Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

REP | 10 September 2012 | 07:32 Dibaca: 947   Komentar: 0   0

Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah menantangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2012.

Undang-Undang tersebut sebagai bukti bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diakui sebelumnya oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian keberadaan Undang-Undang terdahulu belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Status istimewa DIY bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-bhinneka-an dalam ke-tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, bahwa Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.

Lebih lengkap mendapatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 silahkan klik di sini.

Tags: diy

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Andai Masyarakat Tangerang Selatan Sadar, …

Ngesti Setyo Moerni | | 28 November 2014 | 17:27

Dari (Catatan Harian) Kompasiana ke (Sudut …

Lizz | | 28 November 2014 | 16:22

Kampret Jebul: Rumah …

Kampretos | | 28 November 2014 | 15:50

Saran untuk Ahok Cegah Petaka Akibat 100 …

Tjiptadinata Effend... | | 28 November 2014 | 15:30

“Share Your Dreams” dengan Paket …

Kompasiana | | 26 November 2014 | 11:24


TRENDING ARTICLES

Indonesia VS Laos 5-1: Panggung Evan Dimas …

Palti Hutabarat | 3 jam lalu

Timnas Menang Besar ( Penyesalan Alfred …

Suci Handayani | 3 jam lalu

Terima Kasih Evan Dimas… …

Rusmin Sopian | 5 jam lalu

Kongkalikong Dokter dengan Perusahaan Obat …

Wahyu Triasmara | 10 jam lalu

Hampir Saja Saya Termakan Rayuan Banci …

Muslihudin El Hasan... | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Ketika Cacat Kusta Turun ke Jalan …

Dyah Indira | 7 jam lalu

Sayin’ “I Love to Die” …

Rahmi Selviani | 7 jam lalu

SBY Mulai Iri Kepada Presiden Jokowi? …

Jimmy Haryanto | 8 jam lalu

Ratapan Bunga Ilalang …

Doni Bastian | 8 jam lalu

Mulut, Mata, Telinga dan Manusia …

Muhamad Rifki Maula... | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: