Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Su Rahman

Hanya manusia biasa yang sedang mencari jalan untuk pulang

Ultimatum MK Terkait Putusan Pemidanaan yang Diatur Dalam Pasal 197 KUHAP

OPINI | 21 February 2013 | 15:06 Dibaca: 819   Komentar: 0   3

Membaca tulisan Lusy Indrawati yang berjudul Melihat dan Memahami Pasal 197 KUHAP memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap seseorang yang sedang di dakwa, mengingat interpretasi hukum sangat bergantung kepada yang sedang berkuasa, sehingga hukum bisa dimainkan sesuai dengan kebutuhan dan merugikan mereka yang sebenarnya sedang membutuhkan perlindungan hukum.

Pada pasal 197 ayat (1)  KUHAP sudah diberikan aturan main bagi seorang hakim untuk dapat menahan seorang terdakwa, pasal 197 ayat (1) juga merupakan patokan bagi Jaksa untuk melakukan esekusi atau penahan terhadap seorang terdakwa,  yaitu di dalam surat keputusan hakim tersebut harus mengantung semua unsur ketetapan yang terkandung di dalam pasal 197 ayat (1)  KUHAP. Atau keputusan tersebut menjadi batal demi hukum dan seseorang tidak boleh diesekusi (tahan), jika diesekusi seorang Jaksa yang tetap memaksakan keputusan yang batal demi hukum itu bisa dituntut karena melakukan perampasan kemerdekaan seseorang.

Di contohkan oleh Lusy dalam kasus yang menimpa Parlin Riduansyah dimana keputusan hakim tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dimana tidak dipenuhinya unsur pada point (huruf) K pasal 197 ayat (1)  KUHAP, yaitu : perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;.

Dalam kasus Anand Krishna dimana di dalam surat salinan keputusan kasasi MA yang juga mengandung cacat hukum dimana di dalamnya terdapat Judix Factie yang berasal dari kasus orang yang isinya adalah kasus sengketa merek dagang yang terjadi di Bandung.

Selain itu juga di dalam surat keputusan pemidanaan yang diturunkan oleh MA itu tidak memenuhi unsur (huruf) D, F, H dan L pasal 197 ayat (1) , yang serta merta membuat keputusan MA terhadap Anand Krishna menjadi batal demi hukum. (Untuk isi dari pasal 197 silahkan lihat tulisan Lusy Indrawati yang berujudul Melihat dan Memahami Pasal 197 KUHAP). Dan seharusnya Anand tidak bisa diesekusi atau ditahan oleh Jaksa dengan alasan apapun, namun kenyataannya Anand tetap di tahan secara paksa dengan melibatkan kekerasan (baca juga tulisan Lusy yang berjudul Aksi Premanisme Kejaksaan di Prasaman Anand Krishna)

Kemenkum HAM, khususnya Dirjen Lapas wajib mematuhi putusan MK tersebut

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan keputsuan pemidanaan membuat MK kemudian mengadakan uji materi terhadap Pasal 197 KUHAP tersebut, dan hasilnya adalah penegak hukum yang berwenang diminta mematuhi putusan tersebut. Terutama Kementerian Hukum dan HAM yang harus mematuhi putusan MK tertanggal 22 November 2012 yang terkait dengan Pasal 197 KUHAP .

Ketua Komisi III, Gede Pasek Suardika menjelaskan, “Apapun namanya kalau sudah putusan MK, suka tidak suka harus dijalankan, setuju tidak setuju harus dilaksanakan, karena hal tersebut adalah UU”.

Ditegaskan olehnya, sebagai aparat penegak hukum, KemenkumHAM, khususnya Dirjen Lapas wajib mematuhi putusan MK tersebut. “Terlebih KemenkumHAM adalah kementerian yang membidangi hukum, dan semua ketentuan undang-undang wajib dipatuhi”.

Putusan MK terkait Pasal 197 KUHAP Tidak Bersifat Retroaktif

Putusan MK itu tidak bersifat retroaktif, maka semua putusan pemidanaan sebelum tanggal 22 November 2012 yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf k, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat 2 putusan tersebut adalah batal demi hukum. Sehingga putusan pemidanaan tersebut tidak dapat dieksekusi dan yang sudah diesekusi wajib dibebaskan demi hukum.

Hakim MK Akil Mochtar yang merupakan Juru bicara MK menegaskan, “Pihak Kemenkumham khususnya Dirjen Pas segera membebaskan para terpidana yang putusan pemidanaanya tidak memenuhi syarat formal pemidanaan sesuai Pasal 197 KUHAP dan diputus sebelum MK mengetok palu pada tanggal 22 November 2012 itu. Para penegak hukum harus konsisten dengan putusan tersebut, keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu adalah bentuk penegakan hak asasi orang yang tadinya di berikan putusan itu mengalami perampasan hak-haknya, walaupun setelah itu tidak lagi”

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Mereka Meninggalkan Ego demi Kesehatan …

Mohamad Nurfahmi Bu... | | 31 October 2014 | 00:51

Rokok Elektronik, Solusi Stop Merokok yang …

Gaganawati | | 31 October 2014 | 01:19

Profit Samsung Anjlok 73,9%, Apple Naik …

Didik Djunaedi | | 31 October 2014 | 07:17

Ihwal Pornografi dan Debat Kusir Sesudahnya …

Sugiyanto Hadi | | 31 October 2014 | 02:17

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39


TRENDING ARTICLES

Kabinet Kerja Jokowi-JK, Menepis Isu …

Tasch Taufan | 9 jam lalu

Saat Tukang Sate Satukan Para Pendusta …

Ardi Winata Tobing | 11 jam lalu

Jokowi-JK Tolak Wacana Pimpinan DPR …

Erwin Alwazir | 11 jam lalu

Pengampunan Berisiko (Kasus Gambar Porno …

Julianto Simanjunta... | 13 jam lalu

Mantan Pembantu Mendadak PD, Berkat Sudah …

Seneng | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | 8 jam lalu

Ketika Lakon Itu Kembali Dimainkan …

Sarie | 8 jam lalu

Negeri Suka Tandingan …

Didi Eko Ristanto | 9 jam lalu

Hasil Evaluasi Timnas U-19: SKILL, Salah …

Achmad Suwefi | 9 jam lalu

Kabinet Jokowi Tak Disukai Australia, Bagus! …

Aqila Muhammad | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: