Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Imi Suryaputera

Pria, orang kampung biasa, Pendidikan S-3 (Sekolah Serba Sedikit), Etnis : Banjar, Islam (Mu'tazilah). Contact : - selengkapnya

Kuasa Pertambangan; Polsek, Polres, Polda (KP-3)

OPINI | 22 February 2012 | 04:24 Dibaca: 604   Komentar: 1   0

Tulisan ini terinspirasi dari berita di koran Kompas beberapa hari lalu yang berjudul “Pertambangan Hanya Menguntungkan Pejabat” (kalau tidak salah).

Berita yang diturunkan Kompas tersebut memang faktual, terutama di daerah dimana saya berada kini, di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan.
Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru yang sudah berusia 8 tahunan ini, kaya akan SDA; mineral batubara dan bijih besi. Yang kini banyak digarap adalah batubara, sedangkan bijih besi meskipun juga digarap tapi oleh beberapa perusahaan.

Kegiatan penambangan batubara di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, tidak saja dilakukan oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun juga puluhan perusahaan yang beroperasi secara ilegal. Yang beroperasi secara ilegal itu sebagian besar melakukan kegiatan di wilayah yang menjadi milik PT. Arutmin Indonesia (Bumi Resources), pemegang konsesi Perjanjian Kontrak Pertambangan Batubara (PKP2B).

Kenapa mereka menambang di wilayah konsesei PKP2B milik PT. Arutmin Indonesia, atau kasarnya mencuri, karena di wilayah itulah yang memiliki deposit potensial atau feasible untuk ditambang.
Puluhan perusahaan itu melakukan kegiatan telah berlangsung bertahun-tahun.
Kok, bisa ? Itulah makanya kegiatan ilegal tersebut ada keterkaitannya dengan judul berita koran Kompas itu. Tapi disini bukan saja pejabat yang diuntungkan, namun lebih luas lagi adalah “oknum”, baik oknum pemerintahan di instansi terkait, juga oknum dari perusahaan pemilik konsesi.

Dari informasi beberapa pengusaha yang melakukan penambangan ilegal di wilayah konsesi PKP2B PT. Arutmin Indonesia, baik yang site Satui maupun site Batulicin, mereka membayar ke oknum di perusahaan tersebut dengan hitungan per metrik ton.
Di wilayah PT. Arutmin Indonesia site Satui, mereka mengaku membayar antara Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu per metrik ton. Sedangkan di wilayah Batulicin, mereka membayar per metrik ton secara all in sebesar Rp 120 ribu, yang mana diantaranya termasuk untuk oknum di PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin.
Pembayaran all in yang dimaksud disini adalah sudah termasuk juga bayaran kepada para oknum aparat dari instansi terkait.

Ada istilah KP-3 (Kuasa Pertambangan) dari 3 instansi, maksudnya instansi yang sangat menentukan bisa tidaknya melakukan kegiatan penambangan secara ilegal, yakni Kuasa Polda, Polres, dan Polsek. Karena ketiga instansi itulah yang bisa melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap para pelaku tambang ilegal.

Dengan memberikan semacam “upeti” kepada oknum di perusahaan pemegang konsesi yang dicuri, serta kepada oknum di KP-3 tadi, mereka akan mendapat informasi kapan mulai bekerja serta kapan berhenti bila suatu waktu terjadi penertiban.
Singkatnya, kegiatan penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tetap dapat eksis dan terus berlangsung selama bertahun-tahun. Kalaupun terdapat pelaku penambangan ilegal yang kemudian tertangkap, itu lebih kepada karena penambang yang bersangkutan tak mau tunduk dan ikut pada aturan main yang tak tertulis itu. Atau terdapat alat berat yang berhasil diamankan, selama ini pihak Polres setempat menyatakan “hasil temuan”, yang mana pelakunya tak ditemukan, pada akhirnya alat-alat berat itupun sudah tak berada lagi di tempat pengamanan.
Sudah bukan rahasia di kalangan para penambang, untuk 1 unit alat berat jenis excavator yang tertangkap oleh pihak kepolisian setempat, akan keluar dengan istilah pinjam pakai barang bukti, dan membayar paling sedikit Rp 50 juta.

Para Kepala Desa yang wilayah desanya terdapat deposit batubara, digarap oleh para penambang ilegal, juga kecipratan “jatah” yang rata-rata diberikan per metrik ton. Makanya tak heran bila Kepala Desa dimana di desanya terdapat kegiatan penambangan batubara, kondisinya cukup makmur; bisa membangun rumah beton dan punya mobil. Bahkan terdapat Kepala Desa yang bisa membeli Toyota Fortuner dan sekaligus Jeep Rubicorn. Biasanya para Kepala Desa yang kondisi ekonominya makmur dari jatah para penambang, jarang berada di tempat. Mereka lebih banyak berada diluar daerah; ke Banjarmasin, Surabaya, atau Jakarta.

Nah, siapa yang berminat adu nasib, malakukan penambangan ilegal, atau mencalonkan diri jadi Kepala Desa yang wilayahnya kaya deposit batubara (?)

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pemangsa Anak-anak Sasar Sekolah-sekolah …

Jonas Suroso | | 24 April 2014 | 01:14

“Blocking Time” dalam Kampanye …

Ombrill | | 24 April 2014 | 07:48

Kota: Kelola Gedung Parkir atau Hunian …

Ratih Purnamasari | | 24 April 2014 | 13:59

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12


TRENDING ARTICLES

Demam Masha and Bear, Lagi-lagi Film Animasi …

Heru Andika | 8 jam lalu

Senayan, Panggung Baru Para Artis… …

Iswanto Junior | 9 jam lalu

Nasib Capres ARB (Ical Bakrie) dan Prabowo …

Mania Telo | 10 jam lalu

Provokasi Murahan Negara Tetangga …

Tirta Ramanda | 11 jam lalu

Aceng Fikri Anggota DPD 2014 - 2019 Utusan …

Hendi Setiawan | 12 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: