Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Suap, Korupsi, dan Imej Negara

HL | 02 January 2013 | 02:01 Dibaca: 1064   Komentar: 0   1

Oleh : Lukmanulhakim Adhinegoro Payapo


Suap sebagai kejahatan korupsi memang merupakan suatu ketentuan baru yang diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai diundangkan dengan UU No 3 Tahun 1971 dan kemudian diganti dengan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Tetapi semua ketentuan tentang suap tersebut ditransfer dari KUH Pidana dalam kaitan dengan tindak pidana jabatan (ambs delicten).

Penerapan pasal suap seperti tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, semakin sering dipakai oleh KPK untuk menjerat para pihak yang terlibat. Hal ini merupakan fenomena baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasalnya, secara historis, penerapan pasal-pasal suap dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mencapai 0,1 persen dari total perkara korupsi yang ditangani oleh penegak hukum.

Bagaimanakah sebenarnya budaya suap di Indonesia? Menurut penulis, setidaknya ada dua hal pokok yang membuat budaya “upeti” lestari di Indonesia. Pertama, sistem administrasi yang memungkinkan pertukaran antara jabatan resmi dan imbalan material. Kedua, kekeliruan persepsi masyarakat tentang makna upeti dan gratifikasi. Arnold Laswell dan Harold Rogow dalam bukunya Power, Corruption, and Rectitude (1963) menguraikan bahwa suap terjadi karena tatanan politik yang ada membuka peluang lebar bagi adanya jual-beli jabatan publik.

Bahwa mereka yang memiliki uang atau modal besar dapat menguasai jabatan penting. Dengan demikian terjadilah apa yang disebut venal office, yaitu bahwa kekuasaan bisa dimiliki bukan karena integritas atau kepemimpinan seseorang, melainkan karena memiliki dana besar untuk kampanye, memiliki modal untuk membeli perusahaan publik, membeli suara pemilih, bahkan membeli suatu jabatan publik. Terlebih lagi situasi ini diperparah oleh budaya dan persepsi masyarakat bahwa imbalan material yang tidak resmi adalah sesuatu yang sah dan wajar.

Tindak pidana suap merupakan mala per se karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi (influencing) agar yang disuap (misalnya menyangkut diri seorang penyelenggara negara) berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Para pelaku, baik ‘aktor intelektual’ maupun ‘aktor pelakunya’, telah melakukan sesuatu yang bertentangan baik dengan norma hukum maupun norma-¬≠norma sosial yang lain.

Dalam konteks hukum nasional, tidak semua suap-menyuap adalah kejahatan korupsi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suap-menyuap merumuskan perbuatan itu sebagai tindak pidana suap saja, misalnya suap yang menyangkut kepentingan umum, baik aktif maupun pasif, seperti diatur dalam UU No 11 Tahun 1980.

Suap terhadap pejabat bank yang diatur dalam UU No 10 Tahun 1998 dan suap terkait penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (money politics), yang dalam praktik penegakan hukum beberapa tindak pidana ini kurang terangkat ke permukaan, sehingga jarang digunakan penegak hukum sekalipun marak terjadi di masyarakat.

Namun dalam konteks hukum internasional, instrumen kriminal dari perbuatan suap-menyuap secara umum dikriminalisasikan sebagai kejahatan korupsi. Menurut Muladi (2005), banyak sekali instrumen regional (misalnya EU, Inter-American, African Union, Southern African Development Community) ataupun organisasinya (misalnya OECD, GRECO) yang merumuskan untuk mencegah dan memberantas korupsi termasuk suap-menyuap. Dalam pertumbuhannya, instrumen-instrumen itu mengerucut dalam bentuk UN Convention Against Corruption, Vienna, 2003.

Indonesia sendiri telah menandatangani UN Convention Against Corruption tersebut yang saat itu diwakili oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Kehakiman dan HAM. Secara normatif, terdapat empat hal pengaturan yang menonjol, yaitu penekanan pada unsur pencegahan, kriminalisasi yang lebih luas, kerja sama internasional, dan pengaturan lembaga asset recovery untuk mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri. Secara faktual di Indonesia, telah banyak pelaku suap saat ini yang dijebloskan ke penjara, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, pejabat Bank Indonesia, dan pejabat-pejabat eksekutif lainnya; kalangan legislatif (anggota DPR dan DPRD) serta aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, petugas LP), dan sebagainya.

Dalam Konvensi PBB, ruang lingkup “bribery” ini diperluas dan mencakup penyuapan terhadap pejabat publik, termasuk pejabat publik asing dan pejabat publik dari organisasi internasional, baik aktif maupun pasif. Bahkan konvensi ini mengkriminalisasikan pula perbuatan suap di lingkungan swasta (private sector) dalam kegiatan komersial, ekonomi, dan finansial, termasuk juga pelbagai bentuk suap yang dapat mengganggu proses peradilan yang jujur dan independen (obstruction of justice).

Akan tetapi, perspektif suap ini agak berbeda atau mencapai titik nadir inkonsistensinya apabila dikorelasikan dengan imej sebuah negara berkembang seperti Indonesia, mengingat indeks korupsi di negara kita ini selalu menempati peringkat yang buruk di bandingkan negara-negara tetangga. Hal ini sesungguhnya tak lepas dari kejahatan suap yang dimasukan dalam kategori korupsi itu sendiri.

Fakta itu dapat terlihat dari indeks yang menunjukkan bahwa lebih dari 90% perkara yang disidangkan oleh pengadilan Tipikor maupun yang tengah disidik dan dituntut KPK adalah kasus suap. Akibat kategorisasi ini, maka secara statistik, korupsi di Indonesia tergambarkan selalu tinggi. Padahal, di negara-negara lain, dalam praktik dan regulasi nasional mereka saat ini, rata-rata unsur suap ini tidak dimasukkan dalam kategori korupsi.

Negara-negara semisal Jepang, Singapura atau Malaysia, perilaku suapnya juga banyak, akan tetapi mereka tidak memasukan suap dalam kejahatan korupsi. Makanya angka korupsi kita selalu melejit mengalahkan mereka. Tolak ukur korupsi sedianya berpijak pada ada tidaknya kerugian keuangan negara atau tidak.

Penulis berpendapat bahwa tingginya indeks korupsi di Indonesia sebagai bagian dari pekerjaan negara asing lewat MNC (LSM-LSM) mereka. Jika angka korupsi Indonesia tinggi, maka investor enggan masuk, dan  mengalihkan modalnya ke negara lain. Meski suap masuk kategori kejahatan biasa, bukan berarti kita tidak serius memberantasnya. Dan jika suap masuk kejahatan biasa, saya yakin pengadilan tipikor akan sepi.

Dengan demikian pidana suap ini seyogynya hanya masuk dalam kategori kejahatan biasa dan tidak perlu disidangkan ke pengadilan Tipikor. Perubahan kategori ini diperlukan untuk kembali membangun imej negara yang telah rusak akibat angka korupsi yang selalu tinggi. Dalam perspektif yang lebih global, pemberantasan korupsi sejatinya hanyalah agenda asing yang telah mencengkeram negeri ini sejak era reformasi 1998. Agenda lainnya antara lain adalah privatisasi BUMN, penghapusan subsidi, pasar bebas dan globalisasi.

Beberapa pengamat bahkan menyatakan secara sinis bahwa korupsi di Indonesia “masih diperlukan” bagai oli diperlukan untuk kerja sebuah mesin. Hanya, olinya saja yang dikorup, jangan mesinnya yang menggerakkan seluruh kendaraan yang dikorup. Bagaimana membebaskan Indonesia dari korupsi, jika sistem politik dan ekonomi yang dianut justru otomatis pasti melahirkan koruptor? Apalagi, bagi negara-negara miskin di manapun di dunia hampir tidak ada yang bebas dari korupsi. Sebaliknya bagi negara-negara kaya-raya seperti negara di Eropah Utara, mulai Skandinavia, Finlandia, Swedia, dipastikan minim bahkan terbebas dari imej korupsi.

Contoh lain yang lebih telak adalah Amerika Serikat yang menjadi besar justru dibangun oleh para “Koruptor” pasca Perang Saudara (Civil War) di akhir abad ke-IXX. Saat itu AS memasuki era Pertumbuhan yang amat cepat dan dijuluki pada era itu sebagai Periode Gilded Age atau era Robber Baron, karena di era itulah lahir para “Baron” para konglomerat, AS, seperti Raja Minyak John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbit, Andrew Carnegie, dan JP Morgan. Para “Baron” inilah kemudian yang membangun Amerika menjadi negeri raksasa yang sukses. Sejalan kemajuan di segala bidang di Amerika dan kemakmuran dinikmati rakyat Amerika, maka imej korupsi pun terkikis di Negeri Paman Sam.

Terakhir, dalam suatu forum debat yang diselenggarakan di London (Global Development Debate) antara Peter Eigen (pendiri International Transparancy, yang selalu diagung-agungkan beberapa tokoh KPK atau Aktivis Anti Korupsi di Indonesia) dengan Professor Mushtaq Khan (pakar ekonomi dari University of London). Khan bertanya kepada Eigen, “tolong buktikan bahwa dengan pemberantasan korupsi, suatu negara itu bisa dapat lebih sejahtera?” Eigen tidak bisa menjawab. Faktanya, tidak ada satupun negara, karena program pemberantasan korupsi ala Transparansi Internasional itu akan lebih sejahtera. Berdirinya KPK tidak lain adalah “driving force engineering” sesuai program “combating corruption”-nya World Bank. Yang seolah-olah bahwa jika korupsi diberantas, maka pembangunan di suatu negara menjadi lancar. Pendapat yang sebenarnya sangat ahistoris dan tidak pernah terbukti secara global empiris.

Corruption is inevitable, ia ada di tiap negara, baik di negara maju, negara berkembang terlebih negara miskin. Bahkan dalam satu teori dikatakan bahwa korupsi justru adalah “greases the will”, ia menjadi boli bagi pembangunan, seperti halnya eksistensi korupsi yang terjadi tidak hanya di negara otoritarian, tapi juga di negara kampiun demokrasi seperti Amerika Serikat yang masih berlangsung hingga saat ini. Perang di Irak merupakan bagian dari korupsi yang sangat telanjang, melibatkan Cheney dan Halliburton, sebagai bukti nyata dari teori ini.

Namun di sisi lain, korupsi bisa dipertanyakan sebagai “way of life” atau “fact of life”. Di Indonesia secara sistemik mungkin sudah dapat dikatakan “way of life”, sehingga menurut beberapa pengamat, pemberantasan korupsi ini mungkin diperlukan. Namun dengan cara berpikir dan proses kelahiran KPK sebagaimana telah digambarkan diatas, realitasnya justru tidak akan menghasilkan apa-apa, dan hanya membuat KPK menjadi alat dari kekuasaan. KPK sebagai institusi independen adalah bagian dari institusi yang korup nantinya, karena ia sudah “misused the public power” yang diserahkan kepadanya dan saat ini seolah-olah menjadi superbody.

Dengan demikian ketika ia melakukan tebang-pilih atau tebang-pesan dalam penegakannya (enforcement), maka sesungguhnya ia sedang melakukan korupsi yang nyata, sehingga semboyan anti-korupsi yang didengung-dengungkan oleh pemerintah selaku representasi “negara” saat ini tidak lain hanyalah sebuah imej yang paradoks.

*Penulis adalah Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

9 Mei 2014, Sri Mulyani Come Back …

Juragan Minyak | | 25 April 2014 | 10:12

Gitar Bagus Itu Asalnya dari Sipoholon, Lho! …

Leonardo Joentanamo | | 25 April 2014 | 11:08

Kesuksesan Kerabat Kepala Daerah di Sulawesi …

Edi Abdullah | | 25 April 2014 | 10:02

Selamat Hari Malaria Sedunia 2014 …

Avis | | 25 April 2014 | 11:08

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: