Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

REP | 10 September 2012 | 07:32 Dibaca: 873   Komentar: 0   0

Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah menantangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2012.

Undang-Undang tersebut sebagai bukti bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diakui sebelumnya oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian keberadaan Undang-Undang terdahulu belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Status istimewa DIY bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-bhinneka-an dalam ke-tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, bahwa Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.

Lebih lengkap mendapatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 silahkan klik di sini.

Tags: diy

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Perpu Pilkada Adalah Langkah Keliru, Ini …

Rolas Jakson | | 01 October 2014 | 10:25

3 Kesamaan Demonstrasi Hongkong dan UU …

Hanny Setiawan | | 30 September 2014 | 23:56

Punya Ulasan Seputar Kependudukan? Ikuti …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 10:29

Kompasiana “Mengeroyok” Band Geisha …

Syaiful W. Harahap | | 01 October 2014 | 11:04

Ikuti Blog Competition “Aku dan …

Kompasiana | | 30 September 2014 | 20:15


TRENDING ARTICLES

Tanpa Ibra, PSG Permalukan Barca …

Mike Reyssent | 5 jam lalu

Benefit of Doubt: Perpu dari SBY …

Budiman Tanjung | 7 jam lalu

Masalah Pilkada: Jangan Permainkan UU! …

Jimmy Haryanto | 7 jam lalu

Beraninya Kader PAN Usul Pilpres oleh MPR, …

Sahroha Lumbanraja | 8 jam lalu

Guru Pukul Siswa, Gejala Bunglonisasi …

Erwin Alwazir | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Daffa (2thn) Atlit Cilik Taekwondo …

Muhammad Samin | 7 jam lalu

Fatimah Hutabarat, Derita di Penjara …

Leonardo | 8 jam lalu

Anak Muda Haruskah Dipaksa? …

Majawati Oen | 8 jam lalu

Gigi berlubang Pada Balita …

Max Andrew Ohandi | 8 jam lalu

Sosialisasi Khas Warung Kopi …

Ade Novit | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: