Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Eksistensi Pengadilan Pajak

OPINI | 15 July 2011 | 03:47 Dibaca: 1353   Komentar: 2   0

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK

OLEH:

MOCHAMMAD DJA’IS, SH CN MHUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

DISAMPAIKAN SEBAGAI SUMBANG PIKIR

DALAM SEMINAR SEHARI PERPAJAKAN TGL 12
MEI 2009

“EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DI ERA
GLOBAL & TEKNIS MENYELESAIKAN
SENGKETA PAJAK”

JAKARTA

2009

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK

OLEH:

MOCHAMMAD
DJA’IS, SH CN MHUM

FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

A. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. [Pasal 24 (2) UUD1945 jo. Pasal 10
(1) dan (2) UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman].

Menurut Jimly Asshidiqqie, cabang
kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak
pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan
kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan
yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif beruncak pada Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, maka
cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat
dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.[1]

Selanjutnya oleh Jimly Asshidiqqie
dikatakan, bahwa MPR merupakan puncak dari kedaulatan rakyat, sedang MA dan MK
merupakan puncak dari kedaulatan hukum.[2]

Berdasar hal tersebut diketahui bahwa
secara konstitusional, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh lebih dari satu
lembaga pengadilan. Masing-masing lembaga pengadilan memiliki kompetensi
absolut, yang satu berbeda dengan yang lain.

Pengaturan demikian bertitik tolak pada kelembagaan
berikut kompetensinya. Hal ini sejak awal mengandung kesalahan mendasar
dalam rangka upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan. Padahal kebenaran dan
keadilan ini alasan utama diadakannya lembaga pengadilan. Tanpa pemberian
(mewujudkan) kebenaran dan keadilan, maka percuma saja dibentuk pengadilan.
Kesalahan mendasar dalam hal ini adalah kesulitan yang dihadapi oleh pencari
keadilan. Sejak awal pencari keadilan harus menentukan lebih dahulu, pengadilan
manakah yang berwenang secara absolut (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan
mengadili (memberi keadilan) atas perkara yang sedang dialami. Menetukan
pengadilan yang memiliki kompeten absolut, merupakan suatu yang sulit, dengan
taruhan kalah bilamana si pencari keadilan keliru memasukkan perkara pada
pengadilan yang tidak kompeten. Kesalahan mendasar lainnya adalah, kemungkinan
terjadinya keadaan di mana suatu perkara yang masuk dalam (menjadi) kompetensi absolut
dari beberapa pengadilan (beberapa lingkungan peradilan). Kedua hal tersebut
jelas bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan b iaya
ringan.

Pencari keadilan adalah pihak yang
menderita akibat tindakan pihak lain (pelaku). Penderitaan ini dapat menyangkut
harta benda bahkan harkat dan martabatnya, yang dapat pula menghilangkan
harapan hidup (layak) bagi diri dan keluarganya. Penderitaan mungkin saja berlangsung sebentar, atau
bahkan sudah berlangsung bertahun-tahun. Pihak yang sudah menderita ini pada
saat akan mencari keadilan, kepadanya dihadapkan pada persoalan formalitas
yaitu persoalan kompetensi, yang tidak ada sangkutpautnya dengan substansi penegakan kebenaran dan keadilan. Ini sangat ironis.

Keadaan demikian harus diakhiri.
Cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah pengaturan
kekuasaan kehakiman yang bertitik tolak pada pencari keadilan
. Pencari
keadilan sebagai korban, tidak boleh dipersulit dalam mencari jalan untuk
meraih kebenaran dan keadilan. Untuk itu diperlukan pengaturan kekuasaan
kehakiman yang sederhana, yaitu kekuasaan kehakiman tanpa kompetensi absolut. Kekuasaan
kehakiman diserahkan pada satu lembaga pengadilan yang di dalamnya dibagi dalam
kamar-kamar atau bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan
. Untuk tingkat
nasional, lembaga tersebut adalah Mahkamah Agung, di tingkat provinsi namanya
pengadilan tinggi negara, dan di tingkat kabupaten/ kota disebut pengadilan negara (bukan pengadilan
negeri). Masing-masing lembaga pengadilan tersebut dibagi dalam kamar-kamar/
bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. Untuk Mahkamah Agung ada bidang perdata,
niaga, hubungan industrial, pidana, agama, tata usaha negara, pajak, konstitusi
dan sebagainya, demikian pula untuk pengadilan tinggi negara dan pengadilan
negara. Pengaturan kekuasaan kehakiman yang demikian dapat disebut sebagai sistem
pengadilan satu pintu
. Sebagaimana
halnya yang berlaku sekarang, maka kamar/ bagian konstitusi hanya ada
di Mahkamah Agung
. Apabila perkara pajak ingin dipertahankan pemeriksaannya
hanya sekali tanpa dibuka kemungkinan upaya hukum biasa melawan putusan, maka
posisi kamar/ bidang pajak sama dengan kamar/ bidang konstitusi
yaitu berada di Mahkamah Agung, tidak di pengadilan negara dan
pengadilan tinggi.

Melalui sistem pengadilan satu pintu, maka
pencari keadilan tidak dipersulit untuk menentukan pengadilan mana yang
memiliki kompetensi absolut menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
perkara yang sedang dialaminya. Pencari keadilan tinggal mengajukan saja
perkara ke pengadilan, dan pengadilanlah yang selanjutnya berkewajiban untuk
menentukan perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh hakim dari kamar/ bidang
mana. Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dapat berasal dari satu kamar/
bidang tertentu, dapat pula berasal dari beberapa kamar/ bidang, tergantung
pada sifat perkaranya.

B. LETAK PENGADILAN PAJAK

Pembicaraan tentang sistem pengadilan satu
pintu dan kedudukan pengadilan pajak di atas, masih merupakan suatu gagasan.
Berikut ini dibicarakan letak pengadilan pajak menurut ketentuan yang ada.

Dalam Pasal 15 (1) UU No. 4 Th 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu
lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan
undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, makan
pengadilan pajak harus berada pada salah satu lingkungan peradilan. Untuk
menentukan pada lingkungan peradilan manakah pengadilan pajak berada, maka
harus diketahui kompetensi absolut pengadilan pajak, yang menyangkut orang
(pihak yang berperkara) dan jenis perkara yang berupa sengketa pajak.

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul
dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat
yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan
banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan
pajak dengan surat paksa (Pasal 1 butir 5 UU No 14 Th 2002 ttg Pengadilan Pajak).

Berdasar ketentuan tersebut, pihak dalam
sengekta pajak adalah wajib pajak/ penanggung pajak dengan pejabat yang
berwenang (direktur jenderal pajak, direktur jenderal bea dan cukai, gubernur,
bupati/ walikota), sedangkan perkaranya berupa sengketa tentang putusan atau
tindakan pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pengadilan pajak berada di
dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah,
berapa jumlah pengadilan pajak di Indonesia. Pada saat ini menurut Pasal 3 UU
No 14 Th 2002 ttg Pengadilan Pajak, pengadilan pajak hanya ada satu yaitu
berkedudukan di ibu kota negara (Jakarta). Mengingat jumlah perkara yang masuk,
yang makin lama makin meningkat jumlahnya, maka seyogyanya jumlah pengadilan
pajak ditambah sesuai dengan kebutuhan. Mengenai hal ini dapat mencontoh
pengadilan niaga, yang pada mulanya hanya satu kemudian ditambah menjadi
beberapa sesuai dengan kebutuhan.

C. STATUS KEPEGAWAIAN

UUD1945 sebelum amandemen mengatur
pembagian kekuasaan negara (division or distribution of power). Prinsip
kedaulatan yang berasal dari rakyat diwujudkan melalui Majels Pernusyawaratan
Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan
rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan tidak
terbatas. Dari Majelis inilah kekuasaan rakyat dibagi-bagikan secara vertikal
ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya. Hal ini berbeda
dengan UUD1945 pasca amandemen, kedaulatan rakyat itu ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation
of power
) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi
lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain
berdasarkan prinsip check and balances.[3]

Sehubungan dengan hal tgersebut, maka
status kepegawaian personalia pengadilan pajak baik yang berkedudukan sebagai
hakim, panitera sekretaris dan pegawai lainnya berada di dalam kekuasaan yudikatif,
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Berdasar hal tersebut, maka tidak dikenal
lagi personalia dalam pengadilan pajak yang berstatus pegawai negeri, demikian
pula prosedur pengangkatannya harus disesuaikan dengan prosedur yang berlaku di
kalangan lembaga yudikatif.

D. MAJELIS HAKIM

Fungsi pengadilan termasuk pengadilan
pajak adalah mewujudkan kebenaran, hukum dan keadilan melalui putusan hakim.
Kebenaran diperoleh melalui proses pembuktian, hukum ditegakkan melalui putusan
pengadilan (pajak) merupakan pengejawantahan ketentuan hukum yang berlaku,
sedangkan keadilan diwujudkan melalui putusan yang didasarkan pada kebenaran
serta pemberian hak kepada yang berhak dan/ atau penjatuhan sanksi kepada yang bersalah
sesuai dengan kadar kesalahannya.

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan
keberadaan majelis hakim pengadilan pajak yang harus memeriksa dan memutus
setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka susunan setiap majelis hakim pengadilan
pajak harus terdiri dari unsur yang mampu mewujudkan keadilan dan penegakan
hukum. Unsur pertama, terdiri dari hakim yang mempunyai keahlian di bidang
perpajakan
, sedang unsur kedua harus terdiri dari hakim yang menguasai
Ilmu Hukum.
Susunan demikian harus ada pada setiap majelis hakim.

E. PENGADILAN PAJAK SEBAGAI
PENGADILAN TINGKAT TERAKHIR

Dalam peraturan perundang-undangan ditemukan
istilah pengadilan tingkat terakhir dan pengadilan negara tertinggi (Pasal 11
UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Istilah pengadilan tingkat terakhir,
menunjuk fungsi pengadilan sebagai judex factie (pengadilan yang
memeriksa dan mengadili fakta). Dalam hal ini dikenal prinsip pengadilan dua
tingkat. Tingkat pertama adalah hakim sehari-hari dan tingkat kedua adalah
hakim banding. Setiap perkara yang akan diselesaikan melalui pengadilan
(melalui jalur litigasi) terlebih dahulu harus dimasukkan pada pengadilan
tingkat pertama, tidak boleh langsung pada tingkat banding. Pengecualian
terhadap prinsip ini adalah pengajuan
gugatan berdasarkan hak prorogasi, yaitu para pihak secara tertulis bersepakat
mengajukan gugatan langsung pada pengadilan tinggi (pengadilan tingkat
banding).

Keberadaan pengadilan tingkat banding ini
tidak didasarkan pada pemikiran hakim tinggi lebih superior, lebih pandai, atau
lebih teliti daripada hakim tingkat pertama, melainkan didasarkan pada
pemikiran bahwa hakim adalah manusia, dan sebagai menusia hakim dapat melakukan
kesalahan. Untuk mencegah terjadinya kesalahan hakim dalam memberikan kebenaran
dan keadilan melalui putusannya, maka diadakanlah pengadilan dua tingkat.

Istilah pengadilan negara tertinggi secara
harfiah ditemukan dalam Pasal 11 (1) UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang menyatakan bahwa Maahkamah Agung merupakan pengadilan negara
tertinggi dari keempat lingkungan peradilan. Selain secara harfiah, makna
pengadilan negara tertitinggi juga diatur secara tersirat, sebagaimana
ditemukan ketentuan Pasal 24 (2) UUD1945.

Dalam Pasal 33 (1) UU No 14 Th 2002 ttg
Pengadilan Pajak ditentukan, bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan
tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.
Apabila dicermati maka ketentuan ini
mengadung dua makna. Pertama, ketentuan Pasal 33 (1) UU No 14 Th 2002 ttg
Pengadilan Pajak ini merupakan pengecualian dari asas pengadilan dua tingkat.
Hal ini dibolehkan, karena menurut Ilmu Hukum suatu asas selalu terbuka untuk
adanya pengecualian, sehingga ketentuan hukumnya menjadi tidak kaku dan dapat
memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman. Kedua, ketentuan Pasal 33 (1) UU No
14 Th 2002 ttg Pengadilan Pajak ini menjadi dasar pengaturan bahwa putusan
pengadilan pajak hanya dapat dilawan dengan peninjauan kembali, tidak dapat
dilawan dengan banding atau kasasi atau pengajuan gugatan baru dalam hal
putusan pengadilan pajak berbunyi NO (niet ontvankelijk verklaard-menyatakan
perkara tidak dapat diterima). Ketentuan ini bertentangan (bukan pengecualian)
terhadap ketentuan Pasal 11 (2) a UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dikatakan bertentangan dan bukan pengecualian, karena substansi materi yang
diatur berlainan. Ketentuan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan
terakhir menunjuk pada ranah judex factie, sedang larangan kasasi bagi
putusan pengadilan pajak adalah larangan atas ranah judex juris.

Berdasar hal tersebut, maka dalam
undang-undang baru tentang pengadilan
pajak tidak dicantumkan larangan kasasi, dengan kata lain terhadap putusan
pengadilan pajak terbuka kemungkinan diajukan kasasi.

F. UPAYA HUKUM MELAWAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Dalam Hukum Acara dikenal upaya hukum
biasa (verzet, banding dan kasasi) serta upaya hukum luar biasa (peninjauan
kembali). Pada umumnya, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama ditentukan
dapat diajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa (khusus untuk putusan pengadilan
tingkat pertama yang mencapai kekuatan hukum pasti atau in kracht van
gewijsde
).

Dalam Pasal 77 UU No 14 Th 2002 ttg
Pengadilan Pajak ditentukan, bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan
terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta upaya hukum melawan putusan
pengadilan pajak hanya peninjauan kembali. Ketentuan demikian bertentangan
dengan Pasal 10 (3) UU No 14 Th 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman dan sekarang bertentangan dengan Pasal 11 (2) a UU No 4 Th
2004 ttg Kekuasaan Kehakiman. Berdasar ketentuan ini, setiap putusan pengadilan
tingkat terakhir dari pengadilan yang berada di bawah MA, selalu dapat diajukan
kasasi. Lembaga kasasi diadakan dengan alasan agar dalam menjatuhkan putusan
hakim tidak melanggar ketentuan tentang kompetensi atau melampaui batas
wewenang; tidak salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang
berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan. Jadi
dalam kasasi tidak diperiksa tentang faktanya, melainkan hukumnya.

Bilamana ketentuan larangan kasasi
didasarkan pada alasan membanjirnya permohonan kasasi terhadap putusan
pengadilan pajak, sehingga putusan belum in kracht van gewijsde yang mengakibatkan
terganggunya pemasukan keuangan negara dari sektor pajak, maka
sebenarnya kekhawatiran ini dapat ditepis dengan membuat ketentuan yang mengharuskan
wajib pajak memenuhi seluruh kewajibannya membayar pajak sebagaimana
tercantum dalam putusan pengadilan pajak. Ketentuan demikian dapat dicarikan
dasarnya pada alasan bahwa dengan dijatuhkannya putusan pengadilan pajak, maka
tentang substansi (fakta) sengketa pajak sudah final, yang belum final dalam
permohonan kasasi adalah menyangkut penerapan hukumnya. Selanjutnya juga
diadakan pengaturan, bahwa apabila permohonan kasasi dikabulkan oleh MA,
maka kepada wajib pajak dikembalikan kelebihan pajak yang sudah terbayar
ditambah dengan bunga.

G. EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Setiap hak atau sanksi yang dicantumkan
dalam putusan pengadilan harus dapat direalisasi secara paksa, apabila tidak
ditaati secara suka rela oleh pihak yang dibebani kewajiban atau pihak yang
dijatuhi sanksi. Realisasi paksa ini disebut eksekusi.

Eksekusi putusan pengadilan ini merupakan
upaya untuk menegakkan kehormatan negara. Dengan demikian suatu putusan yang
tidak dapat diekskusi, maka berarti kewibawaan negara tidak dapat ditegakkan.

Berdasar hal tersebut, maka dalam keadaan
bagaimana pun, putusan pengadilan harus dapat dieksekusi.

Sehubungan dengan itu, maka di dalam undang-undang
pajak yang akan datang harus dimuat ketentuan tentang eksekusi putusan
pengadilan pajak. Ketentuan tentang eksekusi harus diatur secara lebih jelas,
tegas dan lengka, baik mengenai syarat,
prosedur serta lembaga yang berwenang melaksanakan eksekusi.

Dalam pembicaraan tentang eksekusi
pengadilan, ada baiknya dikemukakan perihal teori tentang obyek eksekusi atas
putusan hakim
. Teori ini untuk menjawab pertanyaan, putusan hakim yang
manakah yang menjadi obyek eksekusi. Pertanyaan ini muncul karena hal-hal yang
bersangkutpaut dengan putusan hakim ada 5 (lima), yaitu het besluit, het
uitspraak, het vonnis, het afschrift,
dan het uittreksel. Het
besluit
adalah putusan hakim yang
diambil dalam sidang musyawarah (raad kamer). Dalam sidang musyawarah (raad
kamer
) ini majelis hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan. Raad
kamer
diselenggarakan dalam sidang
yang tertutup dan rahasia. Het
uitspraak
adalah putusan hakim yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum. Di sini majelis hakim membacakan bunyi putusan yang diambil
dalam sidang musyawarah (raad kamer) dengan penyesuaian seperlunya. Het vonnis adalah putusan hakim yang
merupakan dokumentasi tertulis dari het uitspraak. Dari het vonnis ini dapat
dikeluarkan het afschrift dan het uittreksel. Het afschrift adalah
salinan keseluruhan dari het vonnis, sedangkan
het uittreksel
adalah kutipan atau petikan sebagian dari het vonnis.

Berbeda dengan Hukum Acara Perdata Barat
yang menggunakan BRv (B urgerlijk Rechtsvordering), seluruh Hukum Acara yang berlaku di negara kita sekarang
ini tidak mengenai grosse putusan hakim. Menurut BRv, obyek dari eksekusi putusan hakim adalah grosse
putusan hakim.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu
ditentukan manakah dari putusan hakim tersebut yang menjadi obyek ekseskui.
Untuk menjawab persoalan tersebut pertama kali harus ditentukan dari kelima hal
tersebut manakah yang merupakan putusan
hakim yang sesungguhnya, yaitu putusan hakim yang dijadikan sebagai pedoman.

Dalam Pasal 20 UU No. 4 Th 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman ditentukan, bahwa semua putusan hakim hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum. Berdasar ketentuan ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim
yang sesungguhnya, yang dijadikan pedoman adalah putusan hakim yang het
uitspraak.
Hal ini bearti bahwa apabila ada ketidaksamaan antara het
uitspraak, het vonnis, het afschrift,
dan het uittreksel, maka bunyi
het vonnis, het afschrift, dan/
atau het uittreksel harus diralat
sehingga sama dengan bunyi het uitspraak.[4]

Sehubungan dengan tidak adanya kepastian
tentang putusan mana yang dieksekusi (menjadi obyek eksekusi), maka berdasarkan
hal tersebut, putusan hakim yang menjadi obyek eksekusi adalah yang het
uitspraak.
Kesulitan muncul dalam pelaksanaan eksekusi, karena het
uitspraak
sekali diucapkan sudah tidak ada lagi, yang ada adalah het
vonnis.
Sebenarnya dengan kemajuan teknologi, hal tersebut
dapat diatasi dengan direkam. Namun sehubungan dengan tidak adanya
ketentuan yang mewajibkan perekaman setiap sidang pembacaan putusan hakim, maka
tidak adanya bukti adanya putusan setelah putusan diucapkan selalu
terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam
Undanag-Undang Pengadilan Pajak yang akan datang disarankan untuk diatur
putusan hakim pengadilan pajak yang manakah yang menjadi obyek eksekusi. Untuk
menjamin kepastian hukum, seyogyanya ditentukan obyek eksekusi putusan
pengadilan pajak adalah grosse putusan hakim
.

H. JENIS PERKARA PENGADILAN PAJAK

Dalam Pasal 31 UU No 14 Th 2002 ttg
Pengadilan Pajak ditentukan, bahwa pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan
memutus sengketa pajak. Sengketa pajak yang berasal dari putusan Dirjen Pajak
atas keputusan keberatan diajukan dalam bentuk banding, dan sengekta pajak yang
berasal dari pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau
keputusan lainnya diajukan dalam bentuk gugatan.

Ketentuan tentang banding dalam pasal
tersebut mencampuradukkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif. Di
sini ditentukan pengadilan pajak (kekuasaan yudikatif) menerima, memeriksa dan
mengadili dalam tingkat banding atas putusan Dirjen Pajak yang isinya tidak
mengabulkan keberatan wajib pajak atas surat keputusan (kekuasaan
eksekutif). Keadaan demikian tidak boleh
lagi terjadi pada masa pasca amandemen UUD1945 yang mengikuti prinsip pemisahan
kekuasaan negara (separation of power). Mempertahankan berlakunya
ketentuan tersebut berarti mjempertahankan keadaan yang bertentangan dengan
UUD1945, dengan kata lain mempertahankan berlangsungnya keadaan yang
inkonstitusional. Pencampuradukan antara kewenangan eksekutif dengan kewenangan
yudikatif adalah menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan negara yang dianut oleh
UUD45 pasca amandemen, dan hal ini berarti inkonstitusional.

Guna mengatasi keadaan tersebut, maka
dalam Undang-Undang tentang Pengadilan
Pajak yang baru harus ditentukan bahwa perkara (sengketa) pajak terdiri
dari putusan Dirjen Pajak atas keputusan keberatan maupun sengketa pajak yang
berasal dari pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau
keputusan lainnya. Apabila perkara (sengketa) pajak tersebut dimasukkan pada
pengadilan pajak untuk diperiksa dan diadili, maka hanya ada satu bentuk
hukum
pengajuannya pada pengadilan pajak, yaitu gugatan.

I. TENGGANG WAKTU PUTUSAN

Ketentuan tentang tenggang waktu putusan
dan tenggang-tenggang waktu lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal
82 UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dipertahankan. Ketentuan
demikian mencegah penyelesaian perkara secara berlarut-larut dan lebih menjamin
terwujudnya kepastian hukum.

Disarankan ketentuan tentang tenggang
waktu ini ini diperluas berlakunya, dengan menggunakannya untuk mengatur
pemeriksaan tingkat kasasi.


[1] Jimly Asshidiqqie. 2006. Konstitusi & Konstitusionalisme
Indonesia.
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
Jakarta, h. 234

[2] Ibid., h. 235-236

[3] Ibid., h. 72-73

[4] Pemahaman tentang hal ini berguna antara lain untuk menjawab persoalan
yang muncul akibat hilangnya di jalan putusan Mahkamah Agung yang harus
diserahkan kepada pengadilan negeri (ingat kasus Tomy Soeharto). Dengan
memahami teori ini maka diketahui bahwa yang hilang di jalan adalah het
afschrift
putusan Mahkamah Agung. Mengingat het afschrift hanya
sebuah salinan dari putusan asli (het uitspraak), maka Mahkamah Agung
dapat mengeluarkan lagi het afschrift baru sebagai pengganti dari het
afschrift
yang hilang.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Satpol PP DKI Menggusur Lapak PKL Saat …

Maria Margaretha | | 31 July 2014 | 17:04

Menghakimi Media …

Fandi Sido | | 31 July 2014 | 11:41

Ke Candi; Ngapain Aja? …

Ikrom Zain | | 31 July 2014 | 16:00

Punya Pengalaman Kredit Mobil? Bagikan di …

Kompasiana | | 12 June 2014 | 14:56

Teman Saya Pernah Dideportasi di Bandara …

Enny Soepardjono | | 31 July 2014 | 09:25


TRENDING ARTICLES

Jangan Tulis Dulu Soal Wikileaks dan …

Bang Pilot | 9 jam lalu

Tipe Karyawan yang Perlu Diwaspadai di …

Henri Gontar | 13 jam lalu

Evaluasi LP Nusa Kambangan dan …

Sutomo Paguci | 14 jam lalu

Revolusi Mental Pegawai Sipil Pemerintah …

Herry B Sancoko | 17 jam lalu

Misteri Matinya Ketua DPRD Karawang …

Heddy Yusuf | 18 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: