Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Akta Kelahiran: Pasal 32 ayat (2) UU 23 Tahun 2006 Inkonstitusional

REP | 01 May 2013 | 08:33 Dibaca: 995   Komentar: 2   0

136737197886917980Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan Mutholib seorang Tukang Parkir berasal dari Kota Surabaya, Jawa Timur (30/4). Mutholib mempermasalahkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Isi lengkap Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut “(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Akil Mohtar, Ketua MK membacakan hasil putusan, bahwa “Kata ‘Persetujuan’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimakani sebagai ‘keputusan’.” “Frasa ‘sampai dengan 1 (satu) tahun’ dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

MK juga menambahkan, Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Melalui Putusan perkara yang diajukan oleh Mutholib, Mahkamah Konstitusi telah meringankan beban orang tua yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran.

Putusan lengkapnya dapat diunduh di sini.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Belajar Mencintai Alam Ala Kebun Wisata …

Rahab Ganendra 2 | | 31 October 2014 | 23:42

Tim Jokowi-JK Masih Bersihkan Mesin Berkarat …

Eddy Mesakh | | 01 November 2014 | 06:37

Bahaya… Beri Gaji Tanpa Kecerdasan …

Andreas Hartono | | 01 November 2014 | 06:10

Hati Bersih dan Niat Lurus Awal Kesuksesan …

Agung Soni | | 01 November 2014 | 00:03

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 10:19


TRENDING ARTICLES

Pramono Anung Sindir Koalisi Indonesia Hebat …

Kuki Maruki | 1 jam lalu

Keputusan MK Tentang MD3 Membuat DPR Hancur …

Madeteling | 2 jam lalu

Karena Jokowi, Fadli Zon …

Sahroha Lumbanraja | 4 jam lalu

Susi Mania! …

Indria Salim | 10 jam lalu

Pramugari Cantik Pesawat Presiden Theresia …

Febrialdi | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Topik 121 : Persalinan Pervaginam Pd Bekas …

Budiman Japar | 8 jam lalu

Jokowi Kelolosan Sudirman Said, Mafia Migas …

Ninoy N Karundeng | 8 jam lalu

Transjakarta: Busnya Karatan, Mental …

Gunawan Eswe | 8 jam lalu

Kematian Tanpa Permisi …

Anita Desi | 8 jam lalu

Mendaki Dengan Pacar? …

Alan Budiman | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: