Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Kabasaran

Andai dunia terlalu sempit, hati terlalu luas untuk ditempati sendiri , ada banyak ruang yang selengkapnya

SPT SBY & Kejujuran Seorang Pemimpin

OPINI | 03 February 2013 | 16:59 Dibaca: 1646   Komentar: 0   0

1359886946725590337

Ada dua berita heboh yang menyangkut dua presiden yang bergulir beberapa hari belakangan ini yaitu berita tentang bocornya SPT Presiden SBY dan berita tentang skandal import sapi terkait dengan Presiden PKS LHI.

Dari kedua berita tersebut ternyata bocornya SPT SBY & keluarga ke media sebagaimana dimuat The Jakarta Post beberapa hari yang lalu gaungnya kalah dahsyat dibandingkan kasus import sapi yang melanda presiden PKS LHI.

Pada hal menggulirkan dan mendiskusikan kasus bocornya SPT SBY di ranah publik tak kalah penting dan bermanfaat bagi indonesia yang lebih baik.

Kenapa ?.

Bukan karena itu menyangkut SBY & Keluarganya tetapi lebih kepada seberapa tinggi tingkat kepatuhan pemimpin dalam membayar pajak.

Pemimpin disini bukan saja SBY tetapi ada banyak pemimpin / penyelenggara negara; kepala badan dan lembaga, para mentri,para kepala daerah, anggota DPR/D,Pimpinan KPK dan lain-lain.  Apapun dan dimanapun posisi mereka yang jelas para pemimpin / penyelenggara negara tersebut memperoleh penghasilan dan fasilitas hidup dari negara.

Sumber utama penghasilan negara adalah pajak yg dipungut dari masyarakat dengan sistem self assesment ( tentukan sendiri ).

Sehingga meski pajak itu hukumnya wajib tapi dalam sistem pengenaannya negara memberikan kepercayaan penuh pada masyarakat untuk menghitungnya.

Hasil perhitungan pajak dilaporkan masyarakat dalam formulir yang namanya SPT ( surat pemberitahuan tahunan).

Disinilah letak strategisnya SPT untuk menilai tingkat kejujuran dan keamanahan seorang pejabat publik apakah dia telah berlaku benar dan transparan dalam menghitung pajaknya.

Jika hitung-hitungannya tidak benar atau bahkan tidak pernah menyampaikan SPT maka layakkah orang tersebut menjadi pejabat publik / penyelenggara negara ?.

Jawabnya tentu saja tidak layak & tidak bermoral karena dia digaji dari uang pajak yang diambil dari masyarakat sementara dia sendiri tidak patuh membayar pajak.

Masalahnya sekarang apakah SPT yg disampaikan seorang pejabaat publik / penyelenggara negara bisakah dibuka otoritas pajak ke publik ?.

Berdasarkan UU KUP ( Ketentuan Umum Perpajakan ), SPT seseorang / siapapun wajib dirahasiakan & membukanya kepublik adalah pidana.

Kalau kita semua bersepakat untuk menuju Indonesia yang lebih baik maka seharusnya untuk pejabat publik ketentuan tentang rahasia SPT ini tak berlaku sama halnya seperti LHKPN yg publik bisa mengaksesnya.

Dengan keterbukaan tersebut maka sangat mungkin bagi rakyat untuk menilai tingkat kejujuran seorang pemimpin / calon pemimpin dan secara tidak langsung juga akan mendorong seorang calon pejabat publik / penyelenggara negara untuk berlaku jujur.

Kembali ke SPT SBY & keluarga yg bocor apakah telah dilaporkan dng benar ?. Jawabnya ada di otoritas pajak.

Kita hanya bisa melihat Jika dibanding dengan harta-harta yang dilaporkan di LHKPN sepertinya ada hal-hal yang perlu diklasifikasi.

Jika semua orang sama dimata hukum tentu tak ada alasan bagi otoritas pajak untuk tidak mengusutnya.

Selamat berjuang menuju Indonesia yang lebih baik .

13598872721461778366

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Hati-Hati Meletakkan Foto Rahasia di …

Pical Gadi | | 02 September 2014 | 15:36

Yohanes Surya Intan yang Terabaikan …

Alobatnic | | 02 September 2014 | 10:24

Plus Minus kalau Birokrat yang Jadi …

Shendy Adam | | 02 September 2014 | 10:03

Mereka Sedang Latihan Perang …

Arimbi Bimoseno | | 02 September 2014 | 10:15

Inilah Pemenang Lomba Kompetisi Blog ACC! …

Kompasiana | | 01 September 2014 | 12:25


TRENDING ARTICLES

Mungkinkah Jokowi Bisa Seperti PM India …

Jimmy Haryanto | 5 jam lalu

Bebek Betutu Ubud Pak Mangku …

Febi Liana | 7 jam lalu

Presiden SBY dan Koalisi Merah Putih …

Uci Junaedi | 9 jam lalu

Ahok, Mr. Governor si “Pembelah …

Daniel H.t. | 10 jam lalu

Gunung Padang, Indonesia Kuno yang …

Aqila Muhammad | 11 jam lalu


HIGHLIGHT

Mengenal dan Mengenang IH Doko, Pahlawan …

Blasius Mengkaka | 8 jam lalu

Kenormalan yang Abnormal …

Sofiatri Tito Hiday... | 8 jam lalu

Aku Akan Pulang …

Dias | 8 jam lalu

Terpenuhikah Hak Kami, Hak Anak Indonesia? …

Syifa Aslamiyah | 8 jam lalu

UUD 1945 Tak Sama dengan Jakarta …

Adinda Agustaulima ... | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: