Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

REP | 10 September 2012 | 07:32 Dibaca: 854   Komentar: 0   0

Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah menantangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2012.

Undang-Undang tersebut sebagai bukti bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diakui sebelumnya oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian keberadaan Undang-Undang terdahulu belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Status istimewa DIY bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-bhinneka-an dalam ke-tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, bahwa Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.

Lebih lengkap mendapatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 silahkan klik di sini.

Tags: diy

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Belajar Tertib Anak-anak Jepang di Taman …

Weedy Koshino | | 01 September 2014 | 14:02

Karet Loom Bands Picu Kanker …

Isti | | 01 September 2014 | 20:48

Manajemen Pergerakan dan Arah Perjuangan …

Jamesallan Rarung | | 01 September 2014 | 22:12

Florence …

Rahab Ganendra | | 01 September 2014 | 19:09

9 Kompasianer Bicara Pramuka …

Kompasiana | | 01 September 2014 | 13:48


TRENDING ARTICLES

Ratu Atut [Hanya] Divonis 4 Tahun Penjara! …

Mike Reyssent | 9 jam lalu

Benarkah Soimah Walk Out di IMB Akibat …

Teguh Hariawan | 10 jam lalu

Kisah Nyata “Orang Vietnam Jadi …

Tjiptadinata Effend... | 12 jam lalu

Pak Jokowi, Saya Jenuh Bernegara …

Felix | 15 jam lalu

Dilarang Parkir Kecuali Petugas …

Teberatu | 17 jam lalu


HIGHLIGHT

V2 a.k.a Voynich Virus (Part 21) …

Ando Ajo | 9 jam lalu

Koalisi Merah Putih di Ujung Tanduk …

Galaxi2014 | 10 jam lalu

Pemuda Solusi Terbaik Bangsa …

Novri Naldi | 11 jam lalu

Rasa Yang Dipergilirkan …

Den Bhaghoese | 11 jam lalu

Kisah Rhoma Irama “Penjaga …

Asep Rizal | 11 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: