Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Hendri Mahdi

Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa BlogSaya:"www.duniakontraktor.com" Email:"hendri@duniakontraktor.com"

Menggugat SPPBJ ke Pengadilan Tata Usaha Negara

REP | 20 October 2012 | 10:45 Dibaca: 267   Komentar: 0   0

Gugatan ini sudah terdaftar di PTUN Banda Aceh, No 16/G/PTUN-BNA

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jalan Ir. Mohd. Thaher No. 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh

.

Perihal:            Gugatan Tata Usaha

.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini, Hendri, warganegara Republik Indonesia, pekerjaan Wakil Direktur CV. Jangkar Jati, bertempat tinggal di Gampong Jelingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, bertindak atas nama CV. Jangkar Jati selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”.

PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan terhadap Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012, berkedudukan di Aceh, beralamat di Jl. KHA. Dahlan No. 3, Banda Aceh, dan dengan demikian berada di dalam yurisdiksi wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai ”TERGUGAT”.

Adapun yang menjadi objek gugatan PENGGUGAT dalam gugatan ini adalah Keputusan TERGUGAT, yakni Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang menunjuk CV. Milan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012.

Sebelum menyampaikan petitum gugatan ini, izinkanlah PENGGUGAT untuk terlebih dahulu menguraikan posita gugatan ini.

I. POSITA

A. Obyek Gugatan

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan ketentuan diatas, obyek gugatan PENGGUGAT adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang menunjuk CV. Milan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012.

SPPBJ merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi bagi seseorang atau badan hukum perdata.

SPPBJ bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “Kepada Yth. CV. Milan, di Jl. Sentosa No. 04 Gp. Laksana Kec. Kuta Alam – Kota Banda Aceh.

SPPBJ bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada CV. Milan, dan karena itu SPPBJ hanya berlaku kepada CV. Milan, tidak berlaku kepada badan hukum perdata lainnya.

SPPBJ bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal. Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tegas menyebutkan bahwa “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa”, tanpa menyebutkan putusannya itu masih memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi lain, baik vertikal maupun horizontal.

SPPBJ telah menimbulkan akibat hukum, yakni berakhirnya proses pelelangan dan berupahnya status CV. Milan dari peserta lelang menjadi pelaksana pekerjaan.

Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan di atas, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang menunjuk CV. Milan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012 merupakan keputusan yang terang benderang berbentuk tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).

Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang menunjuk CV. Milan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012 merupakan Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa TERGUGAT merupakan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012. Pejabat Pembuat Komitmen menurut Pasal 1 Poin 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”. Dengan demikian, nyatalah bahwa TERGUGAT adalah “pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Kerugian PENGGUGAT

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Berdasarkan ketentuan diatas, keputusan TERGUGAT a quo nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, karena dengan ditunjuknya CV. Milan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012, sementara pelelangannya melanggar ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, nyata-nyata telah menimbulkan ketikadilan terhadapPENGGUGAT serta  telah menghilangkan hak PENGGUGAT untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan. Padahal Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”

Bahwa keputusan TERGUGAT a-quo telah merugikan penggugat sebesar Rp. 150.350.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kerugian tersebut merupakan potensi keuntungan yang akan PENGGUGATdapatkan jika menjadi pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012, ditambah pengeluaran untuk biaya administrasi dan honorarium dalam rangka penyiapan dokumen penawaran. Rinciannya sebagai berikut:

Potensi keuntungan     = 10 % x Rp. 1.453.500.000,- (nilai penawaran)        = Rp. 145.350.000,-

Biaya administrasi + honorarium penyiapan dokumen penawaran                 = Rp.     5.000.000,-

Selanjutnya ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Berdasarkan ketentuan diatas, PENGGUGAT mengajukan gugatan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini

C. Alasan-Alasan PENGGUGAT Mengajukan Gugatan

Bahwa Keputusan TERGUGAT a-quo tentang Penunjukan CV. Milan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012, telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Bahwa Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan

PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

a. tidak ada sanggahan dari peserta;

b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau

c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

Berdasarkan ketentuan diatas, harusnya TERGUGAT tidak mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) tentang Penunjukan CV. Milan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012 karena ada sanggahan dariPENGGUGAT dan sanggahan tersebut terbukti benar.

Berikut ini surat sanggahan PENGGUGAT:

Untuk melihat surat sanggah, klik link ini: sanggah arsip

D. Sengketa Tata Usaha Negara

Bahwa PENGGUGAT, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan tegas menolak Keputusan TERGUGAT a-quo karena menurutPENGGUGAT keputusan tersebut memenuhi ketententuan-ketentuan yang menjadi alasan dibatalkannya keputusan dimaksud, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya penolakan PENGGUGAT ini, maka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, penolakan tersebut telah dapat digolongkan sebagai “sengketa tata usaha negara”.

Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Permohonan

Bahwa atas dasar kepentingan yang mendesak yaitu apabila pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012 dilakukan evaluasi ulang dan hasil evaluasi ulang tersebut menentukan PENGGUGAT sebagai pemenang lelang maka masih tersedia waktu untuk mengerjakan pekerjaannya, oleh sebab itu maka PENGGUGATmemohon kepada Yang Mulia Ketua supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua yang memeriksa gugatan ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan TERGUGAT a-quo tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang menunjuk CV. Milan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012;

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.350.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menghukum TERGUGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Demikianlah gugatan ini. Atas kesediaan Yang Mulia dalam menindaklanjuti gugatan ini, PENGGUGAT ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 19 Oktober 2012

Hormat PENGGUGAT,

Ttd

Hendri

Sumber: http://www.duniakontraktor.com/gugatan-tata-usaha-negara/.html

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kerbau Disembelih, Tanduknya Jadi Sumber …

Leonardo | | 31 July 2014 | 14:24

Aborsi dan Kemudahannya …

Ali Masut | | 01 August 2014 | 04:30

Di Pemukiman Ini Warga Tidak Perlu Mengunci …

Widiyabuana Slay | | 01 August 2014 | 04:59

Jadilah Muda yang Smart! …

Seneng Utami | | 01 August 2014 | 03:56

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Perbedaan Sindonews dengan Kompasiana …

Mike Reyssent | 13 jam lalu

Lubang Raksasa Ada Danau Es di Bawahnya? …

Lidia Putri | 17 jam lalu

Jangan Tulis Dulu Soal Wikileaks dan …

Bang Pilot | 21 jam lalu

Tipe Karyawan yang Perlu Diwaspadai di …

Henri Gontar | 31 July 2014 09:31

Evaluasi LP Nusa Kambangan dan …

Sutomo Paguci | 31 July 2014 09:01

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: