Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Akta Kelahiran: Pasal 32 ayat (2) UU 23 Tahun 2006 Inkonstitusional

REP | 01 May 2013 | 08:33 Dibaca: 985   Komentar: 2   0

136737197886917980Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan Mutholib seorang Tukang Parkir berasal dari Kota Surabaya, Jawa Timur (30/4). Mutholib mempermasalahkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Isi lengkap Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut “(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Akil Mohtar, Ketua MK membacakan hasil putusan, bahwa “Kata ‘Persetujuan’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimakani sebagai ‘keputusan’.” “Frasa ‘sampai dengan 1 (satu) tahun’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

MK juga menambahkan, Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Melalui Putusan perkara yang diajukan oleh Mutholib, Mahkamah Konstitusi telah meringankan beban orang tua yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran.

Putusan lengkapnya dapat diunduh di sini.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Learning by Doing, Efektifitas Mendidik ala …

Muhammad | | 16 September 2014 | 10:24

Autoethnografi: Dari Pengalaman ke Teks …

Sehat Ihsan Shadiqi... | | 16 September 2014 | 11:06

Dua Teknologi Penyelamat Kehidupan Menulis …

Necholas David | | 16 September 2014 | 10:03

Jika (Calon) Istri Menyembunyikan Status …

Syaiful W. Harahap | | 16 September 2014 | 08:57

Nangkring dan Test Ride Bareng Yamaha R25, …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 06:48


TRENDING ARTICLES

Ganggu Ahok = Ganggu Nachrowi …

Pakfigo Saja | 4 jam lalu

Kabinet Jokowi-JK Terdiri 34 Kementerian dan …

Edi Abdullah | 6 jam lalu

UU Pilkada, Ken Arok, SBY, Ahok, Prabowo …

Ninoy N Karundeng | 6 jam lalu

Ternyata Ahok Gunakan Jurus Archimedes! …

Tjiptadinata Effend... | 7 jam lalu

Revolusi Mental, Mungkinkah KAI Jadi …

Akhmad Sujadi | 8 jam lalu


HIGHLIGHT

[Fiksi Fantasi] Sayap Hitam Angella …

Desy Desol | 8 jam lalu

Kabinet Jokowi: Yang Barunya Mana, Ya? …

Aqila Muhammad | 8 jam lalu

Aktor di Balik Alotnya Pengusutan Kasus …

Bagja Siregar | 8 jam lalu

Tentang Palu Pemecah Kaca yang Kehilangan …

Ayudhia Virga Basta... | 8 jam lalu

Liverpool, Catatan Minor Pekan ke 4 dan …

Achmad Suwefi | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: