Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Agus Sutondo

Aku Tetap Sayang dan Cinta Indonesia

Dana Siluman Safari Dakwah PKS di APBD Sumbar

OPINI | 01 March 2013 | 10:47 Dibaca: 717   Komentar: 0   4

Ada apa ini, kok partai sepertinya menghalalkan segala cara walaupun dengan alasan untuk safari dakwah, apalagi peruntukan dakwahnya itu diambil dari kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa dana APBD itu sejatinya diperuntukan bagi kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan salah satu kelompok saja apalagi bila dikaitkan untuk kegiatan Safari Dakwah bagi kepentingan Partai Politik.

Terungkapnya peruntukan dana safari dakwah untuk partai politik ini berdasarkan temuan adanya alokasi dana sebesar Rp.1.9 Milyar di APBD Sumatera Barat, alokasi dana tersebut diperuntukan bagi kegiatan safari dakwah DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Munculnya alokasi dana safari dakwah ini tentunya sangat mengejutkan bagi DPRD Propinsi Sumatera Barat karena dalam pembahasan RAPBD 2013 tidak ada alokasi dana untuk safari dakwah PKS (www.harianhaluan.com)

Sehingga dengan munculnya alokasi dana tersebut, sudah barang tentu patut dipertanyakan padahal dalam setiap pembahasan anggaran tentunya sudah melalui proses yang dilakukan oleh tim anggaran legislatif dan tim anggaran eksekutif, dan melalui proses ini tentunya setiap alokasi anggaran pasti akan diketahui oleh kedua belah pihak sampai akhirnya Rancangan APBD tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah APBD.

Mengapa alokasi dana safari dakwah tidak dimunculkan ketika pembahasan awal Rancangan APBD, jelas indikasi ini bagian dari upaya ingin melakukan perbuatan tidak baik, karena sangat tidak mungkin bila alokasi dana ini dimunculkan tentunya setiap fraksi di DPRD yang notabene adalah refresentasi dari partai politik tentunya setiap fraksi akan mengirim anggotanya masuk di tim anggaran legislatif dan pasti akan mempertanyakan keberadaan alokasi dana tersebut, apalagi terkesan peruntukan alokasi dana tersebut hanya diberikan pada salah satu partai politik. Karena sipatnya tidak dimunculkan dalam proses pembahasan RAPBD maka alokasi dana tersebut terindikasi masuk sebagai kategori dana siluman atau ada indikasi perbuatan tidak baik.

Munculnya dana siluman untuk safari dakwah PKS memang harus diusut secara tuntas, walaupun dana tersebut belum sempat dicairkan, tetapi sudah ada usaha percobaan dan niat yang tidak baik, hal ini mengacu pada dokumen APBD Sumbar 2013, permohonan itu dikabulkan tanpa melalui proses pembahasan di DPRD. jelas hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 42 ayat (1) huruf a dan b, yang menyatakan tentang tugas dan wewenang DPRD yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama dan membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.

Indikasi perbuatan tidak baik ini juga melanggar UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2011 tentang Tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 2, 3 dan 15, yakni melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi,” Sebab, uang yang dialokasikan itu sudah tersandera dalam APBD Sumbar 2013 dan alokasi dana safari dakwah PKS tersebut dapat disita sebagai alat bukti yang kuat adanya percobaan untuk melakukan perbuatan tidak baik.

Karena dasar hukumnya sudah kuat, tentunya kasus dana siluman ini harus diusut secara tuntas melalui proses hukum, dengan harapan kasus dana siluman ini tidak akan terulang kembali, apalagi menjelang akan dilaksanakannya pesta demokrasi lima tahunan pemilu tahun 2014, yang dikhawatirkan banyak pihak adanya indikasi dana siluman seperti diatas terjadi juga diberbagai daerah, sehingga tanpa kemauan yang kuat dari pihak yang berwenang untuk melakukan proses hukum tentunya tidak menutup kemungkinan bila hal ini tidak dilakukan secara tuntas maka akan membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mencari dana bagi kepentingan partai politik tertentu dengan cara mensiasati melalui dana siluman pada APBD.

Berita Terkait :

Tabir Gelap Taubat Nasional PKS di Kota Depok

Pukat Harimau dan Ulah Kader Jenggot

* AS Marah Karena Difitnah Oleh PKS

Macan Tidur PKS Adalah Sapi Ompong

Oknum Kader PKS Sudah Seperti Sampah

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Miss Sarah Ballard, Guru Inggris Madrasah …

Eddy Roesdiono | | 18 September 2014 | 12:24

Kritik kepada Mahfud MD …

Hendra Budiman | | 18 September 2014 | 13:21

Memperluas Keterbacaan Kompasiana Melalui …

Pepih Nugraha | | 18 September 2014 | 15:37

Tidak Ada Porter di Australia …

Roselina Tjiptadina... | | 18 September 2014 | 10:45

Nangkring Bareng Paula Meliana: Beauty Class …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 10:14


TRENDING ARTICLES

TKI “Pejantan” itu Jadi Korban Nafsu …

Adjat R. Sudradjat | 7 jam lalu

Penumpang Mengusir Petinggi PPP Dari Pesawat …

Jonatan Sara | 8 jam lalu

Modus Baru Curanmor. Waspadalah! …

Andi Firmansyah | 9 jam lalu

Bogor dan Bandung Bermasalah, Jakarta …

Felix | 9 jam lalu

Kejahatan di Jalan Raya, Picu Trauma …

Muhammad | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Bawang putih, Penangkal Setan dan Halusinasi …

Mawalu | 7 jam lalu

Mengkritisi Struktur Kabinet Jokowi-JK …

Rusdianto Sudirman | 7 jam lalu

Bahagiaku …

Zahrah Al Syitaa | 8 jam lalu

Mendukung Pilkada Langsung untuk Pembangunan …

Muhammad Rezanda Al... | 8 jam lalu

Amnesti Bersyarat, Pemerintah Akan Lebih …

Kwee Minglie | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: