Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Erianto

Mahasiswa Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Farhat Abbas Hina Ahok

OPINI | 10 January 2013 | 14:41 Dibaca: 3851   Komentar: 10   1

Indonesia adalah Negara hukum hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Konstitusi. Dalm negara hukum setidaknya terdapat demokrasi, hak asasi manusia, undang-undang dalam menjalankan pemerintahan, penjaminan hak-hak, pembagian kekuasaan, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan Negara hukum memerlukan kebersamaan dan toleransi yang intensive lagi komprehensive dari semua kalangan.

Tidak bisa kita pungkiri, bahwa Indonesia adalah Negara pluralist, yang di dalamnya terdapat banyak suku, agama, ras, dan budaya. Semua itu telah pun diantisipasi oleh pendahulu Bangsa kita, mereka menampung keberagaman itu dengan Bhineka Tunggal Ika; walau pun berbeda-beda namun tetap satu jua. Pondasi dan wadah yang dibangun oleh para pengukir sejarah demokrasi yang terhormat ini seharusnya selalu menjadi dasar bagi kita untuk bertindak, apalagi jika tindakan itu berhubungan langsung dengan publik.

Kasus yang menimpa Farhat Abbas vs Ahok (Wagub DKI) adalah salah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran yang berkaitan dengan ras dan etnis. Farhat adalah pihak pertama yang memulai, dia menyatakan dalam media sosial tweeter; Dasar Ahok Plat Aja Diributin, Dasar Cina!”

Perkara ini terlihat simple, namun ini sangat berbahaya karna bisa saja ini menjadi bibit subur bagi tumbuhnya rasisme di Indonesia, yang saat ini sudah menjadi Negara yang demokratis. Tindakan ini bisa berimbas buruk bagi masyarakat luas jika tidak ada upaya yang setimpal guna membendung pundi-pundi rasisme yang bertebaran, seperti yang dilakukan oleh Farhat Abbas.

Spesifikasi Kasus Farhat Abbas vs Ahok

Beberapa waktu lalu, Farhat Abbas melalukan tindakan yang selayaknya tidak dilakukan, yaitu mengkritik kinerja Wagub DKI, namun kritikan itu bernuansa rasisme. Protes dari banyak kalangan pun mengalir deras atas ucapan Farhat, yang dilakukan lewat media sosial tweeter. Tak tahan melihat kencangnya arus protes ahirnya Farhat Pun meminta maaf kepada Wagub lewat tweeter; “Pak Wagub Ahok yg bijaksana! Minta maaf ya , tks anda tak sensi , Kita tutup masalah plat nomor Mobil, slmt berkarya” tgu kritik sy yg lain”.

Farhat yang saat ini menjabat komisioner Komisi Yudisial (KY), tentu kurang pas jika melakukan tindakan diskriminasi terhadap salah satu suku dan ras. Tindakan ini jelas-jelas bertentangan dengan pondasi yang telah diukir oleh pendahulu Bangsa, yang dituangkan dalam Bhineka Tunggal Ika.

Cara kiritik yang rasisme tentu tidak masuk dalam kamus profesionalisme, yang seharusnya dipegang erat oleh seorang pengacara dan publik figur. Dalam profesi pengacara kita mengenal istilah etika profesi dan tanggung jawab (Professional ethic and responsibility), namun apa yang telah dilakukan oleh Farhat sudah keluar jalur dan ini harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang agar kebinekaan Indonesia tetap utuh.

Sebagai penegak hukum seyogyanya tindakan yang berbau rasisme tidak terungkap, karna Undang-Undang kita telah jelas mengatur akan hal ini dan kita bisa lihat dengan jelas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang: Pengapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kalau melihat unsur yang dilakukan oleh Farhat mengindikasikan pelanggaran terhadap Pasal 2 Poin 1 dan 2, selain itu bisa juga dimasukan Pasal 4 Poin a dan b. Secara umum pasal ini menjelaskan tentang tindakan yang membeda-bedakan ras dan menyulut kebencian terhadap suatu ras dan etnis.

Sebagi Negara hukum, tentu perkara ini bukan hal yang bisa dianggap sepele, karna ini berkaitan langsung dengan kelangsungan penegakan hukum di Negara Indonesia atau apakah penegakan hukum di Negara kita masih seperti dalam istilah; “penegakan hukum di Indonesia itu seperti pisau, ia akan tajam kebawah dan tumpul keatas”.

Dari kasus ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi semua kalangan dan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi untuk yang kedua kalinya. Sebagai sosok yang dikenal oleh banyak masyarakat tentu kurang tepat jika menunjukkan tindakan yang berbau rasisme dan tindakan lainya yang bertentangan dengan perundang-undangan karna Negara ini memberlakukan semua pihak tanpa terkecuali sama di hadapan hukum.

Tags: freez

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Selayang Pandang Tentang Demonstrasi …

Fera Nuraini | | 01 October 2014 | 20:57

Siswa Korea Tertarik “Sambal” Indonesia …

Ony Jamhari | | 02 October 2014 | 09:39

Belajar Mandiri dari Pola Didik Orangtua di …

Weedy Koshino | | 02 October 2014 | 09:53

Obat Galau Jurusan Kuliah …

Bening Tirta Muhamm... | | 02 October 2014 | 09:54

Nangkring “Special” bersama Bank …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:44


TRENDING ARTICLES

Liverpool Dipecundangi Basel …

Mike Reyssent | 6 jam lalu

Merananya Fasilitas Bersama …

Agung Han | 6 jam lalu

Ceu Popong Jadi Trending Topic Dunia …

Samandayu | 8 jam lalu

MK Harus Bertanggung Jawab Atas Kericuhan …

Galaxi2014 | 9 jam lalu

Sepedaku Dicolong Maling Bule …

Ardi Dan Bunda Susy | 10 jam lalu


HIGHLIGHT

Djohar Arifin: Jika Lolos ke PD U-20, Timnas …

Achmad Suwefi | 7 jam lalu

Wangi Kopi NTB …

Ahyar Rosyidi Ros | 7 jam lalu

Belajar dari Pak Tani dengan Sawahnya di …

Karresa Karyanto | 7 jam lalu

Putusan yang Mengecewakan …

Anita Baker | 7 jam lalu

Pria Ganteng itu Ternyata Survivor Kanker …

Irene Maria Nisiho | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: