Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Tedi Syofyan

Mahasiswa FISIP UMRAH Kota Tanjungpinang Kepulauan riau

Milik Siapakah Hukum itu…?

OPINI | 21 June 2013 | 00:52 Dibaca: 118   Komentar: 0   0

Indonesia adalah negara kepulauan terbersar di dunia yang tentunya mempuyai beragam suku, budaya, bahasa dan berbagai macam keyakinan semua itu telah dibingkai dalam Pancasila dan semboyan kita yaitu Bhineka Tunggal Ika. Namun tidak menutup kemungkinan dengan perbedaan itu indonesia mempuyai perbedaan di mata hukum karena telah di atur dalam UUD 1945 Pasal 28D tentang Hak Asasi Manusia bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan keduanya mempuyai hubungan yang erat karena masyarakat hidup mempuyai suatu aturan, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hukum yang seharusnya merata di semua lapisan masyarakat teryata belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan konflik pun timbul diberbagai daerah karena tidak adanya perlakuaan yang sama (adil) dihadapan hukum.

Sebuah kasus pencurian yang dilakukan oleh oknum masyarakat karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, belum tentu mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum penguasa, seharusnya hukuman itu lebih berat dari pada kasus korupsi karena korupsi dapat menyengsarakan kehidupan orang banyak. Dengan adanya kekuasaan seolah-olah hukum itu dipisahkan antara kaum borjuis dan proletar.

Sangat disayangkan negara yang kaya akan SDA ini dalam mekanisme pengelolaannya menimbulkan beragam konflik yang diduga oleh oknum penguasa dan mirisnya lagi SDA yang ada indonesia ini hampir seluruhnya dikelola oleh pihak asing dan mayoritas masyarakat menjadi penonton dinegerinya sendiri. Beragam masalah yang timbul karena tidak adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum yang menyangkut tentang hak asasi manusia dan hukum-hukum tertulis lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) serta pasal 1 ayat (3).

Hukum adalah milik semua lapisan masyarakat, yang tentunya juga harus merata disemua lapisan masyarakat tanpa mengenal strata sosial. Lembaga-lembaga Yudikatif di Indonesia sampai saat ini masih meraba-raba dalam mengambil sikapnya, untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan hukum yang adil dan merata.

Oleh karena itu pentingnya peran agen - agen sosial dalam mengawasi berbagai macam kasus-kasus yang menimpa masyarakat saat ini. Agar terciptanya suatu keadilan yang merata ke semua lapisan masyarakat tanpa menimbulkan suatu konflik.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Taman Balekambang, Bukti Cinta Orangtua …

Agoeng Widodo | | 30 September 2014 | 15:39

Gedung DPR Dijual …

Hendra Budiman | | 30 September 2014 | 11:55

Bahkan Macan Asia pun Butuh Demokrasi …

Yudhi Hertanto | | 30 September 2014 | 12:16

Langkah Kecil, Meninggalkan Jejak yang …

Ngesti Setyo Moerni | | 30 September 2014 | 15:07

Kamukah Pemenang Sun Life Syariah Blog …

Kompasiana | | 29 September 2014 | 09:44


TRENDING ARTICLES

Kumpulan Berbagai Reaksi Masyarakat …

Elvis Presley | 7 jam lalu

UU Pilkada, Ahok dan Paham Minoritas …

Edi Tempos | 10 jam lalu

People Power Menolak Penghapusan Pilihan …

Daniel Setiawan | 10 jam lalu

Hobi Berbahaya Anak Muda di Saudi …

Umm Mariam | 11 jam lalu

Inilah Cara SBY Membatalkan UU Pilkada …

Rullysyah | 12 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: