Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Erianto

Mahasiswa Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Farhat Abbas Hina Ahok

OPINI | 10 January 2013 | 14:41 Dibaca: 3795   Komentar: 10   1

Indonesia adalah Negara hukum hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Konstitusi. Dalm negara hukum setidaknya terdapat demokrasi, hak asasi manusia, undang-undang dalam menjalankan pemerintahan, penjaminan hak-hak, pembagian kekuasaan, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan Negara hukum memerlukan kebersamaan dan toleransi yang intensive lagi komprehensive dari semua kalangan.

Tidak bisa kita pungkiri, bahwa Indonesia adalah Negara pluralist, yang di dalamnya terdapat banyak suku, agama, ras, dan budaya. Semua itu telah pun diantisipasi oleh pendahulu Bangsa kita, mereka menampung keberagaman itu dengan Bhineka Tunggal Ika; walau pun berbeda-beda namun tetap satu jua. Pondasi dan wadah yang dibangun oleh para pengukir sejarah demokrasi yang terhormat ini seharusnya selalu menjadi dasar bagi kita untuk bertindak, apalagi jika tindakan itu berhubungan langsung dengan publik.

Kasus yang menimpa Farhat Abbas vs Ahok (Wagub DKI) adalah salah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran yang berkaitan dengan ras dan etnis. Farhat adalah pihak pertama yang memulai, dia menyatakan dalam media sosial tweeter; Dasar Ahok Plat Aja Diributin, Dasar Cina!”

Perkara ini terlihat simple, namun ini sangat berbahaya karna bisa saja ini menjadi bibit subur bagi tumbuhnya rasisme di Indonesia, yang saat ini sudah menjadi Negara yang demokratis. Tindakan ini bisa berimbas buruk bagi masyarakat luas jika tidak ada upaya yang setimpal guna membendung pundi-pundi rasisme yang bertebaran, seperti yang dilakukan oleh Farhat Abbas.

Spesifikasi Kasus Farhat Abbas vs Ahok

Beberapa waktu lalu, Farhat Abbas melalukan tindakan yang selayaknya tidak dilakukan, yaitu mengkritik kinerja Wagub DKI, namun kritikan itu bernuansa rasisme. Protes dari banyak kalangan pun mengalir deras atas ucapan Farhat, yang dilakukan lewat media sosial tweeter. Tak tahan melihat kencangnya arus protes ahirnya Farhat Pun meminta maaf kepada Wagub lewat tweeter; “Pak Wagub Ahok yg bijaksana! Minta maaf ya , tks anda tak sensi , Kita tutup masalah plat nomor Mobil, slmt berkarya” tgu kritik sy yg lain”.

Farhat yang saat ini menjabat komisioner Komisi Yudisial (KY), tentu kurang pas jika melakukan tindakan diskriminasi terhadap salah satu suku dan ras. Tindakan ini jelas-jelas bertentangan dengan pondasi yang telah diukir oleh pendahulu Bangsa, yang dituangkan dalam Bhineka Tunggal Ika.

Cara kiritik yang rasisme tentu tidak masuk dalam kamus profesionalisme, yang seharusnya dipegang erat oleh seorang pengacara dan publik figur. Dalam profesi pengacara kita mengenal istilah etika profesi dan tanggung jawab (Professional ethic and responsibility), namun apa yang telah dilakukan oleh Farhat sudah keluar jalur dan ini harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang agar kebinekaan Indonesia tetap utuh.

Sebagai penegak hukum seyogyanya tindakan yang berbau rasisme tidak terungkap, karna Undang-Undang kita telah jelas mengatur akan hal ini dan kita bisa lihat dengan jelas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang: Pengapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kalau melihat unsur yang dilakukan oleh Farhat mengindikasikan pelanggaran terhadap Pasal 2 Poin 1 dan 2, selain itu bisa juga dimasukan Pasal 4 Poin a dan b. Secara umum pasal ini menjelaskan tentang tindakan yang membeda-bedakan ras dan menyulut kebencian terhadap suatu ras dan etnis.

Sebagi Negara hukum, tentu perkara ini bukan hal yang bisa dianggap sepele, karna ini berkaitan langsung dengan kelangsungan penegakan hukum di Negara Indonesia atau apakah penegakan hukum di Negara kita masih seperti dalam istilah; “penegakan hukum di Indonesia itu seperti pisau, ia akan tajam kebawah dan tumpul keatas”.

Dari kasus ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi semua kalangan dan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi untuk yang kedua kalinya. Sebagai sosok yang dikenal oleh banyak masyarakat tentu kurang tepat jika menunjukkan tindakan yang berbau rasisme dan tindakan lainya yang bertentangan dengan perundang-undangan karna Negara ini memberlakukan semua pihak tanpa terkecuali sama di hadapan hukum.

Tags: freez

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pengalaman Menjadi Tim Sukses Caleg Gagal …

Harja Saputra | | 24 April 2014 | 08:24

Pemangsa Anak-anak Sasar Sekolah-sekolah …

Jonas Suroso | | 24 April 2014 | 01:14

Virus ‘Vote for The Worst’ Akankah …

Benny Rhamdani | | 24 April 2014 | 09:18

Nonton Pengumpulan Susu Sapi di Kampung …

Merza Gamal | | 24 April 2014 | 08:30

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Nasib Capres ARB (Ical Bakrie) dan Prabowo …

Mania Telo | 5 jam lalu

Provokasi Murahan Negara Tetangga …

Tirta Ramanda | 5 jam lalu

Aceng Fikri Anggota DPD 2014 - 2019 Utusan …

Hendi Setiawan | 6 jam lalu

Prabowo Beberkan Peristiwa 1998 …

Alex Palit | 10 jam lalu

Hapus Bahasa Indonesia, JIS Benar-benar …

Sahroha Lumbanraja | 12 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: