Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Alif

Pegawai biasa, berusaha mengambil pelajaran yang luar biasa. Berusaha menggores pena tanpa menggores luka.

‘Makhluk’ Itu Bernama “Perjalanan Dinas Fiktif”

REP | 27 May 2013 | 20:05 Dibaca: 614   Komentar: 0   2

Kasus perjalanan dinas fiktif telah menjadi penyakit yang sulit tersembuhkan beberapa tahun terakhir ini. Berbagai modus dibongkar, kerugian daerah diungkapkan dan beberapa oknum dijebloskan ke penjara, namun itupun tidak menghentikan hasrat untuk selalu mencari celah untuk memanipulasi perjalanan dinas. Apakah memang vonis yang kurang menggigit, fakta besar yang mencoba ditutupi, kesalahan yang terus dimaafkan atau memang penyakit yang dipelihara. Namun dibalik itu semua, tidak pernah ada suatu penelitian atau setidaknya prediksi yang akuntabel tentang berapa sebenarnya belanja perjalanan dinas yang dibutuhkan suatu entitas. Tidak ada penelitian tentang itu, akibatnya jelas, penganggaran tidak terukur, belanja tidak terserap, dan sisanya? Tentu saja dipertanggungjawabkan secara fiktif. Penyerapan anggaran, pinjaman tanpa bunga atau apapun istilahnya, tetap saja itu merupakan tindakan korupsi.

Bagaimanapun keadaan seperti ini harus dibenahi. Kesalahan ini bukan kesalahan satu pihak. Diantara pihak-pihak yang harus bertanggungjawab (terutama di daerah) sekaligus membenahi masalah ini diantaranya:

1. Anggota DPR/DPRD. Di beberapa daerah anggota dewan juga turut serta dalam melakukan penyimpangan perjalanan dinas. Padahal mereka justru memiliki wewenang untuk menetukan anggaran dan seharusnya menggunakan wewenang itu dengan baik. Tidak usah ribut masalah program pro-rakyat atau apalah namanya, benahi dulu belanja yang sangat mudah dipertanggungjawabkan ini. Kalau masalah perjalanan dinas yang SPJnya sudah jelas aja tidak dapat dibenahi apalagi program-program lainnya? Lagipula, semua penyimpangan berawal dari penganggaran yang kurang baik, dan penganggaran yang kurang baik dilahirkan oleh orang-orang yang kurang faham..

2. Kepala Daerah. Kepala Daerah harus bertanggungjawab dalam hal ini, setidaknya tanggung jawab moral lah… Temuan BPK tentang perjalanan dinas udah berkali-kali, tak juga mampu dibenahi. Apa yang salah? Belum ada political will dari pemegang kekuasaan tertinggi. Buatlah Peraturan tentang perjalanan dinas, awasi dan kenakan sanksi bagi pelanggarnya, mutasi misalnya. Siapa yang masih berani melakukan perjalanan dinas fiktif kalau begitu?

3. Pemeriksa. Perjalanan dinas fiktif merupakan tindakan korupsi, titik! Harusnya tidak ada maaf bagi pelaku perjalanan dinas fiktif. Laporkan dalam Hasil Pemeriksaan, terlepas mereka segera menyetorkan kerugian negara/daerah atau belum. Siapapun pelakunya, mau Kepala Daerah, Anggota DPRD atau pegawai golongan II sekalipun, tetap harus dilaporkan. Hukum berlaku bagi siapapun, bukan hanya untuk pegawai rendahan.

4. Penegak Hukum. Penegak hukum harus tegas dan jujur. Buktikan bahwa penanganan kasus perjalanan dinas itu menyeluruh, tidak hanya orang-orang tertentu. Niatnyapun jelas, untuk memberantas, bukan menjatuhkan. Lagipula mens rea pelaku perjalanan dinas juga sudah jelas to?

Yah, itulah sekilas tentang siapa yang secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggungjawab untuk memberantas perjalana dinas fiktif.

Jabatan itu amanah dan amanah itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

14 April, Awal Menentukan Langkah Timnas di …

Achmad Suwefi | | 06 March 2015 | 21:43

Yang Harus Dipersiapkan Untuk Ujian Nasional …

Ahmad Imam Satriya | | 06 March 2015 | 23:09

Kompasiana, Kompasiana TV, dan Jurnalisme …

Harry Ramdhani | | 06 March 2015 | 20:44

Singkatan D.V. yang Hampir Lenyap …

Andre Jayaprana | | 06 March 2015 | 19:51

Kompasiana Drive&Ride: ”Be Youthful, …

Kompasiana | | 26 February 2015 | 22:29


TRENDING ARTICLES

#SaveHajiLulung Mendunia …

Gunawan | 6 jam lalu

Ketika Gubernur Merasa Kurang Bertaji …

Erisman Yahya | 7 jam lalu

Ahok Memang Harus Een Beetje Koppigheid …

Bambang Setyawan | 8 jam lalu

Menghina Lulung Menghina Warga Jakarta …

Abest | 10 jam lalu

Jawaban Edi Abdullah Atas Artikel bantahan …

Edi Abdullah | 11 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: