Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Sutomo Paguci

Pewarta warga mukim di Padang | Advokat | Nonpartisan | Menulis sebagai rekreasi

Mengeluarkan Norma Agama dari Hukum

OPINI | 12 January 2013 | 12:15 Dibaca: 416   Komentar: 30   5

Mungkinkah norma agama dalam pengertian legal formal (formalistik) dapat menekan korupsi di suatu negara/daerah? Barangkali saja iya. Namun fakta yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Negara-negara terbersih di dunia dari korupsi bukanlah negara agama melainkan negara-negara sekuler, sila lihat di sumber ini. Finlandia, Singapore, dan New Zealand adalah tiga besar negara paling bersih dari korupsi se-jagad.

Negara-negara agama (atau menjadikan Islam sebagai agama resmi) seperti Arab Saudi, Libya, dan Malaysia kalah telak. Kalau diperkecil skopnya lagi taroklah kita ambil contoh Provinsi Nangroe Anceh Darussalam (NAD) yang menerapkan syariat Islam di daerahnya. Apakah NAD bersih cling dari korupsi?

Mari kita lihat fakta. Tahun 2010 NAD tidak masuk 5 besar provinsi paling bersih dari korupsi se-Indonesia berdasarkan survei Transparency Internasional Indonesia di sini. Bahkan untuk level kota terbersih dari korupsi, Banda Aceh cuma nangkring di peringkat 33/50 kota paling korup se-Indonesia pertengahan 2012 lalu, seperti di sumber ini. Hanya kota Lhokseumawe di NAD yang berada di peringkat 10 besar, berdasarkan sumber yang sama. Pertanyaan sarkastisnya: dikemanakan syariat Islam?!

Taroklah ada yang memberi argumen bahwa syariat Islam di NAD hanya menyentuh norma hukum level Qanun (Perda). Tidak menyentuh level korupsi yang diatur dalam undang-undang. Oke. Akan tetapi tetap saja daerahnya berdasarkan syariat Islam, yang nota bene mengatur perilaku sehari-hari warganya agar sesuai dengan syariat Islam—korupsi (maling) jelas tidak sesuai dengan syariat Islam, bukan? Sekalipun tidak diatur dalam Qanun.

Di level dunia pun demikian. Ini membuktikan dengan sendirinya bahwa penerapan syariat agama secara formalistik tidak berbanding lurus dengan rendahnya kejahatan terutama korupsi di suatu negara. Korupsi merupakan kejahatan yang mesti diperangi dengan rasional dalam segala segi sistem: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga subsistem hukum ini mesti bahu-membahu berkelindan saling mendukung.

Jadi mimpi sebagian orang bahwa syariat agama sebagai solusi dari segala kebobrokan masyarakat dan negara tidak ketemu faktanya dalam realitas sehari-hari. Sama saja. Jika sudah masuk kekuasaan akan cenderung korup. Yang mampu keluar dari jerat korupsi adalah sistem hukum yang kuat seperti dicontohkan negara-negara sekuler.

Negara sekuler memang hebat!^_^

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

[Pileg] Pertarungan antar “Kontraktor …

Syukri Muhammad Syu... | | 23 April 2014 | 22:57

Pengalaman Jadi Pengamen Pada 1968 – 2013 …

Mas Ukik | | 23 April 2014 | 21:14

Ini yang Penting Diperjelas sebelum Menikah …

Ellen Maringka | | 23 April 2014 | 13:06

Bumiku Sayang, Bumiku Malang …

Puri Areta | | 23 April 2014 | 16:46

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Hotma Paris Hutapea dan Lydia Freyani …

Zal Adri | 18 jam lalu

Jokowi, Prabowo, dan Kurusetra Internet …

Yusran Darmawan | 20 jam lalu

Wuih.. Pedofilia Internasional Ternyata …

Ethan Hunt | 21 jam lalu

Bukan Hanya BCA yang Menggelapkan Pajak …

Pakde Kartono | 22 jam lalu

Kasus Hadi Poernomo, Siapa Penumpang …

Sutomo Paguci | 23 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: