Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Sutomo Paguci

Pewarta warga mukim di Padang | Advokat | Nonpartisan | Menulis sebagai rekreasi

Problem Hukum Penyerobotan Tanah

HL | 13 February 2013 | 09:55 Dibaca: 4593   Komentar: 4   3

13607436241535131670

Ilustrasi/Admin (Shutterstock)

SALAH DUA penyebab mengapa konflik pertanahan menjadi laten di seantero Nusantara adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan lahan. Selain lemah, prosedur beracara di level penyelidikan dan penyidikan juga sangat merepotkan. Karenanya jangan heran jika penyerobotan tanah milik warga atau tanah ulayat oleh korporasi makin merajalela dan akhirnya menimbulkan konflik horizontal yang mematikan.

Lemahnya hukum tindak pidana penyerobotan lahan setidaknya terlihat dalam dua hal. Pertama, logika hukum dari pasal-pasalnya tidak konsisten satu sama lain dan, kedua, ancaman pasal dari tindak pidana bersangkutan sangat rendah dan nyaris tak masuk akal. Jadi jangan heran jika masyarakat malas membawa kasus demikian ke proses hukum.

Bayangkan saja. Jika seseorang menyerobot atau menguasai atau mengganggu tanah milik si A, tanpa izin, misalnya, maka si pelaku hanya diancam pidana 3 (tiga) bulan saja maksimal dan/atau denda paling banyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.

Dalam hal tanah yang diserobot belum bersertifikat, lalu tanah yang diserobot tersebut disewakan oleh si penyerobot, atau dibebaninya hak tanggungan, atau dijual, atau ditukarkan, maka ancaman pasalnya lebih berat. Tindak pidana kategori ini diancam 4 (empat) tahun penjara, sebagaimana ditentukan Pasal 385 KUHP.

Dengan logika pasal demikian maka seseorang yang berniat jahat atau beritikad tidak baik akan enak saja menyerobot tanah orang karena toh ancaman pasalnya cuma tiga bulan. Nah, bagaimana jika penyerobotan lahan ini dilakukan sistematis oleh investor besar berbadan hukum, maka, makin sulit lagi pertanggungjawaban hukumnya.

Kalaupun penyerobotan lahan demikian dilaporkan ke kepolisian maka akan sangat merepotkan. Ilustrasinya begini. Penyerobotan lahan akan terkait dengan batas-batas tertentu yang pasti ukurannya. Untuk memastikan batas-batas demikian diperlukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam praktik, untuk meminta pengukuran ini ada pula prosedur dan biaya-biayanya di BPN, meliputi biaya administrasi dan biaya penggantian ongkos transpor dari juru ukur. Proses di BPN ini sudah tentu memakan waktu.

Belum lagi proses pengukuran di lapangan yang rawan konflik. Karena itu, biasanya, akan diminta pengamanan dari pihak aparat kepolisian. Bayangkan, betapa merepotkan pengurusannya, sedangkan ancaman pasalnya cuma tiga bulan.

Dalam realita praktik hukum di lapangan tindak pidana penyerobotan lahan demikian tergolong sebagai tindak pidana ringan (tipiring). Berhadapan dengan tipiring demikian para penyidik biasanya enggan dan tidak semangat memprosesnya.

Hal ini tak terlepas bahwa yang akan menghadapkan perkara tipiring demikian ke persidangan adalah penyidik sendiri selaku kuasa penuntut umum, tanpa melalui perantara jaksa penuntut umum. Prosedurnya, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa berserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Barulah kemudian perkaranya diperiksa oleh hakim tunggal.

Dalam situasi persidangan tipiring demikian penyidik acap enggan berjibaku karena tak biasa beracara di persidangan selayaknya jaksa penuntut umum atau pengacara.

Tidak heran jika penyidik kerap meminta “permakluman” dari para pelapor perkara tipiring demikian. Sebagai catatan kaki, permakluman di sini sengaja dalam tanda petik, karena bermakna macam-macam. Jangan heran jika penyidik minta uang transpor untuk itu, karena dirinya merasa mewakili kepentingan dan pengurusan hak-hak (baca: uang) pelapor, jadi “wajar” meminta imbalan.

Kelemahan hukum dari pidana penyerobotan lahan/tanah ini perlu mendapat perhatian serius dari lembaga pembentuk hukum di DPR RI. Sudah saatnya ketentuan pidana demikian direvisi, dijadikan pidana biasa yang lebih berat, bukan tipiring seperti saat ini. Kapan perlu disertai sanksi pidana penjara dan denda sekaligus (kumulatif) dengan jumlah yang signifikan, apalagi jika pelakunya adalah korporasi.

(SP)

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kompasiana Nangkring bareng Pertamina …

Santo Rachmawan | | 01 September 2014 | 13:07

Inilah Buah Cinta yang Sebenarnya …

Anugerah Oetsman | | 01 September 2014 | 17:08

Catatan Pendahuluan atas Film The Look of …

Severus Trianto | | 01 September 2014 | 16:38

Mengulik Jembatan Cinta Pulau Tidung …

Dhanang Dhave | | 01 September 2014 | 16:15

Ikuti Blog Competition Sun Life dan Raih …

Kompasiana | | 30 August 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Dilarang Parkir Kecuali Petugas …

Teberatu | 7 jam lalu

Ini Kata Rieke Dyah Pitaloka …

Uci Junaedi | 7 jam lalu

Ahok Dukung, Pasti Menang …

Pakfigo Saja | 10 jam lalu

BBM Bersubsidi, Menyakiti Rakyat, Jujurkah …

Yunas Windra | 11 jam lalu

Rekayasa Acara Televisi, Demi Apa? …

Agung Han | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Pemenang Putri Indonesia di Belanda Bangga …

Bari Muchtar | 8 jam lalu

Penanggulangan Permasalahan Papua Lewat …

Evha Uaga | 8 jam lalu

Antara Aku, Kamu, dan High Heels …

Joshua Krisnawan | 8 jam lalu

Rakyat Dukung Pemerintah Baru Ambil Jalan …

Abdul Muis Syam | 8 jam lalu

Masa Orientasi, Masa Di-bully; Inikah Wajah …

Utari Eka Bhandiani | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: