Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Yuswan Wijaya

Lahir di Cilacap, sekarang tinggal di Purwokerto.

Peraturan Bersama dalam Penataan Guru PNS

REP | 31 March 2012 | 09:18 Dibaca: 267   Komentar: 0   0

SALINAN


PERATURAN BERSAMA


MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA

NOMOR 05/X/PB/2011

NOMOR SPB/03/M.PAN-RB/10/2011

NOMOR 48 Tahun 2011

NOMOR 158/PMK.01/2011

NOMOR 11 Tahun 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau

kelebihan guru pada satuan pendidikan, pada suatu

kabupaten/kota, dan/atau provinsi serta adanya alih fungsi

guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru

antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis

pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi;

b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan

pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan,

antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya

mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan

formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan

nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan

pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain;



Mengingat :


2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan

Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri

Agama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai

Negeri Sipil;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);


3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang


Wewenang


Pengangkatan,


Pemindahan,


dan


Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang


Wewenang


Pengangkatan,


Pemindahan,


dan


Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI

SIPIL.



4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah.

2. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang

berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

3. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik,

distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing

satuan pendidikan.

4. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan,

antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan

satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis

pendidikan.

6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

7. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau

pemerintah kota.

Pasal 2

Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bersama ini adalah guru

kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan

pendidikan taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa/raudhatul

athfal/bustanul athfal, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah ibtidaiyah,

sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa/madrasah

tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah

menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan dan bentuk lain yang

sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.


5

BAB II

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 3

(1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam

penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan

antarjenis pendidikan secara nasional.

(2) Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan

guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk

penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan

antarjenis pendidikan antarprovinsi, antarkabupaten/kota pada provinsi yang

berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

(3) Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama dalam

memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,

antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(4) Menteri Agama membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS

antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi

tanggung jawabnya.

(5) Menteri Dalam Negeri:

a. mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan guru

PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk

memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan

Nasional;

b. memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan

pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan menjadi bagian penilaian

kinerja pemerintah daerah.

(6) Menteri Keuangan mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan

pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari

kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang

pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

(7) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,

antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.

(8) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat

perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,

antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-

masing.


6

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

(1) Gubernur bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan

guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang

kelebihan atau kekurangan guru PNS.

(2) Bupati/Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan

pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis

pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah

kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.

(3) Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk

penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan

antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

(4) Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS

untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang,

dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

(5) Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS

antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan

kebutuhan dan kewenangannya untuk penataan dan pemerataan

antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.

(6) Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan

antarjenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan

kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(7) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam suatu

format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri

Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskan ke

Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 5

(1) Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri

Keuangan memantau dan mengevaluasi secara bersama-sama pelaksanaan

penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan

antarjenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.


7

(2) Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri

Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing memantau dan

mengevaluasi secara spesifik pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS

antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan.

(3) Gubernur memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan

guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarpendidikan di

kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru

PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara

teknis di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh

Menteri Pendidikan Nasional.

(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru

PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara

umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru

PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan

Kementerian Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

(4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru

PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di

pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 7

(1) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,

antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan

yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN sesuai dengan

mekanisme yang berlaku.

(2) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,

antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu

provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi

dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.


8

(3) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,

antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi

pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota

dibebankan pada APBD kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VII

PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN

Pasal 8

(1) Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru

PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di

wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan

Februari tahun berjalan.

(2) Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,

antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri

Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan

Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat

bulan Maret tahun berjalan.

(3) Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru

PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di

wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April

tahun berjalan.

(4) Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Pendidikan Nasional

melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama

sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun

berjalan dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri

Keuangan.

(5) Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan

penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan

antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri

Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

(6) Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan

menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional

paling lambat bulan Juli tahun berjalan.


9

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri

Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam

Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 9

(1) Menteri Pendidikan Nasional menghentikan sebagian atau seluruh bantuan

finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian

terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada

Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan,

dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,

antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8.

(2) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas

dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunda pemberian

formasi guru PNS kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Menteri Keuangan atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri Dalam Negeri atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan

urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bersama ini diatur

lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri,

dan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.


10

Pasal 11

Peraturan Bersama ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Oktober 2011


MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD.

GAMAWAN FAUZI


MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI,

TTD.

E. E. MANGINDAAN

MENTERI KEUANGAN,

TTD.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO


Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2011


MENTERI AGAMA,

TTD.

SURYADHARMA ALI


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 610



LEMBAR PARAF PERSETUJUAN

Sekretaris Jenderal Sekretaris


11

Sekretaris


Sekretaris


Sekretaris


Kementerian

Pendidikan Nasional


Kementerian

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

dan Reformasi

Birokrasi


Jenderal

Kementerian

Keuangan


Jenderal

Kementerian

Dalam Negeri


Jenderal

Kementerian

Agama


A. Pengerang


Ramli Naibaho Soegeng

Wardoyo


Abdullah


Ahmad Lutfi

Akhmad

Syafei


setuju


setuju


Setuju


setuju


Setuju

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

[Pileg] Pertarungan antar “Kontraktor …

Syukri Muhammad Syu... | | 23 April 2014 | 22:57

Pengalaman Jadi Pengamen Pada 1968 – 2013 …

Mas Ukik | | 23 April 2014 | 21:14

Ini yang Penting Diperjelas sebelum Menikah …

Ellen Maringka | | 23 April 2014 | 13:06

Bumiku Sayang, Bumiku Malang …

Puri Areta | | 23 April 2014 | 16:46

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Hotma Paris Hutapea dan Lydia Freyani …

Zal Adri | 18 jam lalu

Jokowi, Prabowo, dan Kurusetra Internet …

Yusran Darmawan | 20 jam lalu

Wuih.. Pedofilia Internasional Ternyata …

Ethan Hunt | 21 jam lalu

Bukan Hanya BCA yang Menggelapkan Pajak …

Pakde Kartono | 22 jam lalu

Kasus Hadi Poernomo, Siapa Penumpang …

Sutomo Paguci | 23 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: