah ke BPK. Kata ICW pimpinan KPK menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dana hibah di Banten itu pasti akan ditangani. Dari hasil analisis ICW yang dilakukan di Banten, diduga anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan politik Ratu Atut jelang pilgub tahun 2011 lalu. Dari hasil investigasinya yang dilakukan selama satu bulan setengah di daerah Banten, seperti Pandeglang dan Tangerang Selatan ditemukan lembaga penerima hibah yang terdaftar di dafatar penerima, tetapi tidak ada lembaganya.

13817382121286356407

Tiga bersaudara kandung : Atut - Wawan - Tatu (foto : www.tempo.co)

Kini, Ratu Atut sudah dicekal KPK tidak hanya terkait kasus dugaan suap terhadap mantan Ketua MK yang diduga dilakukan adik kandungnya, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, dalam kasus sengketa pilkada Lebak. Atut dicekal atas semua kasus sengketa Pilkada di seluruh Banten dalam kurun waktu 2011 – 2013, setidaknya ada 6 kasus sengketa Pilkada di Banten, termasuk diantaranya Pilgub Banten 2011. Seperti diketahui, hasil Pilgub Banten 2011 pun digugat ke MK. Akankah bermula dari dugaan suap sengketa pilkada ini akan merembet ke penyalahgunaan dana hibah dan bansos yang diduga untuk kepentingan pendanaan pilgub? Kita tunggu langkah KPK selanjutnya!

tulisan sebelumnya :

BANTEN YANG SAYA KENAL DAN KEMISKINAN STRUKTURAL

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Andai Masyarakat Tangerang Selatan Sadar, …

Ngesti Setyo Moerni | | 28 November 2014 | 17:27

Dari (Catatan Harian) Kompasiana ke (Sudut …

Lizz | | 28 November 2014 | 16:22

Kampret Jebul: Rumah …

Kampretos | | 28 November 2014 | 15:50

Saran untuk Ahok Cegah Petaka Akibat 100 …

Tjiptadinata Effend... | | 28 November 2014 | 15:30

Tulis Ceritamu Membangun Percaya Diri Lewat …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 14:07


TRENDING ARTICLES

Kongkalikong Dokter dengan Perusahaan Obat …

Wahyu Triasmara | 5 jam lalu

Hampir Saja Saya Termakan Rayuan Banci …

Muslihudin El Hasan... | 7 jam lalu

Lagu Anak Kita yang Merupakan Plagiat …

Gustaaf Kusno | 9 jam lalu

Edisi Khusus: Kompas 100 Halaman dalam …

Tubagus Encep | 9 jam lalu

Ahok Narsis di Puncak Keseruan Acara …

Seneng Utami | 11 jam lalu


HIGHLIGHT

Jembatan Gantung Halte Karet …

Andre Jayaprana | 8 jam lalu

Kompasiana dan Modal 50 Ribu …

Rochmawati Arifin | 8 jam lalu

[Pembukaan STQ Tingkat Kab. Tasikmalaya] …

Asep Rizal | 8 jam lalu

Tunggu apa lagi, Ayo Move On? …

Banyumas Maya | 8 jam lalu

Cinta Sejati …

Adhikara Poesoro | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: