Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Adi Pradana

Belajar dari kesalahan untuk mencapai cita-cita yang 'ROMANTIS'

Sertifikasi Guru PAI Belum Cair, Ini Jawaban Katu Kemenag

REP | 10 June 2013 | 11:33 Dibaca: 724   Komentar: 0   0

BIMA-NTB—Pencairan gaji setifikasi guru di jajaran Kementrian Agama kabupaten Bima, masih dipertanyakan menyusul adanya keluhan dari sejumlah guru sertifikasi itu sendiri. Meskipun mereka telah diangkat menjadi guru sertifikasi sejak tahun 2011, namun hasilnya belum juga dicairkan.
Seperti dikeluhkan salah satu guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang meminta namanya tidak dikorankan, Rabu (5/6/2013) lalu. Meskipun dirinya diangkat menjadi guru sertifikasi sejak tahun 2011, namun hasilnya belum dia nikmati.
Sepengetahuannya, gaji guru sertifikasi tersebut hanya wilayah kabupaten Bima saja yang belum direalisasikan—padahal daerah lain sudah memberikan hak-hak para guru sertifikasi dimaksud. “Bahkan hampir setiap hari, pada waktu silam, kami bolak-balik mengurus bahan agar uang itu cair. Namun sampai saat ini belum ada kabarnya,” tandas seorang guru yang menjadi sumber MN.
Dia berharap kepada pihak Kementrian Agama agar hak-hak guru sertifikasi segera dibayarkan sesuai aturan dan juknis yang ada.
Sementara itu, Kasubag TU Kementrian Agama kabupaten Bima H Jakaria SH yang dikonfirmasi MN di ruang kerjanya, baru-baru ini menjelaskan, bahwa pencairan gaji sertifikasi dimaksud memang agak terlambat menyusul terjadi rotasi dan mutasi jabatan dalam lingkup Kemenag. “Termasuk saya dan kepala Kemenag, baru diangkat bulan Maret lalu,” ujarnya.
Meskipun demikian, pihaknya akan terus berusaha semaksimal mungkin agar hak-hak para guru sertifikasi dicairkan bulan ini (Juni,red). Mereka yang mendapatkan gaji sertifikasi itu, sudah ada dalam data baik yang PNS maupun non-PNS. “Diperkirakan 257 orang lebih PNS dan 75 dari non-PNS yang akan menerima haknya,” kata H Jakaria.
Dia juga memahami akan kebetuhan bagi kesejahteraan para guru sertifikasi. “Itu sudah menjadi hak mereka, dan tidak mungkin kami menyimpan lebih lama. Insya Allah, secepatnya dicairkan,” ucap Jakaria.
Jakaria juga menghimbau, bagi yang mendapat gaji sertifikasi agar melampirkan pernyataan dari kepala sekolah, pengawas serta dari pihak guru bersangkutan sebagai bukti benar-benar mereka mengajar di sekolah setempat. “Kalaupun ada yang tidak memenuhi syarat sesuai aturan di Kemenag, maka bahan dimaksud kami kembalikan kepada bersangkutan,” tandasnya.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Imaji Mutiara Senja di Senggigi …

Dhanang Dhave | | 28 February 2015 | 10:59

Reformasi Sepak Bola Tiongkok Menuju Pentas …

Aris Heru Utomo | | 28 February 2015 | 12:05

Kiat-kiat Membangun Rumah yang Nyaman dan …

Alifiano Rezka Adi | | 27 February 2015 | 17:41

Selingkuh, Sadar Atau Tidak? …

Cahyadi Takariawan | | 28 February 2015 | 06:38

Kompasiana Ngulik: Ngobrolin Genre Musik …

Kompasiana | | 23 February 2015 | 14:51


TRENDING ARTICLES

Ahok vs Dewan, Jokowi Nampar Pinjam Tangan …

Sowi Muhammad | 13 jam lalu

Ahok dan si Cantik Nuri Shaden …

Gunawan | 15 jam lalu

Ahok dan APBD 2014 Giring DPRD DKI ke Rumah …

Ninoy N Karundeng | 19 jam lalu

Nyalo UPS, DPRD DKI Dapat Untung 321 Milliar …

Abd. Ghofar Al Amin | 20 jam lalu

Bagaimana Ya Cara Memecat Wakil Rakyat? …

Marius Gunawan | 27 February 2015 18:30


Subscribe and Follow Kompasiana: