Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Akta Kelahiran: Pasal 32 ayat (2) UU 23 Tahun 2006 Inkonstitusional

REP | 01 May 2013 | 08:33 Dibaca: 990   Komentar: 2   0

136737197886917980Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan Mutholib seorang Tukang Parkir berasal dari Kota Surabaya, Jawa Timur (30/4). Mutholib mempermasalahkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Isi lengkap Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut “(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Akil Mohtar, Ketua MK membacakan hasil putusan, bahwa “Kata ‘Persetujuan’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimakani sebagai ‘keputusan’.” “Frasa ‘sampai dengan 1 (satu) tahun’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

MK juga menambahkan, Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Melalui Putusan perkara yang diajukan oleh Mutholib, Mahkamah Konstitusi telah meringankan beban orang tua yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran.

Putusan lengkapnya dapat diunduh di sini.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Mengupas Sisi Kemanusiaan Pasar Santa …

Olive Bendon | | 21 October 2014 | 05:56

Di Balik Pidato Jokowi: Stop Menuding Pihak …

Eddy Mesakh | | 21 October 2014 | 16:05

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Foto Gue Dicuri Lagi Bro, Gembok Foto Itu …

Kevinalegion | | 21 October 2014 | 07:41

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39


TRENDING ARTICLES

Siapa Sengkuni? Amien Rais, Anda Atau Siapa? …

Erwin Alwazir | 6 jam lalu

Anang Hermansyah Hadiri Pesta Rakyat, Ahmad …

Sahroha Lumbanraja | 6 jam lalu

Jokowi Membuatku Menangis …

Fidiawati | 7 jam lalu

Makna Potongan Tumpeng Presiden Jokowi bagi …

Kanis Wk | 7 jam lalu

Sttt… Bos Kompasiana Beraksi di …

Dodi Mawardi | 8 jam lalu


HIGHLIGHT

Kopi Pahit …

Randu Setiawan | 7 jam lalu

Kapan Lagi Bisa “Berjabat …

Stefani Junita | 7 jam lalu

Terhempas #Gelombang Sang Dewi …

Marlistya Citraning... | 7 jam lalu

Cintaku, Nodamu (9) …

Sn W | 7 jam lalu

Wong Cilik dan Mental Orang Indonesia …

Failing Liberty | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: