Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Rahmad Pujiansyah

Pedd : STM mesin hobby: membuat artikel/ blog & musisi karier : Juara III popsinger

Sengketa tanah

OPINI | 25 June 2013 | 23:53 Dibaca: 2274   Komentar: 0   0

Kepemilikan tanah yang  semula adalah dari tanah negara yaitu lahan tidur di manfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun ada yang berkebun perorangan dan ada yang berkebun membentuk kelompok tani,  selama sepuluh tahun berkebun lalu tanah tersebut diajukan untuk dibuatkan surat segel tanah yang disahkan oleh Kepala dusun, RT, dan Kepala desa.

Tanah kebun tersebut apabila dijual oleh pemiliknya kepada orang lain atau kepada pihak kedua maka surat segel tanah tersebut menjadi surat induk  (Surat awal pembuatan dari Pihak pertama yang dijual ke pihak kedua) apabila tanah kebun tersebut di jual hanya separuh dari luas tanah maka surat induk segel tersebut masih dipegang oleh Pihak pertama, hanya di belakang surat segel tanah tersebut ada keterangan bahwa sudah di jual ke pihak kedua tertera dengan ukuran luas tanahnya. apabila surat tanah tersebut dijual sekaligus seluas ukuran tanah di segel tersebut maka pihak pertama harus menyerahkan segel tanah tersebut kepada Pihak kedua.

Apabila Pihak kedua membeli tanah hanya separuh dari pihak pertama, kemudian Pihak kedua ingin membuat surat Tanah PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ) maka pihak kedua harus menghubungi pihak pertama dan melampirkan surat induk tanah dari pihak pertama, hal ini agar tidak terjadi adanya tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut, sebab di khawatirkan pihak pertama menjual kembali tanah tersebut ke pihak lain ( Pihak ketiga ) dari sisa tanah, makanya harus dicari kembali surat induknya walaupun pihak ketiga yang memegangnya, hal ini untuk memudahkan asal usul tanah apabila pihak kedua akan menjual lagi ke pihak lain, adanya lampiran surat induk asli dari pecahan penjualan tanah tersebut, maka dapat dimonitoring setiap ada penjualan selanjutnya kepada pihak lainnya dan juga ahli waris akan tahu bahwa surat induk dari orangtuanya  tersebut  semula ukuran tanahnya: 100 x 100 mtr = 10.000 M2 sudah berkurang menjadi 50 x 100 Mtr =5000 M2  sudah dijual separuhnya  sesuai keterangan di belakang surat segel induk tersebut.

Masalah yang dihadapi adalah apabila orang yang punya surat induk sudah meninggal dunia atau pindah tempat tinggal ke daerah lain,  sedangkan sisa tanah tersebut sudah dijual lagi kepada orang lain lalu surat Induk tanah tersebut sudah berpindah tangan, maka pihak kedua yang pertama membeli separuh tanah tersebut kesulitan untuk mencari surat induk dari pihak pertama untuk sebagai lampiran membuat surat PPAT di kantor camat. hal inilah akan menimbulkan orang akan membuat lagi surat induk segel tanah baru sehingga surat induk tanah tersebut menjadi dua surat dan dua orang pemegang surat induk pada tanah yang sama.

Perlu pendataan ulang setiap kepemilikan tanah di kantor desa terutama pada tanah lahan kosong dan tanah kebun dan tanah pertanian,  karena yang sering bermasalah adalah tanah lahan kosong atau tanah kebun bisa tumpang tindih kepemilikannya, sering ditemui adanya pembuatan surat segel tanah berbeda RT nya.

Kenapa tanah sering masih terjadi sengketa ?

Sebenarnya data arsip pertama kepemilikan tanah sudah ada di kantor ketua RT dan kantor kepala desa, Tetapi RT  yang menjabat hanya beberapa tahun lalu berganti, Apablia data administrasi tanah tidak diserahkan kepada yang menjabat RT baru  maka  ketua RT baru tidak tahu daftar kepemilikan tanah di daerahnya tersebut.

Sering terjadi sengketa tanah dilakukan oleh pihak pertama dengan sengaja menjual kembali,  pihak pertama tahu tanah yang pernah dijualnya tidak di urus oleh pihak kedua,  lalu dia buat lagi surat tanah baru  ( segel ) atas nama dia pertama bermodalkan foto copy surat tanahnya yang pernah dia jual lalu dia nyatakan surat segel tanahnya hilang minta dibuatkan baru sesuai data fotocopy segel tanah tersebut, apabila staff desa tidak pernah sempat membuka arsip data tanah maka tidak tahu kalau tanah tersebut pernah dijual, karena arsip di kantor desa masih sistem manual pakai Map di lemari, tidak ada arsip di komputer dengan sistem data base yang sekali ketik nama akan muncul kepemilikan tanah, hal inilah kelemahan dari arsip di kantor, maka sesuai data foto copy tersebut lalu surat segel tanah baru dibuatkan oleh staff lurah dan ditanda tangani oleh Lurah, kemudian tanah tersebut dijual kembali oleh pihak pertama ke orang lain, hal inilah yang menjadi tumpang tindih kepemilikan tanah karena ketua RT baru tidak tahu dan kepala desa tidak membuka arsip lama, adanya orang yang sama bisa membuat lagi surat tanahnya lagi dua kali dan menjualnya lagi kepada orang lain, maka terjadilah sengketa tanah.

Ada juga teknik jaman sekarang cara menguasai tanah orang lain, mereka dengan cara langsung menggarap lahan orang lain membuat parit sekeliling tanah orang lain tersebut seluas satu hektar lalu berkebun dan bikin pondok, apabila ada yang mengaku memiliki tanah tersebut maka dia juga mengaku mempunyai surat segel tanah tersebut yang dibuat sepuluh tahun yang lalu, inilah taktiknya orang mengusai tanah dengan cara ucapan saja  tanpa memperlihatkan surat segel tanahnya kepada pemilik yang asli,  dia katakan bersedia memperlihatkan surat segel tanahnya apabila disidang pengadilan,  padahal itu hanyalah taktiknya saja untuk melemahkan semangat orang lain,  sehingga orang yang punya tanah aslinya menjadi gentar, dan mengira yang menggarap lahan tersebut punya surat segel tanahnya lebih tua usianya dari yang dia punya, maka hal ini menanglah orang coba-coba menguasai tanah orang lain tersebut, padahal sebenarnya dia tak punya surat segel tanah tersebut  pada tanah yang dia garap, kalau sudah merasa menang bisa menempati tanah tersebut maka kapan-kapan pun dia dengan mudah membuat surat tanah yang dia kuasai itu. Apabila ada yang berani menuntut tanah tersebut  maka dia tidak kalah taktik pula dia akan mengajukan tuntutan ganti rugi biaya sewa excavator backhoe membuat parit sekeliling tanah tersebut. inilah taktik orang untuk menguasai tanah orang lain, oleh sebab itu apabila anda punya tanah jangan dibiarkan menjadi lahan tidur usahakan dibuatkan pondok  atau ditanami pohon mangga dan rambutan walaupun hanya satu pohon sebagai bukti kepemilikan tanah, dibuatkan plang nama pemiliknya dan ukuran tanahnya.

Sebenarnya di jaman canggih sekarang sudah adanya komputer semua data kepemilikan tanah bisa dimasukan database dengan mudah mengetahui kepemilikan tanah yang pertama sampai seterusnya dijual kepada siapa, maka tidak akan sampai terjadi ada yang bikin surat tanah dua kali pada tanah tersebut. hanya karena administrasi kantor desa masih pakai mesin ketik manual untuk mengetik blanko surat segel tanah, seharusnya di jaman sekarang dibuatkan format khusus on line pakai komputer data kepemilikan tanah seluruh indonesia pakai nomor register di segel tersebut.

Di Indonesia orang yang punya segel tanah tidak dikenai pajak tanah, hanya yang punya surat tanah PPAT di kenai pajak bumi (PBB).

Di segel tertulis bahwa “apabila terjadi perselisihan maka menjadi tanggungjawab Pihak pertama dengan pihak kedua,”  hal ini sepertinya tidak menjadi beban bagi kepala desa dan staffnya atas  kesalahannya membuat surat segel tanah double ( satu tanah ada dua surat) sehingga menjadi sengketa,  seharusnya salah satu surat yang dianggap tidak sah harus dikembalikan ke kantor desa atau dibuatkan surat pemberitahuan kepada yang memegang surat tersebut, Tetapi dari kantor desa lurahnya tidak bersedia mengambil dan membuat surat pembatalan, selama surat segel tanah tersebut masih dipegang oleh pihak pertama, maka tanah tersebut bisa dia tawarkan lagi ke orang lain dan bisa juga suratnya tersebut dipakai buat agunan pinjam uang  ke Koperasi simpan pinjam.

Masalah tanah sepertinya tidak pernah selesai selalu ada sengketa, sering terjadi orang sudah tinggal menetap tiga puluh tahun memiliki sertifikat tanah,  tiba-tiba tanah tempat tinggalnya ada yang menunjukan kepemilikan surat induk tanah ( segel ) berumur tiga puluh tahun yang lalu, setelah diselidiki ternyata tanah tersebut kepunyaan kakeknya yang sebenarnya tanah tersebut sudah dijual sebagian atau separuh dari ukuran tanah yang tertera di surat induknya, tetapi tidak ada keterangan berapa meter yang pernah dijual, kesalahan administrasi tersebut dapat merugikan orang lain, kalau dalam sidang pengadilan maka kepemilikan tanah yang lama (pemegang segel induk tanah)  akan menang.

Ada juga masalah tanah hak guna bangunan (HGB) yang seharusnya masih tanah pemerintah, karena yang menempati tanah tersebut sudah puluhan tahun lalu mengajukan membuat surat segel tanah dibuatkan oleh kantor desa, kemudian tanah tersebut dijual kepada pihak kedua, setelah puluhan tahun ternyata tanah tersebut akan diambil kembali oleh pemerintah, semua warga yang menempati tanah tersebut harus membongkar tempat tinggalnya, inilah yang jadi masalah,  masyarakat terkadang membeli tanah tidak tahu kalau tanah tersebut masih status hak guna bangunan (HGB) seharusnya setiap tanah milik pemerintah ( tanah milik negara) ada plang pemberitahuan tanah milik negara lengkap dengan batas ukurannya agar masyarakat tahu dan tidak tertipu oleh adanya pihak-pihak tertentu yang menjual tanah tersebut.

Bagaimana solusi mengatasi sengketa tanah?

Hati-hatilah membeli tanah, lihatlah surat induk tanah tersebut dengan baik tahun berapa diterbitkan, sebelum membeli cek dan pastikan di kantor desa apakah benar tanah tersebut tidak sengketa atau tidak double suratnya ( satu tanah dua surat )

Solusi terbaik adalah dari pemerintah agar membuatkan patok khusus dari badan pertahanan dan plang nama pemilik di lokasi tanah tersebut, patok tanah tersebut ada nomor registernya sesuai nomor surat segel tanahnya, apabila dijual kembali maka patok tanah tersebut diganti menjadi nomor register baru dan diganti plang nama pemiliknya, pengantian patok  di lokasi tanah tersebut harus di saksikan oleh ketua RT, Staff  lurah ( kepala desa)  dan petugas PPAT ( Staff Camat ), dengan seringnya staff desa turun ke lokasi tanah langsung maka tidak akan terjadi pembuatan surat tanah double,  menghindari terjadinya satu tanah ada dua surat kepemilikan.

Dengan digantinya patok  di lokasi tanah ke nomor register baru maka pihak pertama tidak bisa lagi membuat ulang surat tanah tersebut, walaupun dia katakan surat induknya hilang, sedangkan nomor patok tersebut sudah berganti atas nama pihak kedua, jadi nomor patok tanah tersebut berganti bukan miliknya lagi,  hal ini dapat mengatasi tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah, karena di kantor desa punya arsip nomor patok sesuai nomor regiter surat pada setiap kepemilikan tanah.

Dengan sistem pembuatan patok baru sesuai nomor register surat segel tanah dapat mengatasi masalah sengketa tanah, hal ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia.( Rahmadpujiansyah/HP081346457074 )

https://sites.google.com/site/bilahooband/

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pecahnya “Kapal” PPP dan Upaya …

Irham Wp | | 20 April 2014 | 03:26

Bisakah Membangun Usaha Tanpa Uang? …

Maskal Novessro | | 20 April 2014 | 08:52

Ketika Rupiah Tidak Lagi Dianggap sebagai …

Dhita Arinanda | | 20 April 2014 | 05:10

Musafir; Aku Pasti Pulang …

Elkhudry | | 20 April 2014 | 06:29

[Puisi Kartini] Petunjuk Akhir Event Puisi …

Fiksiana Community | | 20 April 2014 | 09:25


TRENDING ARTICLES

Awas Pacaran Sama Bule Player! Tips dari …

Cdt888 | 3 jam lalu

Mari Jadikan Sekolah Benar-Benar Sebagai …

Blasius Mengkaka | 5 jam lalu

Hargai Pilihan Politik Warga Kompasiana …

Erwin Alwazir | 5 jam lalu

Mandi Air Soda di Kampung, Ajaib! …

Leonardo Joentanamo | 6 jam lalu

Prediksi Indonesian Idol 2014: Virzha …

Arief Firhanusa | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: