Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Tri Hatmoko

Penikmat music kroncong, campur sari dan pop jawa.

Mengapa Abraham Samad Dibela Pengacara Kondang?

OPINI | 10 April 2013 | 11:48 Dibaca: 1776   Komentar: 0   0

Beberapa hari lalu, di salah satu stasiun televisi dalam acara debat  yang mengangkat topik soal bocornya sprindik AU,  menghadirkan peserta debat yang cukup menarik.  Di sebelah kanan host, ada komisioner KPK yang sudah purna tugas dan aktivis anti Korupsi. Sementara di sebelah kiri host, ada anggota DPR dan seorang pengacara kondang.

Seketika menarik perhatian saya.  Dalam hati bertanya, mengapa anggota DPR yang merupakan wakil rakyat di dewan berada dalam satu kubu dengan seorang pengacara kondang yang katanya tarifnya luar biasa mahal. Bukankan pengacara ini juga aktif membela pihak - pihak yang sedang didakwa melanggar hukum? Apakah anggota DPR ini sedang bermasalah dengan hukum sehingga perlu pengacara? Mengapa anggota DPR yang terhormat ini justru berada diseberang aktivis anti korupsi? Apakah aktivis anti korupsi ini bebeda pandangan dengan dengan rakyat, yang telah memilihnya? Berbagai pertanyaan nakal muncul dari sekedar melihat pengelompokan peserta debat saja.

Acarapun dimulai. Sebagai angota Dewan yang terhormat, seingat saya angota DPR ini pertama - tama yang diberi kesempatan oleh pembawa acara untuk menyampaikan pandangannya soal bocornya sprindik.  Diuraikan panjang lebar tentang gagasanya, dan jika disimpulkan bocornya sprindik itu tidak melanggar etika dan Abraham Samad tidak perlu diberi sanksi.  Sang aktivis anti korupsi pun mendapat kesempatan menanggapi. ‘titis, tatas lan terwaca‘, urainnya menyangkal argumen dari anggota Dewan. Intinya  apa yang dilakukan oleh komisi etik telah tepat. Draf itu sesuatu yang harus dirahasiakan, demi menjaga calon tersangka agar tidak melarikan diri. Tiba giliran sang pengacara kondang, ternyata beliau yang katanya barusan mendapatkan gelar Doktor itu, ternyata pendapatnya sama dengan bapak anggota dewan yang terhormat.  Dia menguraikan panjang lebar, bagaimana pengalamannya selama tiga puluh tahun beracara, yang intinya itu bukanlah pelanggaran etik.  Saya tidak tahu bagaiman kelanjutan debatnya, sebab harus melanjutkan ‘mainan’ MT4.  N

Bagaimana akhir debatnya tidaklah menarik untuk saya, sebab keputusan komite etik telah diumumkan  dan sanksi sudah dijatuhkan. Yang justru menarik adalah mengapa pengacara kondang itu justru ‘membela’ ketua KPK dan menyalahkan keputusan komite etik? Ini fenomena yang ganjil. Selama ini rasanya dalam debat - debat terbuka, seingat saya belum ada yang seperti ini.

Sementara kita tahu, paling tidak melalu media, bagaimana reaksi ketua KPK Abraham Samad dalam menerima putusan komite etik ini. Dari beberapa statmennya terlihat beliau tidak bisa menerima keputusan ini dengan legowo.  Dalam posisi ini, sepertinya sikap Abraham Samad sejalan dengan pandangan pengacara kondang itu. Sekali lagi ini fenomena baru bagi KPK.  Apakah artinya ini? Waktu yang akan menjawabnya!

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Transjakarta vs Kopaja AC, Pengguna Jasa …

Firda Puri Agustine | | 31 October 2014 | 12:36

Kenapa Orang Jepang Tak Sadar Akan Kehebatan …

Weedy Koshino | | 30 October 2014 | 22:57

Juru Masak Rimba Papua Ini Pernah Melayani …

Eko Sulistyanto | | 31 October 2014 | 11:39

Green Bay dan Red Island Beach, Dua Pesona …

Endah Lestariati | | 31 October 2014 | 11:47

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 10:19


TRENDING ARTICLES

Hasil Evaluasi Timnas U-19: Skill, Salah …

Achmad Suwefi | 5 jam lalu

Kabinet Jokowi Tak Disukai Australia, Bagus! …

Aqila Muhammad | 5 jam lalu

Menjawab Keheranan Jokowi …

Raden Suparman | 5 jam lalu

Pencitraan Teruus??? …

Boyke Pribadi | 6 jam lalu

Kabinet Kerja Jokowi-JK, Menepis Isu …

Tasch Taufan | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

DPR Akhirnya Benar-benar Terbelah, Bagaimana …

Sang Pujangga | 7 jam lalu

Mendaki Gunung Merapi Tanpa Harus Cuti …

Mcnugraha | 8 jam lalu

Tuntutan Kenaikan Upah Buruh yang Tak …

Agus Setyanto | 8 jam lalu

KIS Adaptasi KJS atau Plagiat JKN …

Aden Rendang Sp | 8 jam lalu

Demokrasi Pasar Loak …

Budhi Wiryawan | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: