Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Jefri Hidayat

domisili di Sumbar, lajang, 30 tahun. Twitter @jefrineger

Pro-Kontra Perpu : Kewenangan MK Dicabut Sebagian

REP | 07 October 2013 | 00:50 Dibaca: 370   Komentar: 2   0

Pasca Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Ketua MK, Akil Muchtar beberapa waktu lalu public mulai meragukan kredibilitas MK dalam menyelesaikan berbagai perkara. Baik Judicial Riview, maupun sengketa Pilkada.

Kemarahan masyarakat dapat terlihat di berbagai social media seperti facebook, twitter maupun Blacberry Mesenger. Hamper setiap saat rakyat mengutuk prilaku hakim konstitusi itu. Mereka meluapkan kemarahannya dengan menulis di berbagai social media tersebut.

Reaksi masyarakat ditanggapi langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yuduyono beberapa waktu lalu melalui pidato kenegaraan, setelah Presiden bertemu dengan Ketua lembaga tinggi Negara di Istana merdeka.

Selain itu Presiden berencana menerbitkan Peraturan pengganti Undang-undang (Perpu) yang akan dikirimkan ke DPR agar di sahkan menjadi Undang-Undang.

“Kepercayaan masyarakat terhadap MK saat ini sangat rendah, dan diharapkan dengan langkan penyelamatan ini, kepercayaan kembali tumbuh terhadap MK. Terkait dengan Perpu, pemerintah akan segera mengirimkan aturan tersebut ke DPR, dan diharapkan akan bisa menjadi UU.”kata Presiden lewat Kompas. com

Terkait dengan terbitnya Perpu ini ada yang mendukung ada pula yang tidak seperti Jimly Assidiqi termasuk hakim-hakim MK sendiri. Karena, isi Perpu akan mengebiri kewenangan MK yang selama ini sangat besar.

Jimly Assidiqi menyebut Perpu itu produk Inkonstitusional. Namun, belakangan dibantah oleh Joko Suyanto melalui Bisnis. com. Karena, kata Menkopolhukam itu telah diatur dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan, dalam hal keadaan yang memaksa presiden berhak menetapkan PP Pengganti Undang-Undang. Sedangkan ayat 2, Perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR, jika tidak mendapat persetujuan maka Perpu harus dicabut.

Sedangkan mantan Menkumham yang juga pakar hokum tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mendukung ide Presiden tersebut.  Seperti yang dikutip Metro news. Com Yusril menyebut langkah Presiden sudah tepat.

“Langkah Presiden SBY untuk mengeluarkan perpu untuk mengubah Undang-Undang (UU) MK adalah langkah yang tepat untuk atasi krisis yang melanda MK,” ujar Yusril di Jakarta, Sabtu.

Dan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang tersebut mengusulkan pada Presiden diantaranya: memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi MK.

Ia juga mengusulkan perpu yang direncanakan Presiden hendaknya mengatur pencabutan kewenangan MK untuk mengadili perkara pilkada dengan masa transisi tertentu. Pemeriksaan perkara pilkada harus dikembalikan lagi ke pengadilan tinggi (PT) sesuai yurisdiksinya, tetapi ada kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, ia mengusulkan PT dan MA dalam mengadili Pilkada harus sidang sacara terbuka, tidak (jangan) hanya membaca berkas seperti banding dan kasasi selama ini di MA.

“Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam mengadili sengketa verifikasi antara partai politik dengan KPU, sidang-sidang yang dilakukan oleh PT terbuka dan benar-benar sidang seperti sidang di pengadilan negeri tingkat pertama.

Jika yang diusulkan Yusril ini menjadi isi Perpu, maka wewenang MK hanya tinggal menguji UU dan sengketa Pemilu Legislatif DPR. Dan saya berharap apa yang diusulkan Yusril dapat dimuat dalam perpu tersebut. Karena MK sudah tidak bisa dipercaya lagi.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Hati-Hati Meletakkan Foto Rahasia di …

Pical Gadi | | 02 September 2014 | 15:36

Yohanes Surya Intan yang Terabaikan …

Alobatnic | | 02 September 2014 | 10:24

Plus Minus kalau Birokrat yang Jadi …

Shendy Adam | | 02 September 2014 | 10:03

Mereka Sedang Latihan Perang …

Arimbi Bimoseno | | 02 September 2014 | 10:15

Inilah Pemenang Lomba Kompetisi Blog ACC! …

Kompasiana | | 01 September 2014 | 12:25


TRENDING ARTICLES

Mungkinkah Jokowi Bisa Seperti PM India …

Jimmy Haryanto | 4 jam lalu

Bebek Betutu Ubud Pak Mangku …

Febi Liana | 7 jam lalu

Presiden SBY dan Koalisi Merah Putih …

Uci Junaedi | 9 jam lalu

Ahok, Mr. Governor si “Pembelah …

Daniel H.t. | 10 jam lalu

Gunung Padang, Indonesia Kuno yang …

Aqila Muhammad | 11 jam lalu


HIGHLIGHT

Mengenal dan Mengenang IH Doko, Pahlawan …

Blasius Mengkaka | 8 jam lalu

Kenormalan yang Abnormal …

Sofiatri Tito Hiday... | 8 jam lalu

Aku Akan Pulang …

Dias | 8 jam lalu

Terpenuhikah Hak Kami, Hak Anak Indonesia? …

Syifa Aslamiyah | 8 jam lalu

UUD 1945 Tak Sama dengan Jakarta …

Adinda Agustaulima ... | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: