Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Joy Dany

Aku terlahir karena ridha-Nya.

Rekrutmen Calon Praja IPDN Penuh Rekayasa

REP | 06 January 2012 | 20:34 Dibaca: 1685   Komentar: 41   4

Proses rekrutmen calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diduga penuh dengan rekayasa dan diatur sindikat calo. Setiap anak yang mendaftar ke IPDN dikenakan biaya antara Rp 100 juta s/d Rp 300 juta kalau ingin masuk. Tanpa uang pelicin, orang yang berprestasi dan nilainya bagus pun akan sulit lolos. Telah banyak dari orang tua yang mendaftarkan anaknya ke IPDN mengeluhkan masalah ini.

Itulah yang disampaikan HM Jusuf Rizal di Jakarta, Kamis (5 Jan 2012). Jusuf adalah Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).

Presiden LIRA, Jusuf RizalJusuf Rizal (Presiden “Lumbung Informasi Rakyat”/LIRA)
sumber: republika.co.id

Menurutnya, praktik ini sudah berlangsung lama dan diduga melibatkan oknum Kementerian Dalam Negeri (Kepmendagri) serta pemangku kebijakan di IPDN. Akibatnya, sistem pendidikan di dalam sangat memprihatinkan dan perlu dibongkar. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, timnya sudah mengirimkan surat ke Rektor IPDN, Nyoman Sumaryadi. “Beliau (Nyoman) berkilah, semua kewenangan rekrutmen berada di tangan Ketua Pantarlih yang dijabat Sekjen Depdagri, Diah Anggraeni. Beliau mengelak menjawab adanya sindikat dan mafia pencaloan dalam rekrutmen calon Praja IPDN. Padahal kami sangat yakin Beliau tahu praktik percaloan itu,” kata Jusuf.

Setiap tahunnya IPDN menjaring calon praja sedikitnya 2.000 orang. Kalau setiap calon praja membayar uang pelicin antara Rp 100 juta s/d Rp 300 juta, bisa dibayangkan berapa jumlah uang yang beredar dalam perekrutan itu. LIRA meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan tim investigasi guna menelusuri kebenaran informasi yang didapatnya itu serta meminta Mendagri menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam praktik sindikat percaloan.

Rekrutmen Calon Praja IPDN Penuh Rekayasa

——- oOo oOo oOo ——-

Sumber terkait: Pikiran Rakyat Online & Pelita Online

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ratusan Ribu Hingga Jutaan Anak Belum Dapat …

Didik Budijanto | | 31 July 2014 | 09:36

Akh Jokowi? Kita Lihat Dulu Deh Kabinetnya …

Ian Wong | | 31 July 2014 | 08:18

Menghakimi Media …

Fandi Sido | | 31 July 2014 | 11:41

Punya Pengalaman Kredit Mobil? Bagikan di …

Kompasiana | | 12 June 2014 | 14:56

Teman Saya Pernah Dideportasi di Bandara …

Enny Soepardjono | | 31 July 2014 | 09:25


TRENDING ARTICLES

Satpol PP DKI Menggusur Lapak PKL Saat …

Maria Margaretha | 1 jam lalu

Tipe Karyawan yang Perlu Diwaspadai di …

Henri Gontar | 9 jam lalu

Evaluasi LP Nusa Kambangan dan …

Sutomo Paguci | 9 jam lalu

Revolusi Mental Pegawai Sipil Pemerintah …

Herry B Sancoko | 13 jam lalu

Misteri Matinya Ketua DPRD Karawang …

Heddy Yusuf | 14 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: