Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Saefudin Sae

Peneliti & Aktivis Kemasyarakatan

Sensasi KPK Tangkap Ketua MK

OPINI | 03 October 2013 | 09:20 Dibaca: 607   Komentar: 0   0

Pertandingan Liga Champion Bayer Muchen kontra  Man City tadi malam terusik oleh berita SENSASI dari KPK, mengapa tidak?Malam tadi publik di kejutkan oleh drama penangkapan ketua MK di rumah dinasnya karena diduga menerima suap uang sebesar 2-3 Milyar dollar Singapura atas penanganan sengketa pilkadadi salah satu provinsi di Kalimantan.

Ini benar benar berita dan benar benar memukau, karena KPK mengendus dan menangkap institusi independen dan kredibel di negara ini yaitu Mahkamah Konstitusi. MK merupakan lembaga bergengsi dan disegani karena ia memiliki wewenang dan kapasistas untuk menyelesaikan kasus kasus nergara terutama hukum yang tidak mampu diselesaikan oleh lembaga hukum di bawahnya.

MK juga merupakan kumpulan manusia manusia setengah malaikat yang berdiri tegak diatas keadilan dan kebenaran, sehingga lembaga ini tidak ada kompromi terhadap kasus apapun yang di hadapinya apalagi terjebak ranah suap. MK adalah satu satunya lembaga yang bisa menjadi control efektif terhadap prilaku menyimpang lembaga negara lainya termasuk KPK.

Jika MK, DPR, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, RW dan RT sudah menyukai dan terlibat kasus tindak pidana korupsi, lalu lembaga mana lagi yang bisa kita harapkan dan percayai di negeri ini?Sungguh ironis, seluruh lembaga dan perangkat negara di ciptakan untuk membendung dan menghilangkan korupsi namun justru korupsidilakukan oleh mereka mereka yang menciptakan dan menyetujui undang undang dan lembaga tersebut.

Ketua MK ditangkap, tapi wakil ketua MK baru tahu setelah diberi tahu Mahfud MD yang membaca lewat media. Media tahu info tersebut malam itu juga. Apakah KPK selalu membawa media dalam aksi penangkapannya? Keadilan memang harus ditegakkan tapi citra dan kredibilitas MK tetap harus dipertimbangkan. Media kita yang tidak bijak ini akan menggiring opini masyarakat untuk menjadi emosional, apatis dan tidak percaya pada lembaga negara. Salah satunya MK

Namun saya tidak tercengang dan heran dengan berita pengankapan KPK ini. Karena KPK sudah terbiasa dan terlalu sering melakukan aksi aksi seperti ini kecuali pada kasus Century dan Hambalang (special edition).

Kasus menangkapan ketua MK ini sebenarnya bukan keinginan KPK secara institusi, namun ada upaya dari pihak lain yang menginginkan AM untuk ditelanjangi di depan ratusan juta publik. Atas pengkapan ini efek ke publik luar biasa terhadap lembaga lembaga negara:

Pertama, publik akan sangat sulit mempercayai lagi lembaga lembaga negara terutama yang bergerak dibidang hukum, kemudian menimbulkan langkah langkah masif masyarakat dan pelaku koruptor semakin leluasa, karena muncul kalimat, “MK saja bisa korupsi dan di suap, apalagi yang lain”.

Kedua, Jika, lembaga lembaga negara sudah tidak bisa dipercayai lagi,muncul pertanyaan, lembaga mana lagi yang bisa di percayai?inilah yang kemudian akan menimbulkan potensi membahayakan negara yang mengarah pada krisis kepercayaan. Padahal trust kepercayaan merupakan privasi dan kredibilitas suatu institusi atau personal. Jika kepercayaan sudah hilang, maka yang akan muncul adalah hilangnya tatatanan konstitusi atau aturan.Maka, situasi yang seperti ini akan memberikan ruang leluasa bagi kejahatan kejahatan  hukum dan politik.

Ketiga, publik akan sangat sulit percaya terhadap seseorang/institusi yang memiliki komitmen dan kredibilitas untuk berkontribusi membangun bangsa ini karena telah melekat pada sesorang/institusi tersebut sifat  pembohong, pencuri, penjilat, perampok, munafik dan korupsi. Jika ini yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka masyarakay akan apatis dalm berbangsa dan bernegara.

Langkah yang dilakukan KPK memang sudah tepat yaitu mencegah dan menangkap upaya suap/korupsi oleh siapaun termasuk ketua MK, namun KPK seharusnya juga mempertimbangkan cara dan efek dari pemberitaan tersebut. Karena ini menyangkut institusi MK tidak hanya pribadi seorang AM.Tentu penafsiran kita tidak mungkin upaya suap ini dilakukan linier/untuk ketua MK saja. Pasti melibatkan pihak pihak lain di MK termasuk pasti sebelumnya ada komunikasi komunikasi dengan pihak yang berupaya memberikan suap.Namun efek berita tersebut bukan tertuju pada individu AM tapi menyangkut MK.

Penagkapan kasus Ketua MK yang membawa media tadi malam oleh KPK juga memberikan penafsiran lain, yaitu:

Pertama, mengapa KPK membawa media dalam proses penangkapanbahkan dua media ternama TVone dan Metro menyiarkan secara live dari pkl 22.00 hingga sekarang tulisan ini di buat. Tentu KPK menginginkan atau membuat opini besar, ” BANGSAT JUGA MK INI”. Walaupun kemudian mendadak jajaran MK termasuk wakil MK menggelar konferensi pers malam tadi dengan mengatakan, KAMI TIDAK TAHU, DAN KAMI TETAP BERUPAYA INDEPENDEN DAN KREDIBEL”. Pernyataan ini tidak akan pernah menghapus kata, bahwa MK korupsi.

Kedua, saat Johan Budi menggelar konferensi pers dan sekaligus menggelar sesi tanya jawab dengan para wartawan, JB begitu rileks dan terkesan senang dengan penangkapan AM tadi malam. Bahkan JB akan berupaya mengembangkan kasus ini lebih jauh. Kasus ini mirip yang dilakukan KPK terhadap kasus kasus yang lain yaitu MENCARI SENSASI menciptkan OPINI.

Memang tanpa media dan alat sadap bisa di pastikan KPK sangat lambat untuk bekerja, apalagi kalau soal tangkap menangkap itu tidak diragukan lagi. Menurut saya, pada sisi lain ada positifnya melibatkan media dalam upaya mengkapanyekan pemberantasan korupsi dan membuat pelakunya jera!namun apa yang terjadi?KORUPSI SEMAKIN MENJAMUR dan kali ini menyentuk lembaga terhormat yaitu MAHKAMAH KONSTITUSI.

KPK sebenarnya melakukan 2 pekerjaan sekaligus dalam kasus penangkapan ini yaitu menghancurkan track record AM dan jajaranya serta MK. Jika ini yang dinginkan/motiv KPK, maka saya menyakini KPK hanya berupaya menciptakan berita/sensasi/opini namun tidak bekerja untuk menyelesaikan masalah korupsi dengan cara cara yang bijak dan pelan tapi pasti.

Lihatlah kasus kasus besar lain yang masih mengambang (century dan hambalang) yang sangat lelet penangannya bahakan ada potensi menguap kelangit. Demikian halnya dengan kasus LHI yang semakin menguap subtansi hukumnya berubah menjadi kasus politik dan bumbu bumbu didalamnya.

Saya tidak benci dan anti KPK, namun hingga saat ini KPK bekerja masih dalam motif dan ditunggangi kepentingan baik hukum atau politik. Sudah tidak bisa terbantahkan lagi, lihatlah kasus Antasari, BLBI, Hambalang, Century dan Suap Impor Sapi. Kasus kasus ini sangat beririsan dengan motiv motif politik.

Saya, juga menduga penangkapan KPK atas AM sebagai ketua Mahkamah Konstitusi juga demikian.

Yakinlah, setelah ini KORUPSI akan marak karena tidak ada lembaga hukum/negara lagi yang disegani/dihormati, sehingga akan lahir MALAIKAT DAN NABI BARU YAITU KPK dengan AJARAN AJARAN SESATNYA. Padahal di tubuh pimpinan KPK sendiri ada yang terlibat kasus hukum dan korupsi.

Kasus MK ini cara mudah KPK untuk mencuci diri dan membesarkan namanya kembali, setelah mulai meredup kepercayaan publik kepada KPK terhadap penanganan kasus kasus korupsi selama ini.

KPK=Komisi Pengumpul Koruptor,KPK= Komisi Perusak Konstitusi, KPK=Komisi Penawar Kasus, KPK=Komisi Penadah Korupsi, KPK= Komisi Penakut Koruptor, KPK= Komisi Penagkap Koruptor, KPK = Komisi Pencipta Korupsi yang benar adalah KPK itu = KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Saat Hari Anak Nasional Terlupakan oleh …

Topik Irawan | | 23 July 2014 | 18:53

Parcel Lebaran Dibuang ke Jalan …

Roti Janggut | | 23 July 2014 | 17:43

Efek Samping Kurikulum “Cepat Saji” …

Ramdhan Hamdani | | 23 July 2014 | 18:46

Mengejar Sunset dan Sunrise di Pantai Slili …

Tri Lokon | | 23 July 2014 | 20:12

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Akhirnya Prabowo-Hatta Melangkah ke MK …

Bang Pilot | 11 jam lalu

(Saatnya) Menghukum Media Penipu …

Wiwid Santoso | 11 jam lalu

Setelah Kalah, Terus Apa? …

Hendra Budiman | 12 jam lalu

Jokowi Raih Suara, Ahok Menang Pilpres …

Syukri Muhammad Syu... | 13 jam lalu

Kata Ahok, Dapat Jabatan Itu Bukan …

Ilyani Sudardjat | 20 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: