Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Sutomo Paguci

Pewarta warga mukim di Padang | Advokat | Nonpartisan | Menulis sebagai rekreasi

Upaya Luar Biasa Melawan Hukum Rimba

OPINI | 07 April 2013 | 13:03 Dibaca: 217   Komentar: 0   1

Pelaku penyerangan Lapas Cebongan harus dihukum berat. Tak cukup pemecatan dari kesatuan. Namun juga harus diadili secara hukum pidana militer dan dipenjarakan. Intinya, harus ada pesan yang jelas pada publik bahwa aksi main hakim sendiri adalah keliru dan bagi pelakunya akan dihukum berat.

Saat ini sangat kuat suara-suara pembenaran terhadap aksi main hakim sendiri. Keadaan ini tentu saja sangat membahayakan negara dan masyarakat. Aksi demikian otomatis mendelegitmasi fungsi negara. Masyarakat akan rame-rame mengambil jalan sendiri terhadap perasaan “ketidakadilan” yang diterimanya, seraya menyingkirkan mekanisme penyelesaian secara hukum.

Aksi hukum rimba demikian sudah meluas di mana-mana, mulai dari Mesuji, Sumsel, Papua, Simalungun, Cebongan, dan baru-baru ini terjadi lagi di Makasar. Seorang kepala Rumah Sakit Polri di Makassar dieksekusi oleh polisi yang marah dengannya.

Ini warning serius bagi aparat hukum—polisi, jaksa, hakim, pengacara, komisi-komisi pengawas—supaya bekerja dengan benar. Kongkalingkong akan makin meruntuhkan wibawa hukum dan akhirnya memupuk hukum rimba di tengah masyarakat. Negara akan masuk dalam fase kegelapan, di mana setiap warga “boleh” bertindak di luar hukum.

Sudah saatnya Presiden SBY mengambil langkah yang luar biasa atas situasi negara belakangan ini. Tidak cukup dengan cara biasa-biasa saja. Negara harus mengambil peran sistematis mulai dari pucuk tertinggi sampai terbawah untuk mengatasi runtuhnya wibawa lembaga-lembaga negara termasuk penegak hukum. Wujud langkah luar biasa ini dapat diwadahi dengan payung hukum berupa Instruksi Presiden.

Bersamaan dengan upaya pengembalian wibawa lembaga-lembaga negara, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas dan tak pandang bulu. Para preman harus digulung habis dari Sabang sampai Merauke. Kapolda seluruh Indonesia dapat dikumpulkan atau diperintah langsung oleh Kapolri. Setiap pelanggaran hukum oleh aparat negara harus diusut dengan cepat, transparan, dan dihukum dengan pemberatan dibandingkan warga non-aparat.

Beking-beking di internal Polri dan TNI harus digulung habis. Ultimatum level begini tak cukup dengan panglima masing-masing angkatan. Level ini makananannya Panglima Tertinggi, Presiden RI.

(SP)

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kompetisi Tiga Ruang di Pantai-Pantai Bantul …

Ratih Purnamasari | | 18 September 2014 | 13:25

Angkot Plat Kuning dan Plat Hitam Mobil …

Akbarmuhibar | | 18 September 2014 | 19:26

Koperasi Modal PNPM Bangkrut, Salah Siapa? …

Muhammad | | 18 September 2014 | 16:09

Tips Hemat Cermat selama Tinggal di Makkah …

Sayeed Kalba Kaif | | 18 September 2014 | 16:10

Nangkring dan Test Ride Bareng Yamaha R25, …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 06:48


TRENDING ARTICLES

Jokowi Seorang “Koki” Handal …

Sjahrir Hannanu | 13 jam lalu

Indra Sjafri Masih Main-main dengan …

Mafruhin | 14 jam lalu

TKI “Pejantan” itu Jadi Korban Nafsu …

Adjat R. Sudradjat | 17 jam lalu

Penumpang Mengusir Petinggi PPP Dari Pesawat …

Jonatan Sara | 18 jam lalu

Modus Baru Curanmor. Waspadalah! …

Andi Firmansyah | 19 jam lalu


HIGHLIGHT

Ditemukan: Pusat Tidur Dalam …

Andreas Prasadja | 13 jam lalu

Museum Louvre untuk First-Timers …

Putri Ariza | 13 jam lalu

Cinta dalam Botol …

Gunawan Wibisono | 13 jam lalu

Wisata Bahari dengan Hotel Terapung …

Akhmad Sujadi | 13 jam lalu

Jurus Jitu Agar Tidak Terjadi Migrasi dari …

Thamrin Dahlan | 13 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: