Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Fajr Muchtar

menulis itu artinya menyerap pengetahuan dan mengabarkannya www.facebook.com/fxmuchtar fxmuchtar.blogspot.com twitter @fxmuchtar selengkapnya

MK = Mahkamah Korupsi?

OPINI | 03 October 2013 | 05:11 Dibaca: 662   Komentar: 0   0

sumber : Bujangga.com

sumber : Bujangga.com

Pagi-pagi sudah ada berita menghebohkan, “Ketua MK ditangkap tangan KPK”. Menurut Kompas KPK menangkap Akil di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Rabu (2/10/2013), sekitar pukul 21.00 WIB. Pada saat yang sama KPK juga mengamankan anggota DPR berinisial CHN serta pengusaha berinisial CN.

Dugaan sementara orang-orang  ini terlibat transaksi serah terima uang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai barang bukti, penyidik KPK menyita sejumlah dollar Singapura yang nilainya sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar.

Tentu saja penangkapan ini sangat menghebohkan mengingat AM memimpin sebuah lembaga yang sangat vital bagi pemeliharaan konstitusi.

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstusi menurut UUD 1945  (dikutip dari http://ayuagussari13.wordpress.com) adalah :

1.      Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2.      Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi

-          Menguji undang-undang terhadap UUD 19451.

-          Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara 2. yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

-          Memutus pembubaran partai politik.3.

-          Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dengan tugas dan fungsi sevital itu tentu saja dugaan korupsi yang dilakukan oleh ketuanya menjadi sebuah gempa bagi MK sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahfud MD. Dengan demikian kasus ini  layak ditunggu akhirnya. Apakah akan hanya ramai di awal dan melempem di fase selanjutnya. Tentu saja kita tidak ingin -lembaga-lembaga negara menjadi sarang koruptor. Semoga tidak benar sehingga tak harus ada sindiran bahwa MK = Mahkamah Korupsi

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kiprah Ibu-ibu Masyarakat Biasa di Tangerang …

Ngesti Setyo Moerni | | 27 November 2014 | 07:38

Jakarta Street Food Festival: Ketika Kuliner …

Sutiono | | 27 November 2014 | 11:06

Tulis Ceritamu Membangun Percaya Diri Lewat …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 14:07

Peningkatan Ketahanan Air Minum di DKI …

Humas Pam Jaya | | 27 November 2014 | 10:30

Tulis Aspirasi dan Inspirasi Aktif Bergerak …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Petisi Pembubaran DPR Ditandatangani 6646 …

Daniel Ferdinand | 5 jam lalu

Senyum dan Air Mata Airin Wajah Masa Depan …

Sang Pujangga | 6 jam lalu

Timnas Lagi-lagi Terkapar, Siapa yang Jadi …

Adjat R. Sudradjat | 7 jam lalu

Presiden Kita Bonek dan Backpacker …

Alan Budiman | 7 jam lalu

Prabowo Seharusnya Menegur Kader Gerindra …

Palti Hutabarat | 8 jam lalu


HIGHLIGHT

Dipertanyakan Molornya Pembangunan Dermaga …

Mahaji Noesa | 8 jam lalu

Malunya Tuh Disini (Tepok Jidat) …

Atin Inayatin | 8 jam lalu

Abdi Negara dan Gaya Hidup Sederhana …

Dhita Mona | 8 jam lalu

Kau, Aku, Angin …

Wahyu Saptorini Ber... | 8 jam lalu

Wisata Alam Sejarah Klasik Goa Selomangleng …

Siwi Sang | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: