Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Ahmad Nurcholis

Detik ini kita berpuisi, lusa kita bercerita, sampai saatnya kita mati bersama katakata. Gurun Kata · selengkapnya

Refleksi Kebangsaan: Toleransi atas Intoleransi Dalam perspektif Budi Hardiman

OPINI | 01 June 2013 | 20:59 Dibaca: 803   Komentar: 0   0

Indonesia harus terus belajar untuk mengelola perbedaan, termasuk konflik yang tidak jarang menimbulkan kekerasan dan kerusakan. Bangsa Indonesia yang majemuk dari segi suku, agama, etnik dan lainnya bukan lagi wacana, melainkan fakta yang harus diterima. (Kompas, 02/6)

Indonesia dengan semboyannya “gemah ripah loh jenawe” adalah salah satu miniatur Negara plural; terdiri dari beragam macam etnis, budaya dan ras yang tersebar diseluruh pulau-pulau kecil maupun besar sepanjang sabang sampai merauke. Yang mentakdirkan Indonesia menjadi Negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini harus kita syukuri lantaran dengan struktur geografis yang begitu eloknya yaitu terhamparnya lautan dan daratan yang tentunya menyimpan kekayaan alam yang begitu dahsyatnya untuk sebesar-besarnya digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, serta letaknya diantara dua benua yaitu Asia dan Australia, menjadikan Indonesia tempat yang strategis bagi hilir-mudik kapal-kapal perdagangan dunia yang memberikan plus-minus keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Dengan demikian, Keragaman yang ada baik dari segi fisik serta multikultur didalamnya hakikatnya merupakan anugerah dari tuhan yang maha esa untuk bangsa Indonesia agar dapat mengeksplorasi kekayaan alamnya secara mandiri serta mampu memahami dan menginterpretasikan perbedaan kultur dalam bingkai persaudaraan. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Oleh karena itu, Pancasila yang merupakan falsafah hidup serta ideology bangsa Indonesia sudah sedemikian apiknya mengajarkan kepada kita akan pentingnya memahami setiap perbedaan yang ada. Karena apabila kita tilik lebih mendalam lagi, dari tiap-tiap sila yang ada adalah berkesinambungan dengan ajaran Al-Qur’an dalam peranannya mengenai tata cara kehidupan sosial. Dan ini pula tertera dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 103 yang menjelaskan akan pentingnya persatuan serta nikmat persudaraan. Sila ketiga yakni perihal “persatuan Indonesia” merupakan bukti bagaimana pancasila berusaha untuk memberikan paradigma filosofi kepada seluruh elemen bangsa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga disintegrasi bangsa mampu dihindari bahkan dihapuskan sama sekali. Tetapi realita yang terjadi tidak sebegitu manis dengan apa-apa yang tercermin dalam lima nilai-nilai dasar pancasila. Kurangnya memahami arti filosofi nilai dasar pancasila secara kaffah berimplikasi pada minimnya implementasi ajarannya dalam kehidupan nyata. Bukan hanya bangsa Indonesia pada tatanan masyarakat non-pemerintahan, bahkan pemerintah sendiri seringkali menyimpang dari konstitusi Negara yang sudah ada. Banyak problematika bangsa yang sedikit demi sedikit muncul di permukaan adalah sebagai indikasi atas melemahnya kesadaran ber-pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama yang berkaitan erat dengan bentuk pemahaman kita terhadap Toleransi dan Intoleransi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Toleransi atas Intoleransi

Toleransi atau tasamuh dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata toleran yang diartikan sebagai “bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan)”. Jadi, toleransi adalah sikap dimana kita mampu menempatkan diri dan mengerti akan kesetaraan diantara kita sebagai wujud penghargaan atas segala perbedaan. Bersikap toleran berarti kita menghargai dan mengafirmasi nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi asas kebebasan. Karena masing-masing individu memiliki hak yang sama untuk berbuat dan bertindak asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dari sini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa eksistensi toleransi yang sebenarnya adalah penegakkan terhadap nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku secara utuh tanpa harus mencederai tata aturan yang telah disepakati bersama.

Dalam sebuah masyarakat yang majemuk, rasa untuk saling menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi hak masing-masing merupakan tanggung jawab yang begitu kompleknya. Cita-cita persatuan Indonesia seharusnya sudah mencapai fase terakhirnya pasca kemerdekaan. Penderitaan dan persamaan nasib karena kolonialisme selama tiga ratus lima puluh tahun lamanya sebagai konsekuensi atas kurangnya atau tidak adanya solidaritas persaudaraan pada awal-awal masa penjajahan adalah merupakan pengalaman sekaligus pelajaran berharga bagi bangsa ini. Bahwa segala bentuk permasalahan seberapapun beratnya, apabila diikuti dengan lahirnya rasa kesamaan ingin terwujudnya suatu unity of nation, maka semuanya dapat dicarikan jalan keluar. Sebuah syair arab menuliskan bahwa Al-ittihaadu Asaasun Najaahi (persatuan adalah pangkal kesuksesan). Lantaran cita-cita sila ketiga tersebut belum terealisasi dengan optimal, oleh sebab itu bangsa Indonesia masih juga disibukkan oleh wacana-wacana perpecahan yang dihembuskan oleh sebagian kalangan yang menghendaki untuk keluar dari barisan NKRI semisal ancaman separatisme dari gerakan papua merdeka dan republik Maluku selatan ditambah lagi dengan kekerasan yang kadang kala terjadi di kalangan antar umat beragama.

Dari deretan kompleksitas problema yang ada ini lama-kelamaan apabila tidak disikapi secara serius dapat meledak layaknya sebuah bom waktu, dimana bangsa Indonesia akhirnya terpecah belah seperti apa-apa yang telah dialami oleh Negara adidaya Uni Soviet. Dengan demikian peningkatan intensitas rasa toleransi dengan cara sosialisai pentingnya multikulturalisme dan saling mengedepankan proses dialog secara berkala sangat diperlukan dalam sebuah bangsa yang beraneka ragam. Minimnya dialog antar kalangan baik itu suku, agama dan etnis pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada munculnya kekerasan itu sendiri.

Akhir-akhir ini Indonesia digemparkan oleh hasil sidang ke-13 kelompok kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di jenewa, swiss, pada 23-25 Mei 2012 yang mengkhawatirkan intoleransi kehidupan beragama di Indonesia (Republika, 05/6). Dalam sidang ini, menteri luar Marty Natalegawa menjelaskan bahwa alam demokrasi yang membawa kebebasan telah memberi kesempatan pihak-pihak yang berpandangan keras dan cenderung ekstrem untuk mengeksploitasi ruang demokrasi demi kepentingan mereka (Kompas,24/5).

Statemen Marty dalam sidang tersebut berbuah menjadi sebuah polemik yang membuat F Budi Hardiman salah seorang pengajar Filsafat Politik di STF Driyakarya angkat bicara. Dalam artikelnya yang berjudul Toleransi atas Intoleransi, menurutnya, pernyataan Marty yang secara eksplisit menyalahkan asas demokrasi karena telah memberikan celah-celah kebebasan kepada kelompok-kelompok ekstrem untuk bertindak semau mereka adalah sebuah argument yang tidak komperehensif dan sangat subyektivitas. Penyalahan kepada sistem demokrasi sebagai dalang munculnya intoleransi di Negara kita Indonesia berarti reattack tersendiri terhadap pemerintahan sebagai implementor sistem demokrasi yang berlaku, dan Marty adalah orang dari kalangan pemerintahan. Dan itu dipaparkannya secara terang-terangan dan terbuka di tengah perhelatan forum dunia international. Padahal pengakuan Marty adalah aib baginya dan bagi pemerintahan kita karena telah gagal mentransformasi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut saya pribadi, nilai-nilai demokrasi yang mengangkat harkat martabat tiap-tiap individu tidak dapat disalahkan begitu gamblangnya. Karena bagaimanapun jua, pesan-pesan kebebasan dalam asas demokrasi merupakan kebebasan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan merupakan sebuah kebebasan yang dilandasi rasa tangung jawab. Jika kebebasan yang ada dalam suatu negara bertolak belakang dengan aturan hukum serta bertentangan dengan prinsip tanggung jawab, maka hal tersebut bukanlah pengertian dari demokratis yang sesungguhnya. Dengan demikian sesungguhnya demokrasi bukan hanya berbicara masalah kebebasan yang kebablasan saja, lebih dari itu demokrasi menghendaki akan sebuah moral diatas apapun juga.

Oleh karena itu, masih menurut F Budi Hardiman dengan membuat distingsi dari Norberto Bobbio beliau mengungkapkan bahwa toleransi dan intoleransi keduanya memiliki arti dalam termin yang positif dan negatif. Toleransi dalam arti positif menurutnya adalah respek terhadap orang-orang yang memiliki iman, pemikiran, atau keturunan yang berbeda sedangkan toleransi dalam arti negatif adalah pembiaran ataupun ketidakpedulian terhadap kejahatan, ketidakadilan dan penindasan terhadap mereka yang berbeda. Oleh karenanya, implementasi sikap toleran dalam ruang lingkup keragaman harus diposisikan dengan setegas-tegasnya tanpa pandang dari mana seseorang berasal. Sehingga sikap toleransi dalam artian negatif yang bisa dikatakan sebagai sikap acuh tak acuh (apatis) terhadap amoralitas dapat diminimalisir.

Selanjutnya, intoleransi yang kita pahami sebagai kebalikan dari toleransi pun dalam perspektif Bobbio yang dikutip F Budi Hardiman hakikatnya mempunyai sisi positif tersendiri. Bahwasanya intoleransi adalah sikap tegas, konsekuen atau taat asas. Komitmen terhadap intoleransi dalam arti positif seyogyanya dilaksanakan semaksimalkan mungkin oleh aparatur pemerintah sehingga intoleransi dalam artian negatif bisa dibendung dengan ketegasan yang bersifat taat asas. Bukan represif atau otoritarian.

Sikap pemerintah yang cenderung lembek dan kompromi terhadap kelompok ekstremis yang intoleran terhadap toleransi dapat merusak tata masyarakat madani (civil society). Eksistensi kelompok seperti ini tidak lain hanya akan mengacau-balau nilai keharmonisan yang diidam-idamkan. Oleh sebab itu menurut F Budi Hardiman toleransi tidak dapat dibangun diatas sikap toleran terhadap intoleransi.

Melalui refleksi tersebut barulah kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab lahirnya sikap intoleran di Negara Indonesia bukanlah merupakan sebab dari demokrasi yang sebagaimana diutarakan oleh Marty Natalegawa. Tetapi pemerintah selaku eksekutor pada sistem demokrasi tertinggilah pangkal dari tidak terimplementasinya nilai-nilai demokrasi dalam ranah kebangsaan.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Indonesia 0 – 4 Filipina : #BekukanPSSI …

Angreni Efendi | | 26 November 2014 | 00:33

Berburu Oleh-oleh Khas Tanah Dayak di Pasar …

Detha Arya Tifada | | 26 November 2014 | 04:19

Menuju Jakarta, Merayakan Pestanya …

Hendra Wardhana | | 26 November 2014 | 07:59

Minum Air Lemon di Pagi Hari dan Manfaatnya …

Gitanyali Ratitia | | 26 November 2014 | 01:38

Ikuti Blog Competition ”Warna Warni Indah …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 10:50


TRENDING ARTICLES

Kisruh Golkar, Perjuangan KMP Menjaga …

Palti Hutabarat | 7 jam lalu

Golkar Lengserkan Aburizal Bakrie, Babak …

Imam Kodri | 8 jam lalu

5 Kenampakan Aneh Saat Jokowi Sudah …

Zai Lendra | 13 jam lalu

Timnas Indonesia Bahkan Tidak Lebih Baik …

Kevinalegion | 14 jam lalu

Suami Bergaji Besar, Masih Perlukah Istri …

Cucum Suminar | 15 jam lalu


HIGHLIGHT

Penyambung Lidah Desa …

Niko Simamora | 8 jam lalu

Bukan Dunia …

Ars Terpalliant | 8 jam lalu

Minta Maaf Saja Tidak Cukup, PSSI! …

Achmad Suwefi | 8 jam lalu

Teror Putih Pemecah Partai Politik …

Andi Taufan Tiro | 8 jam lalu

Wakil Kanak-kanak …

Hans Jait | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: