Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Muhamad Ramdhani Fajri

Mahasiswa Geografi Universitas Indonesia

Informasi Geospasial: Solusi Terhadap Masalah Batas Wilayah

OPINI | 02 August 2012 | 17:14 Dibaca: 418   Komentar: 0   0

Sengketa terhadap kawasan Gunung Kelud antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri yang belum lama terjadi merupakan salah satu dari sekian banyak konflik yang terkait dengan batas wilayah di negara ini. Konflik yang terjadi kebanyakan dipicu oleh perebutan wilayah yang terdapat potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki nilai ekonomi. Tidak jarang persoalan batas wilayah ini juga menyinggung masalah lingkungan misalnya tumpang tindihnya wilayah yang dinyatakan wilayah konservasi dengan wilayah kegiatan pertambangan. Sedangkan,  penyelesaian terhadap kerusakan lingkungan malah sering terjadi saling lempar tanggung jawab antar para stakeholder. Masalah - masalah ini disebabkan karena tidak jelasnya batas wilayah antar daerah yang harus segera diselesaikan karena dapat menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu pembangunan. 

Ketidakjelasan batas wilayah antar daerah dapat disebabkan oleh informasi yang digunakan sebagai referensi oleh pihak-pihak yang bersengketa memiliki perbedaan. Dalam hal ini, informasi yang terkait dengan batas wilayah adalah informasi spasial yang biasanya disajikan dalam bentuk peta. Peta yang dijadikan acuan oleh pihak yang bersengketa sering berasal dari sumber pembuat peta yang berbeda - beda. Sebagaimana kita ketahui cukup banyak instansi yang melakukan kegiatan pemetaan seperti: Bakosurtanal (yang telah berganti nama menjadi BIG), Badan Pertanahan Nasional, Kehutanan, PU, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Bappeda dan beberapa perusahaan swasta penyedia jasa pemetaan. Peta - peta yang dihasilkan berbagai instansi tersebut menggunakan referensi sistem proyeksi, sistem koordinat, dan datum yang berbeda. Hal ini yang dapat menimbulkan distorsi terhadap lokasi garis batas pada peta yang mencapai puluhan bahkan ratusan meter.

Kewenangan terkait batas daerah sepenuhnya dipegang oleh Kemendagri dan pelaksanaan teknisnya di bantu oleh berbagai instansi terutama Badan Informasi Geospasial (BIG). UU No.4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial dapat menjadi pintu awal penyelesaian konflik terkait dengan batas wilayah di Indonesia. Undang - undang ini memungkinkan informasi-informasi spasial yang beredar dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keakuratan yang tinggi karena diawasi oleh satu intansi yaitu BIG. Undang - undang ini juga mengharuskan berbagai instansi-instansi pemerintah maupun swasta wajib berkoordinasi dengan BIG dalam penyelenggaraan informasi spasial sehingga dapat menghindari perbedaan referensi yang digunakan dalam pembuatan peta sehingga peta yang beredar di masyarakat lebih dapat dipercaya. Kegiatan pemetaan yang terpadu ini juga memungkinkan masyarakat secara mudah mengakses maupun berperan aktif terhadap penyelenggaraan informasi spasial.

Teknologi survey dan pemetaan yang semakin berkembang pesat semakin memudahkan kita untuk turut berperan dalam penyelenggaraan informasi spasial. GPS merupakan alat yang sudah tidak asing lagi di masyarakat dapat digunakan untuk pembuatan peta dengan akurasi menengah hingga detail.Teknologi Penginderaan jauh yang dapat menghasilkan citra satelit dengan resolusi yang semakin detail memungkinkan kita melakukan pemetaan daerah yang sulit dijangkau dengan biaya yang lebih ekonomis. Perkembangan teknologi SIG berbasis software maupun web kini sangat membantu kita untuk membuat, mengolah, maupun saling bertukar data spasial.

Akhirnya, urgensi terhadap informasi spasial semakin dirasakan di negara kita dan masyarakat pun dituntut untuk meningkatkan spatial awareness agar kebijakan-kebijakan pembangunan dapat berlangsung terbuka, berkelanjutan dan yang paling penting adil terhadap masyarakat.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Suasana Jalan Thamrin Jakarta Pagi Ini …

Teberatu | | 20 October 2014 | 08:00

Eks Petinggi GAM Soal Pemerintahan Jokowi …

Zulfikar Akbar | | 20 October 2014 | 07:46

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Harapan kepada SBY Lebih Besar Dibanding …

Eddy Mesakh | | 20 October 2014 | 09:48

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39


TRENDING ARTICLES

Ramalan Musni Umar Pak Jokowi RI 1 Jadi …

Musni Umar | 4 jam lalu

Jokowi Dilantik, Pendukungnya Dapat Apa? …

Ellen Maringka | 4 jam lalu

Ucapan “Makasih SBY “Jadi …

Febrialdi | 11 jam lalu

Jokowi (Berusaha) Melepaskan Diri dari …

Thamrin Dahlan | 18 jam lalu

Lebih Awal Satu Menit Tak Boleh Masuk Ruang …

Gaganawati | 19 jam lalu


HIGHLIGHT

Antara Sinetron dan Novelnya …

Mauliah Mulkin | 7 jam lalu

Keheningan Ceruk Airmata Ratu Ibu Bangkalan …

Husni Anshori | 7 jam lalu

[Cermin] Tentang Keimanan …

Achmad Yusuf | 7 jam lalu

Mengunjungi Candi Sukuh dan Candi Cetho di …

G T | 8 jam lalu

Televisi Raffi Ahmad Nagita Slavina …

Rahmat Derryawan | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: