Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Ibnu Dawam Aziz

pensiunsn PNS hanya ingin selalu dapat berbuat yang dipandang ada manfaatnya , untuk diri,keluarga dan selengkapnya

Penetapan Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka, membuka tabir kekonyolan Aparat HUKUM di Indonesia?

OPINI | 02 February 2013 | 22:52 Dibaca: 4153   Komentar: 52   6

135982022517303066

Photo :  merdeka.com

Lepas dari kegagalan politik PKS dan prediksi keterpurukan PKS, setelah menjadi partai terbuka . Penetapan Luthfi Hasan sebagai tersangka oleh KPK merupakan masalah tersendiri yang membuka tabir kekonyolan perilaku aparat Hukum di Indonesia . Keberadaan KPK sebagai penegak hukum yang independen perlu dipertanyakan.

Diketahui, Lutfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor - jo Pasal 55 aytat 1 ke-1 KUHP. Dia disangkakan menerima suap Rp 1 miliar terkait pengurusan daging sapi impor PT Indoguna Utama (PT IU).

Pasal yang dikenakan.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

  1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Fakta yang ada :

1. Luthfi Hasan Ishaq adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera.

2. Luthfi Hasan Ishaq adalah anggota Komisi III

3. Penetapan kuota impor daging ada pada lintas Kementrian ( Perdagangan, Pertanian, Perindustrian ) bersama kelompok asosiasi.

4. Ahmad Fathonah adalah orang dekat Litufi Hasan Ishaq.

5. Disangka penyuap adalah PT. Indoguna Utama.

Analisa sederhana :

Untuk kasus penyuapan harus ada :

Sipenyuap : ada PT Indoguna Utama

Bukti suap :

Bukti tangkap satu milyar yang dibawa Akhmad Fathonah.

Tujuan menyuap untuk apa : Mendapat tambahan kuota Impor daging

Yang disuap : Pejabat yang berkewenangan mengeluarkan kuota impor.

Luthfi Hasan Ishaq, baik sebagai Presiden Partai maupun sebagai anggota komisi III tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan yang berkaitan dengan kuota impor daging sapi.

KPK menambahkan Pasal 55 aytat 1 ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak kejahatan. Apa bila pasal ini dijadikan dasar, KPK harus dapat menunjukkan peran keterlibatan Lutfi Hasan Ishaq sebagai apa? Apa bila dianggap mempengaruhi pejabat yang berwenang mengeluarkan Kuota impor, KPK harus menetapkan dulu Pejabat siapa yang dapat dipengaruhi, sehingga mengeluarkan Kuota impor daging sapi.

Penetapan kuota impor daging, memang sangat jauh berbeda dengan mar’ab anggaran Proyek Hambalang. Akan tetapi memiliki kesamaan bahwa dua tindak pidana itu dilakukan secara bersama-sama , mesti ada pelaku utama dan ada yang ikut serta membantu. Tiap-tiap peran msing-masing harus jelas sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Apa bila KPK mempunyai dua alat bukti :

1. Uang satu milyar yang kena tangkap tangan.

2. Ada hubungan antara Akhmad Fathonah dengan Luthfi Hasan Ishak.

3. Bahkan apa bila KPK mempunyai bukti adanya transfer dari Akhmad Fathonah , maupun PT Indoguna utama sekalipun, ke rekening Luthfi Hasan Ishaq belum cukup membuktikan adanya keterlibatan Luthfi Hasan Ishaq dalam kuoto impor daging sapi.

Karena KPK harus membuktikan dulu bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan kuota impor yang menyimpang dari UU karena pengaruh Luthfi Hasan Ishaq.

Atau ada tersangka utama penerima suap, yaitu pejabat yang mengeluarkan kuota impor daging sapi yang melakukan penyimpangan. ( selama ini belum ada yang dijadikan tersangka ) dan Luthfi Hasan Ishaq ikut menentukan , dimintai pertimbangan, memberi saran baik lewat surat maupun telepon. Dalam hal ini KPK harus menentukan dulu siapa pejabat yang berwenang menetapkan kuota yang dipengaruhi oleh Luthfi Hasan Ishaq.

Bagaimana kalau Akhmad Fathonah ( seperti biasanya calo ) mengaku kepada PT. Indoguna Utama bahwa dia sebagai orang kepercayaan Luthfi Hasan Ishaq dapat mencarikan jalan untuk penambahan kuota , sedang kenyataannya Luthfi Hasan Ishaq tidak mempunyai kewenangan sedikitpun. Maka uang yang diserahkan PT. Indoguna utama kepada Ahmad Fathonah bukan suap, tapi penipuan. Termasuk delik aduan dan lepas dari Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Melihat fakta-fakta diatas, sangat sulit dipercaya bahwa KPK bertindak dengan memegang independensi KPK sebagai penegak hukum, akan tetapi nuansa politik menjadi sangat menonjol. Kita lihat saja ada permainan politik apa di negeri ini menjelang 2014. Sayang bahwa dalam hingar bingar politik, tampak sekali kekonyolan aparat hukum di Negeri ini.

2 Februari 2013.

Tulisan terkait :

http://politik.kompasiana.com/2013/02/01/dosa-pks-telah-terjadi-pks-apa-maumu-duet-luthfi-hasan-anis-mata-membawa-pks-di-jurang-kehancuran–530425.html

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Fatimah Hutabarat, Derita di Penjara …

Leonardo | | 01 October 2014 | 12:26

Saya Ingin Pilkada Langsung, Tapi Saya Benci …

Maulana Syuhada | | 01 October 2014 | 14:50

BKKBN dan Kompasiana Nangkring Hadir di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 10:37

Ayo Menjadi Peneliti di Dunia Kompasiana …

Felix | | 01 October 2014 | 11:29

Ikuti Blog Competition “Aku dan …

Kompasiana | | 30 September 2014 | 20:15


TRENDING ARTICLES

Unik, Sapi Dilelang Secara Online …

Tjiptadinata Effend... | 9 jam lalu

Pemerintahan Jokowi-JK Terancam …

Pan Bhiandra | 11 jam lalu

Demi Demokrasi, Koalisi Jokowi Harus Dukung …

Aqila Muhammad | 11 jam lalu

Tanpa Ibra, PSG Permalukan Barca …

Mike Reyssent | 18 jam lalu

Benefit of Doubt: Perpu dari SBY …

Budiman Tanjung | 20 jam lalu


HIGHLIGHT

Janji di Atas Pasir …

Pena Biruku | 8 jam lalu

Green In Peace ~ Indonesia Adalah Pertiwi …

Benyamin Siburian | 9 jam lalu

Meningkatkan Kinerja PLN untuk Masyarakat …

Sulhan Qumarudin | 9 jam lalu

Senandung Pahit Lili …

Rahab Ganendra | 9 jam lalu

Wakil Rakyat: Dimiliki Rakyat atau Memiliki …

Josua Kristofer | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: