Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Reza Lubis

Menatap Mentari di Kaki Ufuk Dengan Penuh Asa

Akte Kelahiran Anak dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

OPINI | 17 August 2012 | 02:24 Dibaca: 5144   Komentar: 2   2

1345126948704754825

foto : thevoiceofsahabatanak.wordpress.com

Berkaitan dengan UU NO 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 28 ayat :
(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi TANGGUNG JAWAB Pemerintah yg dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
(3)PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) TIDAK DIKENAI BIAYA.

Merujuk pada UU tersebut sudah selayaknya akta kelahiran yang merupakan hak anak untuk IDENTITAS di berikan secara gratis kepada anak yang berusia 0 hari hingga belum berusia 18 tahun (pasal 1 UU No 23 thn 2002) tetapi pada kenyataannya pemerintah cq pemerintah daerah (kab/kota) kebanyakan hanya memberikan pelayanan akta gratis tersebut bagi anak yang baru lahir yaitu usia 0 hari hingga 60 hari (2bulan).

Berdasarkan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1): Setiap kelahiran wajib di laporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran,
Sesuai amanat UU No 23 Thn 2006 tersebut jelas diperintahkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan orang tua sebelum 60 hari kelahiran,pada UU tersebut tidak ada dinyatakan bahwa ‘pemberian akta lahir secara gratis’ diberikan pada bayi yang berusia 0 hari hingga 60 hari

(catt : pada satu kesempatan pernah di tanyakan perihal tersebut staf kantor catatan sipil di suatu daerah,dan dijawab bahwa pemberian akte lahir gratis pada anak umur 0 hari hingga 60 hari sudah sesuai dengan UU no 23 Thn 2006 ttg Administrasi Kependudukan dan dari jawaban tersebut dapat diartikan bahwa terjadi pemberian akta gratis yg diskriminatif kepada sesama anak)

seharusnya pemberian akta lahir harus mengimplemantasikan amanat UU No 23 Thn 2002 pasal 28 ayat (3) AKTA KELAHRAN HARUS CUMA CUMA atawa GRATIS dari usia anak 0 hari hinggga belum berusia 18 thn.

Tindakan pemberian akte secara gratis yang diberikan kepada anak yang baru lahir (usia 0 hari hingga 60 hari) jelas merupakan tindakan diskriminasi diantara usia anak,hal ini dikarenakan menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ‘Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan’,berdasaarkan UU tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan diskriminasi diantara usia anak dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 I ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Seharusnya setiap anak yang berusia 0 hari hingga belum mencapai usia 18 tahun berhak atas akta gratis tsb dan pemerintah cq pemerintah kab/kota (yang menerbitkan akta lahir) mempunyai kewajiban hukum memberikan pelayanan akta lahir secara CUMA CUMA alias GRATIS.

Pemerintah kab/kota seharus lebih berpihak kepada anak JANGAN HANYA MEMIKIRKAN cara ‘MENDULANG’ Pendapatan Asli Daerah,pikirkan juga hak anak akan IDENTITAS sesuai dgn Konvensi Hak Anak dan AKTA LAHIR gratis yang diamanatkan UU Perlindungan Anak No 23 Thn 2002.

Sekarang ini pengurusan akta lahir bagi anak yang berumur diatas (katakanlah) 1 tahun harus melalui birokrasi yang panjang dan membutuhkan biaya tidak sedikit,dari surat kenal lahir Bidan/RS yg menolong,surat keterangan lahir dari desa/kelurahan hingga surat penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) berbunyi “Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun sebagaimana pada ayat 2 harus dilaksanakan penetapan Pengadilan Negeri.

Jadi bayangkan jika ada anak yang lahir dari keluarga (maaf) miskin yang lahir di puskesmas/RS dgn menggunakan JAMKESMAS atau bantuan donatur lainnya…tentu akan kelabakan untuk mencari biaya yg dibutuhkan dalam mengurus akta SANG BUAH HATI mereka, yang merupakan hak anak untuk mendapat identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang dan akhirnya si anak tidak memiliki akta atas dirinya sementara Posisi Anak dalam Konstitusi UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu : “Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan Berkembang, Serta Berhak Atas Perlindungan Dari Kekerasan dan Diskriminasi”,yang akhirnya akan menghambat anak untuk berkembang mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (contohnya : akan sulit untuk memenuhi persyaratan/akta lahir untuk memasuki sekolah). Jadi ‘percuma’ setiap tahun dilaksanakan peringatan hari anak 23 Juli oleh pemerintah (kab/kota) dan jangan sampai jargon keberpihakan kepada anak hanya ISAPAN JEMPOL dan menjadi PEMERAH BIBIR….,sebab masih banyak anak yang tidak (belum) mendapat HAKNYA……….

Reza Fadli Lubis - Rezalubis2006@gmail.com-http://rezalubis.wordpress.com

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Registrasi Online Kompasianival 2014 …

Kompasiana | | 15 September 2014 | 01:36

Pelaut dan Makanan …

Gunawan Setyono | | 15 September 2014 | 05:20

Sebaiknya Minum Obat Penunda Haid atau Tidak …

Rumahkayu | | 14 September 2014 | 23:57

Cara Mudah Pantau Smartphone Android dari …

Fahmi Kompas | | 13 September 2014 | 09:09

Beri Nama untuk Maskot Kompasiana, yuk! …

Kompasiana | | 03 September 2014 | 15:52


TRENDING ARTICLES

Koalisi Pembodohan …

Zulfikar Akbar | 5 jam lalu

Budaya Bali Tak Pernah Minder …

Pradhany Widityan | 6 jam lalu

Bangga Menjadi WNI …

Alfarizi | 9 jam lalu

Ahok Sebut Nachrowi Jadi Wagub, Nara Girang …

Sahroha Lumbanraja | 10 jam lalu

Kerennya Taman Film Bandung …

Fajr Muchtar | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Menelisik Peredaran Dana dalam Pilkada …

Andi Chairil Furqan | 7 jam lalu

DPR RI Masuk Guiness Book of Record …

Susy Haryawan | 7 jam lalu

Jokowi dan UU Pilkada Potret Kenegarawanan …

Ninoy N Karundeng | 8 jam lalu

Ahok Emang Cerdas Kwadrat …

Ifani | 8 jam lalu

Fenomena One-Hit Wonders dalam Sepak Bola …

Handy Fernandy | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: