Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Muhammad Risky Hamzar

Mahasiswa Indonesia, Anak Bapak dan Ibu, Putra Ibu pertiwi ,benci kesewenang-wenangan!

Premanisme : Wajah Baru Hukum Rimba

OPINI | 25 February 2012 | 00:14 Dibaca: 438   Komentar: 1   0

Menurut Anton Medan, premanisme muncul akibat dari kesenjangan sosial di masyarakat. Kemiskinan dan sempitnya lapangan pekerjaan, merupakan faktor utama dari munculnya premanisme. Ditambah dengan urbanisasi yang tak terbendung, yang tidak didampingi dengan keterampilan dan keahlian yang cukup untuk mencukupi kehidupan di kota besar. Situasi ini kemudian diperparah dengan penegakan hukum yang timpang dan jauh dari nilai keadilan. Muncullah premanisme sebagai “‘anak kandung” dari kondisi yang semrawut ini. Orang-orang yang kuat dan beringas, dewasa ini bahkan menjadi komoditas yang dicari-cari.  Antara lain untuk menjaga aset-aset usaha dan jasa debt collector.

Era reformasi 1998 memberikan harapan dan janji baru bagi bangsa ini. Keterbukaan ruang publik dan demokrasi, seharusnya diiringi dengan jaminan keamanan yang prima dari penegak hukum. Mirisnya, keterbukaan ini juga memberikan dampak buruk. Munculnya organisasi masyarakat yang tak punya dasar pendirian yang jelas dan cenderung menjurus ke arah kekerasan adalah salah satu dampaknya. Premanisme merupakan produk asli dari reformasi. Kenapa ? karena demonstrasi besar-besaran mahasiswa di MPR 1998,membentuk opini masyarakat, bahwa kekerasan adalah salah satu cara penyelesaian masalah. Penjarahan dan kekerasan yang ada pada saat itu, merupakan awal dari terciptanya premanisme.

Dengan tidak mendiskreditkan peran mahasiswa pada reformasi 1998 , saya ingin mengatakan bahwa premanisme adalah keniscayaan dari praktik demokrasi. Demokrasi dengan segala konsekuensi keterbukaan membuka jalan terciptanya profesi-profesi baru. Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa tokoh preman mempunyai pengaruh yang setara dengan penegak hukum. Karena kekuatan massa dan demokrasi yang sebenarnya membatasi peran pemerintah, untuk mengontrol perkembangan isu-isu kekerasan di pemerintah.

Saya pribadi lebih pantas menilai, jika kekerasan tetap ada dan terkontrol oleh pemerintah, ketimbang kekerasan dilakukan oleh semua orang atas nama “kepentingan pribadi”. Era represif zaman orba menutup peluang berkembangnya kekerasan meluas. Walaupun tak habis seluruhnya, tetapi teknik ini memberikan kenyamanan dan stabilitas dalam negara. Kita tak bisa membiarkan hukum rimba kembali berlaku. Yang kuat yang berkuasa, yang berkuasa yang mengontrol segalanya. Kita bukan binatang yang harus tunduk pada hukum rimba.

Solusinya adalah bukan kembali kepada orba, tindakan represif zaman orba juga punya dampak-dampak negatif yang bisa muncul. Orba hanyalah satu contoh tempat kita berkaca. Solusi yang paling mungkin adalah, reformasi sosial. Pengendalian urbanisasi dan peningkatan peran tokoh masyarakat harus diupayakan dari saat ini. Penyamarataan ekonomi tentu butuh waktu yang lama, tetapi kesenjangan sosial harus dipertipis dan kalau bisa sirna.

Dan yang paling utama adalah penegakan hukum yang tegas. tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih. Penyerangan ke RSPAD Jakarta Pusat seharusnya meningkatkan kewaspadaan dari polisi dan aparatnya. Kita tidak bisa menunggu jatuhnya korban lebih banyak untuk bertindak. Polri juga harus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh preman “insyaf” seperti Herkules dan Anton medan.Demi berlangsungnya keamanan dan kenyamanan di bumi pertiwi

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Mahalnya Parkir di Jepang …

Sunardialbanyumasi | | 30 September 2014 | 00:50

Membaca Karakter SBY Lewat Sidik Jari …

Indra Sastrawat | | 30 September 2014 | 10:10

Kesaktian Pancasila, PKI, dan Polemik …

Zulkarnaen Lubis | | 30 September 2014 | 11:34

Mengapa Kelucuan Pelawak Tak Bertahan Lama? …

Odios Arminto | | 30 September 2014 | 02:28

Kamukah Pemenang Sun Life Syariah Blog …

Kompasiana | | 29 September 2014 | 09:44


TRENDING ARTICLES

UU Pilkada, Ahok dan Paham Minoritas …

Edi Tempos | 4 jam lalu

Hobi Berbahaya Anak Muda di Saudi …

Umm Mariam | 5 jam lalu

Inilah Cara SBY Membatalkan UU Pilkada …

Rullysyah | 6 jam lalu

Pembantu yang Berani Mimpi Jadi Big Bos …

Seneng Utami | 8 jam lalu

Meluapkan SBY, Melupakan PS …

Thamrin Sonata | 9 jam lalu


HIGHLIGHT

Wow… SBY Mendapat Penghargaan Doktor …

Dheandra Kusumah | 7 jam lalu

Beberapa Dinas Bebal, Implementasi Perwali …

Surya Rahmah Labetu... | 7 jam lalu

Sektor Kelautan Kini Punya Payung Hukum …

Jejaka Bahari | 7 jam lalu

I’m Jomblo and Very Happy …

Nur Rahma Nisrina H... | 7 jam lalu

Humor Revolusi Mental #012: Mengapa Buah …

Felix | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: