Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Akta Kelahiran: Pasal 32 ayat (2) UU 23 Tahun 2006 Inkonstitusional

REP | 01 May 2013 | 08:33 Dibaca: 991   Komentar: 2   0

136737197886917980Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan Mutholib seorang Tukang Parkir berasal dari Kota Surabaya, Jawa Timur (30/4). Mutholib mempermasalahkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Isi lengkap Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut “(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Akil Mohtar, Ketua MK membacakan hasil putusan, bahwa “Kata ‘Persetujuan’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimakani sebagai ‘keputusan’.” “Frasa ‘sampai dengan 1 (satu) tahun’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

MK juga menambahkan, Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Melalui Putusan perkara yang diajukan oleh Mutholib, Mahkamah Konstitusi telah meringankan beban orang tua yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran.

Putusan lengkapnya dapat diunduh di sini.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

50 Yacht Luar Negeri “Serbu” …

Mustafa Kamal | | 25 October 2014 | 23:43

Upacara Adat Satu Suro Kampung Adat Cirendeu …

Sandra Nurdiansyah | | 26 October 2014 | 00:06

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Gayatri, Polycarpus, BIN dan Persepsi Salah …

Ninoy N Karundeng | | 26 October 2014 | 08:45

Ikuti Blog Competition dan Nangkring di IIBF …

Kompasiana | | 12 October 2014 | 18:25


TRENDING ARTICLES

Serunya di Balik Layar Pemotretan Presiden …

Gatra Maulana | 16 jam lalu

Hatta Rajasa Tahu Siapa Bandit Migas …

Eddy Mesakh | 18 jam lalu

Presiden Jokowi, Ibu Negara, dan …

Sintong Silaban | 19 jam lalu

Kerumitan Membentuk Kabinet …

Mas Isharyanto | 20 jam lalu

Jokowi Bentuk Kabinet Senin dan Pembicaraan …

Ninoy N Karundeng | 25 October 2014 08:22


HIGHLIGHT

Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser Aceh …

Nur Terbit | 9 jam lalu

Terinspirasi = Plagiat ? …

Aqsa Intan Pratiwi | 9 jam lalu

Gayatri, Polycarpus, BIN dan Persepsi Salah …

Ninoy N Karundeng | 9 jam lalu

Kontroversi Pengangkatan Menteri oleh …

Edward Pakpahan | 9 jam lalu

Pesta Raffi Ahmad dan Bakiak Lady Gaga …

Ifani | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: