Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Lanka Asmar

Aktifitas sebagai Hakim dan Dosen. (www.profil-lanka.blogspot.com)

Perceraian Liar atau di Bawah Tangan Wajib Diproses Secara Hukum

OPINI | 17 December 2012 | 08:43 Dibaca: 937   Komentar: 0   0

13557085811333172534

Sumber : kapanlagi.com

Baru-baru ini kasus perceraian yang dilakukan melalui SMS oleh Aceng, Bupati Garut telah menimbulkan pemahaman yang keliru dalam masyarakat. Bahkan di Garut ada pendukung Aceng yang menamakan Gerakan Reformis Islam yang menghalalkan nikah  sirri.  Perceraian liar atau dibawah tangan dalam aturan perundang-perundangan telah ditegaskan tidak boleh.  Hal ini dapat dilihat dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

” Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti  mendamaikan kedua belah pihak “

Dalam pasal tersebut secara tegas, dijelaskan bahwa perceraian mesti melalui Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi beragama selain Islam). Tentunya perceraian yang dilakukan melalui SMS merupakan suatu perbuatan melanggar hukum terutama UU Perkawinan.

Oleh sebab itu, meskipun UU Perkawinan telah berlaku selama lebih kurang 38 tahun namun sosialisasi dalam masyarakat Indonesia belum optimal. Perlu dukungan dan kontrol dari semua pihak agar perceraian di bawah tangan tidak terjadi lagi. Bahkan ada praktisi hukum yang menganggap bahwa perceraian adalah hal yang sepele dan ringan dan hanya formalitas belaka. Padahal perceraian dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan bahwa merupakan hal yang sulit, karena hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Instansi Pengadilan Agama mesti lebih intensif melakukan penyuluhan hukum di tengah masyarakat, agar masyarakat lebih paham bahwa perceraian mesti di Pengadilan Agama.  Kasus Bupati Aceng yang telah menodai UU Perkawinan tentunya menjadi pelajaran berharga bagi praktisi dan akademisi hukum agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum berupa perkawinan liar dan di bawah tangan.

Adapun dampak yang ditimbulkan jika perceraian di bawah tangan adalah status hukum antara suami istri masih tetap terikat pada perkawinan yang sah, karena bukti perkawinan berupa AKTA NIKAH dan AKTA CATATAN SIPIL, masih belum diputuskan secara perdata dan negara. Karena jika terjadi perceraian di Pengadilan Agama, akta nikah tersebut akan disita oleh Pengadilan Agama dan diganti dengan AKTA CERAI dan PUTUSAN Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, jika akta nikah tersebut masih dipegang oleh masing-masing suami istri, maka belum ada legalitas dari negara untuk memutuskan perkawinan suami istri tersebut.

Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, agar perceraian di bawah tangan atau perceraian liar tidak terjadi lagi. Jika ada tetangga atau keluarga kita yang melakukan cerai di bawah tangan mesti kita berikan saran dan nasehat agar melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Gedung New Media Tower Kampus UMN, Juara …

Gapey Sandy | | 31 October 2014 | 19:12

Cerita di Balik Panggung …

Nanang Diyanto | | 31 October 2014 | 18:18

Giliran Kota Palu Melaksanakan Gelaran …

Agung Ramadhan | | 31 October 2014 | 11:32

DPR Akhirnya Benar-benar Terbelah, Bagaimana …

Sang Pujangga | | 31 October 2014 | 13:27

Ikuti Blog Competition dan Nangkring di IIBF …

Kompasiana | | 12 October 2014 | 18:25



HIGHLIGHT

Bank Papua, Sponsor Tunggal ISL Musim Depan …

Djarwopapua | 9 jam lalu

Seminggu di Makassar yang Tak Terlupakan …

Annisa Nurul Koesma... | 9 jam lalu

Robohkah Surau Kami Karena Harga BBM Naik? …

Axtea 99 | 10 jam lalu

Sahabat Hati …

Siti Nur Hasanah | 10 jam lalu

Susi Mania! …

Indria Salim | 10 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: