Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam

OPINI | 18 August 2013 | 16:05 Dibaca: 952   Komentar: 1   0

Butir 5 Deklarasi Vienna dan Program Aksi menyatakan, “Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan seimbang, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Sementara kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah sesuatu yang penting dan terus menjadi pertimbangan, adalah tugas semua negara, apapun sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi.” (“All human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the signiicance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind,it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.”).

Butir 5 Deklarasi Vienna tersebut di atas menegaskan beberapa hal, Pertama, semua hak asasi manusia baik itu hak-hak Sipil Politik maupun hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Itu berarti suatu negara tidak bisa mengedepankan pemajuan dan perlindungan suatu kelompok hak asasi manusia (HAM) semisal hak-hak Sipil Politik dan mengesampingkan kelompok HAM lainnya, semisal hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan demikian pula sebaliknya. Kedua kelompok HAM ini tidak terpisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Masyarakat dunia harus memperlakukan semua HAM secara adil dan seimbang, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Kedua, bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan dalam memajukan dan melindungi semua HAM. Ketiga, adalah tugas semua negara, apapun sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua HAM dan kebebasan asasi.

Hal kedua yang ditekankan oleh butir 5 Deklarasi Vienna menegaskan, bahwa meskipun HAM diterima oleh semua negara sebagai sesuatu yang universal, namun pelaksanaan pemajuan dan perlindungan HAM itu akan harus terus-menerus mempertimbangkan kekhususan-kekhususan baik yang timbul pada tingkat nasional, regional maupun yang timbul karena faktor-faktor sejarah, budaya dan agama. Kekhususan-kekhususan yang ditimbulkan oleh berbagai faktor itulah yang melahirkan berbagai konsep dan penafsiran tentang Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HIHAM) yang tentu saja membawa pengaruh pada pengamalan HAM. Inilah rupanya yang menjadi keperdulian (concern) Mashood Baderin dalam menulis bukunya tentang Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam. Sebuah buku yang mendialogkan Hukum Internasional HAM dengan Hukum Islam dengan tujuan tentunya untuk membangun pemahaman bersama tentang hak-hak dan kebebasan manusia. Memang benar bila sejumlah pakar dan para aktivis lebih menyoroti peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM dengan menggunakan HIHAM sebagai dasar rujukan hukum. Dan dengan merujuk pada HIHAM itu para pakar dan aktivis mendesak negara dan PBB untuk mematuhi hukum internasional tersebut. Advokasi seperti itu sudah pasti berguna. Namun suatu upaya membangun pemahaman bersama tentang HAM yang digali dari berbagai budaya, pandangan dan pengalaman itu tidak saja penting tetapi sangat berguna untuk memperkaya konsep HAM, kesadaran berbudaya HAM, yang pada akhirnya akan menyokong bagi efektiitas pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat nasional, regional, dan global.

Ada sejumlah alasan mengapa perlu dialog yang terus-menerus antara HIHAM dan Hukum Islam. Pertama, sebagaimana dikemukakan oleh Mashood Baderin, bahwa banyak negara anggota PBB adalah negara Muslim yang memberlakukan hukum Islam baik secara menyeluruh atau sebagian hukum domestik. Hukum Islam dengan demikian melalui berbagai cara mempengaruhi gaya hidup milyaran manusia di seluruh dunia. Fakta ini saja sudah dengan sendirinya menunjukkan pengaruh Hukum Islam terhadap pengamalan HAM. Kedua, Negara- negara Muslim anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) bekerjasama untuk mewujudkan tujuan pemajuan dan perlindungan HAM Internasional, akan tetapi mereka juga me ngemukakan deklarasi dan keraguan dengan mendasarkan pada syariah atau hukum Islam ketika mereka meratiikasi traktat-traktat internasional hak asasi manusia. Hal itu dapat dilihat pada laporan- laporan periodik mereka untuk badan-badan perjanjian (treaty  bodies) dan piagam PBB di mana negara-negara Muslim merujuk pada syariah atau hukum Islam dalam argumen mereka. Ketiga, adanya pandangan umum di barat yang keliru atau tidak akurat tentang Hukum Islam yang dinilai tidak sesuai dengan HIHAM. Adanya persepsi umum yang tidak tepat di barat se olah-olah pemajuan dan perlindungan HAM tidak efektif dalam sistem hukum
Islam. Dialog yang terus-menerus dalam prinsip keseteraan kedua sistem hukum, yaitu sistem hukum HIHAM dan sistem Hukum Islam akan membuka peluang yang luas bagi terwujudnya pemahaman bersama tentang HAM yang pada gilirannya akan memudahkan tercapainya efektiitas pemajuan dan perlindungan HAM. Dengan begitu akan membuka peluang lebih besar bagi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Dialog dalam prinsip kesetaraan dua sistem hukum HIHAM dan hukum Islam membawa kita pada
pertanyaan penting, yaitu seberapa jauhkah HIHAM bisa ditafsirkan dengan pertimbangan hukum Islam dan sebaliknya. Pertanyaan ini muncul oleh karena negara-negara Muslim peratiikasi HIHAM ketika gagal memenuhi kewajiban internasionalnya tidak mengajukan syariah atau hukum Islam sebagai pembenaran bagi kegagalan untuk melaksanakan kewajiban HIHAMnya. Mereka acap dalam argumennya melawan sejumlah penafsiran HIHAM yang menurut pendapat mereka tidak memasukkan nilai-nilai Islam sebagai bahan pertimbangan. Melalui dialog dua sistem Hukum tersebut diharapkan terjadi suatu sintesis,yaitu menafsirkan HIHAM dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan sebaliknya. Sehingga dengan demikian akan memungkinkan HIHAM diamalkan di dalam sistem keberagamaan hukum Islam. Dialog dua sistem hukum HIHAM dan hukum Islam hanya akan dapat mencapai tujuannya bila ada budaya toleransi dan persuasi serta kesadaran bersama untuk menyingkirkan budaya parokialisme, kekerasan, dan rivalitas. Persis seperti yang dikatakan Baderin, bahwa dialog memerlukan kemampuan untuk menyimak,menghormati, mengakomodasi, dan saling menukar.

Dalam ulasannya tentang Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) dalam Sorotan Hukum Islam, Baderin menemukan adanya keselarasan sasaran yang hendak dicapai KIHSP dengan ketentuan- ketentuan umum dan tujuan tertinggi Syariat. Disebutkan dalam KIHSP, bahwa “ sasaran dan tujuan
Kovenan ialah untuk menciptakan standar-standar hak asasi manusia yang mengikat secara hukum dengan mendeinisikan hak-hak sipil dan politik serta menempatkan semua itu dalam kerangka kewajiban yang mengikat secara hukum terhadap semua Negara yang meratiikasi; dan menyediakan perangkat efektif untuk mengawasi kewajiban- kewajiban yang telah diakui.” Sasaran ini sejalan dengan Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia yang mendeklarasikan kehendak Negara-negara Muslim, yakni
kehendak untuk turut terlibat dalam upaya umat manusia menegakkan hak asasi manusia, demi melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan menegaskan kebebasan dan haknya atas kehidupan bermartabat sesuai tuntunan Syariat Islam. Deklarasi Kairo menyebutkan pula, bahwa hak-hak asasi dan kebebasan universal adalah bagian integral Islam dan perintah Ilahi yang mengikat yang tidak bisa ditangguhkan, dilanggar atau diabaikan siapapun. Rujukan pada “perintah Ilahi yang mengikat” dalam deklarasi Kairo jelas sebuah penegasan pendekatan teosentris terhadap HAM dalam hukum Islam yang berbeda dengan pendekatan antroposentris dalam KIHSP. Namun demikian menurut Baderin perbedaan itu tidak menghilangkan adanya matalamat luhur bersama untuk melindungi dan meningkatkan martabat manusia dalam HIHAM. Dengan menggunakan pendekatan dialogis yang merujuk pada bukti ikih Islam dan praktik HIHAM substansi KIHSP dibahas dalam sorotan hukum Islam yang meliputi semua tema hak-hak sipil dan politik, yakni, 1. Hak menentukan nasib sendiri (Pasal 1); 2. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Pasal 3); 3. Hak untuk hidup (Pasal 6); 4. Kebebasan dari penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 7); 5. Kebebasan dari
perbudakan, perhambaan dan pekerjaan paksa (Pasal 8); 6. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi (Pasal 9); 7. Hak atas sistem penahanan yang manusiawi (Pasal 10); 8. Kebebasan dari pemenjaraan atas dasar ketidak mampuan memenuhi kewajiban kontraktual; 9. Hak atas kebebasan bergerak dan pilihan tempat tinggal (Pasal 12); 10. Kebebasan orang asing dari pengusiran semena-mena (Pasal 13); 11. Hak atas pemeriksaan adil dan proses hukum yang semestinya (Pasal 14); 12. Kebebasan dari hukum pidana yang berlaku surut (retroaktif) (Pasal 15) ; 13. Hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 16); 14. Hak atas kebebasan atau keleluasaan pribadi (privasi) (Pasal 17); 15. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 18); 16. Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat (Pasal 19); 17. Larangan atas propaganda untuk berperang dan hasutan untuk kebencian (Pasal 20); 18. Hak atas perkumpulan damai (Pasal 21); 19. Hak atas kebebasan berserikat (Pasal 22); 20. Hak atas pernikahan dan membentuk keluarga (Pasal 23); 21. Hak-hak anak (Pasal 24); 22. Hak-hak politik (Pasal 25); 23. Hak atas kedudukan yang sama di depan hukum (Pasal 26);24. Hak-hak minoritas etnis, agama dan
bahasa (Pasal 27).

HIHAM memberikan perlakuan yang sama pada KIHSP dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB). Yang satu tidak boleh mengesampingkan atau apalagi menghilangkan yang lain. Demikian pula sebaliknya. Bila pelaksanaan KIHSP akan membebaskan orang-orang dari rasa takut akibat kesewenang-wenangan kekuasaan politik, maka pelaksanaan KIHESB akan membebaskan orang-orang dari rasa lapar dan rasa membutuhkan lainnya. Efektivitas pelaksanaan KIHESB jelas membebaskan orang-orang, terutama orang-orang miskin dari penindasan dan eksploitasi ekonomi, sosial dan budaya. Dengan begitu menjadi jelas, bahwa sasaran utama KIHESB adalah mewujudkan standar
kehidupan yang memadai dan bermartabat bagi setiap manusia. Sasaran yang hendak dicapai oleh KIHESB itu jelas selaras dengan tujuan menyeluruh Syariat dan Hukum Islam. Menurut KIHESB setiap negara pihak dituntut menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperlukan bagi perwujudan hak-hak asasi yang diakui dalam Kovenan tersebut. Kewajiban-kewajiban Negara Pihak itu tertuang dalam pasal 2 KIHESB sebagai berikut :

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah- langkah, baik secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya bantuan ekonomi dan teknis, semaksimum sumber daya yang ada, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua sarana yang patut, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji menjamin agar hak yang diatur dalam Kovenan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Negara-negara sedang berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan ekonomi nasional masing-masing, dapat menentukan sampai berapa jauh mereka akan menjamin hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Kewajiban-kewajiban tiap Negara yang diakui oleh KIHESB tunduk pada ketersediaan sumbe rdaya dan hanya menuntut ‘perwujudan bertahap’ terhadap hak-hak yang diakui tersebut. Namun ini tidak berarti Negara boleh menunda atau tidak melaksanakan kewajiban- kewajibannya yang bisa secara segera dilaksanakan, semisal kewajiban Negara untuk menjamin hak setiap orang untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh. Kewajiban-kewajiban Negara menurut KIHESB merupakan kombinasi kewajiban atas  tindakan  (obligation of conduct) yang dapat dijalankan dalam jangka pendek dan kewajiban atas hasil (obligation of result) yang dapat berlangsung secara bertahap. Menurut Baderin, dari sudut pandang hukum Islam, Syariat menetapkan kewajiban moral dan legal bagi Negara untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya setiap individu. Sumber daya yang terbatas tidak semestinya menjadi alasan Negara untuk melalaikan tugas menyejahterakan rakyat. Menurut hukum Islam, Negara harus terus berusaha secara gigih menjamin kesejahteraan rakyat melalui sumber daya yang tersedia. Asas umum AlQur’an menyatakan, Negara kaya memberi sesuai kemampuannya dan Negara miskin memberi sesuai kemampuannya, dilaksanakan secara cepat, dengan kehati-hatian dan niat melakukan yang terbaik. Asas ini sejalan dengan asas kewajiban pokok minimum yang dikemukakan oleh Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam pengertian . . .” kewajiban pokok untuk menjamin pemenuhan, paling sedikitnya, tingkat dasar minimum setiap hak yang diwajibkan atas masing-masing Negara pihak. Dengan demikian, misalnya, Negarapihak yang memiliki sejumlah besar individu yang tidak memiliki bahan-bahan makanan pokok, atau pemeliharaan kesehatan primer yang esensial, atau tempat tinggal dan perumahan yang mendasar, atau bentuk pendidikan paling sederhana adalah, prima facie, gagal memikul kewajiban-kewajibannya menurut Kovenan.”

Menurut Baderin, tidak ada satupun dalam Syariat yang berlawanan dengan kegigihan seperti di atas dalam mewajibkan Negara Pihak untuk menjamin penikmatan minimum yang dimungkinkan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, biarpun terdapat keterbatasan sumber daya.

Berangkat dari pemahaman seperti tersebut di atas substansi KIHESB di bahas dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Tema-tema KIHESB meliputi: 1. Hak atas pekerjaan (Pasal 6) ; 2. Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (Pasal 7) ; 3. Hak-hak serikat pekerja (Pasal 8) ; 4. Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial (Pasal 9) ; 5. Hak-hak keluarga (Pasal 10) ; 5. Hak atas standar kehidupan yang layak (Pasal 11) ; 6. Hak untuk menikmati standar tertinggi kesehatan isik dan mental (Pasal 12) ; 7.Hak atas pendidikan (Pasal 12 s/d Pasal 14) ; 8. Hak atas kehidupan budaya dan manfaat kemajuan
ilmu pengetahuan (Pasal 15).

*Semoga Bermanfaat.

REFERENSI

A.Baderin, Mashood,  Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pengalaman Menjadi Tim Sukses Caleg Gagal …

Harja Saputra | | 24 April 2014 | 08:24

Pemangsa Anak-anak Sasar Sekolah-sekolah …

Jonas Suroso | | 24 April 2014 | 01:14

Di Balik Cerita Jam Tangan Panglima …

Zulfikar Akbar | | 24 April 2014 | 01:13

Pedagang Racun Tikus Keiling yang Nyentrik …

Gustaaf Kusno | | 24 April 2014 | 10:04

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Nasib Capres ARB (Ical Bakrie) dan Prabowo …

Mania Telo | 5 jam lalu

Provokasi Murahan Negara Tetangga …

Tirta Ramanda | 6 jam lalu

Aceng Fikri Anggota DPD 2014 - 2019 Utusan …

Hendi Setiawan | 7 jam lalu

Prabowo Beberkan Peristiwa 1998 …

Alex Palit | 11 jam lalu

Hapus Bahasa Indonesia, JIS Benar-benar …

Sahroha Lumbanraja | 12 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: