Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Equalaws Consultant

The Counselor II Non partisan II Dalam keadilan, ada kebenaran... #Salam keadilan... ;) T: @ECLawFirm

“Kurang Pengawas” Salah Satu Penyebab “Perbudakan”..??

OPINI | 07 May 2013 | 23:39 Dibaca: 439   Komentar: 0   0


Sebagaimana diketahui dari tayangan di TV One dalam acara Indonesia Lawyers Club malam ini, 7 Mei 2013, yang disampaikan oleh Kadisnakertrans Kabupaten Tangerang, Herry H., dinyatakan bahwasanya perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Tangerang sebanyak kurang lebih 5300 dan jumlah pengawas ketenagakerjaan sebanyak belasan orang, sehingga secara normatif, jumlah pengawas sangatlah kurang.

Memang terdengar “klasik” mengenai hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kadisnakertrans tersebut. Sehingga peristiwa “perbudakan” yang terjadi di pabrik pembuat wajan di Sepatan tersebut tidak dapat dimonitor.

Miris! Tragis! Itulah kata yang mungkin dapat menggambarkan peristiwa dimaksud. Meskipun sudah banyak sekali peraturan yang dibuat pemerintah terkait Pengawas Ketenagakerjaan, mulai dari yang tercantum dalam UU Tentang Ketenagakerjaan, UU Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81, Peraturan Presiden Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan dan beberapa peraturan lainnya terkait Pengawas Ketenagakerjaan. Ternyata “perbudakan” di pabrik tersebut terjadi di daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan. Yakni di Kabupaten Tangerang, Sepatan.

Penulis tidak ingin membahas mengenai segala aturan tersebut di atas, melainkan hanya ingin bertanya kepada Pemerintah. Mengapa dengan segala aturan yang sudah sedemikian rupa “bagus” nya dan sudah diketahui pula bahwasanya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan kurang di lapangan sebagaimana disampaikan oleh Menakertrans dan Mendagri beberapa waktu yang lalu (sebagaimana diwartakan oleh antaranews.com pada 18 Juli 2012 lalu), pada saat penandatanganan peraturan bersama tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun Pemerintah belum melakukan upaya yang nyata untuk menambah personil di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi?

Terkait rencana DPR RI akan melakukan permintaan informasi kepada Kemenakertrans dan pihak terkait. Menurut hemat penulis, alangkah baiknya jika DPR RI pun mengundang Kemdagri mengenai peristiwa ini. Dikarenakan dengan struktur pengawas ketenagakerjaan seperti dewasa ini, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, Kemdagri selayaknya dimintai informasi pula.

Lebih lanjut, apakah pemerintah akan menjawab, bahwasanya jawabannya adalah mengenai masalah “klasik” juga, yakni tidak adanya “uang” dalam usaha untuk mengoptimalkan dan menambah personil pengawas ketenagakerjaan ini?

Bilamana jawabannya seperti itu, penulis makin tidak bisa tidur malam ini. Bukan hanya karena insomnia belaka, tetapi dikarenakan penulis ikut pusing lebih dari 7 keliling memikirkan banyaknya persoalan bangsa akhir-akhir ini.

#Doa penulis untuk para buruh malam ini, “Tetap tabah, berjuang dan berdoa demi kebaikan bangsa ini.. Amin YRA..

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bledug Kuwu, Fenomena Langka Alam Indonesia …

Agoeng Widodo | | 27 August 2014 | 15:18

Taufik Mihardja dalam Sepenggal Kenangan …

Pepih Nugraha | | 27 August 2014 | 22:34

Ini yang Harus Dilakukan Kalau BBM Naik …

Pical Gadi | | 27 August 2014 | 14:55

Cinta dalam Kereta (Love in The Train) …

Y.airy | | 26 August 2014 | 20:59

Blog Competition Smartfren: Andromax yang …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Hilangnya Acara Budaya Lokal di Televisi …

Sahroha Lumbanraja | 10 jam lalu

Lamborghini Anggota Dewan Ternyata Bodong …

Ifani | 11 jam lalu

Cara Mudah Latih Diri Agar Selalu Berpikiran …

Tjiptadinata Effend... | 12 jam lalu

3 Kebebasan di K yang Buat Saya Awet Muda …

Hendrik Riyanto | 13 jam lalu

Boni Hargens cs, Relawan atau Buruh Politik …

Munir A.s | 22 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: