Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Sastraadiguna

sedang belajar menulis

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 33/2012

REP | 17 November 2012 | 17:49 Dibaca: 1295   Komentar: 4   0

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.33/2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 23 april 2012, mungkin belum seluruh masyarakat Indonesia, khususnya semua ORKESMAS [organisasi kemasyarakatan] di negeri ini mengetahuinya. Pada konsiderannya Permendagri 33/2012 ini merevisi Permendagri nomor 5 tahun 1986 tentang ruang lingkup, tatacara pemberitahuan kepada pemerintah serta papan nama dan lambang organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika orkesmas serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan disosialisasikannya Permendagri nomor 32 tahun 2012 ini artinya mewajibkan daftar ulang bagi seluruh organisasi kemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Yang menarik dari Permendagri 33/2012 adalah  bahwa cakupan pengertian orkesmas  yang berbasis anggota,  dengan struktur berjenjang, maka dalam pendaftarannya harus memenuhi persyaratan setengah jumlah provinsi untuk tingkat nasional, setengah jumlah kabupaten/kota untuk tingkat provinsi, setengah jumlah kecamatan untuk tingkat kabupaten, dan setengah jumlah desa untuk tingkat kecamatan [ jika kepengurusannya sampai pada tingkat desa].

Pada pasal 9 dari peraturan ini ada 22 point mempersyaratkan bagi tiap Orkesmas untuk melengkapinya, dengan persyaratan yang semakin njlimet, dan ini sudah berfungsi sebagai filter untuk menyaring dan menjaring  keberadaan ormas di Indonesia yang semakin menjamur dan tidak terkendali. Secara perlahan, nantinya akan banyak orkesmas yang terseleksi oleh peraturan ini

Penolakan atas permohonan pendaftaran ada 8 point, terutama ormas yang tidak berasaskan Pancasila. Kemudian tindakan dari instansi yang berwenang mengeluarkan surat keterangan terdaftar, antara lain; melakukan cek lapangan tentang keberadaan orkesmas tersebut, dan kewenangan untuk membekukan Surat keterangan terdaftar [ ada 20 point].

Disini artinya, bahwa kelak organisasi kemasyarakatan yang bisa bertahan di negeri ini adalah ; 1] organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang 2] organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan undang-undang.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Santri dan Pemuda Gereja Produksi Film …

Purnawan Kristanto | | 22 October 2014 | 23:35

Kontroversi Pertama Presiden Jokowi dan …

Zulfikar Akbar | | 23 October 2014 | 02:00

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Lilin Kompasiana …

Rahab Ganendra | | 22 October 2014 | 20:31

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39


TRENDING ARTICLES

Singkirkan Imin, Jokowi Pinjam Tangan KPK? …

Mohamadfi Khusaeni | 3 jam lalu

Pembunuhan Bule oleh Istrinya di Bali …

Ifani | 3 jam lalu

Ketua Tim Transisi Mendapat Rapor Merah dari …

Jefri Hidayat | 4 jam lalu

Jokowi, Dengarkan Nasehat Fahri Hamzah! …

Adi Supriadi | 10 jam lalu

Ketika Ruhut Meng-Kick Kwik …

Ali Mustahib Elyas | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Inovasi, Kunci Indonesia Jaya …

Anugrah Balwa | 8 jam lalu

Hak Prerogatif Presiden dan Wakil Presiden, …

Hendi Setiawan | 8 jam lalu

Sakitnya Tuh di Sini, Pak Jokowi… …

Firda Puri Agustine | 8 jam lalu

Kebohongan Itu Slalu Ada! …

Wira Dharma Purwalo... | 8 jam lalu

Rethinking McDonald’s, Opportunity …

Yudhi Hertanto | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: