Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Fajr Muchtar

menulis itu artinya menyerap pengetahuan dan mengabarkannya www.facebook.com/fxmuchtar fxmuchtar.blogspot.com twitter @fxmuchtar selengkapnya

MK = Mahkamah Korupsi?

OPINI | 03 October 2013 | 05:11 Dibaca: 662   Komentar: 0   0

sumber : Bujangga.com

sumber : Bujangga.com

Pagi-pagi sudah ada berita menghebohkan, “Ketua MK ditangkap tangan KPK”. Menurut Kompas KPK menangkap Akil di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Rabu (2/10/2013), sekitar pukul 21.00 WIB. Pada saat yang sama KPK juga mengamankan anggota DPR berinisial CHN serta pengusaha berinisial CN.

Dugaan sementara orang-orang  ini terlibat transaksi serah terima uang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai barang bukti, penyidik KPK menyita sejumlah dollar Singapura yang nilainya sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar.

Tentu saja penangkapan ini sangat menghebohkan mengingat AM memimpin sebuah lembaga yang sangat vital bagi pemeliharaan konstitusi.

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstusi menurut UUD 1945  (dikutip dari http://ayuagussari13.wordpress.com) adalah :

1.      Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2.      Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi

-          Menguji undang-undang terhadap UUD 19451.

-          Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara 2. yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

-          Memutus pembubaran partai politik.3.

-          Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dengan tugas dan fungsi sevital itu tentu saja dugaan korupsi yang dilakukan oleh ketuanya menjadi sebuah gempa bagi MK sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahfud MD. Dengan demikian kasus ini  layak ditunggu akhirnya. Apakah akan hanya ramai di awal dan melempem di fase selanjutnya. Tentu saja kita tidak ingin -lembaga-lembaga negara menjadi sarang koruptor. Semoga tidak benar sehingga tak harus ada sindiran bahwa MK = Mahkamah Korupsi

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

[Wisata Purbalingga] Sepotong Kisah Lingga …

Kandar Tjakrawerdaj... | | 22 December 2014 | 16:24

Percuma Merayakan Hari Ibu! …

Wahyu Triasmara | | 22 December 2014 | 11:58

Tumbangnya Pohon Beringin Tanda Bencana …

Cariefs Womba | | 22 December 2014 | 20:33

Melatih Anak Jadi Kompasianer …

Muslihudin El Hasan... | | 22 December 2014 | 23:47

Ibu Renta Itu Terusir …

Muhammad Armand | | 22 December 2014 | 09:55


TRENDING ARTICLES

Penyelidikan Korupsi RSUD Kota Salatiga …

Bambang Setyawan | 8 jam lalu

Akankah Nama Mereka Pudar?? …

Nanda Pratama | 10 jam lalu

Kasih Ibu dalam Lensa …

Harja Saputra | 12 jam lalu

Hebatnya Ibu Jadul Saya …

Usi Saba Kota | 13 jam lalu

Gabung Kompasiana, Setahun Tulis 8 Buku …

Gaganawati | 13 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: