Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Isni Janah

seorang mahasiswi

Kekerasan vs Keadilan

OPINI | 27 April 2013 | 11:04 Dibaca: 183   Komentar: 0   0

Dalam kehidupan sehari-hari seorang individu selalu hidup berdampingan dengan individu yang lain. Saling berinteraksi, bertukar pendapat, mencari solusi pemecahan masalah dan lain sebagainya. Terkadang dalam hubungan interaksi timbul berbagai perbedaan, baik perbedaan pandangan, pendapat, prinsip, yang tidak jarang mengarah kepada konflik. Sebagai upaya untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut sebagian orang menempuh dengan jalan damai sebagai upaya mencari solusi. Akan tetapi untuk saat ini, manusia mudah sekali tersulut rasa emosinya. Hanya karena masalah sepele bisa timbul konflik yang melbatkan banyak pihak. Oleh karena tidak jarang hal demikian mengarah kepada tindak kekerasan yang seringkali menimbulkan korban jiwa.

Dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terdapat beberapa pokok pikiran, diantaranya:

1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Artinya, kemanusiaan itu mempunyai sifat yang universal.

2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.

3. Hal ini juga bersifat universal, dan bila diterapkan dalam masyarakat Indonesia sudah barang tentu bangsa Indonesia menghargai hak dari setiap warga negara dalam masyarakat Indonesia.

4. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakkan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Keadilan diwujudkan dengan berdasarkan pada hukum. Prinsip keadilan dikaitkan dengan hukum, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat (Rukiyati,2008:67-68).

Untuk poin yang ketiga perlu adanya peran yang saling mengisi, yaitu antara penegak hukum dan warga masyarakat. Segala macam bentuk penyimpangan harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Banyak orang yang meragukan terwujudnya keadilan dalam penegakkan hukum. Orang yang mempunyai kedudukan, jabatan, dan harta kekayaan yang berlimpah dianggap akan mendapatkan perlindungan dalam proses hukumnya. Sehingga muncul pandangan bahwa mereka akan mendapatkan keringanan hukuman. Adanya pandangan demikian menyebabkan timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang. Apalagi sekarang ini telah terjadi berbagai kasus yang menyangkut aparat penegak hukum. Orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat malah dengan terang-0terangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum.

Oleh karena itu diperlukan peran serta warga masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum di negara Indonesia ini. Yang berbuat salah harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tidak pandang bulu yang berbuat kesalahan itu berasal dari kalangan mana. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua orang yang tinggal di wilayah NKRI ini harus mentaati hukum yang berlaku. So, Mari kita ciptakan keadilan! Ciptakan kehidupan yang aman dari segala bentuk kekerasan! Stop Kekerasan!

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ozi Destayuza, Lahirkan Atlit Taekwondo Bawa …

Muhammad Samin | | 30 September 2014 | 21:47

Bercengkrama Bersama Museum NTB …

Ahyar Rosyidi Ros | | 30 September 2014 | 21:35

Berani Klaim Gadjah Mada, Harus Hargai Kali …

Viddy Daery | | 30 September 2014 | 20:57

(Macau) Mengapa Anda Harus Berlibur ke …

Tria Cahya Puspita | | 30 September 2014 | 20:06

Ayo, Tunjukan Aksimu untuk Indonesia! …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 16:24


TRENDING ARTICLES

Layakkah Menteri Agama RI Menetapkan Iedul …

Ibnu Dawam Aziz | 8 jam lalu

Indahnya Teguran Allah …

Nduk_kenuk | 11 jam lalu

Kumpulan Berbagai Reaksi Masyarakat …

Elvis Presley | 13 jam lalu

Asian Games Incheon: Kagum atas Pelompat …

Hendi Setiawan | 15 jam lalu

UU Pilkada, Ahok dan Paham Minoritas …

Edi Tempos | 16 jam lalu


HIGHLIGHT

PM Vanuatu Desak PBB Tuntaskan Dekolonisasi …

Arkilaus Baho | 7 jam lalu

Plus Minus Pilkada Langsung dan Melalui DPRD …

Ahmad Soleh | 8 jam lalu

Bantaran …

Tasch Taufan | 8 jam lalu

Indonesia Tangguh (Puisi untuk Presiden …

Partoba Pangaribuan | 8 jam lalu

UU Pilkada Batal Demi Hukum? …

Ipan Roy Sitepu | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: