Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Muhamad Ramdhani Fajri

Mahasiswa Geografi Universitas Indonesia

Informasi Geospasial: Solusi Terhadap Masalah Batas Wilayah

OPINI | 02 August 2012 | 17:14 Dibaca: 405   Komentar: 0   0

Sengketa terhadap kawasan Gunung Kelud antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri yang belum lama terjadi merupakan salah satu dari sekian banyak konflik yang terkait dengan batas wilayah di negara ini. Konflik yang terjadi kebanyakan dipicu oleh perebutan wilayah yang terdapat potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki nilai ekonomi. Tidak jarang persoalan batas wilayah ini juga menyinggung masalah lingkungan misalnya tumpang tindihnya wilayah yang dinyatakan wilayah konservasi dengan wilayah kegiatan pertambangan. Sedangkan,  penyelesaian terhadap kerusakan lingkungan malah sering terjadi saling lempar tanggung jawab antar para stakeholder. Masalah - masalah ini disebabkan karena tidak jelasnya batas wilayah antar daerah yang harus segera diselesaikan karena dapat menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu pembangunan. 

Ketidakjelasan batas wilayah antar daerah dapat disebabkan oleh informasi yang digunakan sebagai referensi oleh pihak-pihak yang bersengketa memiliki perbedaan. Dalam hal ini, informasi yang terkait dengan batas wilayah adalah informasi spasial yang biasanya disajikan dalam bentuk peta. Peta yang dijadikan acuan oleh pihak yang bersengketa sering berasal dari sumber pembuat peta yang berbeda - beda. Sebagaimana kita ketahui cukup banyak instansi yang melakukan kegiatan pemetaan seperti: Bakosurtanal (yang telah berganti nama menjadi BIG), Badan Pertanahan Nasional, Kehutanan, PU, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Bappeda dan beberapa perusahaan swasta penyedia jasa pemetaan. Peta - peta yang dihasilkan berbagai instansi tersebut menggunakan referensi sistem proyeksi, sistem koordinat, dan datum yang berbeda. Hal ini yang dapat menimbulkan distorsi terhadap lokasi garis batas pada peta yang mencapai puluhan bahkan ratusan meter.

Kewenangan terkait batas daerah sepenuhnya dipegang oleh Kemendagri dan pelaksanaan teknisnya di bantu oleh berbagai instansi terutama Badan Informasi Geospasial (BIG). UU No.4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial dapat menjadi pintu awal penyelesaian konflik terkait dengan batas wilayah di Indonesia. Undang - undang ini memungkinkan informasi-informasi spasial yang beredar dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keakuratan yang tinggi karena diawasi oleh satu intansi yaitu BIG. Undang - undang ini juga mengharuskan berbagai instansi-instansi pemerintah maupun swasta wajib berkoordinasi dengan BIG dalam penyelenggaraan informasi spasial sehingga dapat menghindari perbedaan referensi yang digunakan dalam pembuatan peta sehingga peta yang beredar di masyarakat lebih dapat dipercaya. Kegiatan pemetaan yang terpadu ini juga memungkinkan masyarakat secara mudah mengakses maupun berperan aktif terhadap penyelenggaraan informasi spasial.

Teknologi survey dan pemetaan yang semakin berkembang pesat semakin memudahkan kita untuk turut berperan dalam penyelenggaraan informasi spasial. GPS merupakan alat yang sudah tidak asing lagi di masyarakat dapat digunakan untuk pembuatan peta dengan akurasi menengah hingga detail.Teknologi Penginderaan jauh yang dapat menghasilkan citra satelit dengan resolusi yang semakin detail memungkinkan kita melakukan pemetaan daerah yang sulit dijangkau dengan biaya yang lebih ekonomis. Perkembangan teknologi SIG berbasis software maupun web kini sangat membantu kita untuk membuat, mengolah, maupun saling bertukar data spasial.

Akhirnya, urgensi terhadap informasi spasial semakin dirasakan di negara kita dan masyarakat pun dituntut untuk meningkatkan spatial awareness agar kebijakan-kebijakan pembangunan dapat berlangsung terbuka, berkelanjutan dan yang paling penting adil terhadap masyarakat.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Inilah 5 Butir Penting Putusan MK atas …

Rullysyah | | 21 August 2014 | 17:49

MK Nilai Alat Bukti dari Kotak Suara …

Politik14 | | 21 August 2014 | 15:12

Sharing Profesi Berbagi Inspirasi ke Siswa …

Wardah Fajri | | 21 August 2014 | 20:12

Meriahnya Kirab Seni Pembukaan @FKY26 …

Arif L Hakim | | 21 August 2014 | 11:20

Haruskah Semua Pihak Menerima Putusan MK? …

Kompasiana | | 21 August 2014 | 10:31


TRENDING ARTICLES

Dear Pak Prabowo, Would You be Our Hero? …

Dewi Meisari Haryan... | 11 jam lalu

Kereta Kuda Arjuna Tak Gentar Melawan Water …

Jonatan Sara | 12 jam lalu

Dahlan Iskan, “Minggir Dulu Mas, Ada …

Ina Purmini | 13 jam lalu

Intip-intip Pesaing Timnas U-19: Uzbekistan …

Achmad Suwefi | 15 jam lalu

Saya yang Memburu Dahlan Iskan! …

Poempida Hidayatull... | 18 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: