Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Fajr Muchtar

menulis itu artinya menyerap pengetahuan dan mengabarkannya www.facebook.com/fxmuchtar fxmuchtar.blogspot.com twitter @fxmuchtar selengkapnya

MK = Mahkamah Korupsi?

OPINI | 03 October 2013 | 05:11 Dibaca: 661   Komentar: 0   0

sumber : Bujangga.com

sumber : Bujangga.com

Pagi-pagi sudah ada berita menghebohkan, “Ketua MK ditangkap tangan KPK”. Menurut Kompas KPK menangkap Akil di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Rabu (2/10/2013), sekitar pukul 21.00 WIB. Pada saat yang sama KPK juga mengamankan anggota DPR berinisial CHN serta pengusaha berinisial CN.

Dugaan sementara orang-orang  ini terlibat transaksi serah terima uang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai barang bukti, penyidik KPK menyita sejumlah dollar Singapura yang nilainya sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar.

Tentu saja penangkapan ini sangat menghebohkan mengingat AM memimpin sebuah lembaga yang sangat vital bagi pemeliharaan konstitusi.

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstusi menurut UUD 1945  (dikutip dari http://ayuagussari13.wordpress.com) adalah :

1.      Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2.      Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi

-          Menguji undang-undang terhadap UUD 19451.

-          Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara 2. yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

-          Memutus pembubaran partai politik.3.

-          Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dengan tugas dan fungsi sevital itu tentu saja dugaan korupsi yang dilakukan oleh ketuanya menjadi sebuah gempa bagi MK sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahfud MD. Dengan demikian kasus ini  layak ditunggu akhirnya. Apakah akan hanya ramai di awal dan melempem di fase selanjutnya. Tentu saja kita tidak ingin -lembaga-lembaga negara menjadi sarang koruptor. Semoga tidak benar sehingga tak harus ada sindiran bahwa MK = Mahkamah Korupsi

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pengalaman Masa Kecil Membuat Ahok Jadi …

Hendra Wardhana | | 23 November 2014 | 22:44

Pungutan di Sekolah: Komite Sekolah Punya …

Herlina Butar-butar | | 23 November 2014 | 22:08

Masyarakat Kampung Ini Belum Mengenal KIS, …

Muhammad | | 23 November 2014 | 22:43

Saliman, Buruh Biasa yang Cepat Tangkap …

Topik Irawan | | 23 November 2014 | 16:44

Maksimalkan Potensi Diri dan Gerak Lebih …

Kompasiana | | 21 November 2014 | 12:11


TRENDING ARTICLES

Menampar SBY dengan Kebijakan Jokowi …

Sowi Muhammad | 15 jam lalu

Dengan Interpelasi, Jokowi Tidak Bisa …

Ibnu Purna | 15 jam lalu

Rangkuman Liputan Acara Kompasianival Akbar …

Tjiptadinata Effend... | 15 jam lalu

Kenaikan Harga BBM, Pandangan di Kalangan …

Indartomatnur | 16 jam lalu

Pak Jokowi Rasa Surya Paloh …

Bedjo Slamet | 19 jam lalu


HIGHLIGHT

Penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut (COP) …

Daniel Ferdinand | 10 jam lalu

[Cerbung] Cygnus #1 …

Lizz | 10 jam lalu

Transformasi UU Perkawinan, Menuju Pengakuan …

Ferril Irham Muzaki | 11 jam lalu

Jaringan Buruh Migran Indonesia di Hong Kong …

Ida Royani | 11 jam lalu

Musni Umar: Bunuh Diri Lengserkan Presiden …

Musni Umar | 11 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: