Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Fajr Muchtar

menulis itu artinya menyerap pengetahuan dan mengabarkannya www.facebook.com/fxmuchtar fxmuchtar.blogspot.com twitter @fxmuchtar selengkapnya

MK = Mahkamah Korupsi?

OPINI | 03 October 2013 | 05:11 Dibaca: 659   Komentar: 0   0

sumber : Bujangga.com

sumber : Bujangga.com

Pagi-pagi sudah ada berita menghebohkan, “Ketua MK ditangkap tangan KPK”. Menurut Kompas KPK menangkap Akil di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Rabu (2/10/2013), sekitar pukul 21.00 WIB. Pada saat yang sama KPK juga mengamankan anggota DPR berinisial CHN serta pengusaha berinisial CN.

Dugaan sementara orang-orang  ini terlibat transaksi serah terima uang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai barang bukti, penyidik KPK menyita sejumlah dollar Singapura yang nilainya sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar.

Tentu saja penangkapan ini sangat menghebohkan mengingat AM memimpin sebuah lembaga yang sangat vital bagi pemeliharaan konstitusi.

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstusi menurut UUD 1945  (dikutip dari http://ayuagussari13.wordpress.com) adalah :

1.      Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2.      Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi

-          Menguji undang-undang terhadap UUD 19451.

-          Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara 2. yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

-          Memutus pembubaran partai politik.3.

-          Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dengan tugas dan fungsi sevital itu tentu saja dugaan korupsi yang dilakukan oleh ketuanya menjadi sebuah gempa bagi MK sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahfud MD. Dengan demikian kasus ini  layak ditunggu akhirnya. Apakah akan hanya ramai di awal dan melempem di fase selanjutnya. Tentu saja kita tidak ingin -lembaga-lembaga negara menjadi sarang koruptor. Semoga tidak benar sehingga tak harus ada sindiran bahwa MK = Mahkamah Korupsi

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Fatimah Hutabarat, Derita di Penjara …

Leonardo | | 01 October 2014 | 12:26

Saya Ingin Pilkada Langsung, Tapi Saya Benci …

Maulana Syuhada | | 01 October 2014 | 14:50

BKKBN dan Kompasiana Nangkring Hadir di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 10:37

Ayo Menjadi Peneliti di Dunia Kompasiana …

Felix | | 01 October 2014 | 11:29

Ikuti Blog Competition “Aku dan …

Kompasiana | | 30 September 2014 | 20:15


TRENDING ARTICLES

Unik, Sapi Dilelang Secara Online …

Tjiptadinata Effend... | 5 jam lalu

Pemerintahan Jokowi-JK Terancam …

Pan Bhiandra | 7 jam lalu

Demi Demokrasi, Koalisi Jokowi Harus Dukung …

Aqila Muhammad | 7 jam lalu

Tanpa Ibra, PSG Permalukan Barca …

Mike Reyssent | 14 jam lalu

Benefit of Doubt: Perpu dari SBY …

Budiman Tanjung | 15 jam lalu


HIGHLIGHT

“Happy” Andien Fashionable di La Fayette …

Irvan Sjafari | 10 jam lalu

Perpustakaan adalah Surga …

A Fahrizal Aziz | 10 jam lalu

Tinjauan dari Sisi Lain: Keluarga Pejabat …

Rumahkayu | 10 jam lalu

Memandangmu, Tanpa Kata …

Ryan. S.. | 10 jam lalu

Pilkada Tak Langsung Lebih Baik Daripada …

Anna Muawannah | 10 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: