Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Perpustakaan Kementerian Keuangan

"An investment in knowledge pays the best interest." -Benjamin Franklin

Toleransi Hukum di Jalan Raya

OPINI | 16 April 2012 | 14:30 Dibaca: 222   Komentar: 4   0

Daripada balapan liar di jalan raya, mengapa tidak menulis, menuangkan gagasan di Kompasiana saja? Mengapa tidak belajar ke perpustakaan saja? padahal jelas bahwa manfaat yang didapatkan lebih nyata. Ide, gagasan, uang dan kerja keras belum mendapatkan tempat tertinggi di hati dan pikiran para pemuda kita sebagai wujud prestasi dan kesuksesan dalam kehidupan. Ini adalah tantangan bagi para guru, orang tua dan kita semua untuk mewujudkan itu. Saya yakin, budaya arogansi masyarakat komunal di negara kita akan semakin terkikis oleh globalisasi & kapitalisme. Seiring meningkatnya jumlah lapangan kerja dan naiknya kesejahteraan, energi untuk sekedar nongkrong sambil balapan tengah malam yang sangat melelahkan akan segera dilupakan. Lembaran rupiah saya kira  lebih menarik bagi setiap orang.

Fenomena balapan liar bukan hal baru. Penyakit itu sudah puluhan tahun dibiarkan menjangkiti semakin banyak orang muda. Apapun alasannya ketika jalan raya tidak digunakan sebagaimana fungsinya, tentu dapat dikatgorikan sebagai pelanggaran hukum. Demikian juga balapan liar, parkir liar, “ngetem” liar yang semuanya itu terjadi di jalan raya harus berani dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Karakter masyarakat kita yang permisif karena memiliki toleransi yang sedemikian tinggi, terbukti kontra produktif dengan penegakan hukum di negara ini. Bagaimana dengan demonstrasi di jalan raya? apakah para pembalap liar yang setiap malam “menghantui” setiap orang yang lewat di Kemayoran mendapatkan perlakuan yang sama dari aparat? Seringkali logika dan tafsir “hukum” di Indonesia ini sulit dimengerti.

Struktur dan budaya masyarakat Indonesia masih menempatkan “keberanian” sebagai wujud prestasi. Berani berkendara dalam kecepatan tinggi dirasakan sebagai bentuk simbol yang menjamin eksistensi orang muda. Absennya keteladanan, minimnya prestasi, salah tafsir “toleransi hukum”,  dan budaya arogansi mengakibatkan kesewenangan di jalan raya diteladani, unjuk kekuatan/ kecepatan mendapatkan pembenaran. Tidak ada yang salah dengan pemuda kita, kreatifitas dan energi yang suka tantangan itu harus mendapatkan tempat yang tepat untuk dituangkan. Dalam masalah semangat dan keberanian, saya yakin subsidi adrenalin tidak diperlukan oleh angkatan muda Indonesia. Semoga kasus gerombolan bermotor menjadi bahan renungan bagi kita. Sudahkah kita membuang “toleransi hukum” dalam keseharian kita?

Salam,

www.perpustakaan.depkeu.go.id

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Menelusuri Jejak Bendungan Jatigede; Save …

Yulia Rahmawati | | 27 January 2015 | 02:59

Rupiah Apakah Tuan Ekonomi Indonesia? …

Muhammad Yunus | | 26 January 2015 | 23:25

Perppu-Imunitas Berpotensi Melanggar …

Restianrick Bachsji... | | 27 January 2015 | 07:25

Leuwi Liyet: Little Green Canyon Rasa Bogor …

Da Backpankers | | 27 January 2015 | 05:31

Inilah 3 Pemenang Voluntourism Blog …

Kompasiana | | 26 January 2015 | 20:13


TRENDING ARTICLES

Bantuan TNI Upaya Paksa Penyidik KPK …

Edi Abdullah | 5 jam lalu

KPK Menangkap Megawati Tindakan …

Edi Abdullah | 6 jam lalu

KPK: Ampun Presiden, Menkopolhukam, dan …

Jimmy Haryanto | 7 jam lalu

Cewek Rental Itu Diantar Pacarnya Menjadi …

Sahroha Lumbanraja | 9 jam lalu

PDIP Aktor Utama di Balik Pencalonan BG …

Axtea 99 | 10 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: