Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Rezky

Seorang PNS biasa yang selalu mau belajar dan belajar.

Pelajaran Hukum dari Kasus Susno Duadji

HL | 24 April 2013 | 17:56 Dibaca: 2867   Komentar: 43   7

13668099201033010723

Susno Duadji (Kompas.com)

Susno Duaji, kembali membuktikan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sejak masih aktif sebagai anggota Polri dan menjabat sebagai Kabareskrim Polri, Susno Duaji sudah  memunculkan kontroversi ‘cicak vs buaya’ yang menyiratkan bahwa intstitusi Polri adalah lembaga yang ‘untouchable’ di negara ini. Sebetulnya kasus cicak vs buaya bukanlah isu baru, namun hanyalah penegasan secara gamblang dari fenomena yang selama ini sudah terjadi namun tak kasat mata. Sejak jaman Orde Baru, institusi penegak hukum adalah institusi yang tak tersentuh oleh hukum itu sendiri. Nyaris tak pernah kita dengar ada aparat penegak hukum yang dipenjara karena tindakan pidana. Selalu ada alibi untuk melindingi aparatnya dari jeratan hukum, terlebih lagi jika kasus tersebut melibatkan petinggi di institusi tersebut.

Sejak reformasi bergulir, harapan ada kesetaraan hukum untuk semua rakyat tak mulus terwujud. Faktanya, hukum selalu berpihak pada orang yang mempunyai kekuasaan atau orang yang mempunyai uang. Proses sulitnya eksekusi Susno Duaji saat ini adalah bukti lemahnya hukum di Indonesia. Lemah dari sisi administrasi karena tidak profesionalnya aparat di lembaga penegak hukum dan lemah dari sisi penegakan hukum karena rendahnya integritas dan moral aparat penegak hukumnya. Kesalahan penulisan nomor putusan, tanggal, jenis perkara dan nama, jelas tak bisa dianggap enteng dari proses penegakan hukum. Sebuah produk kebijakan baik berupa ketetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara selalu mempunyai implikasi hukum. Dengan demikian ketidakcermatan lembaga MA dalam mengeluarkan surat penolakan kasasi Susno Duaji membuktikan tidak cermat dan tidak profesionalnya aparat di lembaga tersebut.

Di sisi lain Susno Duadji sebagai terpidana, seorang mantan Polri yang juga penegak hukum tidak pernah memberikan contoh yang baik dalam proses peradilan. Vonis 3.5 tahun yang dia terima jelas membuktikan bahwa baik secara formal maupun material, dia dinyatakan bersalah secara hukum. Sebagai orang yang paham hukum dia seharusnya tahu betul  bahwa tidak mungkin sebuah kesalahan yang sudah terbukti oleh hukum bisa hilang begitu saja hanya karena kesalahan administrasi atau dengan kata lain kekeliruan dari aspek formal, tidak bisa begitu saja menghilangkan aspek substansial dari pelanggaran hukum. Yang lebih mencengangkan, Polri terkesan melindungi Susno Duaji dalam proses eksekusi ini. Sekali lagi, semnagat ‘esprit d’corp’ selalu ditonjolkan lembaga penegak hukum dalam kamar yang salah. Sikap Polri ini juga sekaligus memperlihatkan adanya ‘kepentingan’ tersembunyi. Bukankah Polri sendiri yang ‘ngotot’ memenjarakan Susno Duaji dalam kasus Dana Pengaman Pilkada Jabar dan  Kasus PT Arwana Lestari ? Perseteruan antara Susno Duadji dengan petinggi Polri sulit untuk ditutupi ketika Susno Duaji akan membongkar berbagai kasus yang diduga melibatkan institusi Polri. Namun kenapa kini Polri begitu melindungi ? Sikap Polri ini jelas semakin mencoreng ‘nama buruk’nya yang sudah disandang selama ini.

Pernyataan Kapolda Jabar yang mengatakan bahwa Jaksa eksekutor tidak sopan karena tidak melapor ke Polda, adalah wujud arogansi yang lain. Apakah setiap eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap pelanggar hukum dari kaum lemah selalu harus melapor ke Polda ?  Sungguh pembodohan yang hanya bisa dilakukan oleh orang bodoh.

Keterlibatan pihak Ormas sayap Partai dalam melindungi eksekusi Susno Duaji juga bukti lain dari lemahnya hukum di Indonesia. Lagi-lagi hukum tunduk pada kekuatan massa, tidak peduli itu salah atau benar. Secara historis, hukum adalah instrumen vital untuk melindungi tegaknya negara. Oleh karena itu, institusi yang pertama dibangun setelah negara terbentuk adalah “penjara’. Maksusnya adalah untuk memenjarakan orang-orang yang tidak taat pada kesepakatan bersama yang dibuat oleh negara.

Di Indonesia, hukum tidak lagi menjadi instrumen penjaga legitimasi negara. Hukum kini bisa dibeli, hukum bisa diatur, hukum bisa diputar balikkan. Dan itu terjadi di negara yang selalu mengusung dogma ” Indonesia adalah negara hukum’. Sekarang masihkah anda percaya bahwa Indonesia negara hukum ???

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kisah Haru Jokowi-JK di Kapal Phinisi …

Yusran Darmawan | | 25 July 2014 | 10:00

Terimakasih BPJS …

Guntur Cahyono | | 25 July 2014 | 06:54

Anonim atau Pseudonim? …

Nararya | | 25 July 2014 | 01:41

9 Tips Meninggalkan Rumah Saat Mudik …

Dzulfikar | | 24 July 2014 | 22:48

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: