Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

REP | 10 September 2012 | 07:32 Dibaca: 862   Komentar: 0   0

Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah menantangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2012.

Undang-Undang tersebut sebagai bukti bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diakui sebelumnya oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian keberadaan Undang-Undang terdahulu belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Status istimewa DIY bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-bhinneka-an dalam ke-tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, bahwa Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.

Lebih lengkap mendapatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 silahkan klik di sini.

Tags: diy

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kompetisi Tiga Ruang di Pantai-Pantai Bantul …

Ratih Purnamasari | | 18 September 2014 | 13:25

Angkot Plat Kuning dan Plat Hitam Mobil …

Akbarmuhibar | | 18 September 2014 | 19:26

Koperasi Modal PNPM Bangkrut, Salah Siapa? …

Muhammad | | 18 September 2014 | 16:09

Tips Hemat Cermat selama Tinggal di Makkah …

Sayeed Kalba Kaif | | 18 September 2014 | 16:10

Nangkring dan Test Ride Bareng Yamaha R25, …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 06:48


TRENDING ARTICLES

Jokowi Seorang “Koki” Handal …

Sjahrir Hannanu | 11 jam lalu

Indra Sjafri Masih Main-main dengan …

Mafruhin | 12 jam lalu

TKI “Pejantan” itu Jadi Korban Nafsu …

Adjat R. Sudradjat | 15 jam lalu

Penumpang Mengusir Petinggi PPP Dari Pesawat …

Jonatan Sara | 16 jam lalu

Modus Baru Curanmor. Waspadalah! …

Andi Firmansyah | 17 jam lalu


HIGHLIGHT

Ditemukan: Pusat Tidur Dalam …

Andreas Prasadja | 11 jam lalu

Museum Louvre untuk First-Timers …

Putri Ariza | 11 jam lalu

Cinta dalam Botol …

Gunawan Wibisono | 11 jam lalu

Wisata Bahari dengan Hotel Terapung …

Akhmad Sujadi | 11 jam lalu

Jurus Jitu Agar Tidak Terjadi Migrasi dari …

Thamrin Dahlan | 11 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: