Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Satriya Nugraha

Saya umur 33 tahun 4 bulan, sering sosialisasi UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan selengkapnya

UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perlu Dipahami

REP | 23 August 2013 | 09:50 Dibaca: 4632   Komentar: 0   0

Oleh :

Satriya Nugraha, SP

satriya1998@gmail.com

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Pergaulan internasional membawa konsekuensi terjadinya interaksi antara Ormas di suatu negara dan negara lain. Kehadiran Ormas dari negara lain di Indonesia harus tetap menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang mengatur Ormas yang didirikan warga negara asing dan badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia. Dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44) yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai: pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan Ormas. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Ormas bertujuan untuk: a.) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat ; b.) memberikan pelayanan kepada masyarakat; c.) menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d.) melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; e.) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; f.) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; g.) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan. Ormas memiliki lingkup: a.) nasional; b.) provinsi; atau c.) kabupaten/kota. Ormas dapat berbentuk: a.) badan hukum; atau b.) tidak berbadan hukum. Ormas badan hukum / tidak berbadan hukum dapat: a.) berbasis anggota; atau b.) tidak berbasis anggota. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk: a.) perkumpulan; atau b.) yayasan. Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota. Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan: a.) akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; b.) program kerja; c.) sumber pendanaan; d.) surat keterangan domisili; e.) nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan f.) surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART; b. program kerja; c. susunan pengurus; d. surat keterangan domisili; e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. Surat keterangan terdaftar diberikan oleh: a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional; b. gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan. Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili. Pendataan Ormas dilakukan oleh camat atau sebutan lain. Pendataan Ormas meliputi: a. nama dan alamat organisasi; b. nama pendiri; c. tujuan dan kegiatan; dan d. susunan pengurus.

Ormas berhak: a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka; b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi. Ormas berkewajiban : a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Ormas memiliki struktur organisasi dan kepengurusan. Ormas lingkup nasional memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia. Ormas lingkup provinsi memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Ormas lingkup kabupaten/kota memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan. Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat. Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan paling sedikit terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain; b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain. Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Ormas.

Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART. Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan. Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama. Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini. Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas.

Keanggotaan Ormas bersifat sukarela dan terbuka. Keanggotaan Ormas diatur dalam AD dan/atau ART. Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban anggota Ormas diatur dalam AD dan/atau ART. Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART. AD dan ART memuat paling sedikit: a. nama dan lambang; b. tempat kedudukan; c. asas, tujuan, dan fungsi; d. kepengurusan; e. hak dan kewajiban anggota; f. pengelolaan keuangan; g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan h. pembubaran organisasi. Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Ormas. Perubahan AD dan ART harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART. Kemudian Keuangan Ormas dapat bersumber dari: a. iuran anggota; b. bantuan/sumbangan masyarakat; c. hasil usaha Ormas; d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing; e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau f. anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Keuangan Ormas harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.

Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART. Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala. Sumber keuangan Ormas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, Ormas berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha. Tata kelola badan usaha diatur dalam AD dan/atau ART. Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3298) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Demikianlah beberapa aturan mendasar UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Semoga bisa menjadi acuan bagi berjalannya Ormas yang sudah lahir di Indonesia. Amin.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Membayar Zakat Fitrah di Masjid Turki, …

Gaganawati | | 27 July 2014 | 22:27

Kiat Menikmati Wisata dengan Kapal Sehari …

Tjiptadinata Effend... | | 27 July 2014 | 19:02

Indahnya Perbedaan :Keluarga Saya yang Dapat …

Thomson Cyrus | | 27 July 2014 | 19:45

Ini Rasanya Lima Jam di Bromo …

Tri Lokon | | 27 July 2014 | 21:50

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Temuan KPK: Pemerasaan Pada TKI Capai Rp 325 …

Febrialdi | 26 July 2014 22:14

KPK Lebih Dibutuhkan TKI Ketimbang TNI, …

Fera Nuraini | 26 July 2014 19:21

Taruhan Kali Ini Untuk Jokowi dan Demokrasi …

Hosea Aryo Bimo Wid... | 26 July 2014 19:19

Surat Lebaran untuk Emak …

Akhmad Mukhlis | 26 July 2014 14:40

Daftar Kompasioner yang Berkualitas …

Hendrik Riyanto | 26 July 2014 13:29

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: