Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

REP | 10 September 2012 | 07:32 Dibaca: 842   Komentar: 0   0

Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah menantangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2012.

Undang-Undang tersebut sebagai bukti bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diakui sebelumnya oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian keberadaan Undang-Undang terdahulu belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Status istimewa DIY bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-bhinneka-an dalam ke-tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, bahwa Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.

Lebih lengkap mendapatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 silahkan klik di sini.

Tags: diy

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sultan Brunei Sambut Idul Fitri Adakan Open …

Tjiptadinata Effend... | | 30 July 2014 | 07:16

Simpang-Siur Makna “Politikus” …

Nararya | | 30 July 2014 | 00:56

Di Timor-NTT, Perlu Tiga Hingga Empat Malam …

Blasius Mengkaka | | 30 July 2014 | 07:18

Jalan-jalan di Belakangpadang …

Cucum Suminar | | 30 July 2014 | 12:46

Punya Pengalaman Kredit Mobil? Bagikan di …

Kompasiana | | 12 June 2014 | 14:56


TRENDING ARTICLES

Materi Debat Prabowo yang Patut Diperhatikan …

Bonne Kaloban | 7 jam lalu

Cabut Kewarganegaraan Aktivis ISIS! …

Sutomo Paguci | 10 jam lalu

Presiden 007 Jokowi Bond dan Menlu Prabowo …

Mercy | 10 jam lalu

Dua Kelompok Besar Pendukung Walikota Risma! …

Jimmy Haryanto | 10 jam lalu

Pemerintahan Ancer-ancer Jokowi-JK Bikin …

Hamid H. Supratman | 11 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: