Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Sutomo Paguci

Pewarta warga mukim di Padang | Advokat | Nonpartisan | Menulis sebagai rekreasi

KPK Bakal Kebanjiran Kasus LHI

OPINI | 01 March 2013 | 09:39 Dibaca: 2697   Komentar: 48   12

Bangsa ini barangkali perlu berterima kasih karena ada media seperti Majalah Tempo yang berani luar biasa melakukan investigasi terhadap kasus-kasus korupsi kelas kakap yang dilakukan petinggi swasta, pejabat pemerintah, legislator, dan petinggi partai.

Satu diantara yang masih hangat diberitakan Majalah Tempo (Edisi 25 Februari - 3 Maret 2013) adalah dugaan pidana gratifikasi Rp.2 miliar sebagai fee yang diterima Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus anggota Komisi I DPR RI Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), melalui perantara Ahmad Fathanah (AF), dari PT Cipta Inti Permindo Yudi Setiawan.

Uang Rp.2 miliar itu telah diserahkan oleh Yudi kepada AF dan besar kemungkinan telah diterima oleh LHI. Bukti serah terima uang ini menurut pengakuan Yudi ada dibuat dalam bentuk tertulis (kwitansi). Jadi, secara hukum sudah memenuhi dua syarat alat bukti, yakni bukti surat (kwitansi) dan saksi-saksi (AF dan Yudi). Tinggal lagi KPK bergerak menyidik dan mengumpulkan alat bukti tersebut.

Uang yang diduga diterima LHI melalui AF tersebut sebagai fee atas bantuan LHI melobi Bank Jabar dan Banten (BJB) melalui Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang juga kader PKS. Melalui sambungan telepon Yudi-Heryawan terjadi tawaran dari Gubernur Jabar tersebut pada Yudi, yakni janji Gubernur untuk mempertemukan Yudi dengan Komisaris BJB. Sampai kemudian mengucurkan kredit BJB pada PT Cipta Inti Permindo.

Pengucuran kredit BJB pada PT Cipta Inti Permindo tersebut luar biasa seperti sulap. Yang diminta oleh PT Cipta hanya Rp.76 miliar namun yang dikucurkan oleh BJB, dikasih atau membengkak jadi Rp.250 miliar! Jika dugaan kongkalingkon ini benar, artinya, LHI-AF ikut terlibat dalam pembobolan BJB. Keduanya dibantu oleh Ahmad Heryawan.

Tidak cukup sampai di situ, masih menurut laporan Majalah Tempo, LHI melalui perantara AF juga menerima sedikitnya Rp.16,284 miliar sebagai fee proyek di Departemen Pertanian. Ada lagi fee untuk proyek kopi 2013 disepakati sebesar Rp.1,562 miliar, namun masih ada kekurangan fee Rp.300 juta dari jumlah itu yang belum dibayar. Kemudian, ada lagi uang fee sebesar Rp.950 juta dengan bukti cek BJB. Menurut Yudi, dana yang diterima LHI melalui AF tersebut baru sebagian, masih ada dana-dana lain.

Hanya dari satu sumber saja, yakni PT Cipta Inti Permindo, LHI melalui AF diduga telah menerima gratifikasi setidaknya Rp.20 miliar lebih. Bayangkan, hanya dari satu sumber. Bagaimana dengan kemungkinan sumber-sumber lain.

Karena itu, KPK sebaiknya tidak berhenti pada kasus suap PT Indoguna sebesar Rp.1 miliar pada LHI melalui perantara AF. Melainkan juga semua kasus-kasus lain yang melibatkan AF dan LHI, yang ceritanya telah terungkap ke publik. Toh, laporan Budget Goverment Watch berikut bukti-bukti yang disertakan terkait kasus-kasus LHI ini sudah cukup jadi dasar KPK untuk menindaklanjutinya.

Sebagian kasus (pembobolan BJB) memang telah ditangani Kejagung, namun itu tak masalah. Kasus ini bisa ditarik KPK jika diperlukan karena tersangkanya sama, atau, dibiarkan Kejagung yang menangani kasus ini dengan supervisi KPK.

Dalam artikel lain bertajuk “Kasus Sapi: Adakah Fulus Haram Mengucur ke PKS?” saya mengulas kemungkinan ada dana haram yang bersumber dari korupsi dan pencucian uang yang diterima PKS. Sehubungan dengan itu, akan lebih baik jika pembuktian oleh penyidik dan penuntut umum KPK terhadap tersangka AF dan LHI, juga meliputi kemungkinan adanya aliran dana haram ke PKS.

Pembuktian kemungkinan aliran dana ke partai demikian sangat penting untuk pembersihan sumber pendanaan partai ke depan, apalagi momennya pas di tahun politik menuju 2014 ini. Dimana partai-partai sedang berlomba mencari dana untuk perhelatan pemilu 2014.

(SP)

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Gedung New Media Tower Kampus UMN, Juara …

Gapey Sandy | | 31 October 2014 | 19:12

Cerita di Balik Panggung …

Nanang Diyanto | | 31 October 2014 | 18:18

Giliran Kota Palu Melaksanakan Gelaran …

Agung Ramadhan | | 31 October 2014 | 11:32

DPR Akhirnya Benar-benar Terbelah, Bagaimana …

Sang Pujangga | | 31 October 2014 | 13:27

Ikuti Blog Competition dan Nangkring di IIBF …

Kompasiana | | 12 October 2014 | 18:25


TRENDING ARTICLES

Inikah Sinyal PKS Bakal Cabut UU Pornografi? …

Gatot Swandito | 8 jam lalu

Hasil Evaluasi Timnas U-19: Skill, Salah …

Achmad Suwefi | 12 jam lalu

Kabinet Jokowi Tak Disukai Australia, Bagus! …

Aqila Muhammad | 12 jam lalu

Menjawab Keheranan Jokowi …

Raden Suparman | 12 jam lalu

Pencitraan Teruus??? …

Boyke Pribadi | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

“Jangan Terbius dengan Kata …

Patra Rina Dewi | 8 jam lalu

BPJS Gunakan Sistem yang Gagal …

Indarwati Hikmawan | 8 jam lalu

Buruh DKI Kecam Survei KHL Cacat Proses Dan …

Rastra Sewakitiara | 8 jam lalu

SDM Kesehatan, From Bad To Good? …

Helmi Raisialangi | 8 jam lalu

Latah Politisi Senayan …

Pical Gadi | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: