Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Daniel H.t.

Bukan siapa-siapa, yang hanya menyalurkan aspirasinya. Berasal dari Fakfak, Papua Barat. Twitter @danielht2009

Mempertanyakan Peran Ketua MK Mahfud MD dalam Kasus Nazaruddin

OPINI | 05 June 2011 | 16:42 Dibaca: 422   Komentar: 4   0

13072921041733103284

(kompas.com)

Salah satu dugaan kasus pidana penyuapan yang dilakukan oleh (mantan) Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin adalah dugaan penyuapannya kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Djanedri M. Gaffar.

Hal tersebut diketahui publik setelah Ketua MK, Mahfud MD mengumumkan kepada pers pada awal Mei 2011 lalu. Bahwa dia telah melaporkan kepada SBY tentang adanya dugaan percobaan penyuapan yang dilakukan oleh Nazaruddin kepada Sekjen MK tersebut pada September 2010 lalu.

Laporan Mahfud MD kepada SBY tersebut adalah yang kedua kalinya. Pertama kali dia lapor pada November 2010. Tetapi waktu itu, seperti dijelaskan kepada Majalah Tempo, SBY tidak meresponnya. Beberapakali bertemu dengan SBY di beberapa kesempatan SBY tidak pernah menyinggung soal tersebut.

Setelah skandal suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang diungkapkan oleh KPK, yang kemudian menyeret nama Nazaruddin, barulah SBY beserta jajaran DPP gerah, dan bertindak cepat.

Rupanya, terbongkarnya skandal tersebut dengan menyeret nama Nazaruddin, dianggap SBY cs sangat berbahaya bagi citra partai. Oleh karena itu demi menyelamatkan citra tersebut mereka merasa perlu bergerak cepat untuk menyingkirkan “si pengotor,” Nazaruddin. Caranya, memecatnya, atau menyuruhnya menyatakan mengundurkan diri.

Seandainya kasus skandal suap di proyek wisma atlet SEA Games itu tidak menyeret nama Nazaruddin, bisa jadi kasus dugaan suap Nazaruddin ke MK yang pertamakali dilaporkan oleh Mafhud MD tersebut tidak akan pernah dipersoalkan.

Rupanya setelah nama Nazaruddin ikut terseret dalam kasus dugaan suap di proyek wisma atlet SEA Games 2011 di Lampung itu, SBY ingin menggunakan laporan Mahfud MD tersebut untuk menambah amunisi menendang Nazaruddin dari DPP Partai Demokrat. Jadi, bukan murni untuk menindak Nazaruddin karena kasus dugaan kasus suap tersebut. Sebab seandainya memang murni, tentu seharusnya waktu Mahfud pertamakali melaporkannya pada November 2010 itu SBY sudah bertindak saat itu juga.

Waktu mengetahui bahwa ternyata Mahfud MD sudah pernah lapor ke SBY tentang dugaan suap Nazaruddin itu pada bulan November 2010 lalu, timbul pertanyaan, kenapa waktu itu SBY tidak meresponnya? Setelah 6 bulan kemudian, setelah dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Nazaruddin di proyek pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI itu terungkap, barulah SBY tiba-tiba memanggil Mahfud lagi untuk membahas laporannya itu.

Apakah karena SBY telmi, alias telat mikir? Jelas, tidak. Jawabannya adalah seperti yang saya uraikan di atas. Yakni, karena KPK “telanjur” mengungkap kasus dugaan suap di proyek wisma atlet SEA Games, yang kemudian menyeret nama Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu. SBY yang mengutamakan citra bersih di atas segala-galanya, spontan gerah. Kemudian langkah cepat untuk menyingkirkan Nazaruddin pun segera dilakukan.

Pertanyaan selanjutnya, yang tidak dijadikan persoalan oleh banyak orang adalah kenapa Ketua MK Mahfud MD, dan juga Sekjen MK Djanedri M. Gaffar tidak pernah melaporkan kasus penyuapan Nazaruddin tersebut kepada KPK?

Kenapa sekarang baru Mahfud yang akhir-akhir ini menjadi “suka cerita,” suka bikin pernyataan sana-sini, melaporkannya? Kenapa pula bukan Djanedri sendiri yang melaporkannya? Itu pun, kenapa melaporkannya kepada SBY, bukan kepada KPK?

Kenapa, ya, akhir-akhir ini tiba-tiba Mahfud begitu rajin bikin pernyataan dan opini-opininya berkaitan dengan berbagai kasus hukum dan politik di negeri ini? Apakah sebagai seorang Ketua MK patut dia banyak bicara seperti ini? Apakah aksi-aksinya ini tidak membuat posisinya dalam jabatannya itu, yang seharusnya obyektif bisa menjadi tereduksi?

Kenapa bukan Djanedri sebagai orang, yang katanya, yang dikasih uang (sebanyak Sin $ 120 ribu) oleh Nazaruddin itu tidak melaporkan sendiri?. Itu pun bukan melapor kepada KPK, tetapi kepada SBY. Ketika SBY mendiamkannya pun, kenapa Mahfud juga ikut-ikutan diam? Setelah 8 bulan kemudian baru diungkitkan kembali. Itu pun karena Nazaruddin terungkap ke publik sebagai terduga utama kasus suap proyek wisma SEA Games itu. Seandainya tidak, mungkin saja kejadian itu tidak pernah ke publik.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab. Karena menurut ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 12-c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap pejabat negara yang menerima gratifikasi wajib dalam tempo 30 hari kerja melaporkannya kepada KPK. Keterlambatan tersebut, apapun alasannya, merupakan suatu pelanggaran pidana.

Menurut Mahfud, dugaan penyuapan oleh Nazaruddin itu dilakukan pada September 2010, dan dia berdasarkan laporan Djanedri, baru melaporkannya kepada SBY pada November 2010. Berarti setelah lebih dari 30 hari baru laporan itu dibuat. Itu pun sebenaranya salah alamat. Seharusnya yang dilaporkan itu kepada KPK, bukan kepada SBY.

Lagipula kenapa sebagai Ketua MK, Mafhud melapor kepada SBY? Apakah dia bawahan langsung SBY? Jelas, tidak. Dalam posisinya itu sebenarnya dia berada tidak di bawah SBY. Baik sebagai Presiden, apalagi “hanya” sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Setelah dia melaporkan kepada SBY, ternyata respon SBY adem-ayem saja. Malah tidak menanggapinya sama sekali. Dalam beberapakali pertemuannya dengan SBY, laporan tersebut tidak disinggung oleh SBY. Waktu berlalu sampai 6 bulan kemudian barulah diungkitkan lagi seperti disinggung di atas.

Jadi, antara terjadinya dugaan penyuapan tersebut sampai dengan diungkapkan ke publik telah berlalu waktu 8 bulan lamanya, dan KPK sama sekali tidak dilapori tentang itu.

Apakah ini dikarenakan antara Mahfud dengan SBY merupakan dua sahabat karib, sebagaimana dia utarakan kepada Tempo? Kalau memang begitu, seperti yang ditulis Tempo, langkah tersebut telah memberi kesan kedua orang ini hendak menyelesaikan masalah hukum menjadi masalah di antara mereka sendiri (masalah hukum dijadikan masalah pribadi), yang mau diselesaikan secara politik dan pencitraan diri (Tempo, 29 Mei 2011).

Alasan lain dari Mahfud tidak melaporkan kasus tersebut kepada KPK adalah karena menurut pendapatnya sulit membawa masalah ini ke proses hukum. “Sebab, Nazaruddin tidak sedang beperkara di MK. Jadi, tidak jelas motifnya,” katanya kepada Tempo.

Pertanyaan saya adalah adakah UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU tentang KPK, atau UU lainnya, memberi wewenang kepada seseorang, termasuk kepada Ketua MK untuk melakukan penafsiran sendiri terhadap suatu perbuatan pemberian gratifikasi yang terjadi? Kemudian berdasarkan penafsiran atau pendapatnya itu dia boleh-boleh saja tidak melaporkan kasus tersebut KPK?

Dalam ketentuan hukum tentang kewajiban melaporkan kepada KPK tersebut di atas, tidak ada penyebutan suatu pengecualian untuk tidak melaporkannya. Jadi, menurut saya, di sini sebetulnya Ketua MK Mahfud MD, dan juga Sekjen MK Djanedri M. Gaffar telah melakukan pelanggaran tentang ketentuan wajib lapor tersebut.

Seharusnya mereka segera melaporkan kasus dugaan penyuapan oleh Nazaruddin tersebut. Nanti KPK-lah yang berwenang untuk menilai apakah kasus tersebut dapat diproses secara hukum dan dilanjutkan, ataukah tidak. Bukan seperti alasan yang disampaikan oleh Mahfud itu.

Jadi, sebenarnya apa peran Mahfud dalam kasus Muhammad Nazaruddin ini?

Apakah seperti yang diduga banyak orang adalah ini merupakan bagian dari manuver politik Mahfud MD untuk maju sebagai capres 2014?

Kalau benar, tentu cara seperti ini tidak benar. Memperalat kasus hukum untuk memperoleh popularitas?

Atau ada hal tersembunyi lainnya dalam peran Mahfud MD di sini? ***

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Cerita di Balik Panggung …

Nanang Diyanto | | 31 October 2014 | 18:18

Perjuangan PPP & PPP Perjuangan …

Ribut Lupiyanto | | 31 October 2014 | 14:24

Giliran Kota Palu Melaksanakan Gelaran …

Agung Ramadhan | | 31 October 2014 | 11:32

Nonggup, Contoh Pergerakan Cerdas Orang …

Evha Uaga | | 31 October 2014 | 17:40

Ikuti Blog Competition dan Nangkring di IIBF …

Kompasiana | | 12 October 2014 | 18:25


TRENDING ARTICLES

Inikah Sinyal PKS Bakal Cabut UU Pornografi? …

Gatot Swandito | 7 jam lalu

Hasil Evaluasi Timnas U-19: Skill, Salah …

Achmad Suwefi | 11 jam lalu

Kabinet Jokowi Tak Disukai Australia, Bagus! …

Aqila Muhammad | 11 jam lalu

Menjawab Keheranan Jokowi …

Raden Suparman | 12 jam lalu

Pencitraan Teruus??? …

Boyke Pribadi | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Upaya Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan …

Harry Supandi | 8 jam lalu

Bunga Generasi …

Rahab Ganendra | 8 jam lalu

Kerusakan Demokrasi di DPR, MK Harus Ikut …

Daniel H.t. | 8 jam lalu

Dari Pepih Nugraha Untuk Seneng Utami …

Seneng | 8 jam lalu

Persebaya Gagal Di 8 Besar, Karma Kah ? …

Djarwopapua | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: