Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Equalaws Consultant

The Counselor II Non partisan II Dalam keadilan, ada kebenaran... #Salam keadilan... ;)

“Kurang Pengawas” Salah Satu Penyebab “Perbudakan”..??

OPINI | 07 May 2013 | 23:39 Dibaca: 465   Komentar: 0   0


Sebagaimana diketahui dari tayangan di TV One dalam acara Indonesia Lawyers Club malam ini, 7 Mei 2013, yang disampaikan oleh Kadisnakertrans Kabupaten Tangerang, Herry H., dinyatakan bahwasanya perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Tangerang sebanyak kurang lebih 5300 dan jumlah pengawas ketenagakerjaan sebanyak belasan orang, sehingga secara normatif, jumlah pengawas sangatlah kurang.

Memang terdengar “klasik” mengenai hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kadisnakertrans tersebut. Sehingga peristiwa “perbudakan” yang terjadi di pabrik pembuat wajan di Sepatan tersebut tidak dapat dimonitor.

Miris! Tragis! Itulah kata yang mungkin dapat menggambarkan peristiwa dimaksud. Meskipun sudah banyak sekali peraturan yang dibuat pemerintah terkait Pengawas Ketenagakerjaan, mulai dari yang tercantum dalam UU Tentang Ketenagakerjaan, UU Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81, Peraturan Presiden Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan dan beberapa peraturan lainnya terkait Pengawas Ketenagakerjaan. Ternyata “perbudakan” di pabrik tersebut terjadi di daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan. Yakni di Kabupaten Tangerang, Sepatan.

Penulis tidak ingin membahas mengenai segala aturan tersebut di atas, melainkan hanya ingin bertanya kepada Pemerintah. Mengapa dengan segala aturan yang sudah sedemikian rupa “bagus” nya dan sudah diketahui pula bahwasanya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan kurang di lapangan sebagaimana disampaikan oleh Menakertrans dan Mendagri beberapa waktu yang lalu (sebagaimana diwartakan oleh antaranews.com pada 18 Juli 2012 lalu), pada saat penandatanganan peraturan bersama tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun Pemerintah belum melakukan upaya yang nyata untuk menambah personil di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi?

Terkait rencana DPR RI akan melakukan permintaan informasi kepada Kemenakertrans dan pihak terkait. Menurut hemat penulis, alangkah baiknya jika DPR RI pun mengundang Kemdagri mengenai peristiwa ini. Dikarenakan dengan struktur pengawas ketenagakerjaan seperti dewasa ini, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, Kemdagri selayaknya dimintai informasi pula.

Lebih lanjut, apakah pemerintah akan menjawab, bahwasanya jawabannya adalah mengenai masalah “klasik” juga, yakni tidak adanya “uang” dalam usaha untuk mengoptimalkan dan menambah personil pengawas ketenagakerjaan ini?

Bilamana jawabannya seperti itu, penulis makin tidak bisa tidur malam ini. Bukan hanya karena insomnia belaka, tetapi dikarenakan penulis ikut pusing lebih dari 7 keliling memikirkan banyaknya persoalan bangsa akhir-akhir ini.

#Doa penulis untuk para buruh malam ini, “Tetap tabah, berjuang dan berdoa demi kebaikan bangsa ini.. Amin YRA..

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kalau Bisa Beli, Kenapa Ambil yang Gratis?! …

Tjiptadinata Effend... | | 01 November 2014 | 14:03

Sebagai Tersangka Kasus Pornografi, Akankah …

Gatot Swandito | | 01 November 2014 | 12:06

Danau Toba, Masihkah Destinasi Wisata? …

Mory Yana Gultom | | 01 November 2014 | 10:13

Traveling Sekaligus Mendidik Anak …

Majawati Oen | | 01 November 2014 | 08:40

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 10:19


TRENDING ARTICLES

MA si Tukang Sate Ciptakan Rekor Muri …

Ervipi | 10 jam lalu

Jokowi Kelolosan Sudirman Said, Mafia Migas …

Ninoy N Karundeng | 10 jam lalu

Pramono Anung Sindir Koalisi Indonesia Hebat …

Kuki Maruki | 11 jam lalu

Keputusan MK Tentang MD3 Membuat DPR Hancur …

Madeteling | 12 jam lalu

Karena Jokowi, Fadli Zon …

Sahroha Lumbanraja | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Nangkring “Tokoh Bicara”: Bupati …

Kompasiana | 8 jam lalu

Cinta Produk Lokal …

M&s | 8 jam lalu

Presiden Jokowi, Sosok Pemimpin Murah Hati …

Hanna Chandra | 8 jam lalu

Berapa Ongkos Pacaran Mahasiswa Makassar di …

Heriyanto Rantelino | 9 jam lalu

Serampangan Berikan Paracetamol pada Anak, …

Tjiptadinata Effend... | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: