Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Dadang Sukandar

Penulis dan Praktisi Hukum

Hak Asuh Anak Ketika Orang Tuanya Bercerai

OPINI | 13 April 2012 | 05:12 Dibaca: 1515   Komentar: 0   0

Selain terhadap harta pekawinan, sebuah perceraian dari perkawinan yang berdasarkan hukum Islam juga memberi akibat terhadap anak, yaitu siapa yang memegang hak asuh anak (hadhanah) setelah kedua orang tuanya bercerai. Dalam banyak kasus perceraian, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami-istri yang bercerai.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada prinsipnya jika terjadi perceraian maka hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ibu yang mengandung selama sembilan bulan dan ibu pula yang menyusui anak tersebut. Kedekatan antara ibu dan anak tentunya bukan hanya kedekatan lahiriah semata, melainkan juga kedekatan batiniah.

Hak asuh anak oleh ibunya dapat digantikan oleh kerabat terdekat jika ibunya telah meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam telah menentukan, bahwa jika ibu si anak meninggal, maka mereka yang dapat menggantikan kedudukan ibu terhadap hak asuh anaknya meliputi:

  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  2. Ayah.
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Namun meskipun pada prinsipnya hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, Kompilasi Hukum Islam masih memberi kesempatan kepada si anak untuk memilih ikut ayah atau ibunya. Pilihan itu diberikan kepada anak yang telah mumayyiz, yaitu seorang anak yang telah berumur 12 tahun. Seorang anak yang telah berumur 12 tahun oleh hukum dianggap telah dapat menentukan pilihannya sendiri ketika kedua orang tuanya bercerai, yaitu mengikuti ayah atau ibunya.

Pelaksanaan hak asuh anak, baik oleh ibu ataupun ayahnya, harus disertai oleh jaminan keselamatan jasmani dan rohani si anak meskipun biaya kehidupan si anak telah tercukupi.  Apabila pemegang hak asuh anak, baik ayah maupun ibunya, ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka kerabat yang bersangkutan dapat meminta kepada Pengadilan Agama untuk memindahkan hak asuh anak tersebut kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh.

Siapapun yang memegang hak asuh kemudian, semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun). (Dadang Sukandar).

Artikel Terkait:

  1. Contoh-contoh Perjanjian dan Surat Kuasa
  2. Agar Perjanjian Sah Menurut Hukum
  3. Sumpah Seorang Suami Yang Menuduh Istrinya Berzinah (Li’an)
  4. Mengajukan Gugatan Perdata
 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Manado Menuju Kota Cerdas Lingkungan Hidup …

Johanis Malingkas | | 27 April 2015 | 14:53

Lagi, Aktor “The Raid” Go …

Dody Kasman | | 27 April 2015 | 15:09

Mari Lestarikan Air Bersama AQUA! …

Kompasiana | | 10 April 2015 | 19:03

Pemindahan Ibukota Jakarta : Belajar dari …

Hardian Relly | | 27 April 2015 | 11:00

Kompasiana dan Kompas Kampus Sambangi 5 …

Kompasiana | | 06 March 2015 | 08:32


TRENDING ARTICLES

Anggun Minta Pembatalan Eksekusi Mati, Siapa …

Lilik Agus Purwanto | 6 jam lalu

X Factor Indonesia dan Runtuhnya Sebuah …

Andi Kurniawan | 8 jam lalu

Harga Rakyat Indonesia Lebih Rendah dari …

Susy Haryawan | 11 jam lalu

Sekarang Saja, 50 Orang Mati Tiap Hari, …

Mike Reyssent | 11 jam lalu

Menimpuk Presiden dengan Mangga malah Dapat …

Tjiptadinata Effend... | 12 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: