Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Alpa Jpi

Citizen jurnalis "Jaringan Pewarta Independen"

Antara Vecky Alex Lumatau dan Pasal 263 & 266 KUHP (3)

OPINI | 11 August 2013 | 07:14 Dibaca: 949   Komentar: 0   0

1376179885730431278Di sini saya (TS) ingin mengantar; Siapa Sejatinya Bertanggungjawab Pasal 263 dan 266 Jo. Pasal 55 (1) KUHP atas Pemalsuan Dokumen Akta Autentik Notulen Rapat RUPS PT Mega Lestari Unggul dan PT Sandipala Artha Putra pada tanggal 28 Januari 2013, dalam konteks Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),  sebagaimana yang dituduhkan oleh Vecky Alex Lumatau (VAL), pemegang saham dan direktur PT Mega Lestari Unggul.

Karena selama kasus ini mencuat, semua pihak menyudutkan posisi saya sebagai pihak yang dituduh, dikambing-hitamkan, dan ditersangkakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan dan pemberian keterangan palsu ke dalam Akta Autentik Notulen Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan 266 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP, atas dasar pelaporan Vecky Alex Lumatau.

Mari kita bedah dengan dalil-dalil hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku demi penegakan hukum seadil-adilnya ; Siapa Sejatinya Bertanggungjawab atas Pemalsuan Akta Autentik Notulen Rapat RUPS terkait Pasal 263 dan 266 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP dalam konteks UUPT sebagaimana dimaksud pada Bab VI prihal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pasal 77 (4), Pasal 87 dan Pasal 90.

Sebagaimana disebutkan Pasal 263 KUHP yang terhubung pada Pasal 266 di ayat 1, yang menegaskan, bahwa;

Barangsiapa menyuruh memasukkan ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Ketika terhubung di pasal 55 (ayat 1 & 2) KUHP, dipidana sebagai perbuatan delik:

  1. Mereka; yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Lalu bila kita menyatukan makna kata pasal 263 dan 266 KHUP Jo pasal 55 (1 & 2); “barangsiapa menyuruh, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan,”

Jika dikaitkan Pasal 7 – Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC); Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Dalam penjelasan Pasal 7 tersebut ditegaskan bahwa “Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut sebagai Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukan dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.”

Disebutkan di Pasal 3 ayat 2 UUHC, yang dimaksud dengan ‘kata’ itu bisa berupa perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari kutipan pasal tersebut, sengaja memberi penekanan dengan menebalkan dan menggaris-bawahi kata; barangsiapa menyuruh, yang menyuruh melakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan (pasal 263 & 266 KUHP Jo pasal 55 (1 & 2) KUHP) dan Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu. (Pasal 7 UUHC)


Memaknai ‘Kata’ antara KUHP dan UUPT

Terkait dengan kasus dugaan pemalsuan Akta Autentik Notulen Rapat RUPS yang disangkakan Vecky Alex Lumatau (VAL) berindikasi Pasal 263 dan 266 (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP, dalam konteks penyelenggaraan RUPS PT Mega Lestari Unggul dan PT Sandipala Artha Putra pada tanggal 28 Januari 2013.

Mari kita urai (breakdown) dari maksud makna kata pasal pasal-pasal KUHP dan yang terkait pasal-pasal di Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);

Dari kata ‘barangsiapa menyuruh’ atau ‘menyuruh melakuan’ pasti ada yang disuruh melakukan perbuatan yaitu orang suruhannya. Lalu, siapa yang menyuruh dan siapa yang disuruh atau melakukan secara sengaja menggunakan dokumen palsu ke dalam suatu akta otentik hasil RUPS?

Merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) di bab VI prihal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), secara jelas dijabarkan di Pasal 77 (4) dan Pasal 90.

  1. Pasal 77 (4) menyebutkan;

    Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

    Dalam pelaksanaan RUPS ini, Ketua Rapat akan dibantu Sekretaris Rapat yang membuat catatan (notulen) tentang soal-soal materi rapat umum tersebut.

    Bila notulen itu dikehendaki sebagai suatu bukti yang kuat dari apa yang dibicarakan dalam rapat itu harus dibuatkan proses verbal di notaris sebagai bukti yang mempunyai kekuatan bukti hukum.

    Atas dasar ini, pembuatan notulen atau risalah rapat umum dikerjakan oleh Sekretaris Rapat yang ditunjuk untuk membantu Ketua Rapat dalam pelaksanaan RUPS tersebut. Jadi di sini segala sesuatu dan atau apa pun yang diputuskan dan dihasil dalam rapat umum tersebut yang kemudian dicatatkan dalam notulen rapat sudah sepengetahuan dan ditandatangani Ketua Rapat, Pemegang Saham dan peserta RUPS.

    Ketika ada terjadi pemalsuan dokumen akta autentik notulen rapat dalam penyelenggaraan RUPS tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 77 (4), berarti isi notulen tersebut adalah sudah diketahui, disetujui dan ditandatangani peserta RUPS. Karena dasar dari semua keputusan rapat RUPS adalah hasil musyawarah untuk mufakat (Pasal 87).

    Dan ketika hasil musyawarah untuk mufakat ini dicapai maka putusan dan hasil RUPS tersebut adalah sah.

  1. Pasal 90 menyebutkan;

    1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

    (2) Tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

    Pasal 77 (4) dan Pasal 90, menunjukkan bahwa segala sesuatunya yang yang ada di notulen hasil rapat yang dibuat Sekretaris Rapat itu ditandatangi dan sepengetahuan Ketua Rapat, juga Pemegang Saham.

    Jadi di sini segala sesuatu dan atau apa pun yang diputuskan dan dihasil dalam rapat umum tersebut setidaknya sudah sepengetahuan Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat, dan mendapat sepertujuan Pemegang Saham. Dan ketika hasil musyawarah untuk mufakat ini dicapai maka putusan dan hasil RUPS tersebut adalah sah (Pasal 87).

    Di sini mensyaratkan bahwa Ketua Rapat dan Pemegang Saham mengetahui dan menandatangi atas isi notulen rapat, apa pun itu isinya. Termasuk mana-mana dokumen Notulen Rapat yang akan dinotariilkan untuk kebutuhan proses Akta Perubahan. Semua itu pastinya sudah disekenariokan dan dikondisikan di RUPS tersebut.

Pasal 87 UUPT mensyaratkan bahwa keputusan rapat RUPS adalah hasil musyawarah untuk mufakat. Dan ketika hasil musyawarah untuk mufakat ini dicapai maka putusan dan hasil RUPS tersebut adalah sah, apa pun itu isi dan putusan yang dihasilkan RUPS.

Dari pasal-pasal tersebut sudah jelas siapa sejatinya yang punya wewenang dan tangungjawab, dan bertanggungjawab atas keberadaan dan keabsahan suatu Akta Autentik Notulen Rapat.

Begitupun ketika kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendasar; Siapa yang punya kewenangan mengeluarkan dan bertanggungjawab atas Notulen Rapat hasil RUPS?

Jawabnya tak lain adalah Pemegang Saham, Ketua Rapat, dan Sekretaris Rapat yang diberi kewenangan tugas mencatat risalah (notulen) rapat.

Pertanyaan kita sekarang, di antara nama-nama perserta RUPS tanggal 28 Januari 2013; Siapa Pemegang Saham dan Ketua Rapat yang menandatangani Notulen Rapat tersebut, dan siapa Sekretaris Rapat terkait tanggungjawab keberadaan dan keabsahan Nutulen Rapat tersebut?

Dialah yang bertanggungjawab dan mengetahui atas keberadaan isi Notulen Rapat tersebut.

Termasuk didalamnya;

  1. Soal apakah Akta Autentik Notulen Rapat yang akan dinotariilkan untuk proses SK Akta Perubahan itu ternyata diambil dari Contoh Draf Notulen Rapat versi bikinan notaris atau notulen rapat lainnya yang sudah disiapkan, keberadaannya tetap saja tidak lepas dari sepengetahuan dan tanggungjawab Pemegang Saham, Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat pembuat risalah dan notulen rapat, yang menyiapkan Notulen Rapat hasil RUPS tersebut.

  1. Begitupun ketika Notulen Rapat yang berupa Contoh Draf atau contoh konsep notulen rapat versi bikinan notaris atas permintaan dan perintah pihak pemohon pemberi order (yang sudah ada di tangan pihak pemohon pemberi order), kemudian digunakan dan dijadikan Akta Autentik Notulen Rapat di RUPS tanggal 28 Januari 2013, keberadaannya sudah menjadi domain tanggungjawab Pemegang Saham, Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat yang telah menggunakan dan menjadikan ‘Contoh Draf’ tersebut sebagai ‘Akta Autentik Notulen Rapat’.

  1. Soal apakah di RUPS tersebut ada indikasi ada pemalsuan dokumen akta autentik atau tidak, semua itu juga merupakan kewenangan dan tanggungjawab Ketua Rapat, Sekretaris Rapat, Pemegang Saham dan peserta RUPS, sebagaimana disebutkan pada Pasal 77 (4), Pasal 87, dan Pasal 90 UUPT.

Bukan lantas pada buang badan lempar tanggungjawab dan mengkambing-hitamkan orang lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan di internal tubuh PT, dikorbankan.

  1. Ketika saya dituduh dan disangkakan melakukan pemalsuan dokumen Akta Autentik Notulen Rapat, justru sebaliknya merekalah yang telah melakukan pelanggaran hukum memalsukan dokumen Contoh Draf Notulen Rapat digunakan dan dipakai sebagai Akta Autentik Notulen Rapat RUPS.

    Seperti dijelaskan sejak awal, bahwa yang kita berikan kepada pihak pemohon pemberi order adalah Contoh Draf yaitu berupa contoh konsep notulen rapat. Bukan (mana mungkin) notulen asli hasil rapat, hanya sebatas contoh konsep semata. Sebagai contoh konsep, draf notulen rapat tersebut tidak bisa dibilang sebagai Akta Autentik Notulen Rapat. Namanya juga ‘contoh konsep’ tidak bisa dibilang asli.

    Kalaupun kemudian pihak penyelenggara RUPS ini kemudian menggunakan dan memakai Contoh Draf Notulen Rapat ini sebagai Akta Autentik, maka dalam hal ini berarti justru orang tersebut sebagai pelaku yang telah memalsukan dokumen akta autentik, yaitu dari yang hanya berupa bentuk ‘Contoh Draf Notulen Rapat’ yang redaksionalnya masih berupa contoh konsep lalu dipergunakan dan dijadikan sebagai ‘Akta Autentik Notulen Rapat’. Dan itu sudah jadi domain tanggungjawab pengguna.

Dengan mengacu dan merujuk sebagaimana dimaksud Pasal 77 (4), Pasal 87 dan Pasal 90 UUPT, tanpa perlu berpanjang-lebar berdebat kusir lagi, di sini sudah jelas dan terang benderang siapa sejatinya bertanggungjawab atas keberadaan dan keabsahan atas pemalsuan dokumen Akta Autentik Notulen Rapat di RUPS PT Mega Lestari Unggul dan PT Sandipala Artha Putra tanggal 28 Januari 2013.

Jika dalam hal putusan dan hasil rapat ini dianggap telah merugikan pihak Vecky Alex Lumantau selaku Pemegang Saham PT Mega Lestari Unggul maupun PT Sandipala Artha Putra, seharusnya yang bersangkutan (VAL) mengajukan keberatannya atau gugatannya lewat jalur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 UUPT. Sebagaimana disebutkan di Pasal 138;

  1. Pemeriksaaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

    (a). Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;

  1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Karena segala hal ikhwal yang terkait dengan mekanisme RUPS secara rinci sudah diatur di UUPT. Termasuk soal siapa yang bertanggungjawab atas segala mekanisme putusan maupun hasil RUPS, termasuk pula siapa yang sejatinya bertanggungjawab atas keberadaan dan keabsahan notulen rapat.

Begitu pula kalau kita merujuk pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa; Siapa orang yang merancang Ciptaan itu yang dikerjakan oleh orang lain dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut, bahwa yang bertanggungjawab adalah Penciptanya yang merancang Ciptaan itu.

Dengan kata lain, sebagaimana dimaksud Pasal 7 UUHC, kendati pekerjaan itu dikerjakan oleh orang lain tetap saja yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut adalah pemberi order atas pekerjaan itu yang memerintahkan untuk dibuatkan Contoh Draf Notulen Rapat atas dasar imbal jasa, di mana kemudian olehnya (pemberi order) Contoh Draf Notulen Rapat digunakan dan dipakai sebagai Akta Autentik Notulen Rapat RUPS PT Mega Lestari Unggul dan PT Sandipala Artha Putra pada tanggal 28 Januari 2013.

Soal siapa yang menyuruh, merancang, mengajurkan memasukkan Draf Notulen Rapat tersebut digunakan dan dipakai sebagai Akta Autentik Notulen Rapat RUPS tidak lepas dari kewenangan dan tanggungjawab pengendali jalannya rapat RUPS.

Kalaupun kemudian terindikasi Pemalsuan Dokumen Akta Autentik Notulen Rapat RUPS, sebagaimana sangkaan Vecky Alex Lumatau (VAL) selaku Pemegang Saham dan Direktur PT Mega Lestari Unggul yang merasa dirugikan atas putusan RUPS tanggal 28 Januari 2013, merekalah yang sejatinya bertanggungjawab atas Pasal 263 dan 266 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP.

Ilustrasi

Sebagai contoh, mari kita menggambarkannya dengan ilustrasi-ilustrasi berikut ini;

  1. Ketika Presiden Soeharto hendak menyatakan pengunduran diri dari jabatan presiden (1998), dia meminta kepada salah seorang pakar hukum tata negara untuk membuatkan rancangan konsep pidato pengunduran dirinya.

    Ketika rancangan konsep pidato pesanannya dianggap sesuai dan aman, lalu rancangan konsep pidato buatan pakar hukum tata negara ini oleh Presiden Soeharto dibacakan dalam pidato sebagai pernyataan dirinya atas pengundurannya dari jabatan presiden.

    Begitu dipidatokan, naskah pidato buatan pakar hukum tata negara tersebut sudah menjadi domain Presiden, bukan lagi menjadi tanggung jawab pakar hukum tata negara tersebut.

  1. Atau ilustrasi sederhana. Ketika ada klien datang ke seorang notaris untuk dibuatkan akta, pastilah sang notaris tidak mengetik sendiri, akan menyuruh anak buahnya atau karyawannya untuk mengerjakan.

    Begitu selesai, pastilah akta tersebut akan dikoreksi oleh sang notaris, apa sudah sesuai, kalau merasa sudah oke baru ditandangani. Ketika berakibat hukum di mana ada salah satu di antara para pihak yang dirugikan pastilah yang jadi sasaran adalah notarisnya, bukan pegawainya yang pekerjaannya hanya selaku pengetik naskah akta.

  1. Begitu pula ketika seorang Kapolri meminta dibuatkan konsep pidato ke stafnya. Begitu dipidatokan oleh Kapolri, sudah menjadi statemennya Kapolri. Bila kemudian pidato tersebut menuai kritikan berimplikasi hukum, bukan lantas staf pembuat naskah pidato dijadikan kambing-hitam menanggung beban tanggungjawab akibat hukumnya.

Begitu halnya kalau kita mencontohkan sebagaimana dimaksud atas sangkaan ‘yang turut serta melakukan perbuatan’ sebagaimana tertulis di Pasal 55 (1) KUHP, dengan ilustrasi sebagai berikut;

  1. Ada orang mempunyai ketrampilan membuat pisau dapur untuk keperluan memasak. Datang seseorang memesan minta untuk dibuatkan pisau dapur. Ketika pisau dapur yang sudah beralih tangan itu kemudian oleh pembelinya digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, dan berakibat hukum.

    Bukan berarti yang bertanggungjawab adalah sang pembuat pisau dapur dipersalahkan dengan sangkaan membantu, menganjurkan, dan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik dan pengguna pisau tersebut.

    Apalagi kemudian sampai secara serta-merta dituduh, ditersangkakan dan ditahan sebagai pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain pengguna pisau dapur tersebut.

    Urusan pisau dapur yang kemudian peruntukannya digunakan untuk apa oleh pembelinya bukan lagi urusan pembuatnya, melainkan merupakan urusan dan tanggungjawab penggunanya, termasuk jika kemudian peruntukannya dipakai untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kok malah yang dipersalahkan dan dijadikan tersangka pembuat pisau dapurnya.

  1. Begitu halnya, ketika ada sebuah toko melayani penjualan bahan kimia secara legal untuk keperluan pabrik, seperti belerang, potasium, dan sebagainya. Lalu datang seorang pembeli, membeli bahan-bahan kimia tersebut. Bisa saja pembeli tersebut mengaku bahwa bahan kimia tersebut akan digunakan untuk keperluan produksi pabrik.

    Tak lama berselang muncul berita panangkapan oleh Densus 88 terhadap sejumlah teroris yang melakukan peracikan bom mobil. Ternyata bahan kimia yang dibeli di toko tersebut oleh yang bersangkutan digunakan salah yaitu untuk bahan campuran pembuatan bom mobil. Lalu teroris tersebut dengan senaknya mencoba putar balik mengkambing-hitamkan bahwa otak dari peracikan bom mobil adalah toko yang melayani penjualan bahan kimia secara legal tersebut.

    Sementara toko tersebut hanyalah sebatas melayani pembeli secara legal. Ketika bahan kimia yang dibeli dari tokonya itu digunakan salah yaitu untuk melakukan perbuatan melawan hukum merupakan tanggungjawab yang bersangkutan.

Bertolak dari ragam ilustrasi ini, menunjukkan bahwa barangsiapa menyuruh, menganjurkan dan yang memerintahkan itulah yang bertanggungjawab, bukan secara serta-merta kemudian cuci tangan dan mengkambing-hitamkan orang suruhan yang hanya semata-mata menjalankan tugas atas permintaan, anjuran dan perintah pemberi order yang kemudian disangkakan dan dikorbankan bertanggungjawab akibat hukumnya. Di sini tetap tanggungjawab itu adalah di tangan yang barangsiapa menyuruh, yang menganjurkan, yang memerintahkan sebagai pemberi order.

Dari uraian dan dalil-dalil yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di sini sudah jelas sekali terurai; siapa sejatinya bertanggungjawab atas Pemalsuan Akta Autentik Notulen Rapat RUPS PT Mega Lestari Unggul dan PT Sandipala Artha Putra pada 28 Januari 2013 dengan mengacu berdasar KUHP, UUPT, atau UUHC.

Dengan mengacu dan merujuk sebagaimana dimaksud di pasal-pasal UUPT, tanpa perlu panjang lebar berdebat kusir lagi mencari justifikasi pembenaran sendiri, di sini sudah dapat disimpulkan; siapa sejatinya bertanggungjawab Pasal 263 dan 266 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP atas Pemalsuan Akta Autentik Notulen Rapat di RUPS PT Mega Lestari Unggul dan PT Sandipala Artha Putra pada tanggal 28 Januari 2013.

Mari kita hormati hak kemerdekaan seseorang atas dasar asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), dan persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law). Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tuntutan kekeliruan salah tangkap (Pasal 95 KUHAP) atas aksi akrobatika pengaduan Vecky Alex Lumatau soal pemalsuan akta autentik atas dasar Pasal 263 dan 266 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP.

Sekali lagi, apapun aksi akrobatika yang dipertontonkan Vecky Alex Lumatau, seyogjanya harus pula tetap menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law), dan demi penegakkan hukum seadil-adilnya yang kini dialami seseorang ibu dengan 5 anak dari sebagai saksi, melompat dijadikan tersangka dan harus menjalani penahanan, sehingga terpenjara kemerdekaan dan kebebasannya, termasuk harus kehilangan penghasilan untuk menafkahi kebutuhan hidup keluarga karena harus mendekam di tahanan.

Dengan spirit pengayom masyarakat, semoga Polri semakin menunjukkan citranya sebagai barisan terdepan penegakan hukum dan keadilan sebagaimana yang menjadi harapan dan dambaan publik pencari keadilan. Sebagaimana pada judul lagu grup rock thrashmetal Metallica; …And Justice for All. Semoga! (ts)

***


Tags: hukum

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Susahnya Mencari Sehat …

M.dahlan Abubakar | | 30 August 2014 | 16:43

Penghematan Subsidi dengan Penyesuaian …

Eldo M. | | 30 August 2014 | 18:30

Negatif-Positif Perekrutan CPNS Satu Pintu …

Cucum Suminar | | 30 August 2014 | 17:13

Rakyat Bayar Pemerintah untuk Sejahterakan …

Ashwin Pulungan | | 30 August 2014 | 15:24

Blog Competition Smartfren: Andromax yang …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 20:22



HIGHLIGHT

Mengenang Penyair Rendra di Taman Ismail …

Trie Yas | 9 jam lalu

Menyapa Ijen, si Eksotis dari Timur Jawa …

Hari Akbar Muharam ... | 9 jam lalu

Air Sehat Untuk Semua …

Asep Dudinov Ar | 9 jam lalu

Peluang dan Tantangan Kebijakan SBY dalam …

Adi Rio Arianto | 10 jam lalu

Mengenang Skandal Spingate di Richmond 2013 …

Bertho Mulwiennoer | 10 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: