Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

REP | 10 September 2012 | 07:32 Dibaca: 905   Komentar: 0   0

Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah menantangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2012.

Undang-Undang tersebut sebagai bukti bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diakui sebelumnya oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian keberadaan Undang-Undang terdahulu belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Status istimewa DIY bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-bhinneka-an dalam ke-tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, bahwa Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.

Lebih lengkap mendapatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 silahkan klik di sini.

Tags: diy

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Selamat Tinggal Banjir, Proyek Revitalisasi …

Agung Han | | 30 October 2014 | 21:02

Elia Massa Manik Si Manager 1 Triliun …

Analgin Ginting | | 30 October 2014 | 13:56

“Nangkring” bareng Tanoto …

Kompasiana | | 27 October 2014 | 10:31

Bau Busuk Dibelakang Borneo FC …

Hery | | 30 October 2014 | 19:59

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39


TRENDING ARTICLES

Kabinet Kerja Jokowi-JK, Menepis Isu …

Tasch Taufan | 4 jam lalu

Saat Tukang Sate Satukan Para Pendusta …

Ardi Winata Tobing | 6 jam lalu

Jokowi-JK Tolak Wacana Pimpinan DPR …

Erwin Alwazir | 7 jam lalu

Mantan Pembantu Mendadak PD, Berkat Sudah …

Seneng | 9 jam lalu

Soal Pengumuman Kenaikan Harga BBM, …

Gatot Swandito | 9 jam lalu


HIGHLIGHT

Ketika PBR Merangsek ke Semifinal ISL 2014 …

Bahrur Ra | 9 jam lalu

Wasit Pertandingan Semen Padang vs Arema …

Binball Senior | 10 jam lalu

Ihwal Pornografi dan Debat Kusir Sesudahnya …

Sugiyanto Hadi | 11 jam lalu

Kabinet Kerja Jokowi-JK, Menepis Isu …

Tasch Taufan | 11 jam lalu

Saat Tak Lagi Harus ke Kebun …

Mohamad Nurfahmi Bu... | 12 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: