Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Akta Kelahiran: Pasal 32 ayat (2) UU 23 Tahun 2006 Inkonstitusional

REP | 01 May 2013 | 08:33 Dibaca: 1002   Komentar: 2   0

136737197886917980Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan Mutholib seorang Tukang Parkir berasal dari Kota Surabaya, Jawa Timur (30/4). Mutholib mempermasalahkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Isi lengkap Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut “(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Akil Mohtar, Ketua MK membacakan hasil putusan, bahwa “Kata ‘Persetujuan’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimakani sebagai ‘keputusan’.” “Frasa ‘sampai dengan 1 (satu) tahun’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

MK juga menambahkan, Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Melalui Putusan perkara yang diajukan oleh Mutholib, Mahkamah Konstitusi telah meringankan beban orang tua yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran.

Putusan lengkapnya dapat diunduh di sini.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Indonesia 0 – 4 Filipina : #BekukanPSSI …

Angreni Efendi | | 26 November 2014 | 00:33

Bom Nuklir Ekonomi Indonesia …

Azis Nizar | | 26 November 2014 | 04:44

Nangkring bareng Litbang Kementerian …

Kompasiana | | 25 November 2014 | 19:25

Festival Foto Kenangan Kompasianival 2014 …

Rahab Ganendra 2 | | 26 November 2014 | 04:01

Olahraga-olahraga Udara yang Bikin Ketagihan …

Dhika Rizkia | | 11 November 2014 | 13:41


TRENDING ARTICLES

Kisruh Golkar, Perjuangan KMP Menjaga …

Palti Hutabarat | 4 jam lalu

Golkar Lengserkan Aburizal Bakrie, Babak …

Imam Kodri | 5 jam lalu

5 Kenampakan Aneh Saat Jokowi Sudah …

Zai Lendra | 9 jam lalu

Timnas Indonesia Bahkan Tidak Lebih Baik …

Kevinalegion | 10 jam lalu

Suami Bergaji Besar, Masih Perlukah Istri …

Cucum Suminar | 11 jam lalu


HIGHLIGHT

Golkar Pecah karena Ical Praktekkan Tirani …

Ninoy N Karundeng | 7 jam lalu

Uang Nasabah Bank Mandiri Raib 8 Milyar …

Ifani | 8 jam lalu

Ternyata Server E KTP di Dalam Negeri, …

Febrialdi | 8 jam lalu

FPI Tak Usah Dibubarkan …

Radix Wp Ver 2 | 8 jam lalu

Kisah Cinta Putra Jokowi …

Jimmy Haryanto | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: