Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Sutomo Paguci

Pewarta warga mukim di Padang | Advokat | Nonpartisan | Menulis sebagai rekreasi

Mengeluarkan Norma Agama dari Hukum

OPINI | 12 January 2013 | 12:15 Dibaca: 423   Komentar: 30   5

Mungkinkah norma agama dalam pengertian legal formal (formalistik) dapat menekan korupsi di suatu negara/daerah? Barangkali saja iya. Namun fakta yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Negara-negara terbersih di dunia dari korupsi bukanlah negara agama melainkan negara-negara sekuler, sila lihat di sumber ini. Finlandia, Singapore, dan New Zealand adalah tiga besar negara paling bersih dari korupsi se-jagad.

Negara-negara agama (atau menjadikan Islam sebagai agama resmi) seperti Arab Saudi, Libya, dan Malaysia kalah telak. Kalau diperkecil skopnya lagi taroklah kita ambil contoh Provinsi Nangroe Anceh Darussalam (NAD) yang menerapkan syariat Islam di daerahnya. Apakah NAD bersih cling dari korupsi?

Mari kita lihat fakta. Tahun 2010 NAD tidak masuk 5 besar provinsi paling bersih dari korupsi se-Indonesia berdasarkan survei Transparency Internasional Indonesia di sini. Bahkan untuk level kota terbersih dari korupsi, Banda Aceh cuma nangkring di peringkat 33/50 kota paling korup se-Indonesia pertengahan 2012 lalu, seperti di sumber ini. Hanya kota Lhokseumawe di NAD yang berada di peringkat 10 besar, berdasarkan sumber yang sama. Pertanyaan sarkastisnya: dikemanakan syariat Islam?!

Taroklah ada yang memberi argumen bahwa syariat Islam di NAD hanya menyentuh norma hukum level Qanun (Perda). Tidak menyentuh level korupsi yang diatur dalam undang-undang. Oke. Akan tetapi tetap saja daerahnya berdasarkan syariat Islam, yang nota bene mengatur perilaku sehari-hari warganya agar sesuai dengan syariat Islam—korupsi (maling) jelas tidak sesuai dengan syariat Islam, bukan? Sekalipun tidak diatur dalam Qanun.

Di level dunia pun demikian. Ini membuktikan dengan sendirinya bahwa penerapan syariat agama secara formalistik tidak berbanding lurus dengan rendahnya kejahatan terutama korupsi di suatu negara. Korupsi merupakan kejahatan yang mesti diperangi dengan rasional dalam segala segi sistem: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga subsistem hukum ini mesti bahu-membahu berkelindan saling mendukung.

Jadi mimpi sebagian orang bahwa syariat agama sebagai solusi dari segala kebobrokan masyarakat dan negara tidak ketemu faktanya dalam realitas sehari-hari. Sama saja. Jika sudah masuk kekuasaan akan cenderung korup. Yang mampu keluar dari jerat korupsi adalah sistem hukum yang kuat seperti dicontohkan negara-negara sekuler.

Negara sekuler memang hebat!^_^

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ada “Tangan” Anjing Diborgol di Pasar …

Eddy Mesakh | | 18 December 2014 | 21:39

Konyolnya Dokumen Hoax Kementerian BUMN Ini …

Gatot Swandito | | 18 December 2014 | 09:24

Suka Duka Kerja di Pakistan …

Gaganawati | | 18 December 2014 | 23:19

Warga Hollandia Antusias Menyambut …

Veronika Nainggolan | | 18 December 2014 | 20:40

[UPDATE] Nangkring Parenting bersama Mentari …

Kompasiana | | 10 December 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Luar Biasa, Kasus Lapindo Selesai di Tangan …

Hanny Setiawan | 3 jam lalu

PSSI dan Kontradiksi Prestasi …

Binball Senior | 4 jam lalu

Mungkinkah Duet “Jokowi-Modi” …

Jimmy Haryanto | 6 jam lalu

Beli Indosat, Jual Gedung BUMN, Lalu? …

Erwin Alwazir | 10 jam lalu

Ngapain Garuda Minta Maaf ke Ahmad Dhani? …

Ifani | 12 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: