Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Jiddan

Menebar Cinta Dengan Hikmah

Hukum Pancung di Saudi Arabia

OPINI | 07 October 2012 | 02:57 Dibaca: 1793   Komentar: 5   1

1349536343432448975

Karni Bt Medi Tarsim adalah pembantu yang tega membunuh Tala dengan cara menggorok lehernya tanpa sebab yang jelas dan hukum qisas dengan cara di pancung adalah hukuman yang mungkin akan dilakukan oleh kerajaan dalam waktu dekat setelah kasus ini dilimpahkan ke mahkamah syariah.

Pemaafan Dapat Menyelamatkan Terpidana Hukuman Pancung

Pemaafan terhadap terpidana di saudi arabia justru tidak bisa dilakukan oleh kepala pemerintahan seperti halnya di Indonesia , pemaafan hanya boleh dilakukan oleh keluarga korban sehingga hukum pidana di arab saudi terdapat dua macam hak dalam setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yaitu hak umum dan hak khusus, hak umum adalah hak dan kewajiban negara untuk menghukum orang orang yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum arab saudi berdasarkan ketentuan hukum setempat.  Sedangkan hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh pribadi dan ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut kompensasi materi atau untuk menuntut diterapkannya hukuman sebanding atau qisas kepada pelaku.

Dalam kasus pembunuhan, pemberian maaf oleh seorang ahli waris akan menggugurkan hukuman mati, Jika ahli waris tidak memaafkan dan ada salah seorang ahli waris yang masih belum aqil baligh maka eksekusi hukuman mati akan di tunda menunggu akil balig ahli waris tersebut.

Peran Lajnah Al-Afwu Wa Ishlah Dzatul Bain

Lajnah Al-Afwu adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengupayakan pemaafan dan perdamaian antara pihak pihak dan anggota masyarakat yang bertikai dalam kasus kasus yang diperbolehkan secara hukum untuk mengupayakan pemaafan hingga detik detik terakhir sebelum eksekusi dilakukan. Para anggota dalam hal ini terdiri dari tokoh tokoh bijak yang berpengaruh dalam masyarakat dan pemerintahan biasanya dari unsur hakim, ulama dan tokoh masyarakat, serta pejabat tinggi di kantor gubernur dan kepolisan. Komisi ini tidak mengupayakan pemaafan terhadap kasus perampokan dan penyimpangan seksual disertai pembunuhan dan kasus terhadap kehormatan seseorang ( pemerkosaan ) disertai pembunuhan dan kasus besar lain yang mengusik keamanan negara

Campur Tangan Pemerintah

Untuk hak umum yang merupakan hak negara, maka negara berhak untuk memberikan pengampunan sedangkan untuk hak khusus negara tidak berhak untuk campur tangan sama sekali karena hal itu menjadi hak individu, jika ahli waris korban dalam hak khusus meminta dilakukan hak qisas ( hukum setimpal ) maka permintaan tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah hanya sebatas sebagai himbauan agar shohibun dam ( pemilik darah ) atau ahli waris dapat memaafkan pelaku namun keputusan tetap berada di tangan ahli waris korban.

Had adalah sangsi hukum yang ketentuannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis seperti nyawa di bayar nyawa, mata di bayar mata, hidung di bayar hidung dan luka luka ada hukuman setimpal, Hukuman cambuk 80 dera bagi pelaku minuman keras, dan rajam bagi pelaku zina termasuk dalam ketagori ini.

Adapun Ta’zir adalah sangsi hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis penerapannya dilakukan hakim atau penguasa berdasarkan kebijakan dan ijtihadnya sepernjang tidak bertentangan dengan Alquran dan hadits , contohnya pacaran , pemalsuan dll.

Untuk kasus pembunuhan yang disertai tindak pidana kekerasan lain seperti pemerkosaan dan perampokan digolongkan dalam jenis pidana berbuat kerusakan di muka bumi ( fasad Fil ardh ) yang sangsinya di sebut had hirabah seperti dua kasus di atas. Dalam had hirabah walaupun salah seorang ahli waris memberikan pemaafan kepada pelaku, tidak otomatis lolos dari hukuman mati karena hakim akan menetapkan hukuman maksimal berupa hukuman mati secara ta’zir ini mengingiat keji dan kejamnya kajahatan yang dilakukan oleh pelaku, kemungkinan kasus pembunuhan yang dilakukan Karni terhadap Tala di kota yanbu minggu kemarin masuk dalam ketagori ini mengingat kejinya pelaku dalam melakukan pembunuhan tersebut. namun jika ahli waris mengampuni dibarengi adanya pengampunan dari raja maka pelaku bisa bebas dari hukuman mati tapi sangat kecil kemungkinannya karena telah dikeluarkan keputusan hukuman mati oleh hakim dan dibenarkan oleh pengadilan banding dan mahkamah agung

Semoga Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam memahami bahwa Saudi Arabia menerapkan hukum agama yang dianut mayoritas Bangsa ini

Salam









Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Johannes Karundeng Mengajari Kami Mencintai …

Nanang Diyanto | | 21 September 2014 | 15:45

Kompasianers Jadi Cantik, Siapa Takut? …

Maria Margaretha | | 21 September 2014 | 16:51

Kaizen dan Abad Indonesia …

Indra Sastrawat | | 21 September 2014 | 15:38

Kucing Oh Kucing …

Malatris | | 21 September 2014 | 16:00

[Daftar Online] Nobar Film “Tabula …

Kompasiana | | 21 September 2014 | 10:33


TRENDING ARTICLES

Pak SBY, Presiden RI dengan Kemampuan Bahasa …

Samandayu | 15 jam lalu

Setelah Ahok, Prabowo Ditinggal PPP dan PAN, …

Ninoy N Karundeng | 16 jam lalu

Australia Siaga Penuh …

Tjiptadinata Effend... | 16 jam lalu

MK Setuju Sikap Gerindra yang Akan …

Galaxi2014 | 18 jam lalu

Ini Tanggapan Pelatih Valencia B tentang …

Djarwopapua | 20 September 2014 16:34


Subscribe and Follow Kompasiana: