Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Daniel H.t.

Bukan siapa-siapa, yang hanya menyalurkan aspirasinya. Berasal dari Fakfak, Papua Barat. Twitter @danielht2009

Jadi, Siapa Lagi yang Akan Menyusul LHI?

OPINI | 03 February 2013 | 17:57 Dibaca: 775   Komentar: 0   4

1359888654219293329

Luthfi Hasan Isaac ketika ditahan KPK (sumber: Antaranews.com)

Terkait penahan Presiden PKS Luthfie Hasan Isaac (LHI) oleh KPK, karena diduga terlibat kasus suap impor daging sapi, Menteri Pertanian Suswono, yang juga kader PKS mengatakan bahwa memang pernah terjadi ada oknum dari parpol tertentu yang mencoba mengintervensinya untuk bisa melebihkan kuota impor daging sapi. Namun, menurut Siswono, dengan tegas dia langsung menolaknya. Sebab penentuan kuota selalu ditentukan dalam rapat bersama kementerian terkait.

“Biasa, kan orang misalnya minta tolong. Ada orang partai misalnya. ‘Oh, ini enggak bisa (intervensi), kan,’ begitu, saya jawabnya. Ini sudah lintas kementerian,” ujar Suswono, Kamis, 31/01/2013 (Kompas.com).

Tetapi, Siswono tidak mau menjelaskan dari parpol mana saja yang pernah mendekatinya.

Penjelasan Siswono ini sebenarnya tidak nyambung dengan yang menjadi inti persoalan sampai munculnya dugaan penyuapan dalam impor daging sapi impor itu.

Inti persoalannya di sini adalah bukan masalah dugaan konspirasi untuk menambah kuota daging sapi impor, tetapi adalah dugaan konspirasi dalam menentukan alokasi kuota impor tersebut kepada pengusaha-pengusaha importir daging sapi itu.

Dalam menentukan alokasi kuota tersebutlah timbul dugaan praktek konspirasi antara beberapa petinggi PKS dengan pihak-pihak tertentu yang dekat dengan mereka, yang notabene bukan importir. Melainkan hanyalah makelar-makelar kuota. Makelar-makelar inilah yang diduga berkongkalikong dengan petinggi-petinggi PKS untuk mendapat jatah izin impor daging sapi itu. Setelah mendapat jatah izin impor tersebut, mereka menjualnya kepada importir yang sebenarnya. Tanpa melalui proses konspirasi ini, jangan harap seorang pengusaha importir mendapat jatah yang sesuai dengan harapannya, atau bahkan tidak dapat sama sekali.

Beberapa petinggi PKS yang diduga terlibat perkongkalikong ini memanfaatkan pengaruhnya yang kuat di Kementerian Pertanian, karena di Kementerian inilah penentuan alokasi jatah kuota itu ditentukan. Sedangkan yang menjadi menteri di Kementerian ini adalah Suswono, seorang kader PKS, yang diketahui akrab dengan LHI. Bawahan-bawahan dari sang Menteri, termasuk Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian yang menandatangani dokumen-dokumen impor terkait, tidak berani melawan pengaruh PKS di Kementeriannya itu.

Suswono tidak menjelaskan hal yang menjadi substansi sumber masalah itu. Malah menjelaskan hal yang sebenarnya tidak dipersoalkan.

Untuk menentukan kuota impor daging sapi itu memang dibicarakan secara lintas kementerian, tetapi semuanya berdasarkan data dan analisis dari Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk menentukan alokasi kuota yang sudah ditetapkan sepenuhnya ada di Kementerian Pertanian. Di sinilah asal-muasal kongkalikong penentuan jatah alokasi kuota tersebut.

*

Seiring dengan adanya informasi tentang keakraban hubungan antara dirinya dengan LHI, Suswono mengatakan bahwa memang dia sering berkomunikasi dengan LHI. Tetapi, hanya sekadar sebagai sesama kader PKS. Sekali pun, katanya, mereka berdua tidak pernah membahas soal (kuota) impor daging sapi.

Sedangkan sumber Tempo di KPK mengatakan bahwa justru ditahannya LHI berawal dari penyadapan percakapan telepon antara Suswono dengan LHI. Di dalam percakapan tersebut Suswono mengatakan kepada LHI bahwa akan ada yang mengantar “uang tanda terima kasih” dari PT Indoguna Utama.

Menurut KPK, uang yang disita dari Ahmad sebesar total Rp 1 miliar itu diduga kuat sebagai uang suap dari Indoguna Utama yang akan diserahkan kepada LHI. Uang Rp 1 miliar itu merupakan uang muka dari jumlah total seluruhnya sebesar Rp 40 miliar.

PT Indoguna Utama adalah salah satu importir daging sapi yang selalu mendapat jatah kuota yang terbesar. Pengurus perusahaan ini diberitakan Tempo, sudah lama kenal dekat dengan beberapa petinggi PKS yang lebih berkuasa daripada jajaran level berapapun di Kementerian Pertanian di bawah sang Menteri. Bahkan Dirjen Peternakan pun tak berdaya di bawah “pengarahan” mereka.

Pernyataan Mentan Soeswono, yang dikutp di awal tulisan ini, memberi kesan seolah-olah dia adalah Menteri yang tegas, dan lurus. Di Kementeriannya bebas dari praktek KKN. Apabila benar demikian, tentu saja jika ada yang tidak beres di Kementeriannya pasti akan segera diberesi. Apabila ada pihak tertentu, siapa pun termasuk oknum-oknum petinggi PKS yang mencoba intervensi di Kementeriannya, pasti akan dilarang dan tidak diladeni. Pasti pula dia akan melarang anak buahnya untuk melayani mereka. Kenyataannya?

Justru Prabowo Respatiyo Caturroso, Dirjen Peternakan yang lama, dicopot dari jabatannya oleh Suswono, hanya 6 bulan setelah dia mengungkapkan praktek-praktek kotor petinggi-petinggi PKS dalam menentukan alokasi kuota impor daging sapi di Majalah Tempo edisi 06-12 Juni 2011.

Di Tempo edisi itulah, Prabowo mengungkapkan tekanan-tekanan yang diterimanya dari berbagai arah, yang datang dari beberapa petinggi PKS tertentu. Terutama yang diduga paling kuat melakukan intervensi tersebut adalah Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syura PKS) dan Suripto (anggota Majelis Syura PKS), dua tokoh paling berpengaruh di PKS. Merekalah yang diduga cawe-cawe atas jatah importir daging sapi itu. Mereka yang mendesak dan mengatur agar importir tertentu, konco-konco mereka, diberi jatah impor daging sapi dengan jumlah yang luar biasa besarnya. Menggunakan kekuatan dua tokoh itu secara langsung, atau lewat perantaraan anggota keluarga atau kerabatnya, para makelar sibuk mengutip komisinya.

Melalui pengakuan Prabowo, yang dilaporkan Tempo itulah publik menjadi tahu adanya praktek-praktek kotor, makelarisme, dan lain-lain,  dalam pengalokasian kuota impor daging sapi. Bahkan akibat dari praktek-praktek kotor tersebut sempat membuat terjadinya kelangkaan daging sapi yang parah, dan melambung harga daging sapi ke tingkat yang mencekik leher rakyat kebanyakan.

Prabowo yang baru dilantik pada 1 November 2010 sebagai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicopot dari jabatannya pada 5 Desember 2011 oleh Suswono. Dia digantikan oleh Syukur Iwantoro, yang sebelumnya adalah Staf Ahli Mentan di Bidang Investasi Pertanian.

Alasan resmi Suswono mencopot Prabowo dari jabatannya itu adalah demi penyegaran di jajaran pejabat Eselon I. Padahal masa jabatan Prabowo baru 1 tahun. Maka dugaan yang lebih masuk akal adalah pencopotan tersebut ada kaitannya dengan “nyanyian” Prabowo di Majalah Tempo itu.

Mungkin saat ini Prabowo memanjat puji syukur kepada Yang Maha Kuasa atas pilihannya ketika untuk tidak mengikuti arus pengaruh kuat dan intervensi para petinggi PKS yang mengakibatkan dia dicopot dari jabatannya itu. Entah Dirjen yang sekarang, Syukur Iwantoro, apakah dia juga akan memanjat puji syukur yang sama? Mengingat kantornya sekarang sudah disegel KPK, dan ada dokumen-dokumen yang disita dari sana.

Majalah Tempo edisi 14-20 Maret 2011: “Impor Renyah Daging Berjanggut” telah mengungkapkan praktek jual-beli jatah impor daging sapi yang dilakukan oleh beberapa petinggi PKS yang memanfaatkan pengaruhnya yang kuat di Kementerian Pertanian.

Sedangkan Tempo edisi 06-12 Juni 2011: ”Sekali Lagi, ‘Daging Berjanggut’ “ mengfokuskan laporan utamanya kepada bagaimana beberapa petinggi PKS itu melakukan intervensi dan menekan Dirjen Peternakan Prabowo Respatiyo Caturroso, agar mengikuti kehendak mereka dalam menentukan pengalokasian jatah perusahaan-perusahaan impor tertentu.

Pengalokasian tersebut disalurkan melalui jual-beli izin impor daging sapi. Dengan kata lain melalui orang-orang yang sebenarnya bukan pengusaha importir sapi. Namun hanya melalui merekalah pengusaha-pengusaha importir itu bisa mendapat jatah surat izin impor. Tentu saja itu semua tidak gratis.

Di semester pertama alokasi kuota impor sapi pada Juni 2011 itu, misalnya, Prabowo terpaksa menandatangani surat izin impor 30 ribu ton daging sapi buat seseorang yang bernama Sengman, dan jatah 26 ribu ton buat seseorang yang bernama Basuki. Totalnya, keduanya mendapat jatah 56 ribu ton. Kuota mereka ini tergolong luar biasa besarnya  lantaran jatah impor semester kedua 2011 hanya 81 ribu ton (Tempo, 06-12 Juni 2011).

Ternyata, surat izin impor daging sapi kepada Sengman dijual kepada Grup Indoguna: PT Indoguna Utama, CV Cahaya Karya Indah, dan CV Surya Cemerlang Abadi. Sedangkan jatah untuk Basuki dan adiknya, Yongki Hariman, membawa surat izin untuk 18 perusahaan.

Tentu saja informasi yang didapat Tempo itu dibantah para pihak. Sengman, yang tidak punya latar belakang dan sama seklai bukan pengusaha importir daging, membantah soal jatah tersebut. Dia mengaku baru mulai mencoba usaha impor daging sapi.

Sedangkan pejabat dari Indoguna, Effendi, mengatakan tidak mengenal Sengman. “Kami lurus-lurus saja,” ujarnya. Kuota yang diajukan Indoguna, katanya sesuai dengan prosedur karena cocok dengan kapasitas gudang.

Tanggal 30 Januari 2013, Effendi ini adalah salah satu dari para tersangka suap impor daging sapi, yang ditangkap KPK, diikuti dengan penahanan terhadap LHI itu.

Prabowo yang mengaku tidak tahan lagi menghadapi intervensi dan tekanan-tekanan bertubi-tubi dari para petinggi PKS di Kementerian Pertanian itu akhirnya mengungkap semua perasaannya itu di Tempo edisi tersebut.

Dia mengaku kepada Tempo, kegelisahannya itu sudah membuncah ke titik didih. Dia mengaku tak tahan dijepit dari segala arah dan ditekan para patron di kantornya untuk membikin keputusan yang bertentangan dengan nuraninya. “Mereka lebih mementingkan kepentingan diri mereka sendiri ketimbang negara,” kata prabowo.

Prabowo sudah berencana untuk mundur dari jabatannya itu. Tetapi, sebelum melaksanakan niatnya itu, dia terlebih dahulu dicopot dari jabatannya itu oleh Mentan Suswono. Diduga kuat dikarenakan laporan utama Tempo yang menulis tentang pengalamannya menghadapi intervensi dari beberapa petinggi PKS tersebut.

13598890161719875488

TEMPO edisi 14 - 20 Maret 2011

135988887547549974

TEMPO edisi 06 - 12 Juni 2011

Jadi, sebenarnya, dua tahun yang lalu, Majalah Tempo sudah membongkar praktek kotor dalam alokasi kuota impor daging sapi yang melibatkan petinggi PKS tersebut di dua edisi majalahnya itu. Tetapi, kenapa saat itu sampai dengan sekarang tidak ada sedikitpun niat Mentan Suswono untuk menindaklanjuti laporan Tempo tersebut?

Suswono sama sekali tidak mengusik para petinggi PKS yang disebut-sebut di Tempo itu, tetapi malah menindak Dirjen PrabowoRespatiyo Caturroso, dengan mencopot dari jabatannya.

Lebih dari setahun kemudian, laporan majalah Tempo itu terbukti benar. Bahwa memang ada permainan kotor petinggi PKS dalam menentukan alokasi kuota impor daging sapi itu. Hanya saja di dua edisi Majalah Tempo tidak menyinggung nama Luthfi Hasan Isaac. Lalu, bagaimana dengan nama-nama yang disebut Tempo itu, seperti Hilmi Aminuddin dan Suripto?

Bagaimana pun timbul pertanyaan; semua kejadian yang pernah diungkap Tempo, dan apa yang baru saja terjadi sekarang terkait dengan penangkapan Ahmad Fathanah, Juard Effendy, Arya Abdi Effendy, dan Luthfi Hasan Isaac, karena diduga kuat terlibat dalam praktek suap-menyuap terkait dengan impor daging sapi itu di Kementerian Pertanian itu, apakah masuk akal, tanpa sepengetahuan Mentan Suswono sama sekali?

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa KPK tidak akan berhenti sampai di LHI saja, tetapi akan terus mengembangkan kasus ini, untuk mencari siapa saja lagi yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara hukum. Johan Budi juga bilang, jangan melihat kasus ini hanya sebatas tertangkapnya LHI dkk, tetapi ada rentetan peristiwa sebelumnya yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Pendiri PKS yang tersingkirkan, Yusuf Supendi mengatakan, KPK harus segera menangkap Hilmi Aminuddin dan Anis Matta. Hilmi, karena terkait kasus LHI, sedangkan Anis, yang baru saja terpilih mengganti LHI sebagai Presiden PKS yang baru, pernah dilaporkan Yusuf karena dugaan kasus penggelapan (detik.com, 03/02/2013).

Jadi, siapakah mereka yang akan menyusul LHI? ***

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kompetisi Tiga Ruang di Pantai-Pantai Bantul …

Ratih Purnamasari | | 18 September 2014 | 13:25

Angkot Plat Kuning dan Plat Hitam Mobil …

Akbarmuhibar | | 18 September 2014 | 19:26

Koperasi Modal PNPM Bangkrut, Salah Siapa? …

Muhammad | | 18 September 2014 | 16:09

Tips Hemat Cermat selama Tinggal di Makkah …

Sayeed Kalba Kaif | | 18 September 2014 | 16:10

Nangkring dan Test Ride Bareng Yamaha R25, …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 06:48


TRENDING ARTICLES

Jokowi Seorang “Koki” Handal …

Sjahrir Hannanu | 11 jam lalu

Indra Sjafri Masih Main-main dengan …

Mafruhin | 12 jam lalu

TKI “Pejantan” itu Jadi Korban Nafsu …

Adjat R. Sudradjat | 15 jam lalu

Penumpang Mengusir Petinggi PPP Dari Pesawat …

Jonatan Sara | 16 jam lalu

Modus Baru Curanmor. Waspadalah! …

Andi Firmansyah | 17 jam lalu


HIGHLIGHT

Ditemukan: Pusat Tidur Dalam …

Andreas Prasadja | 11 jam lalu

Museum Louvre untuk First-Timers …

Putri Ariza | 11 jam lalu

Cinta dalam Botol …

Gunawan Wibisono | 11 jam lalu

Wisata Bahari dengan Hotel Terapung …

Akhmad Sujadi | 11 jam lalu

Jurus Jitu Agar Tidak Terjadi Migrasi dari …

Thamrin Dahlan | 11 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: