Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Denty Eka Widi Pratiwi

Anggota DPD-RI / MPR RI yang sedang mencoba eksis di dunia maya :)

DPD Siap Naik ke Ronde Berikutnya

OPINI | 06 May 2013 | 17:34 Dibaca: 187   Komentar: 2   0

13678363832140636949

Jakarta – Hampir berselang dua bulan Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya Nomor 92/PUU-X/2012 pada Tanggal 27 Maret 2013, sehingga menjadi penting untuk segera melaksanakannya. Putusan MK ini terkait dengan pemberian kewenangan fungsi legislasi kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan adanya putusan MK, maka akan terjadi beberapa perubahan dalam pembahasan RUU yang selama ini terjadi, karena pembahasan legislasi harus dilakukan antara tiga lembaga negara, yakni DPR, DPD dan Pemerintah.

Sebagaimana diketahui, dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mengenai kewenangan DPD ikut membahas RUU, MK menyatakan bahwa pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Namun DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang.

MK juga menyatakan bahwa penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. MK sekaligus mewajibkan DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Terkait dengan hal tersebut, Senator Denty menyatakan bahwa putusan MK tersebut merupakan momentum pengembalian fungsi legislasi DPD. “Putusan ini menghapuskan dominasi DPR di bidang legislasi yang cenderung berlebihan sehingga menciderai sistem bikameral. Padahal sistem bikameral ini bertujuan mulia yaitu untuk menciptakan sistem check and balances yang baik”. Putusan MK juga perlu segera dilaksanakan, karena putusan MK bersifat final dan mengikat (binding).

“Satu hal yang perlu diingat pula bahwa Pedoman Tata tertib DPD yang menyangkut fungsi legislasi DPD perlu segera diubah guna menyesuaikan dengan putusan MK tersebut, sehingga kewenangan DPD yang sesungguhnya diamanatkan UUD 1945 dapat kembali berfungsi dengan baik” Ungkap Senator Denty.

Info Lebih Lengkap Follow Twitter @SenatorDenty

Atau Kunjungi Senator Denty Official Website

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kerbau Disembelih, Tanduknya Jadi Sumber …

Leonardo | | 31 July 2014 | 14:24

Aborsi dan Kemudahannya …

Ali Masut | | 01 August 2014 | 04:30

Di Pemukiman Ini Warga Tidak Perlu Mengunci …

Widiyabuana Slay | | 01 August 2014 | 04:59

Jadilah Muda yang Smart! …

Seneng Utami | | 01 August 2014 | 03:56

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Perbedaan Sindonews dengan Kompasiana …

Mike Reyssent | 11 jam lalu

Lubang Raksasa Ada Danau Es di Bawahnya? …

Lidia Putri | 15 jam lalu

Jangan Tulis Dulu Soal Wikileaks dan …

Bang Pilot | 19 jam lalu

Tipe Karyawan yang Perlu Diwaspadai di …

Henri Gontar | 23 jam lalu

Evaluasi LP Nusa Kambangan dan …

Sutomo Paguci | 24 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: