Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Raja Hrp

semoga bermanfaat

Antara LHI, Anas Urbaningrum, Abu Rizal Bakri, dan Megawati Soekarno Putri

OPINI | 16 May 2013 | 07:14 Dibaca: 567   Komentar: 2   0

Hampir seluruh pemimpin partai-partai politik menjadi pejabat negara, dan mereka adalah pilihan masyarakat Indonesia saat ini. Namun sangat disayangkan sekali adalah pejabat negara tersebut tersangkut dengan kasus-kasus korupsi, kemudian sebagian diantara para pemimpin partai politik tersebut ada yang rela diperiksa dan menghormati proses aturan hukum, dan ada sebagian juga tidak rela diperiksa bahkan para anggota partai politiknya melakukan perlawanan terhadap proses hukum yang akan dilaksanakan. Seperti Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat dalam kasus Hambalang, Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI-Perjuangan dalam kasus Miranda Gultom, Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB dalam kasus Depnakertrans, Surya Darma Ali Ketua Umum PPP dalam kasus pelaksanaan ibadah haji, LHI Presiden PKS dalam kasus impor daging, Abu Rizal Bakri Ketua Umum Golkar dalam kasus lumpur lapindo dan masih banyak lagi yang lainnya. Kondisi seperti ini akan memperburuk terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia dan akan memperpanjang sejarah gelapnya bangsa Indonesia yang kemudian akan menjadikan Indonesia negara yang gagal. Kita sebagai masyarakat mesti bersatu untuk menyuarakan aspirasi rakyat, karena apabila ini kita biarkan terus berlanjut kesalahan juga terletak dipundak kita masing. Sebab ada pepatah arab mengatakan yang artinya seperti ini:

Gambaran kondisi pemimpin bangsa,

Sebagaimana kondisi masyarakatnya.

Kita tidak boleh membiarkan pemimpin kita lalai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tidak boleh mempermainkan hukum, semua harus sama dimata hukum, tidak hanya berlaku pada rakyat kecil, tapi semua masyarakat Indonesia. Saya hanya ingin membahas tentang 4 pemimpin partai politik yang besar yaitu, Anas Urbaningrum, Megawati Soekarno Putri, Abu Rizal Bakri dan LHI.

1. Anas Urbningrum dalam kasus Hambalang

Masih segar dalam ingatan kita masing-masing ketika Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum partai demokrat karena sudah ditetapkan oleh KPK sebagi tersangka dalam kasus Hambalang, dia mengatakan: “ini masih halaman pertama dari sekian jumlah ratusan halaman-halaman yang ada. Dan saya akan membuka lembaran-lembaran halaman baru itu, agar semua masyarakat tahu.”

Realitanya sampai hari ini Anas Urbaningrum masih bebas dan berkeliaran kemana saja yang ia kehendaki. Kenapa KPK terdiam? Padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan dalam kasus ini tidak ada orang kedua, namun ia sendiri terlibat dalam kasus Hambalang tersebut. Apakah KPK takut mengusut kasusnya setelah Anas Urbaningrum mengatakan akan lembaran-lembaran baru? Atau ada orang yang sedang bermain dibelakang KPK, sehingga KPK tidak berani mengusut lagi? Dan saya juga masih ingat seperti yang dikatakan oleh Abraham Samad, “Tidak ada orang yang kebal hukum”, bagaimana dengan realitanya hari ini anda lihat? Kasus ini tidak melibatkan orang kedua.

Silahkan dibaca:

http://batam.tribunnews.com/2013/02/24/pidato-anas-urbaningrum-sebelum-mundur-dari-ketua-umum-demokrat

2. Megawati Soekarno Putri dalam kasus Miranda Gultom

Ibu Megawati Soekarno Putri adalah presiden Republik Indonesia ketiga dan kasusnya ini terjadi pada masa Miranda Gultom menjadi gubernur BI yang diangkat langsung oleh Ibu Mega.

Setelah sekian lama Miranda diperiksa sebagai tersangka mulai dari zaman Antasari Azhar kasusnya belum terungkap, sampai disuatu saat muncul nama Megawati Soekarno Putri sebagai saksi yang akan diperiksa oleh KPK. Ketegangan pemerintah pada saat itu terjadi, dimana para kader dan simpatisan PDI-Perjuangan akan memberontak dan melakukan perlawanan apabila Megawati diperiksa, bahkan para kadernya itu bersumpah mati dan berjanji dengan mencap stempel darah pada kain putih sebagai bukti komitmen dan perjuangan suci bagi mereka. Akhirnya KPK tidak jadi melakukan pemeriksaan tersebut, sampai disitukah kekuatan KPK? Sangat aneh sekali kebenaran tunduk pada kebatilan, padahal masyarakat banyak mendukung KPK dan siap untuk membela KPK. Realitanya sampai hari ini kasus tersebut masih ngambang, kemanakah ujungnya? Dimanakah KPK yang superbody itu? Ingat, dan kasus ini tidak melibatkan orang kedua. Dan kasus ini tidak melibatkan orang kedua.

Silahkan dibaca:

http://politik.tvonenews.tv/berita/view/48903/2011/02/21/ratusan_kader_pdip_protes_pemanggilan_megawati.tvOne

http://jogja.tribunnews.com/2011/02/21/kader-pdi-perjuangan-diy-ancam-merahkan-jakarta/

3. Abu Rizal Bakri dalam kasus lumpur lapindo

Kasus lumpur lapindo ini adalah pukulan telak bagi masyarakat Indonesia, sebab kasus ini banyak memakan korban nyawa dan harta, karena perusahaan tersebut menimbulkan lumpur yang sangat panas. Masyarakat Situbondo Jawa Timur hari ini masih sangat memprihatinkan, dan mereka juga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, namun kenyataannya yang terjadi adalah sipemilik perusahaan tersebut yaitu Abu Rizal Bakri tidak bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Dan paling menyedihkan malah pemerintah yang bertanggung jawab dalam kasus lumpur lapindo dan juga mengganti kerugiannya, sedangkan Abu Rizal Bakri tidak ambil pusing dalam menyelesaikan masalahnya tersebut bahkan ia tidak terkena sanksi dan proses hukum dari pemerintah. Kenapa KPK tinggal diam? Ingat, kasus ini tidak melibatkan orang kedua.

Silahkan dibaca:

http://politik.kompasiana.com/2012/05/31/petaka-jika-aburizal-bakrie-jadi-presiden-467250.html

4. LHI dalam kasus impor daging.

Kasus suap impor daging ini adalah kasus murahan yang melibatkan orang kedua selain dari pelakunya yaitu, LHI. Dimana orang tersebut mengaku sebagai orang dekat dengan LHI, padahal ia bukanlah kader PKS dan orang dekat dengan LHI. Hubungan mereka memang pernah bertemu ketika masih sama-sama belajar di Saudi Arabia, setelah hubungan mereka berdua terputus. Dan saat ini Ahmad Fathanah hadir untuk mengganggu tugas pak LHI yaitu sebagai presiden PKS. Ia mengaku, semua uang dan wanita yang dekat dengannya atas perintah LHI.

KPK posisinya saat ini begitu bersemangat dalam menuntaskan kasus kecil ini dan juga kasus yang direkayasa untuk menjatuhkan partai LHI. Setelah KPK memeriksa LHI sebagai tersangka, namun tidak terbukti dan mereka akhirnya menimbulkan kasus baru yaitu Money Laundry (pencucian uang).

Coba kita lihat dan kita perhatikan, pemimpin partai manakah yang taat hukum dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, tidak lain dan tidak bukan adalah LHI

Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Sekali lagi masyarakat salah dalam menilai KPK dan salah dalam menilai Partai Keadilan Sejahtera. Masyarakat hari ini sudah menonton sebuah rekayasa pembohongan publik yang dilakukan oleh para penguasa untuk mendapatkan segala hal dengan menghalalkan segala cara. Semoga kita masyarakat Indonesia masih bisa melihat dan menyaksikan mana yang benar dan mana yang salah, karena kitalah yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini menjadi bangsa yang maju sehingga menjadi pusat pertumbuhan bangsa-bangsa didunia.

#Save Indonesia

Penulis:

Mangaraja Halongonan Hrp, S.PdI

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

BMI Hongkong Tertipu 60 Juta Oleh “Bule …

Fey Down | | 25 October 2014 | 17:32

ATM Susu …

Gaganawati | | 25 October 2014 | 20:18

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Gayatri Wailisa, Anggota BIN? Perlukah …

Arnold Adoe | | 25 October 2014 | 16:01

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Serunya di Balik Layar Pemotretan Presiden …

Gatra Maulana | 4 jam lalu

BMI Hongkong Tertipu 60 Juta Oleh “Bule …

Fey Down | 5 jam lalu

Hatta Rajasa Tahu Siapa Bandit Migas …

Eddy Mesakh | 7 jam lalu

Presiden Jokowi, Ibu Negara, dan …

Sintong Silaban | 7 jam lalu

Kerumitan Membentuk Kabinet …

Mas Isharyanto | 8 jam lalu


HIGHLIGHT

Ketika Sayang Dijadikan Sebuah Alasan Untuk …

Fairusyifa Dara | 7 jam lalu

Semarak Pesta Rakyat Situ Bungur (Bingkai …

Agung Han | 8 jam lalu

Kenapa Lebih PD Dengan Bahasa Asing Dari …

Seneng | 8 jam lalu

Car Free Day Bukan Solusi …

Nitami Adistya Putr... | 9 jam lalu

ATM Susu …

Gaganawati | 10 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: