Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Roman Rendusara

"menulis DARI DALAM" Penulis menetap di Rajawawo, Ende, Flores, NTT dan perakit kata di bengkel: floreside.wordpress.com selengkapnya

Rentenir dan Lemahnya Hukum Perbankan Indonesia

OPINI | 20 July 2012 | 11:15 Dibaca: 4961   Komentar: 3   4

Sungguh terasa pilu tatkala mendengar cerita tetangga yang terbelenggu dengan hutang berbunga tinggi. Ia seorang pedagang pasar. Lantaran keterdesakan ekonomi keluarga dan ingin menambah modal usaha dagang, ia meminjam uang pada sebuah lembaga keuangan. Setiap hari rumahnya selalu didatangi seorang tamu yang sama. Tamu itu datang untuk menagih utang beserta bunga sebesar 20% per hari. Nasib yang sama juga dialami rekan – rekan sesama pedagang di pasar tradisional. Mereka merasa terbeban dengan bunga yang terlalu tinggi itu. Anehnya, lembaga keuangan itu mengaku diri sebagai koperasi. Koperasi yang mana? Koperasi fiktif?

Iya, sekiranya begitulah jawaban sementaranyanya. Akhir – akhir ini bisnis penjualan uang berkedok “koperasi” telah membius masyarakat kita. “Koperasi” ini biasanya beroperasi dan melakukan transaksi di pasar – pasar tradisional. Targetnya jelas, para pedagang pasar.

Memang, dalam perjalanan sejarah manusia, praktek melepaskan uang dengan bunga tinggi dan jangka waktu yang relatif pendek ini sudah terjadi lama. Wayne A. M Visser dan Alastair McIntosh (1998 : 175 – 189) dalam A Short Review of the Historical Critique of Usury menjelaskan bahwa praktek riba setidaknya sudah berjalan sejak empat ribu tahun yang lalu dan selama sejarah itu pula, praktek ini dikutuk, dilarang, dihina dan dihindari. Kita biasa mengenalnya dengan riba (rente) atau pelepasan uang. Sedangkan orang yang melepaskan uang disebut rentenir. Konsep riba (rente) merujuk pada praktek pengisian kepentingan finansial yang sangat tinggi melebihi nilai pokok pinjaman. Jangka waktu pengembalian pinjamannya pun relatif pendek. Hanya dalam hitungan beberapa minggu. Praktek riba (rente) menyebabkan tingkat pendapatan pedagang pasar menjadi kecil bahkan balik merugi. Keuntungan setiap hari harus harus digunakan untuk membayar cicilan dan bunga yang tinggi. Dampak lanjut, pertumbuhan usaha pedagang rendah dan tidak jarang berakibat gulung tikar. Akibat utang tersebut, usaha dagang bisa collaps dan berujung masalah. Ketidakadilan pun akan terlihat sangat nyata – yang punya uang akan makin kaya, yang miskin akan terus tersungkur miskin dan menyembah derita.

Beberapa agama besar pun tak tinggal diam untuk mengutuknya. Praktek riba (rente) dalam agama Hindu dan Budha dapat kita temukan dalam naskah kuno India. Teks - teks Veda India kuno (2.000-1.400 SM) mengkisahkan “lintah darat” (kusidin) disebutkan sebagai pemberi pinjaman dengan bunga. Atau dalam dalam teks Sutra (700-100 SM) dan Jataka Buddha (600-400 SM) menggambarkan situasi sentimen yang menghina riba. Sebagai contoh, Vasishtha, seorang Hindu terkenal pembuat hukum waktu itu, membuat undang-undang khusus yang melarang kasta yang lebih tinggi dari Brahmana (pendeta) dan Ksatria (pejuang) menjadi rentenir atau pemberi pinjaman dengan bunga tinggi. Juga, dalam Jataka, riba disebut sebagai “hypocritical ascetics are accused of practising it”. Pada abad kedua, riba telah menjadi istilah yang lebih relatif, seperti yang tersirat dalam hukum Manu, “ditetapkan bunga melampaui tingkat hukum yang berlaku.

Riba (rente) dalam hukum Islam adalah usaha orang kaya menambahkan kekayaannya dari orang miskin. Lebih lanjut, “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka permaklumkanlah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS Al-Baqarah: 278-279). Atau “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.” (QS Al-Baqarah: 275). Kritik riba dalam Islam sudah ada sejak Nabi Muhammad dan diperkuat oleh berbagai ajarannya di Al-Qur’an.

Riba (rente) dalam Yudaisme sangat dicerca dan dicemooh. Kata Ibrani untuk bunga ‘neshekh‘, secara harfiah berarti “menggigit”. Pengertian ini merujuk pada bunga tinggi yang menyengsarakan. Dalam Keluaran dan Imamat, kata “riba” selalu berkaitan dengan pelarangan pinjaman kepada orang miskin dan melarat. Sementara dalam Ulangan, larangan ini diperluas untuk mencakup semua peminjaman uang. Selain itu, dalam kitab Talmud, dilarang mengambil bunga dalam beberapa jenis kontrak penjualan, sewa dan kerja. Larangan mendapatkan bunga tinggi tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan dengan sanksi pidana mati melainkan hanya sebagai pelanggaran moral.

Gereja Katolik Roma sejak abad ke-4 melarang pengambilan bunga oleh para kleru. Larangan ini diperluas bagi kaum awam pada abad ke-5. Pada abad ke-8, Gereja Katolik menyatakan riba menjadi tindak pidana umum. Gerakan anti-riba terus mendapatkan tempat selama awal Abad Pertengahan. Puncaknya, pada tahun 1311, Paus Clement V membuat larangan riba dan menyatakan bahwa semua undang-undang yang mendukung, batal demi hukum.

Pada tahun 1891, Paus Leo XIII dalam “Rerum Novarum“, riba dikatakan sebagai kerakusan. Walau sering dikutuk Gereja, praktek ini masih sering terjadi. Bahkan pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II dalam Sollicitude Rei Socialis secara eksplisit menuduh praktek riba sebagai penyebab krisis dunia ketiga.

Sampai pada titik ini, kita pun sepakat bahwa praktek riba (rente) yang ditawarkan di pasar – pasar tradisional kita sebenarnya suatu kerakusan. Agama secara jelas mengutuknya sebagai cara orang – orang kaya memperoleh tambahan penghasilan dari memeras keringat orang miskin. Praktek riba (rente) tak segan – segan menghisap pedagang pasar. Benar juga, sampai dijuluki “lintah darat”.

Anehnya, menghadapi rentenir yang berkeliaran bebas di pasar – pasar, pemerintah seakan tinggal diam. Kementerian dan dinas terkait pun duduk sebagai penonton bisu. Tidak tahu mau bertindak seperti apa. Mengapa? Tongkat (hukum) pengusir rentenir patah. Hukum perbankan kita bagai anjing sakit gigi, menggonggong saja tidak bisa.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam. Perjanjian semacam ini, di satu pihak dikenal atau diperbolehkan baik dalam sistem Hukum Adat maupun dalam sistem Hukum Perdata. Di lain pihak, tidak ada larangan dalam Hukum Pidana (khususnya tindak pidana perbankan). Sehingga adalah sangat keliru kalau seseorang yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi (rentenir) dikatakan menjalankan praktik “bank gelap”.

Yang dimaksudkan dengan ‘bank gelap’ di sini adalah orang atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan yang seolah-olah bertindak sebagai bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”). Pasal 46 ayat 1 UU No.10 Tahun 1998 merumuskan sebagai berikut, “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar”.

Dari rumusan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 di atas, jelas yang dilarang adalah perbuatan menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan, perbuatan yang dilakukan pihak yang menyalurkan atau meminjamkan uang dengan bunga tinggi (rentenir) tidak dilarang dalam UU Perbankan. Dengan demikian, rentenir tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana perbankan, dengan kata lain tidak menjalankan usaha bank gelap.

Argumentasi hukum pernyataan di atas didukung oleh aturan undang-undang. Dalam hal ini, BW (Burgerlijk Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai saat ini masih berlaku tentang perjanjian pinjam-meminjam uang yakni Pasal 1754 KUH Perdata. Rumusannya sebagai berikut, “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Ada pun mengenai pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga dibenarkan menurut hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata yang merumuskan, “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”. Sampai berapa besar bunga yang diperjanjikan tidak disebutkan, hanya dikatakan: asal tidak dilarang oleh undang-undang.

Nah, sekiranya kalimat terakhir di atas menjadi titik lemahnya hukum perbankan kita. Tidak ada standar bunga bagi pelepasan uang oleh rentenir. Dari segi agama sudah jelas, sangat keras mengutuknya. Tinggal, wewenang eksekutif dan legislatif mempertimbangkannya. Semestinya pemerintah dan wakil rakyat tidak seperti anjing sakit gigi dalam memerangi pelepas uang berkedok koperasi ini.

Akhirnya, Aristoteles pernah berkata “pecunia pecuniam non parit”, (uang tidak bisa melahirkan uang), karena uang sepatutnya dapat dihasilkan dari kerja dan usaha.

oleh Roman Rendusara

Alumnus Universitas Krisnadwipayana - Jakarta

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bila Gagal Lulus UN …

Sayidah Rohmah | | 16 April 2014 | 10:34

Menebar Rimpang Jahe Menuai Rupiah Sebuah …

Singgih Swasono | | 16 April 2014 | 09:28

Pelecehan Anak TK di Jakarta International …

Sahroha Lumbanraja | | 16 April 2014 | 13:53

Cinta Nggak Cinta Itu Bisa Dijelaskan, …

Gilang Parahita | | 16 April 2014 | 14:49

Kompasianer Mengawal Pemilu 2014 …

Kompasiana | | 09 April 2014 | 04:17


TRENDING ARTICLES

Memalukan! Kapten Persebaya dan Pelatih …

Ethan Hunt | 6 jam lalu

Tolak Mahfud MD atau Cak Imin, PDIP Duetkan …

Ninoy N Karundeng | 6 jam lalu

Benarkah ‘Bertemu Dubes AS, Jokowi …

Kosmas Lawa Bagho | 8 jam lalu

ILC dan Rakyat yang Mata Duitan …

Jonny Hutahaean | 8 jam lalu

Belum Semua Kartu Jokowi Terbuka …

Hanny Setiawan | 15 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: