Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Joko Dzulhaq

pria profesional yg suka membaca dan menulis

Kejahatan Kemanusian pada Kasus Penyerangan Polres OKU

OPINI | 11 March 2013 | 16:53 Dibaca: 1296   Komentar: 0   3

Kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi di OKU Propinsi Sumatera Selatan yaitu adanya penyerangan Polres OKU oleh TNI (Yon Armed) merupakan kejahatan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Junto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Ham. Hingga saat ini kasus pelanggaran Ham yang melibatkan institusi TNI sudah adem ayem dan atau senyap-senyap saja, dimana media selaku sarana kontrol sosial tidak melipunya lagi.

Kejahatan terhadap ham yang melibatkan TNI selama ini yang terjadi di Indonesia prosesnya tidak jelas dan tidak ada keberanian dari komnas Ham dan DPR untuk menindak lanjuti permasalahannya. Hal ini dimungkinkan adanya ketajutan akan seperti yang terjadi pada Munir (seorang idialisme Ham yang berjuang menegakkan Ham di Indonesia).Pada faktanya, saat ini yang dikemas adalah berbagai macam alasan untuk membenarkan tindakan melawan hukum yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menyampaikan hal-hal yang tidak masuk akal berupa adanya kesenjangan, adanya jiwa kebersamaan dll, yang seolah-oleh membenarkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut.

Untuk itu diharapkan agar seluruh media dan elemen masyarakat turut mengikuti perkembangan penanganan perkaranya dan membawa kasus ini ke ranah Peradilan Ham dimana Komnas Ham selaku panglima yang mengadakan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan karena penyelidikan kejahatan Ham menjadi kewenangan dari Komnas Ham. Kalau penanganan perkaranya tidak jelas maka yang akan terjadi adalah tindakan premanisme dari aparat yang dilindungi oleh negara dengan se-enaknya melakukan perbuatan melawan hukum berupa kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kasus lainnya seperti kasus Theis dan kasus Munir sebenarnya masuk juga pada ranah Ham Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Junto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Ham, akan tetapi proses penanganannya pada saat itulah yang salah sehingga tidak jelas dan tidak mampu mengungkap fakta hukum yang terjadi secara sistematis. Dengan adanya kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan pada penyerangan Polres OKU oleh Yon Armed di Sumatera Selatan perlu penanganan yang komprehensif dengan mengedepankan Komnas Ham dan harus dikawal oleh seluruh elemen masyarakat guna sebagai proses pembelajaran agar tidak terulang kasus-kasus serupa mengingat kantor pemerintah selaku simbol negara saja diabaikan dan dibakar apalagi kantor-kantor yang buykan simbul negara. Pemikiran ini disampaikan agar TNI kita menjadi profesional dan menghormati Ham serta tidak se-enaknya melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan apapun. Jadilah warga yang taat dan patuh hukum agar Negara Indonesia menjadi aman bukan aparat yang seharusnya menjadi pertahanan negara menjadi trigger/ penyebab terjadinya kekacauan dan kerusuhan yang menyebabkan masyarakat menjadi terganggu dan cemas akan rasa amannya.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ozi Destayuza, Lahirkan Atlit Taekwondo Bawa …

Muhammad Samin | | 30 September 2014 | 21:47

Bercengkrama Bersama Museum NTB …

Ahyar Rosyidi Ros | | 30 September 2014 | 21:35

Berani Klaim Gadjah Mada, Harus Hargai Kali …

Viddy Daery | | 30 September 2014 | 20:57

(Macau) Mengapa Anda Harus Berlibur ke …

Tria Cahya Puspita | | 30 September 2014 | 20:06

Ayo, Tunjukan Aksimu untuk Indonesia! …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 16:24


TRENDING ARTICLES

Layakkah Menteri Agama RI Menetapkan Iedul …

Ibnu Dawam Aziz | 8 jam lalu

Indahnya Teguran Allah …

Nduk_kenuk | 11 jam lalu

Kumpulan Berbagai Reaksi Masyarakat …

Elvis Presley | 13 jam lalu

Asian Games Incheon: Kagum atas Pelompat …

Hendi Setiawan | 15 jam lalu

UU Pilkada, Ahok dan Paham Minoritas …

Edi Tempos | 16 jam lalu


HIGHLIGHT

PM Vanuatu Desak PBB Tuntaskan Dekolonisasi …

Arkilaus Baho | 7 jam lalu

Plus Minus Pilkada Langsung dan Melalui DPRD …

Ahmad Soleh | 8 jam lalu

Bantaran …

Tasch Taufan | 8 jam lalu

Indonesia Tangguh (Puisi untuk Presiden …

Partoba Pangaribuan | 8 jam lalu

UU Pilkada Batal Demi Hukum? …

Ipan Roy Sitepu | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: