Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Sutomo Paguci

Pewarta warga mukim di Padang | Advokat | Nonpartisan | Menulis sebagai rekreasi

Problem Hukum Penyerobotan Tanah

HL | 13 February 2013 | 09:55 Dibaca: 4529   Komentar: 4   3

13607436241535131670

Ilustrasi/Admin (Shutterstock)

SALAH DUA penyebab mengapa konflik pertanahan menjadi laten di seantero Nusantara adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan lahan. Selain lemah, prosedur beracara di level penyelidikan dan penyidikan juga sangat merepotkan. Karenanya jangan heran jika penyerobotan tanah milik warga atau tanah ulayat oleh korporasi makin merajalela dan akhirnya menimbulkan konflik horizontal yang mematikan.

Lemahnya hukum tindak pidana penyerobotan lahan setidaknya terlihat dalam dua hal. Pertama, logika hukum dari pasal-pasalnya tidak konsisten satu sama lain dan, kedua, ancaman pasal dari tindak pidana bersangkutan sangat rendah dan nyaris tak masuk akal. Jadi jangan heran jika masyarakat malas membawa kasus demikian ke proses hukum.

Bayangkan saja. Jika seseorang menyerobot atau menguasai atau mengganggu tanah milik si A, tanpa izin, misalnya, maka si pelaku hanya diancam pidana 3 (tiga) bulan saja maksimal dan/atau denda paling banyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.

Dalam hal tanah yang diserobot belum bersertifikat, lalu tanah yang diserobot tersebut disewakan oleh si penyerobot, atau dibebaninya hak tanggungan, atau dijual, atau ditukarkan, maka ancaman pasalnya lebih berat. Tindak pidana kategori ini diancam 4 (empat) tahun penjara, sebagaimana ditentukan Pasal 385 KUHP.

Dengan logika pasal demikian maka seseorang yang berniat jahat atau beritikad tidak baik akan enak saja menyerobot tanah orang karena toh ancaman pasalnya cuma tiga bulan. Nah, bagaimana jika penyerobotan lahan ini dilakukan sistematis oleh investor besar berbadan hukum, maka, makin sulit lagi pertanggungjawaban hukumnya.

Kalaupun penyerobotan lahan demikian dilaporkan ke kepolisian maka akan sangat merepotkan. Ilustrasinya begini. Penyerobotan lahan akan terkait dengan batas-batas tertentu yang pasti ukurannya. Untuk memastikan batas-batas demikian diperlukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam praktik, untuk meminta pengukuran ini ada pula prosedur dan biaya-biayanya di BPN, meliputi biaya administrasi dan biaya penggantian ongkos transpor dari juru ukur. Proses di BPN ini sudah tentu memakan waktu.

Belum lagi proses pengukuran di lapangan yang rawan konflik. Karena itu, biasanya, akan diminta pengamanan dari pihak aparat kepolisian. Bayangkan, betapa merepotkan pengurusannya, sedangkan ancaman pasalnya cuma tiga bulan.

Dalam realita praktik hukum di lapangan tindak pidana penyerobotan lahan demikian tergolong sebagai tindak pidana ringan (tipiring). Berhadapan dengan tipiring demikian para penyidik biasanya enggan dan tidak semangat memprosesnya.

Hal ini tak terlepas bahwa yang akan menghadapkan perkara tipiring demikian ke persidangan adalah penyidik sendiri selaku kuasa penuntut umum, tanpa melalui perantara jaksa penuntut umum. Prosedurnya, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa berserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Barulah kemudian perkaranya diperiksa oleh hakim tunggal.

Dalam situasi persidangan tipiring demikian penyidik acap enggan berjibaku karena tak biasa beracara di persidangan selayaknya jaksa penuntut umum atau pengacara.

Tidak heran jika penyidik kerap meminta “permakluman” dari para pelapor perkara tipiring demikian. Sebagai catatan kaki, permakluman di sini sengaja dalam tanda petik, karena bermakna macam-macam. Jangan heran jika penyidik minta uang transpor untuk itu, karena dirinya merasa mewakili kepentingan dan pengurusan hak-hak (baca: uang) pelapor, jadi “wajar” meminta imbalan.

Kelemahan hukum dari pidana penyerobotan lahan/tanah ini perlu mendapat perhatian serius dari lembaga pembentuk hukum di DPR RI. Sudah saatnya ketentuan pidana demikian direvisi, dijadikan pidana biasa yang lebih berat, bukan tipiring seperti saat ini. Kapan perlu disertai sanksi pidana penjara dan denda sekaligus (kumulatif) dengan jumlah yang signifikan, apalagi jika pelakunya adalah korporasi.

(SP)

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Unimog Promosi Gratis …

Agus Japloens | | 22 August 2014 | 01:11

“Ahok” Sumbangan Prabowo Paling …

Pakfigo Saja | | 22 August 2014 | 11:31

Sharing Profesi Berbagi Inspirasi ke Siswa …

Wardah Fajri | | 21 August 2014 | 20:12

Hati-hati Minum Jamu Pemberian Paranormal …

Mas Ukik | | 21 August 2014 | 20:15

Mau Ikutan Diskusi Bareng Anggota DPR Komisi …

Redaksi Kompas.com | | 21 August 2014 | 13:59


TRENDING ARTICLES

Saat Mahkamah Konstitusi Minus Apresiasi …

Zulfikar Akbar | 5 jam lalu

Kuasa Hukum Salah Berlogika, MK Tolak …

Sono Rumekso | 5 jam lalu

Drama Pilpres Telah Usai, Keputusan MK Harus …

Mawalu | 5 jam lalu

Open Letter to Mr Joko Widodo …

Widiyabuana Slay | 7 jam lalu

Pernyataan Politik Bermata Banyak …

Hendra Budiman | 12 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: