Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Mengurai UU Bantuan Hukum (1)

OPINI | 06 August 2012 | 06:12 Dibaca: 1863   Komentar: 3   0

Di sebuah kesempatan, saya dan puluhan kawan se-angkatan, masing-masing diminta menyusun dan mengajukan sebuah proposal karya ilmiah. Lama sebelumnya, telah saya siapkan beragam topik menarik semisal menyikapi kewenangan diskresi aparatus Polri, hubungan sistem outsourching dengan UUD 1945 hingga topik-topik seputar Korupsi. Entah diawali dari mana, keseluruhan topik yang sudah disiapkan itu saya urungkan. Saya lalu menggantikannya dengan topik tentang UU Bantuan Hukum.

Ada tiga hal yang menjadi alasan saya menyodorkan topik ini:

(1) Saya berasumsi topik ini belum banyak diulas oleh dosen atau mahasiswa oleh karena masih mudanya usia UU Bantuan Hukum ini, umurnya saja belum setahun.

(2) Selama berkarya di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali, praktek bantuan hukum telah terbiasa saya lakonin, meskipun memang hanya diseputaran praktek non litigasi, sebab untuk berkarya di ruang litigasi harus memiliki surat izin praktek sebagai advokat.

(3) UU Bantuan Hukum ini memiliki nilai penting bagi saya dan sejarah perjalanan YLBHI. Sebab cita-cita dari dulu untuk menghadirkan sebuah UU Bantuan Hukum (Lex Speciali), kini akhirnya terwujud. Sudah semestinya hasil ini perlu diapresiasi sekaligus terus menerus mendorong penyempurnaan dari jiwa, semangat dan butir-butir aturan yang tersurat dan tersirat di dalamnya.

Dilatari ketiga alasan inilah saya kemudian mencari beragam referensi, mendiskusikan kesana-kemari terutama dengan kawan-kawan di YLBHI Bali, pembimbing akademik saya dan seluruh orang yang concern dengan perjuangan penegakan Demokrasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Bali.

NEGARA HUKUM BERNAMA INDONESIA

Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan semata (machttstaat). Di dalam negara hukum semua warga negara tanpa terkecuali memperoleh jaminan akan persamaan perlakuan di hadapan hukum (equality before the law), diakui dan dilindungi hak asasinya sebagai manusia, dimana semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.

Amanat konstitusi (UUD 1945) mengenai hak-hak hukum warga negara ini dapat ditemukan dalam pasal 28D, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Selain itu bisa ditemukan juga dalam pasal 27, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Konstitusi. Namun, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum, menjadikan hak bantuan hukum sebagai hak konstitusional, sehinggga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan bantuan hukum khususnya bagi orang yang tidak mampu.

Walaupun demikian, kenyataan di masyarakat masih di jumpai banyak orang tidak mampu yang terjauhkan dari akses terhadap keadilan (access to justice). Fakta ini seperti yang diungkapkan advokat senior, pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Dr Adnan Buyung Nasution, “Orang yang miskin, tunduk, bodoh dan diinjak-injak supaya bisa bangkit sebagai masyarakat yang kita cita-citakan. Masyarakat yang berkeadilan sosial, adil makmur, yang berlandaskan hukum. Itu motivasi dan landasan kita untuk berjuang, bagaimana mengangkat orang yang kecil ini yang miskin ini, yang teraniaya ini … bisa dinaikkan derajatnya.”

Menurut mantan Ketua YLBHI, Patra M Zen, bantuan hukum menjadi salah satu metode dalam agenda global untuk memperluas akses keadilan (access to justice) dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin (legal empowerment of the poor). Pemberian bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada mereka yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum tetapi juga untuk fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan.

Ketentuan mengenai kewajiban negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, terdapat dalam UUD 1945 pasal 34 yakni, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir miskin diartikan sebagai kaum miskin, orang yang sangat kekurangan, fakir mempunyai arti orang yang sangat berkekurangan orang yang sangat miskin, orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita untuk mencapai kesempurnaan bathin.

SELAMAT DATANG UU BANTUAN HUKUM

Bantuan hukum sesungguhnya bukanlah hal baru di negeri ini. Diskursus mengenai hal ini sudah lama berkembang terutama dikalangan para pemerhati hukum. Dari masa pra kemerdekaan hingga saat ini, permasalahan bantuan hukum masih dipandang relevan untuk dijadikan bahan kajian diantara grand tema isu-isu hukum yang lain. Hal ini cukup beralasan karena bantuan hukum selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan hukum itu sendiri.

Saat ini diskursus mengenai bantuan hukum kembali mengemuka bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Dimana pada tanggal 04 Oktober 2011, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang ini kemudian masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5248 tanggal 02 November 2011.

Kehadiran UU Bantuan Hukum memberikan dampak bagi upaya pemenuhan hak-hak hukum warga negara, hal ini bisa dilihat dalam klausula menimbang dalam UU ini yang menyatakan:

(a) bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan,

(b) bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan.

Selain itu merujuk pula pada ketentuan umum UU Bantuan Hukum yang dimaksudkan dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. UU Bantuan Hukum yang baru ini selanjutnya akan menjadi sumber acuan bagi praktek penegakan, perlindungan dan pelayanan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Indonesia

Sebelum kehadiran UU Bantuan Hukum, praktek bantuan hukum di Indonesia diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 pasal (1) UU Advokat berbunyi:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Secara lebih spesifik dapat juga ditemukan dalam Kode Etik Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pasal 7 butir (h) yang berbunyi:

“advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu”

Kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Selain itu bantuan hukum bisa ditemukan dalam Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.

Dapat dilihat juga dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana masalah tentang bantuan hukum termuat dalam Pasal (56) dan Pasal (57), serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum pada Pasal (68B) dan Pasal (68C).

LEGAL AID DAN LEGAL ASSISTANCE

Clarence J.Dias Research on Legal Service and Poverty dalam Washinton University Law Quarterly mengemukakan bahwa bantuan hukum merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan tidak ada seseorangpun yang dapat dihalangi haknya untuk menerima nasehat hukum atau diwakili di hadapan pengadilan oleh karena tidak mampu secara finansial.

Menurut M. Yahya Harahap, Bantuan hukum sendiri mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda yakni:

(1) Legal aid yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam kasus atau perkara:

(a) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cara cuma-cuma

(b) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.

Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak mempunyai dan buta hukum.

(2) Legal assistance yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. Karena pada legal assistance, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan:

(a) Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi

(b) Pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma

Berdasarkan pengertian diatas maka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah legal aid yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Melaksanakan aktivitas bantuan hukum seperti yang diamanatkan dalam UU Bantuan Hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat mendorong perwujudan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob), dengan melakukan klaim di depan pengadilan. Gagasan ini yang disebut justiasibilitas hak ekosob. Dimana para korban pelanggaran hak ekosob mempunyai hak hukum untuk mengklaim reparasi dan pemenuhan hak ekosob lewat mekanisme hukum, utamanya di pengadilan.

Namun upaya memastikan akses keadilan bagi warga negara yang tidak mampu masih ditemukan juga beragam perdebatan seputar pengertian bantuan hukum ini. Dalam sejumlah diskusi berkembang pertanyaan, mengapa perlu ada UU Bantuan Hukum, sedangkan telah ada UU Advokat beserta lembaga pelaksanaanya?.

Pertanyaan diatas memang tidak terlepas dari kesimpangsiuran pemahaman konsep legal aid dan konsep probono yang selama ini berkembang di Indonesia. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri sebab selama ini stakeholder utama pemberian layanan hukum adalah advokat. Dimana advokat-lah yang dalam sejarahnya yang terlebih dahulu memberikan bantuan hukum terhadap orang miskin (probono publico), sebagai sebuah konsekuensi profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobbile).

Dinamika bantuan hukum selalu selaras dengan kemajuan peradaban. Pada masa lalu konsep bantuan hukum masih dipahami secara konvensional yakni sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang Advokat terhadap klientnya baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana di muka persidangan. Namun dalam perjalanannya istilah terus menerus mendapat pembaruan selaras dengan perkembangan hukum yang dinamis.

HUKUM YANG TERUS TUMBUH

Proses tumbuh dan berkembangnya hukum Nasional pasca kemerdekaan hingga saat ini ditandai dengan tidak hanya tumbuh kembangnya pranata-pranata hukum, serta semakin canggihnya pengaturan berbagai bidang sosial oleh hukum, akan tetapi juga terlihat pada tingkatan lain yang berwujud pada perubahan-perubahan yang lebih paradigmatik yang didalamnya mengandung dimensi-dimensi ideologik. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat mencenderungkan terjadinya perkaitan yang erat antara hukum dengan masalah-masalah sosial, dimana kian waktu kian erat dan intensif.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini sebenarnya bukan lagi sekedar masalah legalitas formal, penafsiran dan penerapan pasal-pasal suatu peraturan hukum, melainkan lebih dari itu, telah bergerak ke arah penyusunan suatu tata kehidupan yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi usaha-usaha peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Sehingga kehadiran UU Bantuan Hukum dapat langsung untuk mewujudkan paradigma diatas.

Dengan demikian, penempatan hukum secara khusus pada jalur pemerataan keadilan sebenarnya merupakan cerminan perhatian yang besar atau tampak sebagai Political Will dari pihak penguasa atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerataan keadilan yang nantinya akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian sasaran pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

UU Bantuan Hukum hadir sebagai efek dari semakin meluasnya tuntutan bagi Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keadilan hukum dan hak asasi manusia. Pembicaraan tentang hukum, hak asasi manusia dan atau negara hukum dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi penting artinya bahwa dalam membangun negara hukum terlekati ciri-ciri mendasar yaitu:

(1) Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan.

(2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak,tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.

(3) Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Sehingga suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masyarakat dalam konteks keadilan hukum dan hak asasi manusia.

UU Bantuan Hukum memberikan penekanan yang lebih jelas tentang kewajiban negara untuk melindungi hak-hak konstitusi warga negara. Salah satu hak dari warga negara tersebut adalah hak setiap orang untuk memperoleh kesamaan dihadapan hukum dengan cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma yang biayanya ditanggung oleh negara untuk mereka yang tidak mampu menyewa penasehat hukum.

Dalam UU Bantuan Hukum ini diatur bahwa pemerintah memiiliki andil utama dalam pembiayaan pemberian Bantuan Hukum. Biaya yang akan diberikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan bantuan hukum harus di anggarkan dalam APBN. Bantuan hukum bagi warga tidak mampu meliputi bantuan hukum di bidang keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Adapun advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang ini adalah advokat yang berada dalam naungan suatu lembaga atau organisasi bantuan hukum.

Syarat bagi lembaga atau organisasi untuk dapat menerima pendanaan bantuan hukum pun ditentukan dalam Undang-Undang ini yaitu:

(a) Berbadan hukum

(b) Terakreditasi berdasarkan UU

(c) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap

(d) Memiliki pengurus

(e) Memiliki program Bantuan Hukum

Sedangkan syarat bagi penerima bantuan hukum berdasarkan UU ini adalah warga negara tidak mampu (orang miskin) yaitu orang-orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa secara konseptual bantuan hukum adalah upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurutnya, upaya ini memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu:

(a) Aspek perumusan aturan hukum

(b) Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan ditaati

(c) Aspek pendidikan masyarakat agar aturan itu di hayati

Salah satu makna mendasar dengan lahirnya UU Bantuan Hukum ini menjadi semakin menarik untuk dibahas oleh karena bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu (fakir miskin) tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, budaya, pandangan politik, dan filosofi hukum di Indonesia. Sehingga tidak berlebihan jika aturan ini merupakan upaya untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat. Akses keadilan seperti yang telah di amanatkan dalam UU ini sebagai salah satu hak dasar yang bersifat universal, yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, agar mereka dapat menggunakan sistem hukum untuk meningkatkan hidupnya.

MENEMUKAN MAKNA KEADILAN

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “iustitia”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate). Sedangkan adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak berat sebelah; tidak memihak, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Sedangkan Keadilan merujuk pada sifat (perbuatan, perlakuan,) yang adil.

Keadilan sebagai sesuatu yang abstrak perlu untuk dibumikan lewat berbagai tata aturan termasuk juga dalam upaya memenuhi keadilan hukum bagi seluruh warga negara. UU Bantuan Hukum mengisyaratkan ini, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 yakni Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan.

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara republik indonesia; dan ke empat mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan apa yang telah disampaikan di atas maka pertanyaan lanjutan apakah benar, kehadiran UU Bantuan Hukum memang membuktikan bahwa Negara sedang berbaik hati?

>>> BERSAMBUNG ke BAGIAN II DARI III TULISAN (f)

JUDUL ASLI: BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

PENULIS: Faris Valeryan Libert Wangge, S.H

PROFESI: Konsultan Hukum/Pendiri Socratian Institute/Alumnus YLBHI Bali

E: fariswangge@gmail.com I HP. 081236072032

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kamar Operasi (OK) : Mengamati Sepenuh Hati …

Rinta Wulandari | | 17 April 2014 | 21:30

Baru Capres, JKW Sudah Banyak yang Demo …

Abah Pitung | | 17 April 2014 | 22:13

Curhat Dinda dan Jihad Perempuan …

Faatima Seven | | 17 April 2014 | 23:11

Sandal Kelom, Sandal Buatan Indonesia …

Acik Mdy | | 18 April 2014 | 00:40

Inilah Pemenang Kompasiana - ISIC 2014 Blog …

Kompasiana | | 17 April 2014 | 15:52


TRENDING ARTICLES

Manuver Amien Rais Menjegal Jokowi? …

Pecel Tempe | 12 jam lalu

Demo Jokowi di ITB Salah Sasaran dan …

Rahmat Sahid | 17 jam lalu

Jokowi di Demo di ITB, Wajarkah? …

Gunawan | 21 jam lalu

Pernyataan Pedas Jokowi Selama Nyapres …

Mustafa Kamal | 22 jam lalu

Meski Tak Punya Ijin, JIS Berani Menolak …

Ira Oemar | 22 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: