Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Robert Parlaungan Siregar

Sekarang Pemerhati Indonesia Kekinian.

Hore! Hore! Hore! Hutan Adat berbeda dengan Hutan Negara

OPINI | 19 May 2013 | 03:44 Dibaca: 619   Komentar: 4   1

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimohonkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua komunitas masyarakat adat yaitu Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu.

Tidak ada lagi tumpang tindih di antara hutan adat dan hutan negara



Implikasi Keputusan MK

Para warga masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Jadi, tidak mungkin hak warga masyarakat hukum adat itu ditiadakan atau dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat seperti dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945,” kata Hakim Konstitusi M. Alim saat membacakan pertimbangan hukumnya.


Dengan putusan itu, puluhan juta hektar hutan adat yang tadinya diklaim sebagai hutan negara diakui keberadaannya dan dapat dikelola oleh masyarakat adat yang menempatinya.  

Suku yang memiliki kesempatan mendapatkan dan memanfaatkan kembali hutan mereka

Ada banyak masyarakat hukum adat yang dapat memanfaatkan kembali hutan mereka sesuai dengan adat istiadat mereka., diantaranya suku Dalam di Jambi, suku Dayak dan orang2  Papua.

Sebelum keputusan MK di atas, masyarakat hukum adat ini semakin terjepit kerena hutan tempat tinggal mereka, hutan yang memenuhi kebutuhan hidup  mereka, direbut oleh entitas bisnis/ perusahaan perkebunan kelapa sawit, pemegang  HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN, perusahaan tambang maupun pendatang.


Hutan adat ini milik masyarakat hukum adat sebelum Republik Indonesia terbentuk

Suku Dayak

Disini penulis menyinggung suku Dayak sebagai contoh suku yang menderita dengan direbutnya hutan mereka.

Seorang Kepala suku Dayak pernah mengatakan bahwa jangankan menebang pohon, memotong rantingpun mereka pertimbangkan masak-masak. Sekarang menebang satu saja  pohon kami, kami dihukum sebagai penebang liar.

Sedangkan perusahaan yang katanya memiliki izin HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN memotong jutaan pohon kami.

Di waktu senggang kami mendulang intan seperlunya untuk kebutuhan kami, sekarang kami disebut penambang ilegal. Perahu kami yang kami pakai untuk mendulang intan, dibakar.


Pekerjaan mendulang intan kami kerjakan sebelum Republik Indonesia terbentuk

Penambang besar menambang intan sebebas-bebasnya karena katanya mereka memiliki izin menambang.


Mengapa hutan kami direbut oleh Pemerintah, oleh Pengusaha dan oleh Pendatang? Karena kami tidak dapat menunjukkan bukti/sertipikat  kepemilikan atas hutan kami.

Tulisan Yustinus Sapto Harjanto di Kompasiana, judul Lapar Lahan dan Derita Masyarakat Adat Dayak sangat memilukan  untuk dibaca.

Ungkapan dalam tulisan Yustinus,  yang paling merendahkan martabat orang Dayak adalah:



Dayak ini antara ada dan tiada

Hutan hilang maka masyarakat adat Dayak-pun hilang

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sepotong Senja di Masjid Suleeyman yang …

Rumahkayu | | 19 April 2014 | 10:05

Pengakuan Mantan Murid JIS: Beberapa Guru …

Ilyani Sudardjat | | 19 April 2014 | 20:37

Kompas adalah Penunjuk Arah, Bukan Komando …

Dita Widodo | | 19 April 2014 | 21:41

Musafir; Aku Pasti Pulang …

Elkhudry | | 20 April 2014 | 06:29

Kompasianer Mengawal Pemilu 2014 …

Kompasiana | | 09 April 2014 | 04:17


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: